Kamis, 30 September 2010 | 03:10 WIB
Chrisbiantoro
Rabu, 29 September 2010
Setahun Rekomendasi Kasus Penghilangan Paksa
Membangun Administrasi Istana
Kamis, 30 September 2010 | 03:09 WIB
Eko Prasojo
Masa tugas jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji, menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berakhir tatkala Kabinet Indonesia Bersatu jilid I pada 20 Oktober 2009 berakhir.
Memulihkan Kesaktian Pancasila
Kamis, 30 September 2010 | 03:08 WIB
Sebuah Model Dialog Kristen-Islam (1/3)
I. Sebuah Model Dialog Kristen-Islam (1/3)
University of Tubingen, Tubingen, Jerman Barat
Sajian khusus nomor perdana jurnal ini menurunkan dua artikel. Artikel pertama ditulis oleh Hans Kung berjudul "Christianity and World Religions: The Dialogue with Islam as One Model." Artikel kedua ditulis oleh Seyyed Hossein Nasr berjudul "Response to Hans Kung's Paper on Christian-Muslim Dialogue." Mulanya kedua tulisan tersebut disampaikan pada pertemuan pertama Harvard Divinity School's Jerome Hall Dialogue Series, yang diadakan pada tanggal 16 0ktober 1984, yang kemudian dimuat dalam The Muslim World Vol. LXXVII, No. 2 (April 1997), h. 80-105. Kedua artikel tersebut diterjemahkan oleh Nanang Tahqiq. (Red.)
Mencoba Meramu APBN Syariah
Oleh Dr. Fahmi Amhar
Bagaimana wajah APBN Indonesia kalau dibuat dengan paradigma syariah? Dari sisi penerimaan apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN? Lalu dari sisi pengeluaran apakah pembayaran pokok dan cicilan hutang masih akan mendominasi di samping pos subsidi?
Bagaimana wajah APBN Indonesia kalau dibuat dengan paradigma syariah? Dari sisi penerimaan apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN? Lalu dari sisi pengeluaran apakah pembayaran pokok dan cicilan hutang masih akan mendominasi di samping pos subsidi?
Mencegah Jakarta Tenggelam
Rabu, 29 September 2010 | 03:13 WIB
Firdaus Ali
Bencana ekologis perkotaan mengancam Ibu Kota akibat pengelolaan sumber daya air yang sangat buruk dan daya dukung lingkungan Kota Jakarta yang memburuk.Jebakan Keragaman Agama
Rabu, 29 September 2010 | 03:09 WIB
Jakarta Kian Sesak
Rabu, 29 September 2010 | 03:12 WIB
Tommy Firman
Hasil sementara Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta telah mencapai 9,6 juta jiwa dengan laju kenaikan 1,39 persen per tahun dalam kurun 2000-2010.Penduduk, Kesempatan Kerja dan Kinerja Perekonomian Daerah
Wednesday, 04 March 2009
Oleh : Syafrudin Sapsuha, SP, MSi. Alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM Yogyakarta
Dengan membaca penduduk Indonesia yang sekarang 220 juta akan berjumlah 247,5 juta tahun 2015 dan 273 juta pada tahun 2025, kita memang harus memikirkan berapa jumlah pangan yang harus kita produksi-atau kita beli-untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Oleh : Syafrudin Sapsuha, SP, MSi. Alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM Yogyakarta
Dengan membaca penduduk Indonesia yang sekarang 220 juta akan berjumlah 247,5 juta tahun 2015 dan 273 juta pada tahun 2025, kita memang harus memikirkan berapa jumlah pangan yang harus kita produksi-atau kita beli-untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Pembatasan BBM
Selasa, 28 September 2010 | 03:47 WIB
Kurtubi
Memerhatikan bagaimana pemerintah mengelola masalah energi, khususnya yang menyangkut kebijakan harga BBM, diperoleh kesan pemerintah masih ragu dan tidak yakin dengan kebijakan yang akan diambil.Memilih Jaksa Agung
Selasa, 28 September 2010 | 03:43 WIB
Oce Madril
Selama ini beredar beberapa nama, baik dari internal maupun eksternal kejaksaan. Banyak kalangan berharap Jaksa Agung kali ini berasal dari luar kejaksaan (nonkarier). Alasannya sederhana, kinerja Kejaksaan Agung diyakini berjalan lebih baik di bawah kepemimpinan sosok dari kalangan eksternal atau dari luar institusi kejaksaan.
Lahirnya Generasi Baru Pembalik Krisis
Selasa, 28 September 2010 | 03:41 WIB
Catatan untuk Alexander SupelliSasaran Pembangunan Minimum
Senin, 27 September 2010 | 03:15 WIB
Mengelola Perubahan Ekonomi
Senin, 27 September 2010 | 03:16 WIB
Memerangi Terorisme
Senin, 27 September 2010 | 03:13 WIB
"Reshuffle"
"Reshuffle"
Senin, 27 September 2010 | 03:13 WIB
Hikmahanto Juwana
Sabtu, 25 September 2010
Jaksa Agung
Sabtu, 25 September 2010 | 03:11 WIB
Memahami Putusan MK
Sabtu, 25 September 2010 | 03:10 WIB
Oleh Refly Harun
Robohnya Kerukunan Beragama
Sabtu, 25 September 2010 | 03:09 WIB
Ekologi Politik Pesisir
Sabtu, 25 September 2010 | 03:08 WIB
Kesembuhan, Kedamaian, Keheningan
Sabtu, 25 September 2010 | 03:07 WIB
Kamis, 23 September 2010
Peningkatan Daya Saing Minus Infrastruktur
Kamis, 16 September 2010 | 04:25 WIB
Kembali ke Fitrah, Kembali ke Optimisme
Kamis, 16 September 2010 | 04:26 WIB
Jabatan Politik dalam Pemerintahan
Kamis, 16 September 2010 | 04:28 WIB
Insiden HKBP Bekasi: Benarkah Negara Absen?
Kamis, 16 September 2010 | 04:28 WIB
Bambang Darmono
Memaknai Putusan MK
Jumat, 24 September 2010 | 03:53 WIB
Oleh Mohammad Fajrul Falaakh
Harapan di Hari Tani
Jumat, 24 September 2010 | 03:51 WIB
"Quo Vadis" UUPA?
Jumat, 24 September 2010 | 03:50 WIB
Indonesia Lumbung Pangan Dunia?
Jumat, 24 September 2010 | 03:49 WIB
Rabu, 22 September 2010
Sebelas Tahun Perjalanan UU Pers
Kamis, 23 September 2010 | 03:29 WIB
Pergeseran Pola Terorisme
Kamis, 23 September 2010 | 03:28 WIB
Oleh Noor Huda Ismail
Pertumbuhan dan Kemiskinan
Kamis, 23 September 2010 | 03:25 WIB
Petani Sejahtera Baru Sebatas Mimpi
Kamis, 23 September 2010 | 03:22 WIB
Simalakama Inpres Beras
Rabu, 22 September 2010 | 03:34 WIB
Ada titik waktu yang bisa dicatat sebagai masa krisis, antara lain bulan Desember dan masa rendengan yang dicirikan oleh panen minimal, sementara kebutuhan tidak pernah turun. Waktu lain adalah bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Membengkaknya kebutuhan karena menyambut Lebaran dan masa pembayaran zakat tentu sangat berpengaruh. Namun, lonjakan harga kali ini terjadi di tengah berbagai ironi dan pasca-Lebaran. Pertama, krisis terjadi justru ketika pemerintah, melalui Angka Ramalan (ARAM)-II menggembor- gemborkan bahwa tahun ini kita tidak sekadar swasembada, tetapi swasembada dengan surplus 5,8 juta ton beras.
Kedua, kalau ARAM-II bisa dipercaya, puncak krisis justru terjadi pada puncak surplus bulanan sepanjang 2010 dengan stok akhir Agustus 10,1 juta ton sampai stok akhir September 9,4 juta ton. Ketiga, krisis harga beras terjadi ketika otoritas pangan pemerintah dengan kekuasaan dan segala janjinya, mandul, tidak mampu membangun efektivitas pengendalian harga.
Spekulasi dan klarifikasi pemerintah tentang sebab musabab krisis teramat tidak meyakinkan. Setidaknya, ada dua kubu pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-II yang sangat berbeda dalam penjelasannya. Satu kubu menuding spekulan sebagai penyebabnya, sementara kubu lain menyatakan spekulasi itu tidak mungkin mengingat kompetitifnya pasar beras. Tidak seorang pun berbesar hati mengakui kesalahan bahwa krisis tersebut akibat cetak biru tata niaga perberasan yang telah memperdaya presiden untuk menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009.
Dalam upaya menjaga kepentingan produsen, konsumen, dan stabilisasi harga beras sebagai bahan pangan paling strategis, pemerintah selalu menyiapkan bingkai tata niaga yang disebut Inpres tentang Perberasan atau Inpres Beras, yang mengatur tata niaga dan fungsionalisasi otoritas pangan dalam pengendalian harga beras dan gabah.
Selama pemerintahan KIB, kita mengenal Inpres No 13/2005, Inpres No 3/2007, Inpres No 1/2008, Inpres No 8/2008, dan Inpres No 7/2009. Yang menonjol dalam inpres adalah amanat pengamanan harga beras, gabah kering panen (GKP), dan gabah kering giling (GKG) melalui patokan harga yang kemudian disebut harga pembelian pemerintah (HPP). Adalah mandat Bulog sebagai otoritas pangan untuk mengamankan harga di tingkat produsen pada besaran HPP menurut inpres yang berlaku untuk beras kualitas medium.
