Bukan Sekedar Opini Biasa

Analisis Ekonomi: Meperkokoh Daya Tahan

2011-08-15T09:28:00.000-07:00

Faisal Basri

Analisis Ekonomi: Meperkokoh Daya Tahan

OPINI | 15 August 2011 | 04:40
Oleh Faisal Basri

”Capitalism without failure is like religion without sin—It just doesn’t work.” (anonim)

Hampir semua negara telah menerapkan kapitalisme. Segala urusan diserahkan kepada pasar. Miliaran orang berjibaku di pasar. Yang kuat memangsa yang lemah. Yang besar melahap yang kecil.
Begitulah para pelaku pasar bertindak, mengumbar syahwat kebinatangannya (animal spirit). Batas kepuasan adalah langit. Melipatgandakan laba dalam waktu singkat adalah kebanggaan walau dengan tipu muslihat.
Kita tak bisa lagi membayangkan perekonomian dunia yang tenang dengan hanya riak-riak kecil. Krisis demi krisis akan menghadang dan kian kerap. Apalagi sekarang yang menjamur adalah jenis financially driven capitalism, yang lebih mengisap dengan intensitas yang meninggi berlipat ganda.
Negara kewalahan meredam nafsu para pemangsa finansial. Regulasi sudah majal untuk bisa menundukkan keserakahan. Lembaga-lembaga internasional masih mencari bentuk-bentuk pengaturan baru.
Kapitalisme sedang digugat. Formula alternatif sudah mulai bermunculan. Namun, dalam jangka menengah, tampaknya kita masih akan menghadapi dominasi kapitalisme dalam wujudnya yang serakah seperti sekarang ini.
Seiring dengan itu, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan dunia. Negara-negara maju tak lagi mampu mempertahankan dominasinya. Masalah-masalah internal yang mereka hadapi mengurangi kemampuan melakukan penyesuaian struktural.
Mereka tak lagi mampu mempertahankan perilaku lebih besar pasak daripada tiang. Mereka harus berubah. Mereka harus mengurangi keborosannya. Mereka tak bisa terus-menerus menambah utang. Itulah yang sedang dihadapi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.
Kesadaran untuk mengubah tabiat buruk sudah muncul. Pemotongan anggaran negara tak terelakkan. Di beberapa negara maju, penyesuaian struktural menimbulkan ongkos sosial yang tinggi. Ketimpangan yang kian menjadi-jadi sebagai konsekuensi logis dari financially driven capitalism telah menimbulkan disharmoni sosial. Sungguh, dunia membutuhkan sistem alternatif yang lebih memuliakan manusia.
Tak ada pilihan lain bagi kita, kecuali memperkokoh landasan dan meningkatkan daya tahan perekonomian domestik. Namun, jangan pula kita bereaksi berlebihan. Salah satu reaksi yang bisa jadi salah kaprah adalah penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa upaya pemerintah yang selama ini mengurangi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) merupakan tindakan yang tepat (Kompas, 9 Agustus 2011, halaman 17).
Kita berbeda dengan negara-negara maju yang dililit utang. Utang negara-negara maju terus membengkak, sementara penduduk kian menua. Konstitusi Uni Eropa menetapkan batas nisbah utang terhadap PDB adalah 60 persen, tetapi kebanyakan negara Eropa sudah jauh melampaui batas itu.
Jika hanya satu negara yang mengalami gagal bayar, Uni Eropa masih bisa mengatasinya secara kolektif. Namun, jika terjadi di banyak negara, niscaya mereka tak lagi memiliki kapasitas untuk menanganinya secara simultan. Negara-negara maju tak lagi punya kemewahan untuk mengatasi krisis baru yang masif.
Sementara itu, nisbah utang kita terhadap PDB meluncur turun hingga mencapai aras yang sangat rendah, bahkan terendah di dunia setelah China. Pada tahun 2010 nisbah utang pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 25 persen. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang India (sekitar 76 persen), Brasil (sekitar 65 persen), Malaysia (lebih dari 60 persen), Filipina (sekitar 50 persen), dan Thailand (di atas 40 persen).
Pemerintah masih memiliki kapasitas untuk menambah utang mengingat struktur penduduk kita sangat muda dan sekitar dua pertiga dari total penduduk adalah yang berusia kerja.
Utang dibutuhkan untuk memperkuat landasan daya saing perekonomian agar lebih kokoh dalam menghadapi gejolak. Dengan landasan perekonomian yang semakin kokoh dan pembangunan infrastruktur yang memadai, penduduk usia kerja akan kian produktif dan daya saing perekonomian akan membaik.
Dengan basis perekonomian seperti itu, nisbah pajak bisa ditingkatkan sehingga dalam jangka menengah dan jangka panjang kemampuan pemerintah untuk membayar utang akan meningkat lebih cepat ketimbang beban pembayaran bunganya.
Ditambah dengan ”darah segar” yang berasal dari dana yang terhimpun dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, kita akan bertambah kokoh dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Kemandirian finansial pun akan lebih kokoh.
Kemandirian finansial juga akan memberikan kesempatan lebih leluasa bagi kita untuk mengolah kekayaan alam guna menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga bisa mempercepat kemakmuran rakyat yang lebih merata.
Industrialisasi yang kembali menderu kencang pada gilirannya semakin memperkokoh daya tahan kita dari gejolak harga-harga komoditas yang kian tak menentu.
Sumber: Kompas cetak, Senin, 15 Agustus 2011, halaman 15. http://cetak.kompas.com/read/2011/08/15/03121667/memperkokoh.daya.taha

Di Tengah Episentrum Krisis AS

2011-08-15T09:10:00.000-07:00

Di Tengah Episentrum Krisis AS

Minggu, 14 Agustus 2011 09:04 WIB

Oleh:
Penurunan rating Amerika Serikat yang dirilis S&P dari AAA menjadi AA+ pada 5 Agustus 2011 berdampak pada pelemahan berbagai indeks di AS, Eropa serta Asia di sesi penutupan perdagangan minggu pertama Agustus 2011. Pasar saham Asia dibuka langsung anjlok pada perdagangan, Jumat, 5 Agustus 2011. Kekhawatiran melanda Asia setelah malam sebelumnya indeks Dow Jones AS ditutup turun 4,3 persen. Indeks S&P 500 turun 4,8 persen dan indeks saham teknologi Nasdaq melemah 5,1 persen. Pasar saham Eropa juga dibuka melemah, indeks FTSE 100 London turun 3,43 persen, DAX Jerman turun 3,4 persen, dan CAC Perancis turun 3,9 persen.
Pasar saham Asia hampir seluruhnya ditutup melemah. Tokyo melemah 3,72 persen atau 171,1 poin menjadi 4.105,4, Seoul turun 3,7 persen atau 74,73 poin menjadi 1.943,7. Dalam empat hari terakhir indeks Seoul telah melemah 10,5 persen. Indeks Sydney selama empat hari terakhir juga melemah hingga 8,72 persen. Di Indonesia sendiri pada akhir penutupan perdagangan (5 Agustus 2011), IHSG melemah 200,443 poin atau 4,86 persen menjadi 3.921,6. Indeks LQ 45 melemah 36,81 poin menjadi 693,29. Sedangkan indeks Kompas100 merosot 46,98 poin menjadi 893,72. Pada sesi pertama, indeks sempat terjungkal hingga 212 poin atau 5,15 persen menjadi 3.910.

Kondisi ini sebenarnya merupakan imbas dari semakin buruknya kondisi ekonomi Amerika dan Eropa yang diterpa persoalan utang negara yang telah memasuki fase "kronis". Kekuatiran akan potensi gagal bayar (default) negara-negara seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa mulai mendekati ramalan sebagian kalangan ketika Senat Amerika Serikat menyetujui kesepakatan peningkatan batas utang pemerintah federal beberapa waktu lalu. Utang Amerika Serikat naik menjadi U$ 14, 58 triliun setelah pagu utang pemerintah dinaikkan sebesar lebih dari U$ 400 miliar karena diyakininya kemungkinan gagal bayar Amerika terhadap para kreditornya (China sebagai kreditor terbesar). Dengan demikian total utang AS (U$ 14,58 triliun) melampaui produk domestik bruto (PDB) tahun anggaran 2010 yang hanya U$ 14,53 triliun. Hal ini kemudian menjadi alasan S&P menurunkan peringkat utang AS menjadi AA+.

Gambaran porsi utang AS terhadap PDB (>100 persen) menempatkan AS masuk kelompok negara berutang besar, seperti Jepang (229 persen dari PDB), Yunani (152 persen), Jamaika (137 persen), Italia (120 persen), Irlandia (114 persen), dan Islandia (103 persen) akan tetap menjadi kekuatiran dunia yang berpotensi mengancam ekonomi dunia (sebagai akibat contagius effect). Di sisi lain, fenomena ini dapat juga menjadi signal pergeseran keseimbangan baru ekonomi dunia, dan kemungkinan terbesar akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi negara-negara seperti China, Indonesia, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Kemungkinan ini dapat dilihat dari semakin besarnya porsi pangsa PDB negara-negara berkembang (emerging) terhadap PDB dunia di saat negara-negara maju (developed) menunjukkan trend yang menurun (The Economist, 4 Agustus 2011)

Pada hari yang sama (5 Agustus 2011), Presiden SBY segera menggelar rapat kabinet untuk membahas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pasca penurunan peringkat utang AS. Rapat kabinet menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif aman dari ancaman krisis ekonomi AS dengan pertimbangan struktur ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan semester pertama sebesar 6,5 persen, cadangan devisa yang semakin kuat, pertumbuhan sektor non-migas 6,61 persen (melebihi pertumbuhan nasional).

Pasca rapat kabinet, melalui Bank Indonesia, Kementerian perekonomian, Kementerian Keuangan merilis bahwa kondisi pasar Indonesia relatif "imun" terhadap krisis pasca pengumumunan penurunan rating utang AS tanggal 5 Agustus 2011. Secara makro, pendapat ini dapat saja dipahami sebagai upaya menenangkan pasar dan masyarakat di saat Indonesia juga diperhadapkan oleh siklus ekonomi Puasa dan Lebaran. Namun, lebih jauh ke depan yang perlu untuk diperhatikan Pemerintah yakni kemungkingan kontrraksi ekonomi dengan membanjirnya dana-dana asing yang masuk ke Indonesia (capital inflow).

Banjirnya dana-dana asing masuk ke Indonesia sebagai akibar dari perilaku ekonomi para investor untuk mulai mengamankan asetnya. Pertanyaannya, seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari derasnya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia? Apakah dana tersebut dapat kita utilisasi ke sektor riil, sehingga dapat menjadi stimulus pemerataan pembangunan atau menjadi salah satu pelumas program MP3EI. Pada kondisi sperti ini juga perlu diwaspadai ketika terjadi penarikan dana asing tersebut. Jangan sampai para investor asing hanya memarkir sementara dananya dan kita tidak menyiapkan instrumen yang dapat mengutilisasi besarnya aliran dana asing yang masuk untuk menstimuli ekonomi sektor riil.

Prof. Firmanzah, PhD.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/14/192/Di-Tengah-Episentrum-Krisis-AS

Penyakit Kronis dan Sistem Jaminan Sosial Nasional

2011-08-15T09:06:00.000-07:00

Penyakit Kronis dan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Minggu, 14 Agustus 2011 09:16 WIB
Beberapa hari yang lalu media memberitakan ucapan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang mengatakan bahwa untuk penyakit katastrofik (penyakit berat yang jarang) seperti Sindroma Guilliane Barre, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak akan membayari karena akan dapat menjebol keuangan negara. Saya menduga pers salah mengutip ucapan Menkes. Mungkin yang diucapkan Menkes Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bukan SJSN yang memang belum berlaku.
Pers pun mungkin menafsirkan penyakit katastrofik sebagai penyakit kronis. Penyakit katastrofik memang jarang dijumpai, tetapi sekali ketemu, biaya pengobatannya sangat mahal. Penyakit kronis juga memerlukan biaya yang mahal, tetapi secara berangsur karena perjalanan penyakitnya yang makan waktu lama, bahkan bertahun-tahun.

Ada beberapa hal yang perlu dikomentari terhadap berita tersebut. Program Jamkesmas memang diambil dari APBN dan digunakan untuk pengobatan penyakit yang dialami orang miskin. Tentunya ya baik yang akut maupun yang kronis, seperti tbc, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kanker dan sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut juga banyak diderita oleh orang miskin yang menjadi sasaran Jamkesmas. Kalau untuk itu Jamkesmas tidak bersedia membayari, akan banyak orang miskin yang akan mati karena tidak mendapatkan pertolongan medis yang diperlukan.