Inpres No 7/2009 yang
Benar bahwa HPP sekarang sudah 10 persen lebih besar dibandingkan dengan HPP menurut Inpres No 8/2008. Hal ini berarti perbaikan ekonomis sudah dijanjikan bagi petani produsen padi. Persoalannya, apakah perbaikan ini cukup masuk akal atau tidak. Sebagian pihak mengatakan itu sudah bagus mengingat harga beras impor yang lebih murah. Suara ini terutama muncul dari pemerintah.
Sementara pihak lain melihat ini tak cukup berarti dan tidak pantas diukur dengan besaran harga dunia karena tingkat subsidi dan proteksi perberasan mereka yang sangat tinggi dibandingkan di Indonesia. Itu pun masih ditambah dengan pertimbangan sosial ekonomi Indonesia, dalam kaitannya dengan kesempatan kerja dan luasan pemilikan lahan.
Ada baiknya mencermati pandangan kelompok kedua ini, yang juga mengingatkan indikasi rendahnya HPP dilihat dari tingginya harga GKP, GKG, dan beras di pasar yang jauh dari HPP. Maknanya, mekanisme pasar dianggap sudah menetapkan (setting) harga lebih baik bagi petani dan karena itu fungsi pengadaan Bulog tak dijalankan. Haram hukumnya bagi Bulog untuk membeli lebih tinggi dari HPP.
Inilah simalakama pertama. Harga pasar yang tinggi sering dibanggakan sebagai sukses pengendalian harga. Padahal, itulah indikasi terlalu rendahnya HPP. Sebagai bukti, andai saja HPP diturunkan lagi, niscaya pengadaan Bulog akan nihil, tidak ada pengadaan jalur HPP karena harga gabah dan beras yang lebih rendah dari HPP.
Ini mengakibatkan terbatasnya cadangan Bulog sehingga tak mampu mengendalikan harga melalui operasi pasar, seperti terjadi akhir-akhir ini. Simalakama berikutnya berupa keputusan pemerintah untuk impor 500.000 ton beras. Keputusan yang disampaikan Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi stabilisasi harga pangan pasca-Lebaran, Senin (20/9), itu pasti memiliki dampak domestik berkepanjangan terhadap sistem produksi beras dalam negeri.
Rendemen adalah rasio teknis antara beras yang dihasilkan dari gabah sebagai bahan bakunya dalam proses penggilingan. Inpres No 7/2009 menyiratkan bahwa beras yang HPP-nya Rp 5.060 per kilogram ternyata nilainya setara dengan harga 1,5127 kilogram GKG dengan HPP Rp 3.345 per kilogram.
Kesetaraan ini menunjukkan bahwa proporsi HPP hanya masuk akal ketika proses penggilingan memiliki rendemen 66 persen dan gratis, tanpa ongkos giling. Dalam dunia nyata, dua hal ini tidak pernah terjadi pada proses penggilingan beras kualitas medium yang dicirikan oleh 20 persen beras patah.
Makna berikutnya, 66 persen adalah optimisme yang tidak memiliki pembenaran, apalagi ketika ditambah ongkos giling Rp 200-Rp 400 per kilogram. Kesetaraan HPP beras Rp 5.060 per kilogram dengan sejumlah gabah senilai yang sama hanya terjadi pada rendemen 68 persen, sesuatu yang tak pernah ada di dunia untuk beras kualitas medium dan itulah simalakama lainnya.
Angka ini jauh menyimpang dari data rendemen Balitbang Pertanian (2008) yang maksimal 64,67 persen dengan konfigurasi gilingan lima tahap Cleaner-Husker-Separator-Polisher-Grader, yang canggih dan supermahal.
HPP beras Rp 5.060 per kilogram itu teramat tidak masuk akal. Berdasarkan rasionalitas rendemen dan biaya giling, untuk GKG Rp 3.345 per kilogram mestinya HPP beras adalah Rp 6.000 per kilogram. Kalau ini patokan HPP-nya, lonjakan harga sampai 20-25 persen tentu masih sangat wajar adanya. Sudah waktunya merombak pola pikir bagi pembenahan Inpres Beras karena landasan legal ini sangat problematik dan telah memunculkan ironi sepanjang sejarah: surplus 9-10 juta ton tetapi impor 500.000 ton. Berangkat dari sinilah kisruh perberasan berakar dan harus diselesaikan.
Kemiskinan Turun, Kelaparan Naik
Rabu, 22 September 2010 | 03:46 WIB
Kemanjaan Politisi Kita
Rabu, 22 September 2010 | 03:46 WIB
Oleh Djohan Effendi
Cerita dari Blora
Rabu, 22 September 2010 | 03:35 WIB
Memudarnya "Virtue"
Rabu, 15 September 2010 | 04:44 WIB
AS dan Kebebasan Beragama
Rabu, 15 September 2010 | 04:42 WIB
"Ukhuwwah Islamiyyah" dalam berhukum
Rabu, 15 September 2010 | 04:43 WIB
Negara dan Nasib Peneliti
Rabu, 15 September 2010 | 04:42 WIB
Asvi Warman Adam
Ketika hubungan antara Indonesia dan Malaysia agak memanas belakangan ini, terbetik pula berita bahwa negara jiran itu mencari para peneliti Indonesia dalam bidang ilmu dasar. Gaji yang ditawarkan sekitar 40 juta rupiah per bulan, sepuluh kali lipat gaji di Indonesia.Selasa, 21 September 2010
Pembagian Lafal Ditinjau dari Ketidakjelasan Maknanya
I. PENDAHULUAN
Lafal yang tidak jelas artinya adalah suatu lafal yang maksud dari lafal tersebut tidak bisa ditemukan dari bentuk asli lafal itu, akan tetapi dapat ditemukan maksudnya dari indikator-indikator eksternal lafal. Lafal seperti ini, menurut ulama Hanafi, terbagi menjadi empat tingkat, yaitu lafal khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih. Yang paling rendah kadar ketidakjelasannya adalah lafal khafi, di atasnya lafal musykil, di atasnya lagi lafal mujmal dan yang paling tinggi kadar ketidakjelasannya adalah lafal mutsyabih.
Lafal yang tidak jelas artinya adalah suatu lafal yang maksud dari lafal tersebut tidak bisa ditemukan dari bentuk asli lafal itu, akan tetapi dapat ditemukan maksudnya dari indikator-indikator eksternal lafal. Lafal seperti ini, menurut ulama Hanafi, terbagi menjadi empat tingkat, yaitu lafal khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih. Yang paling rendah kadar ketidakjelasannya adalah lafal khafi, di atasnya lafal musykil, di atasnya lagi lafal mujmal dan yang paling tinggi kadar ketidakjelasannya adalah lafal mutsyabih.
Aliran-Aliran Utama dalam Ilmu Kalam
I. PENDAHULUAN
Sebagaimana sering dibicarakan oleh para sejarawan, bahwa pada paroh kedua abad I H telah terjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam sejarah umat Islam. Pertama, suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan umat Islam terjadi konflik internal yang boleh jadi tidak diinginkan oleh mereka sendiri, di mana suatu kelompok bukan saja telah mengutuk kelompok yang lain, akan tetapi bahkan telah saling membunuh. Perkembangan kedua adalah masuknya bangsa Persia dan sekitarnya ke dalam Islam berikut pemikiran dan keyakinan-keyakinan lamanya yang sudah terbentuk kuat dalam benak mereka masing-masing. Seperti penyelamatan Tuhan dengan surga, apakah faktor amal atau rahmat Tuhan semata kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Pertanyaan ini muncul besar kemungkinan karena menurut doktrin kristiani yang ketika itu juga sudah dibawa masuk dalam lingkungan umat Islam, bahwa penyelamatan Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan amal perbuatan manusia, melainkan semata-mata atas dasar rahmat yang disediakan melalui pintu tunggalnya, Yesus.
Sebagaimana sering dibicarakan oleh para sejarawan, bahwa pada paroh kedua abad I H telah terjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam sejarah umat Islam. Pertama, suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan umat Islam terjadi konflik internal yang boleh jadi tidak diinginkan oleh mereka sendiri, di mana suatu kelompok bukan saja telah mengutuk kelompok yang lain, akan tetapi bahkan telah saling membunuh. Perkembangan kedua adalah masuknya bangsa Persia dan sekitarnya ke dalam Islam berikut pemikiran dan keyakinan-keyakinan lamanya yang sudah terbentuk kuat dalam benak mereka masing-masing. Seperti penyelamatan Tuhan dengan surga, apakah faktor amal atau rahmat Tuhan semata kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Pertanyaan ini muncul besar kemungkinan karena menurut doktrin kristiani yang ketika itu juga sudah dibawa masuk dalam lingkungan umat Islam, bahwa penyelamatan Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan amal perbuatan manusia, melainkan semata-mata atas dasar rahmat yang disediakan melalui pintu tunggalnya, Yesus.
Senin, 20 September 2010
Mau yang Mana: Kriminal Murni atau Oplosan?
Keprihatinan Presiden soal Korupsi
Tata Kelola Kelautan dan Perikanan
Oleh Max Tehusalawany
Selasa, 21 September 2010
Selasa, 21 September 2010
Sebagai negara bahari atau kepulauan, Indonesia termasuk negara di kawasan Asia-Pasifik dengan tingkat konsumsi produk perikanan terbesar di dunia. Data Food and Agriculture Organization (FAO) 2006 menunjukkan, sekitar 87% pelaku usaha sektor perikanan berada di kawasan Asia. Sayang, kekayaan dan potensi sumber daya kelautan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pembatasan BBM Bersubsidi
Oleh Paul Sutaryono
Selasa, 21 September 2010
Selasa, 21 September 2010
Pemerintah berencana membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi mulai Oktober 2010. Sesungguhnya, masalah apa saja yang bakal mencuat di permukaan apabila kebijakan itu diberlakukan? Dan, bagaimana mengatasinya?
Land Reform and Pengentasan Kemiskinan: Pelajaran dari China
Selasa, 21 September 2010 00:01 WIB
Robohnya Industri Kami
Selasa, 21 September 2010 00:01 WIB
Arah Pendidikan Buta Aksara
Senin, 20 September 2010 00:01 WIB
TAJUK RENCANA
Selasa, 21 September 2010 | 03:19 WIB
Sekalipun ada sejumlah kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan bahaya kelaparan, secara keseluruhan persoalan kemiskinan masih menjadi isu serius bagi bangsa Indonesia. Sempat muncul optimisme, program Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 1990-2015 menjadi momentum penting bagi Indonesia bersama sekitar 150 negara berkembang lainnya untuk mengurangi kemiskinan secara drastis.
Sosok Ideal Kapolri Baru
Selasa, 21 September 2010 | 03:29 WIB
Oleh Abdul Hakim G Nusantara
Beberapa minggu sebelumnya di media massa berkembang wacana tentang instansi mana yang bertanggung jawab dan berhak melakukan seleksi dan menyampaikan para calon yang layak kepada Presiden, untuk kemudian akan dipilih oleh Presiden siapa di antara para calon yang layak dan pas untuk diajukan ke DPR guna memperoleh persetujuan DPR.
Bersama Kita Bisa?
Selasa, 21 September 2010 | 03:19 WIB
Pandangan bervariasi dari optimisme dapat mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) (dalam kurun waktu yang masih tersisa lima tahun) sampai keprihatinan karena Indonesia gagal mengentaskan kelompok penduduk termiskin.
DPR Menuju Tirani Parlementer?
Selasa, 21 September 2010 | 03:15 WIB
Anomali Harga Pangan
Selasa, 21 September 2010 | 03:14 WIB
Saat ini produksi gandum dunia turun, terutama di Rusia dan Kazakstan, sehingga memicu kenaikan harga gandum dunia. Harga beras lokal di Thailand dan Vietnam juga bergerak naik. Hal ini berdampak pada melambungnya harga beras dalam negeri hingga hampir Rp 1.000 per kg pada Juli dan Agustus 2010.
Kepanikan dunia tentu diharapkan tidak berdampak terhadap harga pangan, terutama beras di Indonesia. Kenaikan bisa diredam dengan peningkatan produksi dalam negeri dan efisiensi usaha tani.
Risiko RAPBN 2011
Selasa, 14 September 2010 | 04:29 WIB
Tema tersebut dicerminkan dengan sasaran kuantitatif pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, inflasi 5,3 persen, tingkat pengangguran 7 persen, dan tingkat kemiskinan 11,5 persen. Sasaran ini secara umum jelas lebih baik daripada tahun sebelumnya (2010) dan tetap konsisten dengan sasaran jangka menengah RPJM 2010-2014 yang sudah dicanangkan.
Meskipun realistis, RAPBN 2011 disusun dengan risiko yang tidak kecil.
Pertama, risiko pelambatan pertumbuhan global. Ada indikasi awal krisis utang di Eropa mulai memberikan sentimen negatif di sektor riil. Stimulus fiskal membuat defisit anggaran di hampir semua negara di dunia mengakibatkan utang naik secara signifikan. Keadaan ini mengganggu proses pemulihan ekonomi global.
Kedua, risiko nilai tukar dan external shock. Di pasar uang dan pasar modal domestik, fenomena akhir-akhir ini seperti meningkatnya capital flow jangka pendek, kepemilikan surat utang dan saham oleh asing, jumlah utang jangka pendek khususnya swasta memberikan indikasi bahwa perekonomian Indonesia memiliki risiko external shock yang meningkat.
Ketiga, risiko sasaran inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga beras. Fakta menunjukkan bahwa fluktuasi harga beras terjadi karena keterbatasan cadangan/stok beras yang dikuasai Bulog. Dengan jumlah cadangan selama ini 1 juta-2 juta ton beras, harga beras sangat mudah digoyang oleh spekulan. Idealnya, jumlah cadangan beras berada pada 3 juta-5 juta ton beras sehingga memungkinkan Bulog untuk melakukan operasi pasar yang memadai pada waktu terjadinya paceklik atau gagal panen. Jika tidak ada tambahan, tekanan pada inflasi akan berulang dan kemiskinan menjadi ancaman serius.
Keempat, kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk. Kenaikan TDL dan HET pupuk adalah kebijakan yang tepat untuk menyehatkan APBN sekaligus merasionalkan tarif listrik dan harga pembelian pupuk. Meski demikian, karena penghematan dananya cukup signifikan dan tidak disediakan anggaran pengganti (cadangan risiko fiskal), apabila kebijakan tersebut ditolak atau direduksi oleh DPR (dan pengusaha), APBN 2011 memiliki risiko dan tekanan pembiayaan yang serius.
Kelima, eksekusi percepatan pencairan dana DIPA kementerian dan lembaga. Meskipun dalam tiga tahun terakhir rasio pencairan DIPA sudah mencapai di atas 90 persen, lebih dari 50 persen di antaranya terjadi pada akhir kuartal ketiga dan kuartal keempat. Komposisi belanja barang juga masih lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Keterlambatan dan kepincangan komposisi tersebut memengaruhi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter dan inflasi, serta penyerapan lapangan kerja.
Meskipun risiko RAPBN 2011 cukup serius, berbagai upaya internal harus dilakukan oleh pemerintah bersama DPR untuk membuat APBN 2011 kredibel, berfungsi, dan dapat dipercaya.
Pertama, momentum pertumbuhan terus didorong dan stabilitas makro, khususnya inflasi, harus dijaga. Bank Indonesia perlu memperbaiki struktur dana- dana jangka pendek yang masuk dan menjaga fluktuasi nilai tukar dengan menghitung tingkat daya saing perekonomian regional. Target pertumbuhan 6,3 persen sudah realistis, maksimum dapat dioptimalkan lagi pada tingkat 6,4 persen, dengan ekspansi anggaran dan insentif investasi tambahan yang nyata. Cadangan stok beras harus ditambah melalui tambahan dana alokasi APBN untuk mengurangi spekulasi harga beras di pasar.
Kedua, pembahasan RAPBN 2011 harus diupayakan benar-benar dengan mengingat risiko ekonomi global tersebut serta kemampuan eksekusi dalam belanja negara. Fiscal space yang masih ada dari sisi perpajakan, cukai, dan penerbitan SBN dapat dioptimalkan. Rasio perpajakan pusat 12 persen terhadap PDB, plus 2 persen pajak daerah, memang sudah hampir setara dengan negara tetangga. Meski demikian, dengan pertumbuhan ekonomi nominal sebesar 11,6 persen, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 12,9 persen masih memungkinkan dioptimalkan, paling tidak dengan tambahan 0,1 persen dari PDB atau sekitar 7 triliun rupiah. Optimalisasi tersebut dapat berasal dari intensifikasi PPh orang pribadi dan PPh badan untuk sektor-sektor yang tergolong undertax. Penerimaan cukai juga masih dapat ditingkatkan dengan kenaikan tarif cukai sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi konsumsi rokok.
Penerbitan SBN juga masih dapat ditambah terutama dari SBN (Surat Berharga Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), khususnya di kelompok investor ritel dan domestik. Potensi demand SBN dari domestik, baik bank maupun bukan bank, serta ritel (ORI) masih terbuka. Seri penerbitan SBSN ritel (SUKRI) yang baru dua saja masih terbuka untuk ditambah. Maka, tambahan penerbitan SBN sebesar 0,1 persen dari PDB atau sekitar Rp 7 triliun masih realistis.
Ketiga, perlu disediakan anggaran risiko revisi kenaikan TDL dan HET supaya tidak terjadi krisis fiskal. Dengan adanya kenaikan fiscal space tersebut, dapat dialokasikan sebagian untuk dana risiko revisi kenaikan TDL dan HET. Namun, menurut saya, kenaikan TDL dan HET sebaiknya tetap dilakukan dengan besaran dan waktu yang mempertimbangkan momentum pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Tingkat TDL yang berada di bawah biaya pokok penjualan (BPP) PLN membuat subsidi listrik terus terjadi dan terjadi inefisiensi ekonomi. Upaya untuk menambah energi primer (fuel mix) dari batu bara dan gas harus menjadi prioritas utama sehingga tekanan kenaikan TDL akan berkurang.
Keempat, eksekusi belanja APBN dan infrastruktur terus dipacu jika tidak menghendaki adanya ekonomi kepanasan (overheating). Upayakan tidak ada perubahan DIPA dalam APBN-P yang sering menghambat pencairan DIPA di tengah jalan dan memberikan kebijakan reward dan punishment bagi penyelesaian APBD di daerah. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan dapat mempercepat tender dua bulan sebelum dimulai tahun anggaran sehingga tidak ada lagi keterlambatan pencairan seperti sekarang.
Pada akhirnya, harus disadari bahwa APBN adalah jangkar dari perekonomian. APBN mengamankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta
Kredibilitas APBN 2011 terletak pada kemauan politik DPR dan pemerintah untuk merumuskannya bersama-sama. Jangan sampai APBN yang selama ini sudah mampu menjalankan fungsinya terganggu oleh keinginan sesaat, kemauan sendiri atau kelompok, dan populis belaka.
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/14/04291125/risiko.rapbn.2011
Para Pencari Harapan
Selasa, 14 September 2010 | 04:31 WIB
Membangun Tradisi Politik yang Sehat
Selasa, 14 September 2010 | 04:29 WIB
Dicari Kapolri dan Jaksa Agung Penegak HAM!
Selasa, 14 September 2010 | 04:30 WIB
Menyoal Aktivis Islam
Sabtu, 18 September 2010 pukul 15:54:00
Oleh: Nuim Hidayat (Mantan Aktivis Hizbut Tahrir)"Mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik. Mereka itulah yang Allah beri petunjuk dan mereka itulah Ulil Albab." (QS Az-Zumar 18).