Jamkesmas memang diambilkan dari APBN dengan asumsi yang lebih bersifat instinktif daripada berdasar perhitungan yang matang. Saya katakan instinktif karena tujuannya memang untuk pencitraan pemerintah. Yaitu agar nampaknya pemerintah telah berbaik hati kepada orang miskin. Karena lebih bersifat pencitraan, maka petunjuk pelaksanaannya pun tidak jelas atau terlambat diberikan, sehingga yang terjadi justru salah paham di lapangan antara masyarakat yang miskin dengan petugas di tempat layanan.

Hal serupa juga terjadi di daerah dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Akibat tidak adanya perhitungan dan persiapan yang matang, beberapa rumah sakit daerah terpaksa menanggung utang sangat besar dan diberitakan “akan bangkrut”. Kalau Jamkesmas atau Jamkesda harus pula menanggung biaya pengobatan penyakit katastrofik, akan terkuraslah dana yang tersedia atau pemerintah harus menambah lagi yang selanjutnya membebani APBN/APBD.

Seandainya saja SJSN diberlakukan dan terdapat “universal coverage”, artinya seluruh penduduk NKRI akan disantuni kalau sakit, maka kecemasan Menkes itu tidak perlu terjadi. Soal pembayaran biaya pengobatan sudah bukan lagi menjadi urusan Menkes tetapi urusan Badan Penyelenggara SJSN. Badan ini pun tidak boleh lagi menolak membayar, berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu SJSN memerlukan pengelolaan dana yang terencana, terkendali, dan memanfaatkan penggunaan dana semaksimal mungkin untuk santunan penduduk yang sakit, dari mana pun asal penduduk itu dan di mana pun ia berobat di Indonesia ini. Orang Papua yang kebetulan ke Jakarta dan jatuh sakit, tidak akan ditolak oleh rumah sakit di Jakarta, demikian pula sebaliknya. Semua mendapat hak yang sama.

Pemerintah daerah boleh saja menyediakan Jamkesda sebagai tambahan terhadap jaminan SJSN untuk penduduk daerahnya tetapi dengan aturan main yang sama dan disinkronkan dengan jaminan SJSN. Akan lebih arif lagi kalau pemerintah daerah menggunakan alokasi yang semula untuk Jamkesda diarahkan untuk kegiatan preventif dan promotif, sehingga rakyat di daerahnya akan lebih sehat. Bahkan lebih sehat dibanding penduduk dari daerah lain. Dampak positif selanjutnya, produktivitas penduduk mereka akan lebih tinggi, daya tabung meningkat, dan juga akan lebuih mudah mencari bibit-bibit olahragawan yang berkualitas untuk membawa nama daerahnya.

Demikian pula Badan Pelaksana SJSN, kalau piawai dalam mengelola dana, ia tidak akan merugi akibat harus membayari banyak penyakit kronis dan katastrofik. Ia seharusnya juga mengalokasikan sebagian dananya untuk kegiatan preventif dan promotif, serta penelitian-penelitian yang ditujukan untuk mempermudah menyusun proyeksi pengeluaran dana di tahun-tahun depan. Jangan menghabiskan sebagian besar dana yang terkumpul dari rakyat untuk biaya birokrasinya. Bayar gaji direksi dan karyawannya, serta biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penyantunan para tertanggung.

Kecemasan Menkes di atas akan terus terjadi dan semakin meningkat karena peningkatan kesadaran penduduk, peningkatan jumlah penyakit tidak menular yang memakan biaya yang sangat besar, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan mobilitas horizontal penduduk, serta pertambahan penduduk itu sendiri. Itu kalau pengelolaan SJSN berorientasi seperti orientasi perusahaan BUMN saat ini.

Kartono Mohamad
Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/14/193/Penyakit-Kronis-dan-Sistem-Jaminan-Sosial-Nasional

Instrumen Likuiditas di Bursa Komoditas

2011-08-15T08:52:00.001-07:00

Senin, 15 Agustus 2011 pukul 09:55:00
Instrumen Likuiditas di Bursa Komoditas

Rifki Ismal
Pemerhati Bank Syariah, meraih PhD Ekonomi Islam dari Durham University, Inggris

Otoritas bursa komoditas dan pihak-pihak terkait akan segera meluncurkan suatu instrumen di bursa komoditas untuk maksud manajemen likuiditas di industri perbankan syariah. Semua persiapan telah dilakukan, sistem transaksi akan dilakukan online, dan mekanisme transaksi yang diusulkan konon telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan nama komoditas syariah, untuk membedakannya dari komoditas murabahah yang umum dipraktikkan di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.

Seperti apakah komoditas syariah tersebut? Sebagai ilustrasi, mekanismenya berawal pada suatu hari ketika misalnya ada sebuah bank syariah (misalnya bank syariah A) yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Bank tersebut kemudian menghubungi bank syariah lain (bank syariah B) untuk melakukan transaksi komoditas syariah. Kemudian, bank syariah B melakukan pembelian tunai sebuah (sejumlah) komoditas di bursa komoditas yang apabila diuangkan akan bernilai sama dengan jumlah likuiditas yang dibutuhkan oleh bank syariah A.

Setelah melakukan pembayaran tunai ke bursa komoditas, bank syariah B lantas menjual kepemilikannya atas komoditas tersebut kepada bank syariah A dengan mark up (mengambil keuntungan) dan dibayar tangguh (murabahah) oleh bank syariah A pada waktu yang disepakati bersama. Setelah memiliki komoditas atau minimal sertifikat kepemilikan atas komoditas di bursa, bank syariah A segera menjual kembali komoditas tersebut ke bursa melalui otoritas bursa.

Tentunya, karena transaksi tersebut terjadi pada hari yang sama (minimal berselang satu-dua hari) dan harga komoditas tidak berubah sehingga bank syariah A mendapatkan likuiditas sesuai yang diinginkannya. Namun, bank syariah A meninggalkan kewajiban pembayaran kontrak murabahah kepada bank syariah B sebagaimana dijelaskan di atas.

Mekanisme tersebut dikenal di Malaysia dan di negara-negara Timur Tengah sebagai komoditas murabahah yang merupakan kontrak kontroversial. Sebelumnya, perbankan syariah Indonesia adalah satu-satunya industri perbankan syariah di dunia yang tidak menerapkan kontrak-kontrak kontroversialm seperti Bay al Innah, Bay al Dayn, Tawarruq (commodity murabahah), Bay al Arbun, dan Bay al Wafa. Dengan demikian, kita boleh berbangga dengan menyebut industri perbankan syariah Indonesia adalah yang Sharia based (murni menerapkan kontrak-kontrak yang sesuai syariah) bukan hanya Sharia compliance.

Namun, apabila kita membuka diri dan kontrak komoditas syariah di atas berlaku di Indonesia, industri perbankan syariah Indonesia tidak berbeda lagi dengan negara-negara lain yang mempunyai pangsa industri perbankan syariah yang cukup besar, tetapi dari hasil penerapan kontrak-kontrak yang kontroversial.

Menurut para perumus dan pengusul transaksi komoditas syariah, transaksi yang akan diterapkan di Indonesia berbeda dengan komoditas murabahah pada umumnya. Perbedaannya, antara lain: (i) transaksinya sangat jelas dan transparan di mana komoditas yang diperjualbelikan jelas, dapat dilihat, dimiliki, dan dikirimkan (deliverable), (ii) penjualan kembali komoditas dilakukan melalui otoritas bursa dan tidak dilakukan oleh bank syariah perantara (bank syariah B pada ilustrasi di atas), (iii) bank syariah perantara (bank syariah B) hanya membeli komoditas dan menjualnya kepada bank syariah yang kesulitan likuiditas (bank syariah A) dengan akad murabahah murni.

Namun, penulis melihat walaupun transaksi tersebut memiliki perbedaan dengan komoditas murabahah yang dilakukan di Malaysia, negara-negara Timur Tengah dan negara lain yang menerapkan komoditas murabahah tetap saja ciri-ciri Tawarruq (komoditas murabahah) jelas terlihat. Ciri-ciri utama komoditas murabahah adalah: (a) transaksi yang dilakukan bukan untuk maksud memiliki barang, melainkan untuk maksud mendapatkan likuiditas. Barang (komoditas) yang diperjualbelikan hanyalah perantara (hiyal) untuk melegalkan transaksi, (b) transaksi dilakukan on the spot atau minimal berselang satu-dua hari dan apabila komoditas yang mendasari transaksi kita hilangkan, terlihat jelas mekanisme pemberian pinjaman uang oleh bank syariah perantara (bank syariah B) kepada bank syariah yang membutuhkan likuiditas (bank syariah A) dengan margin (mark up price).

Transaksi ini adalah Riba bahkan gabungan dari Riba al Fadhl dan Riba Nasyiah. Lantas bagaimana solusi nya? Penulis mengusulkan suatu mekanisme instrumen likui ditas di bursa komoditi yang insya Allah berbeda dengan komoditi Murabahah atau komoditi syariah di atas.

Mekanismenya berawal dari pembelian langsung (sejumlah) komoditas di bursa komoditas oleh bank syariah pada kondisi normal, tidak dalam kondisi tekanan likuiditas, murni untuk maksud investasi (menempatkan likuiditas pada instrumen investasi), dan tidak akan dijual kembali dalam hitungan detik, menit, hari, atau pekan. Komoditas tersebut minimal akan dimilikinya dalam hitungan bulan atau sesuai ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.

Karena untuk maksud menempatkan dana, bank syariah tidak memerlukan bank syariah perantara alias langsung membelinya melalui otoritas bursa dan murni memang "naksir" untuk memiliki komoditas di bursa komoditas dan bukan merupakan hiyal untuk melegalkan transaksi. Maksud pembelian komoditas tersebut adalah untuk pre-cautionary (motif berjaga-jaga) dan bukan motif mendapatkan likuiditas dalam hitungan detik, menit, atau hari.

Ketika pada suatu saat dan tanpa diduga sebelumnya, bank syariah yang memiliki komoditas di bursa tersebut mengalami kesulitan likuiditas, ia dapat langsung menjual komoditas yang dimilikinya ke bursa untuk mendapatkan likuiditas. Seperti yang disebutkan di awal, untuk membedakannya dengan komoditas murabahah atau komoditas syariah, penjualan kembali komoditas ke bursa tidak boleh dilakukan dalam hitungan hari atau pekan, tetapi haruslah pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh otoritas perbankan atau bursa.

Dengan demikian, setiap bank syariah harus mempunyai perencanaan likuiditas yang baik dengan membeli sejumlah komoditas untuk ditahan dan (motif pre-cautionary) dan menjualnya suatu saat ketika membutuhkan likuiditas. Apabila tidak ada tekanan likuiditas, komoditas tersebut tidak akan dijual atau akan dijual.

Dilihat dari motif pre-cautionary (bukan motif mendapatkan likuiditas), murni untuk investasi, tanpa adanya pihak perantara, tanpa komoditas yang merupakan hiyal, adanya rentang waktu (lag) penjualan kembali komoditas dalam hitungan bulan dan jangka singkat, mekanisme yang diu sulkan penulis insya Allah bukan komoditas murabahah atau komoditas syariah. Meka nisme tersebut dapat dipertimbangkan otoritas bursa, DSN, dan pihak terkait yang berniat baik merancang mekanisme transaksi untuk membantu bankbank sya riah yang kesulitan likuiditas.
http://koran.republika.co.id/koran/24/141374/Instrumen_Likuiditas_di_Bursa_Komoditas

Blackhole Nazaruddin

2011-08-15T08:51:00.000-07:00

Senin, 15 Agustus 2011 pukul 09:58:00

Blackhole Nazaruddin

Irfan Ridwan Maksum
Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara UI, Staf Pengajar di UMJ

Dalam ilmu alam, diyakini ada satu titik di jagat raya ini berupa blackhole (lubang hitam). Lubang ini memiliki energi yang sangat besar berpusar dan bergerak pada porosnya mengitari jagat. Bahkan kian hari kian besar energinya. Pergerakannya membawa petaka benda-benda apa pun. Lubang ini akan menyerap dan melenyapkan semua benda yang dilewatinya. Seiring dengan benda-benda yang dilenyapkan, diameter lubangnya makin membesar.
Kasus Nazaruddin, jika dibiarkan, tentu akan membesar, bak lubang hitam jagat raya, dia akan memakan siapa pun yang berada di sekitar kasus tersebut. Saya katakan bisa menjadi fenomena lubang hitam karena dia adalah mantan bendahara partai berkuasa. Dia berada di pusat kekuasaan. Karena tersandung kasus korupsi, tentu dapat merusak kontur pemerintahan. Tentu, kita harus memikirkan hal ini agar tidak menimbulkan masalah yang kian lebar.

Sebetulnya asumsi blackhole yang ditakuti hanyalah energi serapnya. Energi yang besar dari Nazaruddin adalah karena ada pasokan dari media. Jika tidak ada pasokan dari media, tentu tidak akan membesar. Media membidiknya juga karena Nazaruddin memiliki nilai jual tinggi karena posisinya sebagai mantan bendahara partai berkuasa.