Bila kita cermati, saat ini para aktivis mahasiswa Islam terkotak-kotak dan mayoritas cenderung fanatik terhadap organisasi atau gerakannya. Aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), misalnya, bangga berlebihan terhadap kelompoknya dan 'hanya' menjadikan Taqiyuddin an Nabhani sebagai rujukan utama pembinaannya.
Quo Vadis Kerukunan
Senin, 20 September 2010 pukul 14:46:00
Nawari Ismail (Dosen FAI UMY)Kembali dunia kerukunan umat beragama di Indonesia ternodai dengan peristiwa berdarah 12910 di Bekasi. Suatu peristiwa yang bersamaan dengan peristiwa pemboman WTC dan pembakaran Alquran di Amerika Serikat. Walau belum diketahui pasti ada-tidaknya hubungan ketiganya, namun yang pasti polisi sudah menetapkan tersangka, keputusan sudah diambil, dan korban tubuh sudah jatuh dan (akan) segera sembuh, namun korban psikologis (perasaan) dan sosiologis (emosi kelompok) masih akan terpendam terus, merasuk ke dalam relung hati dan pikiran terdalam tiap kelompok. Semuanya akan melahirkan stigma, persepsi dan etno-religiosentrisme baru.
Solusi Konflik Ciketing
Senin, 20 September 2010 pukul 14:57:00
Jeje ZaenudinKetua Umum PP Pemuda Persis
Insiden kekerasan di Ciketing-Bekasi sudah berlalu, para pelaku tampaknya segera diproses di peng adilan, se dang kan kesehatan dua korban berangsur pulih. Namun, buntut insiden itu belum berakhir.
Minggu, 19 September 2010
"Penyakit Belanda"?
Senin, 13 September 2010 | 04:41 WIB
Setelah Mudik Fitrah Usai
Senin, 13 September 2010 | 04:42 WIB
Mengelola Negara Kesejahteraan
Senin, 13 September 2010 | 04:41 WIB
Mu'tazilah
Muʿtazilah (Arabic: المعتزلة) is an Islamic school of speculative theology that flourished in the cities of Basra and Baghdad, both in present-day Iraq, during the 8th–10th centuries. It is still adopted by some of Muslim intellectuals today. The adherents of the Mu'tazili school are at odds with other Sunni scholars due to the former's belief that human reason is more reliable than scripture. Because of this belief, Mu'tazilis tend to interpret passages of the Qur'an in a highly metaphorical matter, a practice frowned upon by traditional, orthodox schools.
Contents
Contents
Mengupayakan Kerukunan dan Keserasian
Jumat, 17 September 2010 00:01 WIB
Di sisi lain, penganiayaan fisik maupun batin yang dialami seseorang atau suatu kelompok adalah bukti bahwa tidak ada manusia sempurna. Ada unsur-unsur baik maupun buruk dalam dirinya. Unsur-unsur buruk itulah yang membangkitkan konflik dan ketidakadilan sosial. Ini yang akan terus-menerus kita waspadai.
CALAK EDU Melek Aksara
Senin, 20 September 2010 00:01 WIB
Arah Pendidikan Buta Aksara
Senin, 20 September 2010 00:01 WIB
Suksesi Penegak Hukum
Senin, 20 September 2010 | 03:04 WIB
Secara hampir bersamaan, kita dihadapkan pada proses suksesi penegak hukum, yaitu Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kita angkat isu suksesi karena posisi ketiganya strategis dalam sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi. Suksesi itu penting karena ketiga lembaga sedang tersandera persoalan yang membuat tingkat kepercayaan publik kepada lembaga itu rendah.
Kita angkat isu suksesi karena posisi ketiganya strategis dalam sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi. Suksesi itu penting karena ketiga lembaga sedang tersandera persoalan yang membuat tingkat kepercayaan publik kepada lembaga itu rendah.
Pertarungan Baru di Timteng
Senin, 20 September 2010 | 03:04 WIB
Kriminal dan Kebebasan Beragama
Senin, 20 September 2010 | 03:01 WIB
Persoalan itu bukan saja dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak atas kebebasan yang bertalian dengan aktivitas keagamaan atau keyakinan orang atau golongan, tetapi juga suatu tindak kriminal.
Negara, baik melalui pemerintah maupun melalui aparat kepolisian, bukan saja mengemban kewajiban untuk menghormati (to respect), tetapi juga melindungi (to protect) hak atas kebebasan bagi setiap orang, terutama kebebasan dasar (fundamental freedom) seperti kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Dengan kewajiban itu, negara tak boleh campur tangan terhadap kebebasan setiap orang dalam beragama atau berkeyakinan dan menjalankan ibadah. Negara juga berkewajiban menghormati orang yang melaksanakan ibadah secara kolektif dengan damai.
Bagaimana pelanggaran berlangsung?
Pertama, ketika campur tangan pemerintah atau polisi berupa tindakan sewenang-wenang berlangsung terhadap kegiatan beribadah, maka saat itulah terjadi pelanggaran.
Kedua, pelanggaran pasti lebih kokoh jika kebebasan beragama atau berkeyakinan dipecundangi oleh hukum atau UU seperti UU No 1/PNPS/1965 yang dikeluarkan rezim otoriter. Apalagi jika undang-undang ini justru memecundangi konstitusi atau UUD 1945 yang menghormati kebebasan beribadah secara damai.
Ketiga, UU itu juga dapat menjadi sumber kebijakan diskriminatif dalam pembangunan atau pendirian rumah ibadah bagi golongan minoritas sehingga tak heran jika mereka pun menjadikan rumah pribadi atau ruko sebagai rumah ibadah. Kebijakan dan praktik pemerintah yang berkarakter diskriminatif atas suatu golongan agama atau keyakinan dapat dituduhkan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beribadah.
Keempat, tentu saja aparat kepolisian wajib melindungi suatu golongan menjalankan ibadah secara kolektif secara damai agar tidak diganggu atau dirusak oleh golongan lain yang tak bertenggang rasa. Jika keberadaan polisi tak mencegah gangguan atau perusakan, maka polisi dapat dituduh melanggar kebebasan beribadah: lalai atau abai.
Pemerintah, terutama pemerintah daerah—provinsi, kabupaten, dan kota—wajib menghormati dan melindungi orang beribadah secara kolektif dan damai. Sebaliknya, menghapus praktik diskriminasi.
Memang, perilaku dan praktik tak bertenggang rasa dan diskriminatif bersumber dari pandangan sempit dan eksklusif mengenai golongan sehingga dapat menimbulkan sikap penolakan atau kebencian atas golongan lain. Dan pada umumnya, golongan minoritas menjadi sasaran praktik penolakan dan kebencian.
Secara ekstrem, seolah-olah hanya ada satu golongan saja di muka Bumi. Sebaliknya, golongan lain diabaikan hanya karena mereka berlainan warna kulit, pandangan, agama atau keyakinan, dan bukan karena perbuatan buruk atau kesalahan yang dilakukan. Inilah diskriminasi dan intoleransi yang terjadi dalam realitas keberagaman.
Eksklusivisme, penolakan atau kebencian atas dasar perbedaan ras atau agama, bisa memicu seseorang atau segolongan orang untuk bertindak brutal atas golongan lain yang tak bersalah. Ekspresi eksklusivisme itu bisa dimulai dengan propaganda yang meneriakkan yel-yel kebencian atas suatu golongan, kemudian disusul dengan aksi mengganggu dan intimidasi aktivitas beribadah, perusakan harta benda, bahkan melakukan penganiayaan, atau bentuk perbuatan keji lainnya.
Penganiayaan seperti pemukulan dan penusukan atas orang dari suatu golongan agama atau keyakinan jelas sebagai tindakan yang merusak keutuhan tubuh/ pribadi orang (personal integrity) dan termasuk sebagai perbuatan kriminal. Norma ini berlaku dalam semua masyarakat beradab. Namun, kejadian seperti itu tak pernah sebagai ”kriminal murni” seperti mencuri. Apalagi jika dilatari dengan propaganda dengan menyebarkan kebencian.
Setiap perbuatan kriminal harus dipertanggungjawabkan secara pribadi sesuai norma hukum yang berlaku. Polisi sebagai penegak hukum wajib memproses hukum mereka yang disangka berbuat kriminal. Dalam menjalankan fungsi dan tugas ini polisi tak boleh pandang bulu. Tak hanya itu, polisi juga tak boleh dikesankan kecut atau tunduk kepada segelintir orang sehingga merusak citra sebagai pengayom masyarakat, dengan membiarkan orang yang bertanggung jawab justru bebas berkeliaran untuk mengulangi perbuatannya tanpa pertanggungjawaban hukum.
Jaksa yang Kebablasan
Senin, 20 September 2010 | 03:02 WIB
Bahkan, ”permintaan” jaksa-jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) ini seperti sudah dirancang (by design) guna menghadapi desakan mayoritas publik agar Presiden memilih Jaksa Agung dari luar kejaksaan. Penilaian seperti itu muncul karena langkah para jaksa tersebut merupakan kelanjutan manuver Hendarman yang terlebih dulu telah menyampaikan delapan nama calon penggantinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dibandingkan dengan Kepala Polri, posisi Jaksa Agung sangat mungkin diisi oleh kalangan luar kejaksaan. Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No 16/2004) tidak satu pun ketentuan yang mengisyaratkan bahwa Jaksa Agung harus berasal dari kalangan internal kejaksaan. Bahkan, syarat menjadi Jaksa Agung lebih sederhana dibandingkan dengan jaksa biasa yang memerlukan syarat batas usia dan syarat pegawai negeri sipil.
Sekalipun lebih sederhana, calon Jaksa Agung sangat tergantung dari pertimbangan dan pilihan Presiden. Dalam hal ini, Pasal 19 Ayat (2) UU No 16/2004 menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena tidak ada keharusan melibatkan institusi lain dalam proses pengisiannya, penentuan Jaksa Agung sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam pengertian itu, tindakan Hendarman dan 8.479 jaksa tersebut jelas mendikte Presiden. Dalam konteks yang lebih luas, langkah jaksa yang tergabung dalam PJI itu dapat dinilai sebagai langkah politik sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi politik.
Tindakan mendikte ini sulit dibantah karena langkah Hendarman dan 8.479 jaksa yang tergabung dalam PJI dilakukan setelah Presiden memberikan isyarat bahwa Jaksa Agung tidak harus dari pejabat karier. Bisa jadi, isyarat itu yang membuat sebagian kalangan internal kejaksaan merasa perlu melakukan manuver sehingga Presiden menimbang ulang keinginan memilih Jaksa Agung dari luar kalangan jaksa. Bahkan, dalam beberapa waktu belakangan mulai diembuskan bahwa Jaksa Agung yang berasal dari luar akan mengancam rencana renumerasi di kejaksaan.
Dalam pengertian itu, manuver yang dilakukan para jaksa dapat dikatakan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Presiden. Padahal, secara hukum, isyarat Presiden untuk memilih Jaksa Agung dari luar punya dasar pijakan yang sangat kuat. Selain tidak dilarang dan dibatasi UU No 16/2004, Jaksa Agung yang berasal dari kalangan eksternal telah berkali-kali mengisi pos orang nomor satu di lingkungan Gedung Bundar. Bahkan, Jaksa Agung pertama pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono berasal dari luar kejaksaan.
Dengan adanya manuver tersebut, pertanyaan besar sebagian kalangan yang concern terhadap kejaksaan: mengapa sebagian (besar) internal kejaksaan resistensi dengan Jaksa Agung dari luar?
Kemungkinan pertama, banyak kalangan elite kejaksaan merasa terganggu dan terancam dengan masuknya orang luar. Kelompok ini hampir dapat dipastikan mereka yang selama ini sangat menikmati perubahan yang bergerak lamban di kejaksaan. Bagaimanapun jika perubahan besar terjadi, akan menghancurkan segala ”kenikmatan” yang mereka peroleh. Karena itu, kelompok ini akan lebih nyaman dengan Jaksa Agung dari internal.
Berikutnya, kelompok yang berkepentingan agar segala macam kebobrokan yang terjadi selama ini tidak terkuak ke permukaan. Setidaknya sampai saat ini sejumlah skandal yang terjadi di Gedung Bundar belum terselesaikan secara tuntas. Sebut saja, misalnya, keterkaitan sejumlah petinggi kejaksaan dalam kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Skandal yang benar-benar menampar wajah kejaksaan ini hanya berhenti sampai jaksa Urip. Padahal, melihat spektrum skandalnya, sulit diterima akal sehat bahwa jaksa Urip bergerak sendiri.
Begitu juga dengan skandal rekayasa dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Anggodo Widjojo. Sampai saat ini penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kepentingan untuk menutup segala macam kebobrokan itu pasti makin besar jika ditambahkan dengan kemungkinan keterlibatan pihak kejaksaan dalam skandal mafia pajak yang melibatkan penyidik pajak Gayus Tambunan.
Terakhir, kelompok mafia hukum yang amat nyaman bermain dengan kalangan internal. Bagaimanapun, sejak pencanangan antimafia hukum, kelompok ini mulai terusik dan mereka yang selama ini bermain di lingkungan kejaksaan pasti akan mendapat kesulitan besar jika Jaksa Agung berasal dari luar kalangan eksternal.
Begitu urgennya reformasi total di kejaksaan, manuver Hendarman dan permintaan 8.479 jaksa yang tergabung dalam PJI adalah sebuah kebablasan yang tidak boleh ditoleransi. Caranya, Presiden tidak boleh tertakluk oleh manuver jaksa-jaksa yang kebablasan itu.
Jakarta dan Ekstraksi Air Tanah Berlebihan
Senin, 20 September 2010 | 03:00 WIB
Batas Perairan RI-Malaysia Diselesaikan di Den Haag?
Senin, 20 September 2010 | 03:01 WIB
Rabu, 15 September 2010
Editorial: Vote for liberal democracy
| Wednesday, the daily Jakarta Post, 09.15.2010 10:46 Editorial |
When Turkey voted early next week to amend the constitution was written 30 years ago in the Army to support the secular legacy of Mustafa Kemal Ataturk , not voting to reject the secular in this way. And these changes were to make Turkey more compatible with the European Union , which it hopes to join.
Rabu, 08 September 2010
Momentum Perbarui Negara
Kamis, 9 September 2010 | 04:43 WIB 
Memperbarui hidup merupakan kewajiban setiap Muslim. Kewajiban ini terletak pada dua aras. Pertama, secara alami manusia adalah makhluk yang membutuhkan pembaruan-pembaruan dalam hidupnya. Keinginan untuk membuka lembaran baru pada setiap fajar tiba adalah sesuatu yang lahir karena fitrah manusia.
Kedua, kewajiban untuk memperbarui hidup merupakan perintah Allah SWT dan sunah Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan harapan yang diberikan Allah kepada manusia untuk tidak berputus asa atas pengampunan Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ampunan Allah kepada hamba-Nya sangatlah luas.
Pada sisi lainnya, kewajiban untuk memperbarui hidup ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seorang Muslim bahkan tidak boleh pesimis apalagi putus asa atas rahmat Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Ampunan dan rahmat Allah sangat luas, dan menanti manusia untuk memohon kepada-Nya.
Negara adalah cerminan pemimpin dan masyarakatnya. Keberhasilan suatu negara, tidak saja ditentukan oleh kemampuan akal untuk melakukan perubahan sistem ekonomi, politik, hukum, sosial, administrasi, dan pemerintahan, tetapi juga sangat ditentukan oleh jiwa dan akhlak para pemimpin dan rakyatnya. Karena itulah, kebangkitan Indonesia dari segala persoalan yang saat ini dihadapi tidak boleh hanya didasarkan pada kekuatan akal pikiran manusia, tetapi harus diiringi oleh rahmat Allah SWT.
Tidak heran jika Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga juga mencantumkan pernyataan para pendiri negara tentang dukungan Allah atas kemerdekaan Indonesia: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Adalah suatu kemustahilan bahwa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan hanya semata-mata didukung oleh kekuatan fisik tanpa pertolongan dan rahmat Allah.
Idul Fitri adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia akan makna penting kemerdekaan yang telah berumur 65 tahun. Kemerdekaan Indonesia harus memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, dan bukan hanya kekayaan kepada segelintir orang. Sulitnya Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara serta bangkit menjadi negara besar bisa jadi karena telah hilangnya rahmat Allah, bukan saja kepada para pemimpinnya, melainkan juga rakyatnya.
Rahmat Allah yang hilang karena kehidupan para pemimpin dan rakyat Indonesia tidak lagi memiliki keimanan kepada Allah. Islam hanya dipahami secara ritual budaya, tetapi nilai-nilainya tidak terefleksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kembalinya tiap-tiap diri Muslim menjadi fitrah pada tanggal 1 Syawal tahun ini hendaklah menjadi fondasi bagi pembaruan negara Indonesia. Negara pada dasarnya kumpulan dari jiwa-jiwa manusia. Jika tiap-tiap jiwa Muslim tunduk pada nilai-nilai Islam, hal ini akan menjadi modal dasar bagi kebangkitan Indonesia. Dilakukannya berbagai ibadah wajib ataupun sunah pada bulan Ramadhan yang akan segera berlalu harus dapat mengembalikan jiwa Muslim pada fitrahnya. Fitrah untuk menjadikan hidupnya sebagai bekal kehidupan akhirat kelak, fitrah untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia, fitrah untuk senantiasa memperbarui hidupnya, serta bagi kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Idul Fitri harus memberi makna bukan saja secara individual bagi umat Islam, melainkan juga secara kolektif bagi kebangkitan negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah dasar Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil alamin). Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, keberadaan Islam hanya bisa dirasakan jika terdapatnya rahmat sumber-sumber kekayaan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang pemimpin yang berkarakter Islam, tidak akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak akan membiarkan korupsi merajalela, dan seorang pemimpin berkarakter Islam tidak akan membiarkan rakyatnya hidup berkesusahan. Seorang pemimpin Muslim akan menjunjung tinggi keadilan, memajukan kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyatnya.
Akhirnya, momentum Idul Fitri tahun ini harus dapat memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk segera menghindarkan diri dari dicabutnya rahmat Allah kepada negeri tercinta ini.
Kebinasaan kaum-kaum terdahulu
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/09/04435856/momentum.perbarui.negara
Memperbarui hidup merupakan kewajiban setiap Muslim. Kewajiban ini terletak pada dua aras. Pertama, secara alami manusia adalah makhluk yang membutuhkan pembaruan-pembaruan dalam hidupnya. Keinginan untuk membuka lembaran baru pada setiap fajar tiba adalah sesuatu yang lahir karena fitrah manusia.
Kedua, kewajiban untuk memperbarui hidup merupakan perintah Allah SWT dan sunah Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan harapan yang diberikan Allah kepada manusia untuk tidak berputus asa atas pengampunan Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ampunan Allah kepada hamba-Nya sangatlah luas.
Pada sisi lainnya, kewajiban untuk memperbarui hidup ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seorang Muslim bahkan tidak boleh pesimis apalagi putus asa atas rahmat Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Ampunan dan rahmat Allah sangat luas, dan menanti manusia untuk memohon kepada-Nya.