Jika tidak karena ini, niscaya media tidak akan melirik sama sekali. Nazarudin, ditonton oleh banyak masyarakat Indonesia karena masyarakat kita memang suka hal-hal yang seperti ini. Gejolak, kritik terhadap ketidakadilan, konflik, hal-hal yang berbau sadis amatlah disukai para pemirsa, pendengar, dan pembaca berita di negara kita. Apalagi, menyangkut berita mengenai seseorang yang berada di lingkar kekuasaan.

Partai berkuasa tentu adalah pusat kekuasaan nomor dua di sebuah negara bangsa setelah kepala pemerintahan. Nyanyian Nazaruddin secara langsung terutama mengganggu partai demokrat. Kekuatan leadership partai inilah yang menentukan pusaran fenomena lubang hitam Nazaruddin dapat dihentikan atau tidak. Jika pak Anas Urbaningrum tidak punya strategi dan jika benar apa yang dinyanyikan Nazaruddin mengenai keadaaan para tokoh partainya tentu gangguannya akan makin besar.

Pak Anas harus mampu mengelola imbas nyanyian Nazaruddin yang masuk ke tubuh partai tersebut. Jika tidak mampu, tentu Pemerintahan SBY sedikit-banyak terganggu. Ke mana alurnya? Tentu tidak langsung ke menajamen pemerintahan.

Gangguan tersebut, pertama akan mengganggu konstelasi partai-koalisi. Koalisi akan lemah. Partai lain akan memiliki posisi tawar yang tinggi. Konsentrasi partai menggalang kekuatan dukungan di parlemen agar menjaga kebijakan pemerintah akan terganggu. Dari sini pemerintahan SBY-Boediono mulai terusik. Jadi, inilah tantangan buat pak Anas.

Blackhole akan pudar dengan daya terang yang melebihi kapasitas kegelapan dari lubang hitam tersebut. Pusat kekuasaan dalam konsep negara modern sebetulnya menerangi sekeliling dan memberikan daya hidup, bak matahari dalam sebuah tata surya.

Beruntung, secara hukum, nyanyian Nazaruddin tidak bisa dijadikan dasar hukum sehingga hanya citra partai berkuasa saja yang terus terpengaruh dengan kemungkinan efek berantai seperti tertulis di atas. Daya terang tersebut terutama dikendalikan oleh leadership pak Anas.

Pak Anas harus bekerja keras. Ke dalam, dia harus konsolidasi kuat dengan dibantu para ketuanya. Keluar, tentu hubungan politik dengan partai-koalisi harus solid. Hal ini harus dia kendalikan langsung oleh pak Anas melalui tangannya sendiri. Dua hal tersebut dikelola sembari memfokuskan secara hukum perihal Nazaruddin. Jika semua yang dituduhkan Nazaruddin yang dialamatkan ke pribadinya tidak benar, pak Anas harus siap membuktikannya.

Jika menyangkut ke sejumlah petinggi partai dan sejumlah nama lain bahkan kelembagaan, maka yang dibutuhkan adalah pengelolaan manajemen bersama yang terarah dengan baik. Hubungan dengan media, dewan pembina, sesepuh partai, para-kader, dan pimpinan wilayah serta cabang harus dia kendalikan dengan mencoba mencari strategi dan peta jalan mengatasi masalah tersebut.

Pak Anas tentu dengan pengalamannya di HMI dan KPU telah siap dengan kondisi terburuk sekalipun. Pak Anas menjadi harapan partai yang menentukan keberlangsungannya pula. Jika dia punya sapu bersih, tentu sapu tersebut akan digunakan pertama kali terhadap lingkungan terdekatnya, baru ke jarak yang lebih luas dari lingkungan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah sapu yang dia miliki sudah bersih? Tentu ini menjadi batu ujian yang betul-betul serius dihadapi.

Sebagai orang yang memiliki track-record tergolong ulet, pak Anas tidak boleh menyepelekan hal ini. Taruhannya adalah partainya dan bangsanya yang sedang dikelola oleh manajemen partainya. Sekali acuh-tak-acuh dan tidak ada kegiatan konkret, katakanlah, untuk membantu para penegak hukum dan publik mengetahuinya, maka jelas pak Anas bunuh diri.

Dia harus duduk 24 jam untuk soal ini. Tidak boleh sedikit pun memikirkan hal-hal yang berorientasi pada kepentingan pribadinya semata, keluarga, bahkan orang dekat. Hari-hari ini dan ke depan pak Anas hanya untuk partai dan bangsanya. Hanya satu kata: buktikan!
http://koran.republika.co.id/koran/24

The Seven Shaolin Heroes

2011-05-06T09:57:00.001-07:00

Da yang punya film "The Seven Shaolin Heroes" gak?? AKu liatnya baru nyampai episode 24... nanggung banget kan........

DAM Sukoharjo 2011

2011-04-25T08:59:00.000-07:00

DARUL ARQOM MADYA (DAM)
Pimpinan Cabang
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Sukoharjo

“Memperkokoh Intelektualisme Pelaku Gerakan IMM Melalui Transformasi Nilai dan Identitasnya Dalam Re-Konseptualisasi Gerakan”S U K O H A R J O
16 – 21 Juni 2011

Alamat Sekretaris
Jl. Dr. Muwardi 4D Sukoharjo 57514 (PDM Sukoharjo) Telp. 0271 592229
Alamat Surat
Jl. TPU Kuyudan Rt 02 Rw 05 Makamhaji, Kartosuro Sukoharjo Jawa Tengah
Email : immcabsukoharjo@gmail.com

LATAR BELAKANG
Sejalan dengan narasi perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan pembaruan kala senja abad XIX. Transmisi gelombang pembaruan Islam yang berangkat dari seruan untuk “mempertanyakan kembali” nilai-nilai otententik Islam atas realitas dinamika umat yang beku, akibat memudarnya semangat ber-Islam yang sesuai dengan konteks zaman. Disamping itu, penjajahan bangsa Eropa yang menguasai sendi-sendi ekonomi dan politik yang hampir tersebar di Negara-negara yang populasi umat Islam besar, menyebabkan kondisi umat termarginalisasikan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Hal itulah kemudian yang menyebabkan seruan untuk back to Al-Qur’an & As-Sunah dikumandangkan. Selain itu upaya untuk mereproduksi gagasan kemajuan barat kedalam tata kehidupan umat kian genjar untuk digelorakan.
Gagasan-gagasan yang muncul dari pemikiran barat tersebut mampu merasuki kesemua lini disiplin ilmu yang ada di Indonesia terutama dikalangan generasi pemuda Islam, akibatnya kebanyakan dari pemuda Islam sudah terlena dengan semua itu. Bagi yang tidak berkemampuan untuk mengkoordinir dirinya dalam menerima ilmu pengetahuan (tersebut) secara berlahan-lahan meninggalkan ajaran syariat Islam dan berpaling kepada asyiknya rayuan globalisasi. Bagi sebagian generasi muda Islam yang mampu mengkondisikan setiap ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan baik dari kalangan manapun akan memandang sisi positifnya, mengambil manfaat positif dari semua itu.
Melihat kondisi masyarakat dan generasinya yang sudah terbuai oleh semua pemikiran seperti itu, maka timbullah semangat yang bergembur-gembur dari semua kalangan untuk melawan dan memberontak gagasan jitu orang barat tersebut. Perlawanan pemikiranpun terjadi dikalangan orang-orang yang termarginalisasikan dengan para pencetus pemikiran pemerdaya tersebut.
Hamper semua organisasi masyarakat (Ormas) melakukan pemikiran baru untuk menghadapi semua itu, ormas Islampun juga ikut berperan dalam hal semua itu. Muhammadiyah yang didrikan oleh KH Dahlan sebagai gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar jelas tidak akan tertinggal dalam hal ini. Muhammadiyah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya menjadikan inilah ladang garapan Muhammadiyah. Q.S Al-Baqarah : 104 yang menjadi dasar Muhamadiyah dalam bergerak, Dengan segala cara yang positif akan mencoba berperan dalam menyelamatkan masyarakat yang sudah dimakan arus globalisasi tersebut. Organisasi-organisasi yang ditangani oleh mahasiswapun juga tidak mau diam. Hamper semua pergerakan mahasiswa melakukan penetengan terhadap problem globalisasi yang mereka hadapi tersebut. Bermacam bentuk pergerakan mahasiswa yang turun dalam hal tersebut dan mereka bergerak sesuai dengan paradigma serta landasan-landasan dari pergerakan atau organisasi yang mereka tekuni.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai perpanjangan tangan Muhammadiyah dalam kalangan dunia kampus, memang harus berperan dalam menghapuskan segala bentuk pemikiran yang nyata-nyata merugikan dan menyesatkan tersebut. Dengan berlandaskan kepada kepribadian Muhammadiyah IMM mampu menjalani semua dengan tepat dan professional.
Setiap pergerakan yang ada dikalangan mahasiswa, memang memiliki paradigm gerakan masing-masing. Dengan paradigma tersebut mereka menciptakan rumusan-rumusan program yang akan mereka capai. Intelektualpun menjadi kosakata yang sering digunakan oleh mahasiswa tersebut dalam memajukan pergerakannya tersebut, karena mahasiswa dalam memajukan gerakan memang harus peka terhadap istilah intelektual yang menjadi identititas sebagai mahasiswa.
Gerakan mahasiswa selalu mengalami pergolakan dari waktu ke waktu. Sayangnya, kadang kala dinamisnya gerakana mahasiswa itu tidak diimbangi oleh pemikirannya (dimensi Intelektualnya). Demikian juga halnya dengan IMM saat ini, yang sering kali melupakan aspek tersebut. Disadari atau tidak, dimensi intelektual IMM mengalami degradasi kejumudan yang amat menyedihkan. Kader progresif yang muncul dengan pemikiran-pemikiran segar bisa dihitung dengan jari.
Untuk membangkitkan kader dari keterpurukan yang sedikit digambarkan diatas, diprlukan upaya sistematis dan konsisten untuk megembalikan IMM kepada khittahnya. Salah satu langkah strategis dalam pandangan kami sebagai upaya pemerhati jatidiri kader adalah memeperkokoh kembali intelektualisme pelaku gerakan IMM yang dilakukan melalui transformasi nilai-nilai dan identitas ikatan untuk re-konseptualisasi gerakan. Dengan adanya hal ini maka kader akan tercerahkan kembali untuk menyusun langkah-langkah beru dalam memajukan ikatan.
Intelektualitas, Religiusitas, dan Humanitas adalah Trilogi yang dijadikan landasan dasar bergerak oleh IMM. Hanya saja yang masih menjadi buah pertanyaan adalah seperti apa Intelektualnya, Religiusitasnya dan Humanitasnya? Tentunya kita semua tidak menginginkan seorang pelaku gerakan dalam organisasi tidak mengetahui tentang apa yang dia punya, apa yang dia kerjakan dan apa yang menjadi tujuannya.
Kerja Intelektual adalah kerja seumur hidup, itupu tidak akan pernah tuntas dan memuaskan, ada saja yang kurang, ada saja yang tidaj genap. Yang pasti kerja intelektual memerlukan kesabaran dosis tinggi untuk terus berfikir dan berfikir terus dengan stamina pemikiran spiritual yang prima. Dilingkungan yang sedang membusuk secara spiritual-intelektual, tingkat kesabaran itu perlu dinaikkan ketingkat yang lebih atas tanpa diharungi rasa bosan. Kerja semacam ini jelas tidaklah mudah, tidak seperti kerja demonstrasi yang lantang berteriak. Seorang intelektual idealnya juga sebuah rumah kearifan , tempat orang bertanya mengenai masalah-asalah besar yang menyangkut kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam arti yang luas.
Melalui perkaderan IMM tingkat Madya ini, akan lebih menitik beratkan kepada intelektual kader IMM dalam menghadapi berbagai persoalan yang bergejolak dikalangan masyarakat Indoensia atupun masyarakat Islam sekarang. Dengan demikian, akan diberikan pemahaman kepada peserta hal-hal atau materi-materi yang lebih mendeskripsikan pemahaman serta antusiasme Intelektualisme Islam Muhammadiyah dan Intelektual IMM tersebut.
Dengan memberikan pemahaman tentang paradigma pembaharuan Islam Muhammadiyah dirasa akan dapat membekali kader Muhammadiyah tersebut untuk lebih intensif dalam memajukan persyeriktan ini. Muhammadiyahpun juga perlu dikaji juga, baik perspektif idiologis, teologis, organisasi dan gerakan. Ini bertujuan untuk bagaimana kader lebih memahami Muhammadiyah secara internal. Setelah wacana demi wacana seputar Muhammadiyah baik internal maupun eksternal didapatkan dan dipahami oleh kader, makanya mulai memasukkan penajaman trilogy IMM yang disebut Intelektualitas, Religiusitas dan Humanitas serta Relasi masing-masing trilogy tersebut dengan masyarakat banyak.
Harapannya output dari pengaderan ini, kader mampu memahami gerakan pembaruan Muhammadiyah dan IMM dengan komprehensif. Dengan menekankan upaya intelektualitas serta mampu mentransformasikan gagasannya dalam ranah gerak IMM.

BENTUK DAN TEMA KEGIATAN
Bentuk Kegiatan :
Bentuk kegiatannya adalah Darul Arqam Madya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sukoharjo ini melaui brainstorming antar peserta, seminar, diskusi kelompok, problem solving serta action forum untuk strategi planning dan action planning.

Tema Kegiatan :
“Memperkokoh Intelektualisme Pelaku Gerakan IMM Melalui Transformasi Nilai dan Identitasnya Dalam Re-Konseptualisasi Gerakan”

TUJUAN DAN TARGET KEGIATAN
a. Tujuan Kegiatan
1.   Melakukan perkaderan Utama tingkat Madya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai proses kaderisasi kepemimpinan dalam ikatan.
2.   Penguatan intelektual, kapasitas, kualitas dan potensi kader sebagai pelaku gerakan dalam perannya sebagai pemimpin bangsa, umat dan persyarikatan.
3.   Mempertajam Intelektualisme dan pemahaman Trilogi Kader untuk membekali dalam memajukan Ikatan ditengah persoalan yang terjadi.
4.   Melakukan konsolidasi, kaderisasi, kritalisasi dan penguatan peran IMM dalam intelektualitas ikatan.

b. Target Kegiatan
1.   Terbentuknya kader IMM yang memiliki kapasitas keilmuan dan kepemimpinan yang kuat dan berkualitas.
2.   Terbangunnya nalar intelektual yang berkeilmuan, dealektis dan kepekaan sosial kader dalam kehidupan beragama, berbangsa dan benegara.
3.   Pengukuhan kembali intelektual dan penguatan peran IMM di ranah tranformasi kader.

LANDASAN KEGIATAN
1.   Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM (AD/ART IMM)
2.   Program Kerja PC IMM Sukoharjo 2011
3.   Rapat Pimpinan Tanggal 22 April 2011.

MATERI
Segmentasi
Materi dalam pengkaderan terbagi dalam empat segmen:
1.   Ideologi
2.   Wawasan
3.   Wacana Intelektual
4.   Skill.

Uraian Materi
1.   Iftitah: “Memperkokoh Intelektualisme Pelaku Gerakan IMM Melalui Transformasi Nilai dan Identitasnya Dalam Re-Konseptualisasi Gerakan”
2.   Mengkaji Muhammadiyah dalam Perspektif Idiologi, Teologis, Organisasi & Gerakan.
3.   Metode Pemikiran Islam Muhammadiyah
4.   Paradigma Pembaruan Islam Muhammadiyah (Religiusitas, Humanisasi & Transendensi).
5.   Mengkaji konsep Intelektulaisme Muhammadiyah dalam langkah Pembaharuan.
6.   IMM sebagai gerakan Intelektual Islam.
7.   Metode Berpikir Intelektualisme
8.   Intelektualisme kemanusiaan (Gerakan Kemanusiaan Intelektualisme ala IMM)
9.   Paradigma Gerakan IMM.
10.   Peneguhan Trilogi IMM (Intelektualitas@: Relasi IMM dengan wacana Keilmuan, Religiusitas@: Relasi IMM dengan Pluralitas Agama, Humanitas@: Relasi IMM dengan Masyarakat & Perguruan Tinggi.)
11.   Analisa Wacana Intelektual.
12.   Peran Intelektualisme IMM dalam Menjawab Berbagai Persoalan (keummatan, kebangsaa, kenegaraan)
13.   Konseptualisasi filosofi gerakan IMM
14.   Khatimah: Manifesto Gerakan Pembaruan IMM, Menuntaskan Cita-cita Reformasi, Membangun bangsa yang mandiri & berkeadilan sosial.

RENCANA PEMATERI/NARA SUMBER :
1.   Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga)
2.   Prof. Dr. H. Absori, S H. M, Hum (Guru Besar UM Surakarta)
3.   Drs. Sukriyanto, AR. M.Hum. (Ketua PP Muhammadiyah)
4.   Dr. Haedar Nashir, M.Si. (Ketua PP Muhammadiyah)
5.   Drs. H Syamsul Hidayat, M. Ag (Majlis Tabligh PP Muhammadiyah)
6.   Ahmad Norma Permata P.Hd (Ketua LPCR PP Muhammadiyah)
7.   Asep Purnama Bahtiar, S.Ag.,M.A. (Ketua MPK PP Muhammadiyah)
8.   Drs. M. Fattah Santoso, M. Ag (Ketua Majlis Tarjih PWM Jawa Tengah)
9.   Drs. Ari Anshori, M. Ag (Ketua PWM Jawa Tengah)
10.   Dr. H Guntur Subiyantoro (Ketua Umum PDM Sukoharjo)
11.   Drs. Sudarno Shabran, M. Ag (Dosen Fakultas Agama Islam-UMS)
12.   Drs. M. Yusron, M. Ag (Dosen Fakultas Agama Islam-UMS)

13.   Mutohharun Jinan M. Ag (Pengasuh Pondok Hajjah Nuriyah Shabran-UMS)
14.   Zakiyuddin Baidhawy S,Ag (Alumni Mahasiswa Eropa)
15.   Ton Abdillah Has, S.T. (Ketua Umum DPP IMM)
16.   Zain Maulana, S.IP. (Ketua DPP IMM)
17.   Najib Sagala SH I(Mantan Ketua IMM Cab. Sukoharjo)

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pondok Kader Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, Jum’at - Rabu, 16- 21 Juni 2011

PESERTA KEGIATAN
Jumlah peserta kegiatan sebanyak 30 peserta
-   Perwakilan Pimpinan Cabang IMM Sukoharjo
Perwakilan Pimpinan Cabang Se-Jawa Tengah
-   Perwakilan Pimpinan Cabang IMM se-Indonesia

PERSYARATAN PESERTA
Persyaratan Umum;
1.   Memiliki track record yang baik dalam lkatan.
2.   Sudah mengikuti perkaderan Darul Arqam Dasar (DAD yang disertai dengan bukti syahadah perkaderan).
3.   Mendapat Rekomendasi dari pimpinan DPD IMM terkait dan diserahkan paling lambat 7 hari sebelum pelatihan via e-mail: immcabsukoharjo@gmail.com
4.   Mengikuti screening test untuk ditetapkan sebagai peserta Darul Arqom Madya (DAM).
5.   Bersedia mengikuti acara perkaderan dari awal sampai selesai.
6.   Membayar uang (Kontribusi Peserta) SWP sebesar Rp. 75.000,00.
7.   Bagi peserta dari Cabang Sukoharjo screning tes akan dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juni 2011.
8.   Bagi Peserta dari luar Cabang Sukoharjo screning tes akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2011.

Perayaratan Khusus;
1.   Mengisi Formulir yang telah di sediakan oleh Tim Instruktur.
2.   Membuat makalah dalam bentuk essai atau artikel dengan memilih salah satu judul yang berkaitan dengan materi (uraian materi), menggunakan font 12 Garamond minimal 9 halaman 1,5 spasi dilengkapi dengan referensi yang jelas minimal 7 buku (referensi)
3.   Menulis resume buku (yang berhubungan dengan tema atau subtema), menggunakan font 12 Garamond minimal 4 halaman 1,5 spasi dilengkapi dengan referensi yang jelas. Formulir, Essay dan Resume buku dikirimkan ke immcabsukoharjo@gmail.com (Subjek: DAM2011 NAMA UTUSAN)
4.   Membayar SWO sebesar Rp. 150.000.
5.   Menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
6.   Batas akhir pengumpulan persyaratan DAM pada Sabtu, tanggal 25 Mei 2011 pukul 00.00 dikirim via email.
7.   Calon Peserta akan diberi kabar via sms pada tanggal 5 juni. dan dianjurkan untuk memperbaiki makalahnya(jika perlu), kemudian dikirim via email kembali paling lambat tanggal 10 Juni.
8.   Peserta yang lolos seleksi akan diberi kabar vie sms dan diwajibkan membawa minimal 5 buku yang berkaitan dengan tema ke lokasi DAM.
9.   Contact Person: Ismail (085 229 728 893), Mahmud (085 735 002 982)

Sifat Tamak Dan Ekonomi Islam

2011-01-05T01:25:00.000-08:00

Sifat Tamak Dan Ekonomi Islam

Tuesday, 04 January 2011 12:22 Zarkasih

Prof Dr. H. Imam SuprayogoBerbicara tentang ekonomi Islam adalah sangat tidak relevan manakala masih memberi peluang bagi orang-orang tamak. Sebab salah satu misi Islam adalah membangun kebersamaan, memperhatikan antara sesama dan juga tolong menolong. Ekonomi Islam menjadikan bagi siapapun dalam upaya memenuhi kebutuhannya tidak merugikan orang lain. Demikian sebaliknya, orang tamak selalu mementingkan diri sendiri, sekalipun orang lain menderita oleh karena ketamakannya.

Ekonomi Islam berbeda secara paradigmatic dengan ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memandang bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu adalah terbatas, sedangkan sumber-sumber ekonomi adalah tidak terbatas. Pandangan ini berbalik dengan paradigm ekonomi pada umumnya. Sementara ini paradigma ekonomi pada umumnya mengatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan ketersediaan pemenuhan kebutuhan selalu terbatas.

Mempercayai pandangan ekonomi pada umumnya menjadikan orang kapan saja dan di mana saja selalu berebut harta, khawatir tidak berhasil memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan dimaksud biasanya tidak terbatas jumlahnya. Padahal harta yang dikumpulkan dengan jumlah yang tidak terbatas itu belum tentu dimanfaatkan bagi hidupnya. Kita melihat fenomena misalnya, terdapat orang berhasil mengumpulkan triliyunan dolar, sementara dalam jumlah sekian banyak orang tidak memiliki kekayaan dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berbeda dengan hal tersebut adalah paradigma ekonomi Islam yang dianut, maka seseorang tidak akan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, oleh karena diyakini bahwa kebutuhannya terbatas, sedangkan ketersediaan bahan untuk mencukupi itu selalu tidak terbatas. Orang akan berpikir untuk apa mengejar dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sebab tanpa menyimpan dan mengumpulkannya, ----hingga berakibat kebutuhan sesamanya terganggu, tidak akan mengalami kekurangan.

Selama ini, di antara sebab-sebab yang menjadikan munculnya persoalan ekonomi hingga melahirkan kemiskinan adalah terdapatnya orang-orang yang bersifat rakus dan tamak. Hal itu dengan mudah kita lihat gambarannya di kota-kota besar, seperti Jakarta dan lainnya. Kita akan segera menyaksikan bentuk bangunan rumah yang tidak seimbang. Sebagian orang memiliki rumah yang sedemikian besar, luas, tetapi juga banyak jumlahnya. Sedangkan sebagian besar lainnya, tidak memiliki sama sekali. Kelompok yang disebutkan terakhir berteduh di tempat-tempat seadanya. Atau mereka membuat gubug-gubug yang tidak pantas dihuni oleh orang.

Apa yang tampak di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu, sebenarnya adalah oleh karena terdapat orang-orang yang rakus, menumpuk-numpuk harta oleh karena terlalu mencintainya. Perilaku orang tamak ini mengakibatkan orang lain tidak kebagian, sekaluipun sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ketidak-cukupan ekonomi bukan karena keterbatasan sumber-sumber ekonomi, melainkan justru disebabkan oleh banyaknya orang tamak itu. Sebagai anak keturunan dari sifat orang tamak, adalah terjadi kesenjangan, penghisapan, dan bahkan juga perilaku korup di mana-mana yang tidak mudah dihentikan.
Ekonomi Islam sebagaimana ditunjukkan dalam al-Qur'an, bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, sehingga jika dipahami secara mendalam menghindarkan bagi siapapun perperilaku tamak. Maka sebenarnya bukan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, hingga menyebabkan kekurangan, melainkan kemampuan manusia dalam mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi itu yang masih terbatas dan sifat ketamakan itu. Andaikan saja, paradigm Qur'ani dikembangkan dalam membangun ekonomi Islam, maka tidak akan terjadi perebutan sebagaimana terjadi pada saat ini. Melalui paradigma itu, maka orang berhasil menghindar dari sifat tamak yang sangat membahayakan bagi banyak kalangan.

Oleh karena itu, berbicara ekonomi Islam, namun sehari-hari pandangannya masih sama dengan pandangan ekonomi konvensioonal, sehingga sifat tamak masih belum bisa dicegah, maka perbincangamn ekonomi Islam tidak relevan. Memang bisa jadi riba berhasil dihindari, jual beli dilakukan secara Islami, usaha ekonomi dilakukan dengan bagi hasil, dan seterusnya. Akan tetapi jika orang-orangnya masih berperilaku tamak, menumpuk harta dengan melupakan pihak lainnya yang kekurangan, ketakutan tidak tercukupi kebutuhannya sendiri, maka hal itu kontra produktif dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mencegah siapapun bersifat tamak, menumpuk harta yang tidak diperlukan sehingga mengakibatkan kebutuhan orang lain tidak tercukupi dan menderita. Wallahu a'lam.