Negara adalah cerminan pemimpin dan masyarakatnya. Keberhasilan suatu negara, tidak saja ditentukan oleh kemampuan akal untuk melakukan perubahan sistem ekonomi, politik, hukum, sosial, administrasi, dan pemerintahan, tetapi juga sangat ditentukan oleh jiwa dan akhlak para pemimpin dan rakyatnya. Karena itulah, kebangkitan Indonesia dari segala persoalan yang saat ini dihadapi tidak boleh hanya didasarkan pada kekuatan akal pikiran manusia, tetapi harus diiringi oleh rahmat Allah SWT.
Tidak heran jika Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga juga mencantumkan pernyataan para pendiri negara tentang dukungan Allah atas kemerdekaan Indonesia: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Adalah suatu kemustahilan bahwa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan hanya semata-mata didukung oleh kekuatan fisik tanpa pertolongan dan rahmat Allah.
Idul Fitri adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia akan makna penting kemerdekaan yang telah berumur 65 tahun. Kemerdekaan Indonesia harus memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, dan bukan hanya kekayaan kepada segelintir orang. Sulitnya Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara serta bangkit menjadi negara besar bisa jadi karena telah hilangnya rahmat Allah, bukan saja kepada para pemimpinnya, melainkan juga rakyatnya.
Rahmat Allah yang hilang karena kehidupan para pemimpin dan rakyat Indonesia tidak lagi memiliki keimanan kepada Allah. Islam hanya dipahami secara ritual budaya, tetapi nilai-nilainya tidak terefleksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kembalinya tiap-tiap diri Muslim menjadi fitrah pada tanggal 1 Syawal tahun ini hendaklah menjadi fondasi bagi pembaruan negara Indonesia. Negara pada dasarnya kumpulan dari jiwa-jiwa manusia. Jika tiap-tiap jiwa Muslim tunduk pada nilai-nilai Islam, hal ini akan menjadi modal dasar bagi kebangkitan Indonesia. Dilakukannya berbagai ibadah wajib ataupun sunah pada bulan Ramadhan yang akan segera berlalu harus dapat mengembalikan jiwa Muslim pada fitrahnya. Fitrah untuk menjadikan hidupnya sebagai bekal kehidupan akhirat kelak, fitrah untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia, fitrah untuk senantiasa memperbarui hidupnya, serta bagi kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Idul Fitri harus memberi makna bukan saja secara individual bagi umat Islam, melainkan juga secara kolektif bagi kebangkitan negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah dasar Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil alamin). Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, keberadaan Islam hanya bisa dirasakan jika terdapatnya rahmat sumber-sumber kekayaan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang pemimpin yang berkarakter Islam, tidak akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak akan membiarkan korupsi merajalela, dan seorang pemimpin berkarakter Islam tidak akan membiarkan rakyatnya hidup berkesusahan. Seorang pemimpin Muslim akan menjunjung tinggi keadilan, memajukan kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyatnya.
Akhirnya, momentum Idul Fitri tahun ini harus dapat memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk segera menghindarkan diri dari dicabutnya rahmat Allah kepada negeri tercinta ini.
Kebinasaan kaum-kaum terdahulu
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/09/04435856/momentum.perbarui.negara
Lebaran dan Hak PRT
Kamis, 9 September 2010 | 04:45 WIB
Tunjangan hari raya (THR) senantiasa dinantikan banyak pekerja dari berbagai sektor, baik formal maupun nonformal, termasuk pekerja dalam rumah tangga (PRT) kita. Pertanyaannya adalah sudahkah kita memberikan kemenangan kepada PRT kita dengan cara menunaikan kewajiban memberikan hak THR bagi mereka?
PRT adalah seseorang yang sangat integral dalam kehidupan keluarga hampir mayoritas masyarakat perkotaan di Indonesia. Meski peranannya sangat penting, keberadaan dan jasa mereka sering kali diabaikan. Profesi PRT acap kali disepelekan dan dipandang sebelah mata. Kemiskinan dan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan telah memaksa banyak perempuan desa menjadi PRT.
Jumlah PRT di Indonesia sangat tinggi dan ia merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin. Estimasi ILO tahun 2009 menunjukkan bahwa PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global dan terdapat sekitar 100 juta PRT di dunia, lebih kurang 6 juta di antaranya merupakan PRT migran dari Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada sekitar 2,5 juta orang yang berprofesi sebagai PRT. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya perempuan.
Sekalipun jasa PRT sangat besar karena ia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, dalam hal pengupahan, PRT merupakan kelompok pekerja yang dibayar paling rendah daripada sopir, tukang kebun, serta pengasuh orang tua jompo.
Frederick Engles dalam The Origin of the Family, Private Property, and State menyebutkan bahwa kerja perempuan menjadi tidak terlihat secara ekonomi karena berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual di dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi, seperti melahirkan anak, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga. Sementara laki-laki diberi hak untuk kegiatan produksi di luar rumah.
Perempuan yang sudah terpinggirkan dari kerja bernilai ekonomi karena pembagian kerja di rumah tangga akan semakin kesulitan mendapatkan kerja berupah secara layak jika pemerintah dan kita semua tidak memberikan penghargaan dan penghormatan pada kerja-kerja domestik.
Menurut Mubyarto, sesungguhnya perempuan tidak ada yang menganggur jika memasukkan kerja domestik sebagai pekerjaan. Bahkan, sejak tahun 1969, Margaret Benston dalam bukunya The Political Economy for Women tegas mengingatkan, sudah saatnya pekerjaan domestik dipikirkan secara lebih serius dalam setiap analisis pekerjaan ekonomi sehingga akhirnya tidak disepelekan menjadi status yang marjinal dan tidak eksis.
Sebagai sebuah pekerjaan, PRT sesungguhnya berhak atas THR. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tidak ada pembedaan perlakuan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak dalam hal pengupahan, termasuk THR.
Tanpa THR dan transpor pergi pulang yang diberikan kepada PRT, dapat dipastikan PRT enggan kembali bekerja kepada kita. Karena itu, alasan anak tidak bisa ditinggal, hendak menikah, atau mengurus orangtua adalah alasan klasik untuk tak mengatakan secara jujur bahwa ”saya enggan kembali karena tuan/nyonya tidak memberikan hak dan jaminan kepada saya”. Mari menghitung kontribusi besar yang telah diberikan PRT bagi aktivitas dan aktualisasi kita di publik. Sebab, tanpa ada yang mengerjakan pekerjaan domestik, sangat sulit bagi kita bekerja di ruang publik atau berkarier dengan sempurna.
Jika PRT pulang kampung saja, barulah dirasakan repotnya mengurus pekerjaan domestik itu. Atau, kita harus merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya laundry, katering makanan, dan cleaning service rumah. Padahal, jika ada PRT, semua hal di atas akan dikerjakan oleh satu orang, yakni PRT.
Untuk itu, Lebaran ini seharusnya menjadikan kita agar lebih menghargai serta memanusiakan profesi PRT yang luar biasa besar jasanya bagi kita. Juga, seharusnya kita tidak perlu berhitung panjang dalam memberikan THR kepada mereka. Sebab, THR bukan hanya hak seorang pekerja, tetapi sekaligus penghargaan atas dedikasi mereka.
Ada baiknya jika kita kembali merenungkan pesan Tuhan bahwa termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan fakir miskin, dan enggan menolong sesama. Memberikan apa yang semestinya menjadi hak PRT adalah bagian dari menjalankan pesan Tuhan itu. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin.
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/09/04450471/lebaran.dan.hak.prt
Kohesivitas Sosial Idul Fitri
Kamis, 9 September 2010 | 04:44 WIB
Di momen yang penuh kegembiraan itu, hasrat bersatu dipancangkan. Masyarakat yang lama tinggal di kota-kota secara bersamaan bergerak ke tempat kelahirannya, berbaur bukan hanya dengan memori silam yang mengendap dalam layar bawah sadarnya, melainkan juga dengan handai tolan dan sanak saudara. Mereka melakukan arus balik untuk segera melaksanakan ritus silaturahim di tempatnya masing-masing. Ucapan selamat terucap. Permohonan permaafan yang datang dari lubuk nurani tersampaikan. Munajat agar segenap kebaktian di bulan suci diterima diujarkan.
Dalam suasana seperti itu, umat benar-benar terasa menjadi sebuah keluarga besar. Berbinar merasakan kebahagiaan yang sama. Diikat dengan ingatan dan penghayatan keberagamaan yang tidak jauh berbeda: keinginan untuk kembali suci. Idul Fitri. Kembali bening dan berada dalam kafilah para pemenang sebagaimana tampak dalam jargon yang nyaris menjadi klasik: minal aidin wal faizin.
Tentu saja kekerabatan yang terbangun yang dijangkarkan pada spirit permaafan pada gilirannya harus dijadikan tonggak persaudaraan yang lebih luas lagi. Persaudaraan yang tidak hanya disekat persamaan pilihan keagamaan, tetapi juga melintasi batas persaudaraan kemanusiaan yang berlainan opsi keyakinan, berlainan haluan imannya.
Keragaman, apalagi dalam konteks negara kebangsaan kita, sudah semestinya disikapi sebagai fakta sosial yang tidak mungkin kita hindari. Keragaman justru menjadi pintu masuk membangun kebersamaan. Hidup sedunia, perbedaan adalah suatu keniscayaan. Kebersamaan ini hanya mungkin terwujud manakala kita menjadi sebuah ”keluarga besar” yang selalu mengembangkan sikap toleran, terbuka, dialog, dan tidak terlintas sedikit pun untuk mengembangkan sikap-sikap eksklusif yang selalu memonopoli kebenaran seraya menganggap orang lain keliru.