Penulis adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2228-sifat-tamak-dan-ekonomi-islam.html

Kisruh Badan Kehormatan

2010-12-18T19:23:00.003-08:00

TAJUK RENCANA

Kamis, 2 Desember 2010 | 02:55 WIB

Kisruh Badan Kehormatan
Berita kurang enak masih datang dari lembaga perwakilan kita. Kini, kekisruhan terjadi di dalam tubuh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perseteruan internal dalam tubuh BK DPR itu mencuat menyusul keberangkatan delapan anggota—dari sebelas anggota—BK DPR ke Yunani. Mereka studi banding ke Yunani untuk belajar etika di negara tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir ke Turki.
Pro-kontra terjadi di dalam DPR maupun di internal BK DPR. Silang pendapat di antara anggota BK DPR terjadi dan memuncak dengan adanya pengaduan kelompok masyarakat soal kunjungan sejumlah anggota BK DPR ke Yunani.
Studi banding DPR ke luar negeri memang bukan hanya dilakukan anggota BK DPR. Sejumlah anggota DPR juga studi banding ke luar negeri, seperti studi banding UU Kepramukaan ke Afrika Selatan. Ada juga yang studi banding ke London, China, dan sejumlah negara lain.
Kita angkat kekisruhan di BK DPR yang terjadi setahun terakhir ini karena kekisruhan itu merugikan masyarakat. Berbagai pengaduan masyarakat terhadap perilaku anggota DPR tidak bisa ditindaklanjuti oleh BK DPR.
Rapat pimpinan DPR telah berupaya berembuk untuk menyelesaikan kekisruhan tersebut. Kita menaruh harapan DPR mampu menyelesaikan kekisruhan internal dalam tubuh DPR. Kita mendukung solusi kompromi pimpinan DPR untuk mengganti semua anggota BK DPR meskipun pergantian setiap anggota BK DPR merupakan wewenang dan tanggung jawab fraksi.
Politik adalah seni mencari berbagai kemungkinan, tidak semata-mata soal menang dan kalah. Karena itu, kita menghargai langkah fraksi-fraksi yang telah menunjukkan komitmen dalam rapat pimpinan DPR untuk mengganti anggotanya yang duduk di BK DPR. BK DPR perlu segera bisa bekerja untuk menangani pengaduan masyarakat yang mengeluhkan perilaku anggota DPR.
Kisruh berkepanjangan di dalam tubuh DPR jelas tidak menguntungkan citra DPR secara keseluruhan yang sedang terpuruk. Terlebih, BK DPR ditempatkan publik dalam posisi terhormat, yang bertugas mengawasi penegakan kode etik anggota DPR. Sebagai sebuah lembaga terhormat, seyogianya mereka segera mengakhiri kekisruhan internal itu.
Kita juga mencatat kebiasaan DPR melakukan studi banding ke luar negeri selalu menimbulkan kritik masyarakat. DPR sering kali dinilai kurang peka terhadap aspirasi masyarakat dan tidak mempunyai skala prioritas dalam melaksanakan tugas fungsinya.
Kritik masyarakat terhadap DPR yang melakukan studi banding itu bisa dimengerti karena selama ini masyarakat juga tidak mengetahui apa hasil studi banding mereka. Padahal, pimpinan DPR sudah memutuskan agar anggota DPR yang melakukan studi banding untuk melaporkan hasil kunjungannya kepada masyarakat.

***
WikiLeaks dan Diplomasi
Pembocoran informasi rahasia oleh situs WikiLeaks telah membuat wajah Amerika Serikat merah padam.
Kita tak habis pikir, kok bisa dokumen berklasifikasi rahasia jatuh ke tangan pihak yang tidak punya kewenangan. Kalau saja dokumen tersebut milik negara yang tidak canggih dalam penanganan informasi, hal itu mudah dimengerti. Namun, bukankah yang mengalami kebocoran informasi adalah negara maju dalam teknologi informasi?
Dari kawat diplomatik antara kedutaan AS di sejumlah negara dan Washington, dunia mengerti apa penilaian diplomat AS tentang pemimpin dunia, yang banyak di antaranya merupakan sahabat AS. Ada komentar tentang kanselir Jerman, presiden Perancis, dan mantan pemimpin Inggris. Kalau hanya komentar tentang pemimpin, di negara demokrasi itu hal umum. Yang menghebohkan adalah pengungkapan bahwa pemimpin negara Arab mengimbau AS untuk menyerang Iran guna menghentikan program nuklirnya.
Kita bisa melihat, dalam soal menilai pemimpin, yang jadi kikuk adalah AS, sedangkan untuk soal Iran, tak disangsikan lagi yang terbongkar sikap politiknya adalah negara-negara Arab. Negara Arab sahabat AS memilih tidak mengomentari isi informasi yang dibocorkan ini. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan, ia percaya hubungan diplomatik AS dengan negara yang disebut bisa menahan keguncangan yang terjadi.
Di luar reaksi yang muncul, baik dari negara yang pemimpinnya disebut-sebut dalam kawat maupun dari AS sendiri, pengamat diplomasi bisa melihat dan membandingkan, apa yang disampaikan dalam diplomasi, dan apa yang sebenarnya menjadi isi hati.
Untuk negara Arab, ternyata apa yang diungkapkan di belakang layar berlainan dengan apa yang disampaikan di forum. Seperti dikutip International Herald Tribune, mana berani negara-negara Arab menyampaikan imbauan kepada AS untuk menyerang Iran.
Hal lain yang dapat kita simak dari pembocoran oleh WikiLeaks ini adalah kuatnya visi Julian Assange, pendiri dan pemimpin redaksi situs yang amat masyhur di dunia ini. Kita bisa mengatakan, sungguh berani dia, padahal AS sudah memperingatkan sebelum pembocoran dilakukan.
Kita catat juga misi WikiLeaks, membocorkan informasi rahasia dilakukan untuk memerangi korupsi pemerintah dan korporasi. Itulah keterbukaan yang berani. Kita juga bisa mencatat, ternyata di balik berbagai informasi yang kita tahu, sebenarnya masih ada banyak lagi informasi yang kita tidak tahu, dan boleh jadi maknanya bertolak belakang dari yang kita dengar di ruang publik.
Dalam kaitan ini, kearifan yang bisa kita tangkap adalah di era informasi yang penuh liku dan jebakan, kita tak bisa begitu saja larut dalam kelimpahan informasi. Rupanya tetap—atau bahkan semakin—dibutuhkan kewaspadaan tersendiri. Selain itu, rupanya diperlukan juga komunikasi lebih jujur dan tulus, bahkan di antara pihak yang tergolong sahabat sekalipun.
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/02/02551391/tajuk.rencana

Penyelenggara Pemilu

2010-12-18T19:23:00.001-08:00

Penyelenggara Pemilu

Kamis, 2 Desember 2010 | 02:59 WIB

Refly Harun

Meski sudah satu tahun dipersiapkan, rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu belum juga rampung.

Masih terjadi silang pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR. Tujuh dari sembilan fraksi memaksa keterlibatan parpol dalam lembaga penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan. Lembaga terakhir ini digagas untuk dipermanenkan. Hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN bersikukuh lembaga penyelenggara pemilu disterilkan dari orang-orang parpol.
Dengan waktu tersisa kurang dari 1,5 bulan, bisa dipastikan target revisi UU No 22/2007 meleset dari tahun ini. Padahal, revisi UU ini diperlukan sebagai pintu masuk untuk mengganti para anggota KPU yang banyak dipersepsi telah gagal menghela pelaksanaan Pemilu 2009. Penggantian seluruh anggota KPU merupakan rekomendasi panitia angket tentang daftar pemilih tetap di akhir DPR periode 2004-2009.
Secara obyektif, penggantian juga diperlukan untuk lebih memperbaiki kalender penyelenggara pemilu, termasuk di sini Bawaslu, agar mereka cukup waktu
mempersiapkan Pemilu 2014. Masa jabatan KPU sekarang berakhir Oktober 2012 dan Bawaslu Maret 2013. Jadwal ini akan sangat memengaruhi persiapan Pemilu 2014 karena waktu persiapan bagi penyelenggara baru amat singkat.
Tidak logis
Keinginan memasukkan orang parpol sangat berlebihan karena ”suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” adalah prinsip yang sudah tercantum dalam UUD 1945. Memasukkan orang parpol sama artinya melanggar prinsip yang tertuang dalam konstitusi.
Memang ada sebagian kalangan yang beranggapan independensi itu untuk lembaga, tidak untuk personelnya. Pemikiran ini menurut saya keliru. Independensi lembaga penyelenggara pemilu ditentukan dari dua hal: independen dari pemerintah dan independen dari parpol.
Bila anggota parpol masuk, jelas lembaga penyelenggara pemilu tak bisa dikatakan independen seandainya pun mereka bekerja profesional. Belakangan untuk menyiasati hadangan prinsip independen dalam UUD 1945, mayoritas fraksi di DPR menggunakan jurus lama, yang juga dipakai dalam rekrutmen anggota BPK, hakim konstitusi, dan jabatan-jabatan publik lain, yaitu ”mengundurkan diri sebagai anggota parpol ketika terpilih”.
Penyiasatan ini sangat aneh. Untuk apa parpol menyusupkan anggota ke lembaga penyelenggara pemilu bila tak untuk memberi keuntungan bagi parpol bersangkutan. Bila mereka dipaksa berhenti dari keanggotaan parpol, mereka bukan lagi wakil parpol. Memengaruhi mereka dalam mengambil keputusan bisa dinilai sebagai intervensi terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Dari segi jenjang karier politik, parpol-parpol seharusnya menahan agar anggotanya jangan keluar. Terlebih sekadar mengincar posisi sebagai anggota KPU, Bawaslu, atau Dewan Kehormatan. Mereka seharusnya mengincar posisi-posisi yang memang disediakan untuk politikus: presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan anggota DPRD. Melompatnya anggota parpol jadi hakim konstitusi, anggota BPK, dan jabatan-jabatan publik di luar jenjang karier yang disediakan bagi anggota parpol adalah anomali dalam politik Indonesia. Gejala ini kian menunjukkan, parpol hanya hendak mengejar jabatan, tak ingin membangun sistem politik yang sehat.
Profesional dan mandiri
Kekecewaan para anggota DPR terhadap KPU saat ini bisa jadi karena tak profesional dan tak independennya mereka (tak independen dalam pengertian tak menjaga jarak sama terhadap semua kontestan pemilu, atau dinilai condong terhadap kontestan pemilu tertentu). Kalau itu pangkal soalnya, kesalahan harus ditimpakan ke DPR sendiri.
Sejak awal DPR memang tak hendak cari sosok profesional dan independen. Yang dicari yang gampang dilobi dan dipengaruhi. Calon yang mau dipilih mesti ”sowan” ke parpol, meminta dukungan dan mengidentifikasi diri ada kesamaan dengan parpol tersebut. Identifikasi serupa sudah rahasia umum dilakukan pula oleh calon pejabat publik yang ingin dinilai kelayakan dan kepatutannya di DPR.
Mereka akan memperkenalkan diri sebagai orang yang sama aspirasi politik atau dari organisasi massa sama dengan para anggota DPR yang dilobi. Dari titik ini saja terlihat yang dicari memang bukan orang-orang profesional dan independen. Malah, semakin profesional dan independen seseorang, semakin tidak terpilih. Celakanya, virus cari orang yang gampang dilobi dan dipengaruhi terjadi pula di panitia seleksi. Panitia seleksi calon anggota KPU kemarin, contohnya, justru jadi pisau guillotine bagi sosok-sosok yang dinilai lebih berintegritas.
Ke depan, bila metode rekrutmen ini tidak diperbaiki—termasuk penilaian kepatutan dan kelayakan di DPR—kita memang tak akan mendapatkan komisioner terbaik. Karena itu, ketimbang berpikir
memasukkan orang-orang parpol ke penyelenggara pemilu, yang harus dilakukan DPR mencari sosok paling berkualitas, paling profesional, paling independen, paling berintegritas, paling tak gampang dilobi dan dipengaruhi. Bahkan, bila calon yang disodorkan tak memenuhi kriteria, DPR harus berani menolak dan minta pemerintah menyodorkan calon lain. Saya yakin masih banyak sosok di luar parpol yang pantas jadi sais kereta Pemilu 2014.
Refly Harun Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (CETRO)
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/02/02591510/penyelenggara.pemilu

Menyelamatkan Ibu Kota Negara

2010-12-18T19:22:00.002-08:00

Menyelamatkan Ibu Kota Negara

Kamis, 2 Desember 2010 | 02:57 WIB

Emil Salim
Untuk menyelamatkan ibu kota negara dari macet lalu lintas, banjir, dan lain-lain, Presiden mengajak masyarakat membahas tiga alternatif pilihan kelayakan ibu kota negara.

Ketiga pilihan: tetap di Jakarta dengan mengoptimalkan infrastruktur, memisahkan pusat pemerintahan dari ibu kota negara, atau memindahkan ibu kota ke tempat lain. Berikut catatan saya menanggapi seminar UI dan Universitas Paramadina baru-baru ini menyambut ajakan Presiden.
Pikiran yang berkembang cenderung memilih alternatif agar ibu kota negara tetap di Jakarta dengan mengoptimalkan infrastruktur. Yang gawat perlu diatasi segera: kemacetan yang kelak berhenti total akibat kepadatan mobil di 2014. Pertumbuhan kendaraan 8,1 persen setahun memadati jalan yang bertambah hanya 0,01 persen setahun (2004-2009). Pengangkutan pribadi 98,5 persen mendominasi semua kendaraan, pengangkutan umum hanya 1,5 persen.
Program tindak yang segera bisa menaikkan jumlah bus kota berbahan bakar gas (BBG) adalah merampungkan stasiun pompa BBG sebanyak mungkin untuk mengurangi waktu antre pengisiannya. Beda harga dan jaminan pemasokan BBG antara Perusahaan Gas Negara, Pertamina, dan Pemerintah DKI Jakarta direncanakan dapat ditanggung lagi Desember ini sehingga bisa melancarkan pemasokan BBG dan menaikkan operasi bus BBG.
Alih waktu
Waktu operasi truk alat berat yang memadatkan jalan perlu dialihkan dari pagi-sore ke malam. Dibukanya pelabuhan laut Tanjung Priok dan pelabuhan udara Cengkareng dengan aparat pabean dan keamanan di malam hari—dengan insentif upah-gaji menarik—akan lebih mengoptimalkan penggunaan infrastruktur selama 24 jam sehari.
Kementerian BUMN dapat memelopori usaha memindahkan kantor pusat BUMN ke luar Jakarta seperti Bulog, Pertamina, Aneka Tambang, Perhutani, Inhutani, Perkebunan, dan Angkasa Pura untuk mengurangi secara berarti kemacetan lalu lintas Jakarta dan mendorong pembangunan daerah di luar Jakarta.
Rakor antarinstansi Oktober yang dipimpin wakil presiden menyepakati 17 langkah mengatasi kemacetan, empat langkah penanganan, dan delapan rencana aksi showcase yang pelaksanaannya dikoordinasikan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto. Program ini cukup komprehensif dan dapat lebih mengoptimalkan infrastruktur mengatasi kemacetan jalan.
Pembangunan Jakarta selama ini terarah pada usaha meladeni terlalu banyak fungsi kota: fungsi pemerintahan pusat, perdagangan, industri, perhubungan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, investasi. Berbagai fungsi ini menciptakan banyak lapangan kerja dan jadi daya tarik kuat penduduk mencari kerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di kawasan Debotabek.
Andai pelabuhan udara tak dipindahkan dari Kemayoran ke Cengkareng dan kampus UI tak dipindahkan dari Salemba ke Depok, kemacetan luar biasa akan timbul ke Kemayoran dan Salemba. Pemindahan itu kini menguntungkan Karawang dan Depok. Logika serupa kini harus diulang dengan menyebarkan berbagai fungsi yang kurang terkait peran ibu kota ke Debotabek, disertai insentif pindah dari pemda Jakarta bersama pemda Debotabek dan pemerintah pusat.
Pusat pemerintahan Indonesia terletak di sekitar Monas dan Lapangan Banteng dengan Istana Merdeka, Istana Negara, Bina Graha, dan Kompleks Sekretariat Negara sebagai inti pemerintah pusat dan ditopang oleh lembaga negara lain yang berlokasi di Jalan Merdeka seperti MA, MK, Markas Angkatan Darat, Kantor Menko Polkam, dan Menko Kesra. Di sekitar Lapangan Banteng, Pejambon, Gambir, dan Jalan Thamrin terdapat kantor kementerian utama dan BI.
Jika ada maksud memisahkan pusat pemerintahan dengan ibu kota negara, fasilitas kantor kawasan inilah yang perlu dipindahkan ke luar Jakarta. Belum termasuk fasilitas kementerian di luar kawasan ini dan kebutuhan membangun kawasan kedutaan di ibu kota negara. Pemindahan fasilitas kantor pusat pemerintahan butuh dana lebih dari Rp 100 triliun dan makan waktu sekitar 10 tahun, jauh melewati 2014. Sementara, masalah akut macet total lalu lintas belum terpecahkan dan akan bikin guncangan politik yang sangat serius di tahun pemilu 2014.
Sebaiknya kemacetan lalu lintas dan banjir Jakarta mengutamakan pemecahan dengan bekerja sama antardaerah Jabodetabek, menyebar, dan membangun berbagai fungsi kota sebagai gula-gula ke kawasan Debotabek agar beban kota Jakarta ringan. Akan lebih sempurna jika pemecahan kemacetan Jakarta sekaligus ditempatkan dalam kerangka lebih luas: sebar gula-gula pembangunan ke luar Jawa dengan melancarkan arus barang dan manusia dari Jawa ke luar Jawa, Sabang sampai Merauke.
Emil Salim Dosen Pascasarjana UI
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/02/02571839/menyelamatkan.ibu.kota.negara

Memberantas Mafia Peradilan

2010-12-18T19:22:00.000-08:00

Memberantas Mafia Peradilan

Kamis, 2 Desember 2010 | 02:56 WIB

J Danang Widoyoko

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Basrief Arief sebagai Jaksa Agung pada hari yang sama saat DPR memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK.

Penentuan dua petinggi institusi hukum di Indonesia yang dilakukan pada saat yang sama barangkali bisa dipandang sebagai keinginan presiden agar tercipta sinergi penegak hukum. Sebelumnya SBY telah memilih Timur Pradopo sebagai Kapolri sehingga harapan sinergi adalah sesuatu yang wajar. Dengan adanya pemimpin baru di ketiga lembaga, akan lebih mudah dilakukan sinergi dan koordinasi di antara penegak hukum untuk memberantas korupsi, bukan kompetisi.
Salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi adalah pemberantasan mafia peradilan atau praktik korupsi di lembaga peradilan. Berbagai kasus yang terungkap pasca-kriminalisasi terhadap pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bagaimana mafia peradilan masih menjadi persoalan yang parah di institusi kejaksaan dan kepolisian.
Mulai dari kasus besar seperti rekening gendut polisi dan kasus Gayus Tambunan hingga kasus-kasus kecil kontroversial: kasus Nenek Minah yang didakwa mencuri kakao, kasus Prita yang diadili karena keluhan pelayanan rumah sakit dan berbagai kasus lainnya, sesungguhnya adalah puncak dari gunung es mafia peradilan.
Korupsi telah menyandera institusi penegak hukum sehingga dari kasus-kasus tersebut tampak pelakunya tersebar, mulai dari pejabat tinggi hingga jaksa dan polisi rendahan. Kasus-kasus itu menunjukkan bagaimana korupsi telah merasuk semakin dalam ke struktur kepolisian dan kejaksaan sehingga setiap upaya memberantasnya tidak mudah untuk dilakukan.
Presiden telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun, satgas ini tak memiliki wewenang yang cukup sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaannya kembali kepada kejaksaan dan kepolisian. Dalam beberapa kasus satgas tak menemui hambatan, tetapi dalam kasus-kasus besar yang disorot publik, seperti kasus Gayus dan rekening gendut polisi, serta dalam kasus yang terkait dengan petinggi di dua institusi tersebut, tampak satgas tidak berdaya.
Sulitnya memberantas mafia peradilan juga bisa dilihat dari kinerja KPK. Puluhan anggota dan mantan anggota DPR telah dipenjarakan dalam kasus korupsi, demikian juga kepala daerah. Pejabat tinggi negara pun tidak bisa lepas dari penindakan oleh KPK, bahkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah mantan menteri berhasil dituntaskan oleh KPK.
Akan tetapi, dalam daftar terpidana KPK hanya ada satu jaksa, yakni Urip Tri Gunawan yang dipenjara karena suap Arthalyta Suryani, dan satu polisi AKP Suparman yang diadili karena melakukan pemerasan dalam kasus PT Industri Sandang saat bertugas di KPK.
Meskipun posisinya secara politik independen, ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan penegak hukum, KPK tampak kehilangan independensinya. Salah satu sebabnya adalah bahwa penyidik dan penuntut di KPK diterjemahkan secara sempit oleh pemimpin KPK harus direkrut dari polisi dan jaksa.
Sinergi dengan presiden
Hukum di Indonesia diadopsi dari sistem hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jika hukum di negara-negara Eropa pada mulanya ditujukan untuk mengontrol kekuasaan bangsawan, maka hukum di Indonesia didesain untuk mengontrol rakyat (Jayasuriya, 1999). Apalagi hukum yang diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda jelas sejak awal tujuannya adalah mengontrol rakyat untuk meredam protes dan pemberontakan. Sistem hukum seperti itu yang kemudian diwarisi oleh Indonesia dan kemudian dipergunakan dengan efektif, terutama pada masa Orde Baru untuk menopang kekuasaannya. Hukum adalah instrumen penopang kekuasaan, bukan pengontrol kekuasaan, apalagi menjamin hak-hak rakyat. Yang terjadi bukan rule of law, tetapi rule by law karena kekuasaan Orde Baru yang otoriter mendapatkan legitimasi hukum.
Sebagai imbalan atas jasa sebagai penopang kekuasaan, pada masa Orde Baru kekuasaan cenderung tutup mata terhadap praktik korupsi yang melibatkan penegak hukum. Ukuran keberhasilan hukum pada masa itu adalah bagaimana hukum mampu menciptakan ketertiban menurut kacamata penguasa Orde Baru.
Ketika kekuasaan Orde Baru tumbang, lembaga peradilan, terutama kepolisian dan kejaksaan, masih diisi orang-orang lama yang dibesarkan dalam paradigma pelayan kekuasaan dan menikmati privilese untuk melakukan praktik korupsi. Ketika Indonesia menikmati kebebasan pers, terungkaplah berbagai kasus korupsi peradilan yang pada masa lalu sering kali tidak terungkap dengan gamblang. Tak mengherankan jika dalam berbagai survei, lembaga peradilan, terutama kepolisian, ditempatkan sebagai salah satu instansi terkorup dibandingkan instansi lain.
Kondisi ini sebenarnya hendak diubah lewat berbagai program reformasi. Namun, tanpa efek pencegahan melalui penegakan hukum dan kepemimpinan yang kuat dari Presiden, program reformasi nyaris mustahil mencapai tujuannya. Celakanya, dalam berbagai kasus, seperti kriminalisasi pemimpin KPK dan kasus rekening gendut, tak tampak ketegasan Istana. Bisa jadi ketidaktegasan itu dibaca sebagai sikap tutup mata terhadap praktik korupsi seperti yang biasa terjadi di masa lalu.
Dengan warisan persoalan yang tidak ringan dan pilihan presiden kepada jaksa agung dari dalam yang praktis tak memiliki prestasi yang membanggakan, maka ketua KPK baru menghadapi persoalan berat. Tanpa rekam jejak memadai, sulit mengharapkan jaksa agung mampu buat terobosan membersihkan kejaksaan.
Situasi sama terjadi di kepolisian. Kapolri pilihan presiden juga bukan polisi dengan rekam jejak memukau sehingga sulit mengharapkan gebrakan dari Mabes Polri. Dalam situasi ini, sinergi KPK dan kejaksaan serta kepolisian adalah mimpi di siang bolong. Barangkali akan tercipta sinergi untuk kasus tertentu, tetapi dalam kasus yang memiliki konflik kepentingan terhadap para petinggi di kedua institusi itu, maka yang dihadapi KPK bukan sinergi tetapi resistensi.
Sejarah keberhasilan beberapa negara memberantas korupsi ditentukan keberhasilan membersihkan korupsi di lembaga peradilan. Juga pembentukan KPK dilandasi tingginya korupsi di lembaga penegak hukum. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia kelak akan ditentukan keberhasilan membersihkan korupsi yang melibatkan jaksa dan polisi. Untuk membersihkan praktik korupsi mafia peradilan, lebih tepat ketua KPK bersinergi dengan presiden agar menunjukkan ketegasan dan kepemimpinan yang kuat untuk memberantas korupsi, terutama di kepolisian dan kejaksaan.
J Danang Widoyoko Koordinator Badan Pekerja ICW
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/02/02564523/memberantas.mafia.peradilan

Amnesia Sejarah

2010-12-18T19:21:00.001-08:00

Amnesia Sejarah

Kamis, 2 Desember 2010 | 02:56 WIB

INDRA TRANGGONO

Mendadak demokrasi prosedural hendak ”menceraikan” Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Republik Indonesia.