Persaudaraan yang melampaui batas-batas formalisme agama sebagai substansi Idul Fitri mengingatkan kita akan keteladanan profetis yang diperagakan Muhammad SAW di Madinah. Keragaman Madinah di tangan Nabi justru menjadi jembatan untuk membangun masyarakat berkeadaban. Piagam Madinah menjadi dokumen penting yang merekam jejak-jejak sikap inklusif Sang Nabi. Dalam piagam yang disebut Haikal sebagai ’watsiqah siyasiyyah’ atau dokumen politik itu diteguhkan, di antaranya (1) menjamin kebebasan beragama, (2) larangan saling mengganggu satu sama lain, (3) harus membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, 4) larangan orang melakukan kejahatan. Sebuah piagam yang hakikatnya, sebagaimana dikatakan A Syafii Maarif (1986), merupakan cermin utuh upaya penerjemahan secara fungsional nilai-nilai universal dengan tujuan utama membangun bumi ideal yang berkeadilan di atas jangkar nilai moral dan multikulturalisme.
Robert N Bellah menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi. Komunitas itu disebut ”modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin menerima penilaian berdasarkan kemampuan dan menanggalkan eksklusivisme.
Lebih jauh Bellah, seperti dikutip Yudi Latif, juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk sikap egaliter partisipatif.
Persaudaraan bukan sekadar basa-basi dan atau hanya sekadar rekayasa kekuasaan, melainkan juga benar-benar menjadi modus cara kita ”berada”. Orang lain relasinya dengan kita bukan sebagai pelengkap, melainkan yang menyebabkan eksistensi kita wujud di dunia. Tanpa mengakui positif kehadiran ”orang lain”, eksistensi kita dipertaruhkan.
Inilah yang disebut Gabriel Marcel persekutuan tuntas dan sempurna yang dibangun di atas landasan ”Aku bertemu engkau secara pribadi sehingga aku-engkau menjadi kita. Pertemuan dengan orang lain adalah keniscayaan untuk menunjukkan eksistensi kita. Bukan persoalan ada dan tidak ada, tapi satu kemestian yang tidak dapat ditawar lagi”.
Orang lain yang berbeda dengan kita bukanlah neraka seperti dituduhkan filsuf ateis-eksistensialis murni Jean Paul Sartre (L’enfer c’est les autres: neraka adalah orang lain), melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari diri kita yang mempunyai tanggung jawab sama dalam ikhtiar membentuk bumi manusia yang santun.
Bahkan, lebih dari itu, Idul Fitri juga mengingatkan bahwa persaudaraan itu harus dibangun di atas panggilan suci ketuhanan, menjangkarkan setiap hubungan antarmanusia kepada akar yang bersifat ilahiah yang diistilahkan Marcel sebagai Engkau Absolut. Toi Absolu: Allah menjadi dasar metafisis terdalam bagi setiap relasi antarmanusia sebagaimana kondisi kesucian kita adalah fitrah yang kita bawa jauh sebelum kita lahir, seperti ikrar yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dalam sebuah perjanjian ajali. Persekutuan berada dalam tatapan terang Ilahi.
Jika persaudaraan itu tidak menjadi persekutuan kemanusiaan yang utuh (ummah wahidah), yang dipertaruhkan tidak hanya masa depan kemanusiaan, tetapi juga kehadiran kita. Seandainya satu makna ini absen dari momen Idul Fitri, Lebaran itu hanya menyisakan hal yang artifisial: kenduri ketupat. Selamat berlebaran 1431 H.
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/09/0444333/kohesivitas.sosial.idul.fitri.
Idul Fitri sebagai Elan Toleransi
Kamis, 9 September 2010 | 04:45 WIB
Setiap perhelatan Idul Fitri pasti mempunyai keistimewaan. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim, Idul Fitri di Tanah Air mempunyai nilai plus karena dijadikan sebagai momentum untuk mempertemukan keluarga yang lama tidak bersua akibat kesibukan mereka.
Idul Fitri telah menjadi medium untuk membangun solidaritas dan persaudaraan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Istimewanya, masyarakat melakukan mudik ke kampung halaman mereka secara sukarela. Meskipun tidak jarang dari mereka yang harus mengeluarkan biaya cukup besar dalam rangka mempererat tali silaturahmi di antara mereka.
Dalam hal ini, persaudaraan yang terdapat di dalam Idul Fitri telah menjadi modal penting dalam membangun persaudaraan dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Kehendak untuk membangun harmoni bagi masyarakat sebenarnya tidak pernah surut karena faktanya selalu ada momen yang dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya membangun tali persaudaraan.
Thahir bin Asyur dalam Maqashid al-Syariah (2005) menyatakan, momen kembali ke fitrah amatlah penting karena hal itu dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pemahaman yang lebih tinggi lagi, utamanya terhadap nilai-nilai universal yang terdapat di dalam agama, seperti toleransi, kemaslahatan, dan keadilan. Fitrah merupakan tuntunan yang diciptakan Tuhan kepada setiap manusia, yang mana mereka sebisa mungkin dapat menggunakan akal budinya untuk mencapai kemuliaan dalam hidup. Sebab itu, beruntunglah mereka yang betul-betul memahami dan memaknai fitrah karena fitrah akan menjadi starting point untuk menyemai kebajikan sembari menjauhi kemungkaran.
Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri membenarkan bahwa kekerasan yang dilakukan beberapa ormas cenderung meningkat. Jika pada tahun 2007 terjadi sekitar 10 kasus, tahun 2008 sekitar 8 kasus. Pada tahun 2009, aksi kekerasan melonjak menjadi 40 kasus. Bahkan hingga pertengahan tahun 2010 sudah terdapat 49 kasus (Kompas, 6/9).
Data-data tersebut telah menciptakan keresahan dan kegelisahan di mata publik, bahkan mengganggu ketertiban umum. Jajak pendapat yang dilakukan harian Kompas membuktikan, rata-rata di atas 80 persen responden menyatakan keresahan mereka terhadap eskalasi kekerasan yang makin telanjang. Semua itu terjadi karena muncul pemahaman di sebagian kelompok bahwa perbedaan agama dan keyakinan merupakan sebuah ancaman, bukan kekuatan untuk membangun harmoni. Dalam hal ini, kebhinekaan yang merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lambat laun diabaikan, bahkan dicederai.
Tantangan tersebut harus menjadi agenda bersama yang mesti dipecahkan sehingga tidak menjadi energi negatif yang dapat mengganggu integrasi sosial yang sudah mendarah daging di republik ini. Tujuannya agar kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain tidak semakin meluas, dan kehendak untuk membangun harmoni selalu menyala, sebagaimana tercermin dalam momentum Idul Fitri.
Idul Fitri dapat dijadikan sebagai jalan untuk mengatasi problem intoleransi di atas. Ketika setiap umat mampu kembali ke fitrah, yang mana akal budi mereka siap untuk melakukan kebajikan, maka kehendak untuk membangun toleransi akan senantiasa bergelora. Yaitu sebuah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya dan karakter manusia.
Salah satu tradisi yang biasa dilakukan dalam Idul Fitri adalah bermaaf-maafan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, tradisi bermaaf-maafan itu tidak hanya terjadi di antara umat Islam, tetapi juga melibatkan umat non-Muslim lainnya. Hal ini semakin membentangkan jalan bagi toleransi karena setiap orang mempunyai keterbukaan dan kelapangdadaan terhadap orang lain, bahkan komitmen untuk memaafkan kesalahan di masa lalu serta membuka lembaran hidup masa kini dan masa mendatang untuk kehidupan yang lebih baik.
Sementara perbedaan harus dipahami sebagai sunatullah yang harus disyukuri. Sebab, perbedaan merupakan titah Tuhan yang harus dijadikan sebagai keniscayaan hidup di dunia sehingga setiap kelompok dapat membangun dialog dan pengertian di antara mereka. Tindakan kekerasan atas nama agama sama sekali tidak dibenarkan.
Dalam hal ini, ada baiknya bila meneladani para ulama fikih, seperti Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di tengah perbedaan pandangan di antara mereka tidak menjadikan mereka bertentangan satu dengan yang lain. Imam Syafii mengeluarkan sebuah pandangan yang penting sekali dalam rangka memaklumi perbedaan dan membangun toleransi, ”Pendapat saya benar, tapi mungkin saja salah. Sedangkan pendapat orang lain salah, tapi mungkin saja benar.”
Toleransi merupakan laku para ulama terdahulu. Sebab itu, dalam suasana Idul Fitri ada baiknya toleransi dijadikan sebagai pesan utama yang dapat memperkokoh tali kebangsaan dan tali kemanusiaan. Harapannya, toleransi akan menjadikan bangsa ini bangkit dari keterpurukan karena tidak ada lagi kebencian dan kekerasan yang dilakukan oleh warganya.
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/09/04455312/idul.fitri.sebagai.elan.toleransi
Terima Kasih Islam!
Rabu, 8 September 2010 | 04:41 WIB
Kasih itu lebih dari sekadar pemberian. Kasih itu menghidupkan karena ada tiga unsur penting di dalamnya, yaitu penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. Penghargaan terkait dengan apresiasi terhadap kelebihan seseorang. Penerimaan lebih terkait pada kekurangan yang ada.
Sementara itu, pengakuan bukan sekadar recognition, melainkan sebuah peng-aku-an, kesempatan untuk sungguh menjadi ”aku”, menjadi pribadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bisa dikatakan bahwa kalau dua unsur pertama berada dalam dimensi ruang, unsur ketiga itu menempatkan dua unsur pertama dalam dimensi waktu. Ada proses di dalamnya.
Warga Indonesia sudah sepantasnya berterima kasih kepada Islam. Dalam pengalaman hidup di Indonesia ini, harus diakui bahwa kasih Islam itu pulalah yang telah berperan besar membentuk bangsa ini. Ada banyak alasan, tetapi dalam tulisan singkat ini, hanya beberapa hal yang bisa disebutkan.