Ini terjadi terkait pernyataan bahwa sistem monarki yang melekat pada Pemerintah DIY bertentangan dengan demokrasi. Pernyataan itu mendudukkan DIY sebagai ”terdakwa”: anomali di tengah demokrasi.
Jika tidak mengidap amnesia sejarah, Pemerintah Indonesia pasti paham bahwa negara tidak mungkin lahir jika tidak ada perjuangan rakyat dan para pemimpin lokal, termasuk dari Yogyakarta. Kepemimpinan Raja Yogyakarta Sultan HB IX, secara signifikan, telah ikut menghadirkan sosok negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ini artinya: Yogyakarta adalah salah satu rahim penting atas kelahiran Indonesia.
Amnesia sejarah
Jika Indonesia yang tumbuh menjadi negara modern bercorak republik memberikan status keistimewaan kepada Yogyakarta, maka hal itu merupakan keharusan sejarah: Presiden Soekarno adalah sosok yang tahu membalas budi kepada Yogyakarta.
Soekarno tidak ingin mendidik bangsa bersikap ahistoris atau memelihara amnesia. Soekarno tahu sangkan paraning dumadi (asal-usul keberadaan). Sikap apresiatif itu membuahkan status keistimewaan dan wewenang: raja Yogyakarta dan adipati dari Kadipaten Pakualaman memimpin Provinsi DIY.
Dalam praktik tata kelola kekuasaan era Soekarno, antara Indonesia dan Yogyakarta berlangsung harmonis. Begitu juga dalam era Orde Baru, meski dalam perkembangannya muncul gejolak-gejolak kecil akibat perbedaan politik antara Hamengku Buwono IX dan Soeharto. Harmoni kembali mulus pada pemerintahan Megawati dan Abdurrahman Wahid.
Pemerintahan SBY mendadak merasakan Yogyakarta sebagai klilip atau duri demokrasi. Pemerintah DIY—yang berbasis penetapan gubernur dan wakilnya—pun hendak dilenyapkan dan digantikan dengan sistem pemilihan langsung. Karakter budaya kepemimpinan DIY yang melekat pada Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam pun hendak dilucuti.
Dengan melucuti keistimewaan DIY, terutama dengan menerapkan sistem pemilihan gubernur dan wakilnya, pemerintah pusat ingin mewujudkan agenda politiknya: DIY menjadi daerah terbuka sekaligus pasar bebas politik tanpa sekat feodalisme. Akibat yang diharapkan adalah lenyapnya kepemimpinan kultural yang berbasis pada akar tradisi. Gubernur dan wakil gubernur bisa datang dari mana saja dan bisa siapa saja, asal memiliki kekuatan modal uang dan lobi politik. Tidak penting apakah mereka paham atau tidak atas soal-soal kebudayaan.
Tragedi demokrasi liberal
Demokrasi liberal, yang kini menentukan detak jantung negara-bangsa, identik dengan uang. Padahal uang—seperti dinyatakan Sophocles, penulis drama tragedi Yunani—merupakan hasil kebudayaan yang paling buruk. Uang mereduksi manusia menjadi alat kepentingan sesaat. Uang pun memiliki daya linuwih menciptakan dehumanisasi dan dekulturalisasi, dua praktik penghancur peradaban manusia.
Tragedi demokrasi liberal— antara lain melalui pemilihan langsung—telah kita rasakan bersama. Konflik horizontal rentan tersulut. Pilkada-pilkada menjelma menjadi arena para gladiator politik tanpa sikap kesatria.
Demokrasi liberal terbukti menjauhkan pemimpin dari rakyatnya, karena pemimpin merasa telah ”membeli” jabatan melalui politik uang. Rakyat diapresiasi haknya hanya saat pemilu, sesudah itu mereka dilupakan. Ini menambah dosis kelenyapan peran negara atas rakyat.
Demokrasi liberal—yang tanpa diimbangi pendidikan politik atas rakyat—tidak mengenal kearifan kolektif karena hanya mengandalkan ukuran kuantitas. Padahal, tidak semua persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan mayoritas suara. Tanpa kearifan, mayoritas berpotensi menjadi diktator. Dalam konteks ini, kita semakin kehilangan makna ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Demokrasi yang dibangun di negeri ini telah kehilangan empati atas nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini punya peran penting dalam membangun sosok negara/bangsa Indonesia. Atas nama pragmatisme politik dan kekuasaan kapital, berbagai nilai kearifan lokal (hendak) dilenyapkan. Pelenyapan ini berujung pula pada pelenyapan karakter dan bangsa ini semakin tumbuh dalam penyeragaman dari gaya hidup sampai ide. Tragisnya, penyeragaman bermuara pada konsumtivisme.
Maka, untuk menyelamatkan Indonesia dari ”kodrat kapital” yang mencetak bangsa ini menjadi bangsa konsumen, salah satunya dengan menghidupkan berbagai kekayaan kearifan lokal. Ini termasuk dalam soal kepemimpinan. Kita justru semakin banyak membutuhkan kepemimpinan kultural semacam yang ada di Yogyakarta, bukan malah melenyapkannya atas nama demokrasi liberal, demokrasi uang!
INDRA TRANGGONO Pemerhati Budaya; Anggota Pengurus Majelis Luhur Tamansiswa
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/02/02560958/amnesia.sejarah

Ketenangan DIY Terganggu

2010-12-18T19:19:00.003-08:00

TAJUK RENCANA

Rabu, 1 Desember 2010 | 02:44 WIB

Ketenangan DIY Terganggu
Ketenangan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terganggu oleh bencana Merapi, tetapi juga oleh silang pendapat soal status keistimewaannya.
Wacana tentang status keistimewaan justru diluncurkan ketika perhatian pemerintah dan masyarakat DIY sedang tertuju ke upaya rehabilitasi dan konstruksi atas bencana Merapi. Konsentrasi pun pecah.
Silang pendapat terutama menyangkut persoalan apakah gubernur dan wakil gubernur ditetapkan seperti yang sudah berlangsung selama ini atau harus dipilih secara demokratis. Perdebatan ini tidak hanya menimbulkan silang pendapat di kalangan elite dan pusat kekuasaan, tetapi telah memecah belah masyarakat antara kelompok pendukung dan penentang sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung mendorong konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Dorongan itu mempunyai argumentasinya, antara lain semua kepala daerah harus dipilih secara demokratis, tidak terkecuali di DIY, sesuai amanat reformasi. Konsep yang diajukan pemerintah pusat dalam rancangan undang-undang keistimewaan DIY itu ternyata menimbulkan reaksi keras, terutama dari kalangan pendukung sistem penetapan gubernur dan wakil gubernur.
Ada yang berkomentar, momentum untuk mengangkat masalah status keistimewaan tidaklah tepat sama sekali karena pemerintah dan masyarakat DIY sedang terpukul oleh keganasan bencana Gunung Merapi. Substansi usulan pemerintahan SBY juga dipertanyakan. Bukankah keistimewaan DIY justru terletak pada proses penetapan gubernur dan wakil gubernur?
Tidak seperti Papua yang keistimewaannya terletak pada alokasi dana khusus, atau Aceh pada aturan kedaerahan khusus, keistimewaan DIY justru terletak pada penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sudah terbukti pula, proses penetapan gubernur dan wakil gubernur sudah berlangsung tanpa pergolakan selama 65 tahun Indonesia merdeka. Gubernur dan wakil gubernur hasil penetapan terbukti tidak bisa berkuasa semaunya juga karena dikontrol oleh hukum dan parlemen sebagai kekuatan check and balances. Pemerintahan DIY juga efektif mendorong proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya.
Kiprah DIY di bawah kepemimpinan sultan merangkap gubernur memperlihatkan komitmen kuat tentang keindonesiaan. DIY telah menjadi salah satu jangkar kuat, yang menopang semangat dan budaya kemajemukan, bhineka tunggal ika, dalam kerangka kesatuan bangsa.
Sebagai persoalan, status keistimewaan DIY yang sejauh ini tidak menimbulkan keruwetan bagi bangsa secara keseluruhan bukanlah masalah mendesak untuk dijadikan prioritas dalam agenda bangsa, sekurang-kurangnya untuk saat ini. Masih banyak agenda krusial lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah infrastruktur, yang justru menuntut perhatian besar.

***

Krisis Ekonomi Irlandia
Memburuknya krisis di Irlandia menunjukkan efek domino telah terjadi di Eropa. Irlandia yang awalnya menolak talangan dipaksa lempar handuk.
Irlandia menjadi negara kedua di zona euro yang bertekuk lutut di bawah gempuran sentimen negatif pasar dan dipaksa meminta bailout untuk menutup bolong keuangan negara sebesar 32 persen dari produk domestik bruto. Hal itu terjadi setelah pemerintah negara itu dipaksa mengambil alih sektor perbankan yang kolaps akibat kredit macet properti.
Dalam rangka meredam kekhawatiran gagal bayar Irlandia dan mencegah meluasnya krisis, Uni Eropa-Irlandia menyepakati talangan 85 miliar dollar AS. Bersamaan dengan itu, Irlandia dipaksa memberlakukan program pengetatan ikat pinggang, termasuk memotong belanja dan menaikkan pajak. Respons pertama pasar ternyata sangat negatif. Indeks saham kawasan berjatuhan dan nilai tukar euro merosot ke titik terendah dalam dua bulan terakhir.
Tampaknya, pasar tak terlalu diyakinkan bahwa paket ini cukup kuat untuk membendung meluasnya krisis ke seluruh zona euro. Kepanikan pasar dan ketidakpastian ini mengingatkan kita pada krisis finansial Asia 1997. Hilangnya kepercayaan pasar membuat investor mencampakkan seluruh aset lokal dan krisis menular dengan cepat, menggulung sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.
Saat ini tak ada yang tahu, apakah negara kecil lain di UE yang juga mengalami defisit fiskal masif akan mampu bertahan. Portugal dikhawatirkan akan jadi negara berikutnya yang dipaksa meminta dana talangan menyusul Irlandia dan Yunani. Namun, yang lebih dicemaskan adalah jika Spanyol—salah satu perekonomian besar di UE—juga kolaps dan menyeret perekonomian besar UE lainnya.
Memburuknya krisis Irlandia—yang dipicu meletusnya gelembung properti 2008—juga berimplikasi politik serius dan bisa mengancam posisi pemerintah yang berkuasa saat ini. Spekulasi yang berkembang, ada kemungkinan pemerintah dipaksa menyelenggarakan pemilu segera.
Kita mengingatkan perlunya kita mencermati perkembangan di Eropa saat ini karena bukan tak mungkin krisis meluas ke negara lain di kawasan itu. Saat ini pun investor sudah mencampakkan semua aset berdenominasi euro.
Seperti kita tahu, UE salah satu pasar tradisional terpenting ekspor Indonesia dan negara Asia lain. Terpukulnya Eropa dan juga negara lain yang bergantung pada pasar Eropa juga akan berdampak pada Indonesia. Meluasnya krisis di zona euro juga akan mempersuram pemulihan ekonomi global.
Krisis Eropa juga membawa dampak yang bisa positif buat Indonesia. Dana investor yang berusaha menghindari AS dan Eropa yang tengah bermasalah akan kian deras menggerojok Asia, termasuk Indonesia, seperti terjadi dengan hotmoney saat ini. Ini harus kita antisipasi untuk mencegah guncangan sektor finansial dan perekonomian.
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/01/02444460/tajuk.rencana

Target Penanggulangan AIDS 2015

2010-12-18T19:19:00.001-08:00

Target Penanggulangan AIDS 2015

Rabu, 1 Desember 2010 | 02:46 WIB

Nafsiah Mboi

Sepuluh tahun lalu kita berkomitmen mencapai target pembangunan milenium di tahun 2015. Penanggulangan AIDS adalah salah satu komitmen pembangunan milenium dengan target sangat jelas.