Alasan berterima kasih kepada Islam yang pertama tentu saja karena dalam sejarah bangsa ini, Islam tampak menghargai atau mengapresiasi peran elemen masyarakat lain dalam membangun negeri. Islam menghargai kebhinekaan. Karya-karya sosial dari agama lain, setidaknya yang dialami gereja Katolik, diberi tempat yang layak. Pun, warga non-Muslim yang berpotensi, sangat diapresiasi.
Kedua, Islam pun telah menunjukkan toleransi yang besar pada keberagaman. Perlu diingat, toleransi bermakna menanggung kekurangan orang lain. Ini sejajar dengan pengalaman diterimanya agama-agama lain hidup berdampingan dengan Islam. Meski dalam beberapa hal tidak sama dengan ajaran Islam, keberadaan agama-agama lain diterima di Indonesia, negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Bahkan, Islam di Indonesia mau mengorbankan cita-cita menjadikan negeri ini negeri Islam dengan menerima Pancasila. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari pun tidak sedikit yang masih mau memberi ucapan pada hari raya kami.
Pengalaman panjang hidup di tengah umat Islam di Indonesia, dengan penghargaan dan penerimaan itu, membuat kami yang bukan pemeluk Islam sungguh merasa menjadi bagian dari Indonesia. Sebagai umat Katolik, saya merasa tidak didiskriminasi dan mampu mengaktualisasikan semboyan kami: seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia. Kami sungguh menjadi Katolik dan sekaligus sungguh menjadi warga Indonesia. (Tidak ada niat tersembunyi di balik semboyan itu untuk seratus persen meng-katolik-kan Indonesia.) Itulah pengalaman kami di-aku-i. Itu pulalah alasan ketiga kami berterima kasih kepada Islam di Indonesia.
Memang, dalam proses berinteraksi selama ini, kadang terjadi salah paham atau gesekan. Pengalaman itu terasa menyakitkan meski tetap bisa dipandang sebagai sebuah risiko dari suatu proses pendewasaan bersama. Kami, atau setidaknya saya, tetap berusaha mensyukurinya. Bagaimana pun, kasih tidak selalu berasa manis.
Pengalaman nyata hidup di tengah umat Islam di bumi Indonesia tadi, setidaknya sampai hari ini, menjadi bukti bahwa pada dasarnya Islam, seperti yang sering saya dengar, adalah rahmatan lil’alamin, rahmat untuk semesta alam. Kalau kami merasa di-aku-i, itu karena kami merasa sungguh hidup. Islam telah menjadi rahmat, menjadi rohima, sebagai kasih yang menghidupkan.
Untuk perjalanan bangsa ke depan, tentu saja kami tetap berharap bahwa jiwa Islam sebagai rahmatan lil’alamin tetap dapat diwujudkan supaya bangsa yang sangat beragam ini tetap dapat hidup damai berdampingan. Memang, harus diakui, harapan ini disampaikan di tengah sedikit kekhawatiran bahwa rahmat yang selama ini kami rasakan menjadi pudar.
Pernyataan Din Syamsuddin, ketua presidium Inter Religious Council yang adalah juga Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, bahwa kerukunan beragama sekarang ini cenderung menurun terkait dengan penghalangan oleh sebagian umat pada umat beragama lain dalam beribadat (Kompas, 28/8) mencerminkan juga kekhawatiran kami. Memang, pernyataan itu juga didasari oleh kekerasan yang dialami oleh sebagian jemaat non-Muslim, yang sebagian terjadi atas nama Islam.
Karena itu, pada hari yang sangat istimewa bagi Islam ini, kami—selain mengucapkan selamat Idul Fitri dan sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada Islam dan umatnya—tetap berharap bahwa jiwa Islam sebagai agama yang memberi kehidupan tetap dapat terus diwujudkan, bukan hanya untuk umatnya, melainkan juga untuk seluruh isi semesta alam.
Konkretnya, untuk Indonesia, wujud Islam sebagai rahmatan lil’alamin yang kami harapkan adalah Islam seperti yang pernah kami alami, Islam yang ramah. Dalam Islam yang penuh toleransi dan mau duduk bersama untuk berunding, kami merasa dihargai, diterima, dan diakui. Di situlah kami merasa hidup. Di situlah kami mengalami Islam sebagai rahim kasih sayang. Semoga, selepas Idul Fitri, kasih Islam di tengah bangsa ini bisa makin mewujud dan menghidupkan. Selamat Idul Fitri! Berkah Allah selalu melimpah.
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/08/04414217/terima.kasih.islam
Kasih itu lebih dari sekadar pemberian. Kasih itu menghidupkan karena ada tiga unsur penting di dalamnya, yaitu penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. Penghargaan terkait dengan apresiasi terhadap kelebihan seseorang. Penerimaan lebih terkait pada kekurangan yang ada.
Sementara itu, pengakuan bukan sekadar recognition, melainkan sebuah peng-aku-an, kesempatan untuk sungguh menjadi ”aku”, menjadi pribadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bisa dikatakan bahwa kalau dua unsur pertama berada dalam dimensi ruang, unsur ketiga itu menempatkan dua unsur pertama dalam dimensi waktu. Ada proses di dalamnya.
Warga Indonesia sudah sepantasnya berterima kasih kepada Islam. Dalam pengalaman hidup di Indonesia ini, harus diakui bahwa kasih Islam itu pulalah yang telah berperan besar membentuk bangsa ini. Ada banyak alasan, tetapi dalam tulisan singkat ini, hanya beberapa hal yang bisa disebutkan.
Alasan berterima kasih kepada Islam yang pertama tentu saja karena dalam sejarah bangsa ini, Islam tampak menghargai atau mengapresiasi peran elemen masyarakat lain dalam membangun negeri. Islam menghargai kebhinekaan. Karya-karya sosial dari agama lain, setidaknya yang dialami gereja Katolik, diberi tempat yang layak. Pun, warga non-Muslim yang berpotensi, sangat diapresiasi.
Kedua, Islam pun telah menunjukkan toleransi yang besar pada keberagaman. Perlu diingat, toleransi bermakna menanggung kekurangan orang lain. Ini sejajar dengan pengalaman diterimanya agama-agama lain hidup berdampingan dengan Islam. Meski dalam beberapa hal tidak sama dengan ajaran Islam, keberadaan agama-agama lain diterima di Indonesia, negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Bahkan, Islam di Indonesia mau mengorbankan cita-cita menjadikan negeri ini negeri Islam dengan menerima Pancasila. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari pun tidak sedikit yang masih mau memberi ucapan pada hari raya kami.
Pengalaman panjang hidup di tengah umat Islam di Indonesia, dengan penghargaan dan penerimaan itu, membuat kami yang bukan pemeluk Islam sungguh merasa menjadi bagian dari Indonesia. Sebagai umat Katolik, saya merasa tidak didiskriminasi dan mampu mengaktualisasikan semboyan kami: seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia. Kami sungguh menjadi Katolik dan sekaligus sungguh menjadi warga Indonesia. (Tidak ada niat tersembunyi di balik semboyan itu untuk seratus persen meng-katolik-kan Indonesia.) Itulah pengalaman kami di-aku-i. Itu pulalah alasan ketiga kami berterima kasih kepada Islam di Indonesia.
Memang, dalam proses berinteraksi selama ini, kadang terjadi salah paham atau gesekan. Pengalaman itu terasa menyakitkan meski tetap bisa dipandang sebagai sebuah risiko dari suatu proses pendewasaan bersama. Kami, atau setidaknya saya, tetap berusaha mensyukurinya. Bagaimana pun, kasih tidak selalu berasa manis.
Pengalaman nyata hidup di tengah umat Islam di bumi Indonesia tadi, setidaknya sampai hari ini, menjadi bukti bahwa pada dasarnya Islam, seperti yang sering saya dengar, adalah rahmatan lil’alamin, rahmat untuk semesta alam. Kalau kami merasa di-aku-i, itu karena kami merasa sungguh hidup. Islam telah menjadi rahmat, menjadi rohima, sebagai kasih yang menghidupkan.
Untuk perjalanan bangsa ke depan, tentu saja kami tetap berharap bahwa jiwa Islam sebagai rahmatan lil’alamin tetap dapat diwujudkan supaya bangsa yang sangat beragam ini tetap dapat hidup damai berdampingan. Memang, harus diakui, harapan ini disampaikan di tengah sedikit kekhawatiran bahwa rahmat yang selama ini kami rasakan menjadi pudar.
Pernyataan Din Syamsuddin, ketua presidium Inter Religious Council yang adalah juga Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, bahwa kerukunan beragama sekarang ini cenderung menurun terkait dengan penghalangan oleh sebagian umat pada umat beragama lain dalam beribadat (Kompas, 28/8) mencerminkan juga kekhawatiran kami. Memang, pernyataan itu juga didasari oleh kekerasan yang dialami oleh sebagian jemaat non-Muslim, yang sebagian terjadi atas nama Islam.
Karena itu, pada hari yang sangat istimewa bagi Islam ini, kami—selain mengucapkan selamat Idul Fitri dan sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada Islam dan umatnya—tetap berharap bahwa jiwa Islam sebagai agama yang memberi kehidupan tetap dapat terus diwujudkan, bukan hanya untuk umatnya, melainkan juga untuk seluruh isi semesta alam.
Konkretnya, untuk Indonesia, wujud Islam sebagai rahmatan lil’alamin yang kami harapkan adalah Islam seperti yang pernah kami alami, Islam yang ramah. Dalam Islam yang penuh toleransi dan mau duduk bersama untuk berunding, kami merasa dihargai, diterima, dan diakui. Di situlah kami merasa hidup. Di situlah kami mengalami Islam sebagai rahim kasih sayang. Semoga, selepas Idul Fitri, kasih Islam di tengah bangsa ini bisa makin mewujud dan menghidupkan. Selamat Idul Fitri! Berkah Allah selalu melimpah.
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/08/04414217/terima.kasih.islam
Langganan:
Postingan (Atom)