Kita berjanji menghentikan infeksi baru HIV dan mengurangi laju epidemi AIDS. Seiring dengan perkembangan epidemi AIDS, saat ini kita berhasil mengurangi tingkat kematian karena AIDS. Pemerintah dengan dana domestik dan luar negeri berhasil memberikan pengobatan ARV bagi yang membutuhkan. Laporan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, tingkat kematian akibat AIDS dapat ditekan dari 46 persen di tahun 2006 menjadi 17 persen di tahun 2008.
Tahun ini terdapat 789 tempat layanan tes dan konseling HIV dan 259 tempat layanan pengobatan ARV di rumah sakit maupun puskesmas, dan akan dikembangkan masing-masing jadi 872 dan 296 lokasi layanan pada tahun 2014. Tingkat penularan HIV melalui penggunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif (NPZA) suntik telah berkurang.
Dalam lima tahun terakhir program pencegahan HIV di kalangan pengguna NPZA suntik yang dilaksanakan di puskesmas di sejumlah daerah telah membuka layanan alat suntik steril. Terjadi perkembangan positif pada kelompok ini. Berbagai penggunaan alat suntik menurun dari 44 persen ke 19 persen di tahun 2009.
Fasilitas layanan rumatan metadon telah tersedia. Metadon yang diminum bertujuan menggantikan suntikan yang amat berisiko. Saat ini terdapat 60 fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan terapi rumatan metadon di Indonesia dan akan dikembangkan menjadi 131 layanan di tahun 2014.
Penularan HIV melalui hubungan seks berisiko terbukti dapat efektif dihentikan dengan penggunaan kondom secara konsisten. Karena itu, penggunaan kondom jadi salah satu indikator utama pencapaian pembangunan milenium untuk AIDS. Hal ini tertuang dalam Inpres No 3/2010.
Masih rendah
Sayangnya, tingkat penggunaan kondom masih rendah. Kebanyakan laki-laki pembeli seks tak mau pakai kondom walau sudah ditawarkan. Bahkan, telah dilaporkan temuan infeksi HIV baru pada ibu rumah tangga yang tertular dari suami yang melakukan hubungan seks berisiko tanpa menggunakan kondom.
Kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan seks untuk masyarakat umum mengakibatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kondom sebagai alat pelindung dari IMS dan HIV sangat rendah. Jika serius berkeinginan mencapai target pembangunan milenium, kita harus giatkan promosi kesehatan seks dan pencegahan HIV di masyarakat.
Target itu tak akan tercapai dengan penutupan lokalisasi dan kriminalisasi pekerja seks. Kedua hal itu tak menghentikan terjadinya infeksi baru HIV atau menjerakan perilaku berisiko. Kedua hal itu hanya akan menyebabkan pekerja seks dan pelanggannya tersebar di lingkungan masyarakat sehingga menyulitkan program penjangkauan dan pencegahan HIV.
Di tempat terjadi kriminalisasi pencandu NPZA, hukuman dan pemenjaraan tak menghentikan infeksi HIV baru. Penjara dapat jadi tempat penyebaran infeksi HIV yang baru.
Sebuah lapas narkotik melaporkan: prevalensi HIV meningkat dari nol persen di tahun 1999 menjadi 25 persen di tahun 2002. Tanpa program pencegahan memadai di lapas dan rutan, infeksi baru HIV akan meningkat. Saat ini upaya pencegahan HIV di lapas dan rutan telah mengurangi angka kematian akibat AIDS dari 798 di tahun 2005 menjadi 285 di tahun 2009.
Tanggung jawab bersama
Negara menjamin dan melindungi hak warga negara mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Namun, pada akhirnya upaya penanggulangan HIV dan AIDS bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif menciptakan lingkungan kondusif bagi upaya penanggulangan. Pelibatan dan pemberdayaan populasi kunci dan jaringannya, bersama anggota masyarakat lain, terbukti berdampak positif pada upaya penanggulangan AIDS Di Indonesia.
Sinergi pemerintah, masyarakat, dan jaringan populasi kunci mampu mendekatkan kita pada upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang efektif dan tepat sasaran. Karena itu, kita butuh lingkungan masyarakat yang saling menghargai dan bebas stigma-diskriminasi, lingkungan yang memberi informasi yang benar tentang penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV yang dapat melindungi anak bangsa dari dampak HIV dan AIDS.
Generasi muda perlu mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan seks, hubungan seks berisiko, dan NPZA. Namun, survei terakhir untuk tahu tingkat pengetahuan dasar HIV di kalangan usia 15-24 tahun: hanya sekitar 14 persen yang berpengetahuan dasar HIV yang komprehensif. Sedangkan komitmen pembangunan milenium 2015 menargetkan setidaknya 90 persen remaja Indonesia berpengetahuan dasar HIV komprehensif. Maukah kita mewujudkannya?
Nafsiah Mboi Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/01/0246071/target.penanggulangan.aids.2015

Pemulihan Pascaerupsi Merapi

2010-12-18T19:18:00.002-08:00

Pemulihan Pascaerupsi Merapi

Rabu, 1 Desember 2010 | 02:48 WIB

Mudrajad Kuncoro

Erupsi Gunung Merapi telah berdampak luar biasa. Awan panas, hujan abu, dan hujan kerikil mengakibatkan 356.816 penduduk mengungsi dan 270 lainnya tewas.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Yogyakarta menaksir total kerugian Rp 5 triliun. Inilah bencana terburuk Merapi sejak 1870. Setelah masa tanggap darurat selesai, yang terpenting adalah strategi percepatan pemulihan ekonomi keempat kabupaten yang paling menderita: Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali.
Erupsi Merapi telah menghancurkan rumah, sekolah, lingkungan, dan infrastruktur ekonomi. Semakin cepat upaya pemulihan dilakukan, semakin rendah kerugian. Itu sebabnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X meminta agar pemulihan ekonomi berjalan satu paket dengan masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Pascatanggap darurat ada tiga aktivitas utama yang perlu dilakukan. Pertama, pembangunan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dari daerah bahaya pada radius 5 kilometer dari puncak Merapi.
Kedua, program back to school bagi siswa SD, SMP, dan SMA di daerah bencana karena 217 sekolah rusak. Di tiga kecamatan yang paling rawan bencana di Sleman, jumlah siswa lebih dari 3.289 anak, padahal 20 TK, 29 SD, 7 SMP, dan 3 SMA rusak. Mereka bisa dibuatkan sekolah darurat atau disalurkan ke sekolah terdekat yang aman.
Ketiga, pemberian initial capital atau modal awal untuk para pengungsi yang telah kembali ke rumah masing-masing untuk memulai aktivitas ekonominya. Tidak hanya sapi yang perlu diganti rugi, tapi juga tanaman salak pondoh, cabai, ikan, dan sektor lain yang rusak.
Pekerjaan sektor publik
Disaster Response Unit dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM mengusulkan dua kegiatan, yaitu penyediaan pekerjaan di sektor publik dan membuka akses pendapatan bagi usaha mandiri.
Pekerjaan di sektor publik bisa berupa proyek padat karya, seperti pembangunan penampungan sementara. Dengan asumsi, jumlah pekerja 15-20 orang pada setiap 200 pengungsi, jumlah total pekerja yang berpotensi difasilitasi aktivitas ini 26.500- 35.250 orang. Jika mereka mendapat upah Rp 20.000 per hari, maka dalam tiga bulan diperkirakan memakan biaya Rp 67,5 miliar.
Fasilitasi akses pendapatan bagi usaha mandiri adalah bantuan pemerintah agar usaha mikro, kecil, dan menengah petani dan peternak bisa segera bangkit.
Akibat erupsi, dilaporkan 21 perusahaan di Kabupaten Sleman tidak beroperasi sehingga 5.845 pekerja dirumahkan sementara. Selain itu, ribuan karyawan di 284 hotel dan penginapan di kawasan wisata Kaliurang terpaksa dirumahkan, demikian juga para pedagang di lima pasar tradisional, 22 pengusaha rumah makan, dan 584 pemilik kios yang belum bisa membuka usaha karena ditutupnya kawasan wisata itu.
Bantuan sebaiknya tidak hanya modal awal, tetapi juga pendampingan dan pelatihan. Usulannya adalah kredit dengan bunga murah dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Dengan asumsi ada 10.000 unit usaha yang bisa difasilitasi, dibutuhkan dana Rp 15 miliar untuk tiga bulan.
Hasil observasi menunjukkan, pertama, kebanyakan UMKM tidak bisa bangkit sendiri tanpa bantuan. Ini karena aset banyak hancur dan lembaga keuangan enggan menerima agunan dari daerah bencana.
Kedua, kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan modal kerja. Untuk bangkit, UMKM membutuhkan terobosan aturan agunan dan kredit mikro. Di tengah kehancuran fasilitas produksi dan penurunan nilai aset 25-60 persen dan aturan perbankan yang sekarang, tak banyak UMKM di daerah Merapi yang ”layak” menurut
perbankan. Memang banyak bank menawarkan kredit mikro tanpa agunan, tetapi prosedur kredit dinilai masih berbelit dan bunganya tinggi.
Survei lapangan menunjukkan, kebutuhan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil umumnya di bawah Rp 20 juta dan usaha menengah minimal Rp 500 juta.
Akselerasi pemulihan
Hingga kini, ada perbedaan persepsi pemerintah dan masyarakat korban dalam menilai risiko bencana. Ini akibat perbedaan dalam menilai tingkat bahaya (hazard) dan tingkat kerentanan (vulnerability) sebagai penentu risiko bencana.
Masyarakat menganggap kawasannya memiliki tingkat kerentanan rendah dan lebih cenderung melihat dari sisi bahaya. Awan panas Gunung Merapi berbahaya dan dapat merenggut jiwa. Sebaliknya, pemerintah menganggap kawasan permukiman masyarakat Merapi mempunyai tingkat kerentanan tinggi sehingga mempertimbangkan kebijakan relokasi.
Tentunya akan amat bijaksana apabila pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat di daerah bencana, menanyakan apa keinginan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah perlu menyosialisasikan beberapa pilihan berdasarkan masukan dari para pakar vulkanologi, geologi, ekonomi, antropologi, dan pembangunan wilayah. Partisipasi masyarakat di kawasan rawan bencana amat dibutuhkan dalam disaster recovery planning.
Dalam konteks inilah formulasi grand design strategi percepatan pemulihan ekonomi pascaerupsi Merapi yang berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) mendesak untuk disusun. Ciri utama PEL menitikberatkan pada kebijakan endogenous development: menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional, dan fisik setempat.
Penyusunan PEL perlu menggunakan setidaknya tiga pendekatan. Pertama, pendekatan sektoral yang intinya mengidentifikasi sektor, subsektor, dan komoditas andalan apa yang dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi rakyat. Prioritaskan bidang yang berorientasi ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, menjadi ikon daerah, dan memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, agroindustri salak pondoh, pembenihan dan budidaya ikan, pertanian cabai, dan peternakan sapi. Ini karena sebagian besar penduduk di kawasan Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan hidup sebagai petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman, jumlah mereka 68.024 orang.
Kedua, pendekatan spasial, yang intinya mempertimbangkan di mana lokasi kecamatan, desa, dan dusun yang hancur dan rentan awan panas, lava, dan lahar dingin Merapi. Identifikasi ulang daerah rawan bencana ini untuk perubahan tata ruang.
Ketiga, pemasaran daerah. Problem terbesar DIY dan Jateng adalah merosotnya citra daerah ini di mata investor dan wisatawan. Untuk itu, perlu strategi pemulihan citra. Paket wisata lava tour bisa ditawarkan sejalan dengan pengembangan jalur evakuasi dan infrastruktur.
Saya menyarankan pembentukan Forum Multistakeholders untuk menghilangkan sekat-sekat dan fanatisme sektoral.
Manajemen bencana
Selanjutnya pemerintah SBY- Boediono perlu mengkaji ulang manajemen bencana kita. Sejak penetapan status Siaga, mestinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah sudah bergerak menyusun skenario rencana penanganan bencana, minimal distribusi jaminan hidup serta penentuan lokasi pengungsian.
Periode tanggap darurat menunjukkan masih diterapkannya perencanaan yang reaktif, yang masih bertitik berat pada upaya mengurangi dampak buruk kerugian bisnis/industri/masyarakat terhadap perekonomian daerah. Harus disadari, Indonesia berada dalam zona Ring of Fire dan rawan beragam bencana.
Karena itu, yang dibutuhkan adalah perencanaan proaktif, yang membentuk sistem masyarakat yang responsif dalam jangka panjang. Tanggap darurat harus diubah jadi tanggap bencana, di mana mitigasi dan minimisasi risiko bencana dirancang matang, ditambah pendekatan kontingensi agar fleksibilitas terhadap perubahan. Rumusan grand design pemulihan pascaerupsi Merapi perlu ditindaklanjuti dengan implementasi nyata.
Mudrajad Kuncoro Guru Besar dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi ISEI Cabang Yogyakarta
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/01/02483657/pemulihan.pascaerupsi.merapi

Beras Tak Kunjung Beres

2010-12-18T19:18:00.000-08:00

Beras Tak Kunjung Beres

Rabu, 1 Desember 2010 | 02:49 WIB

Toto Subandriyo

Gonjang-ganjing harga beras beberapa hari terakhir telah melahirkan polemik terbuka antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

Meski Angka Ramalan (Aram) III Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa secara nasional produksi padi 2010 akan mencapai 65,98 juta ton gabah kering giling, Perum Bulog dinilai kurang maksimal dalam menyerap gabah dan beras petani.
Kementerian Pertanian menuding Perum Bulog kurang sigap membeli gabah dan beras hasil panen musim rendeng 2010. Padahal, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perberasan telah dilengkapi dengan tabel rafaksi pembelian gabah dan beras di luar kualitas seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2010. Jadi, sebenarnya Bulog telah diberi keleluasaan beli gabah petani sesuai dengan kualitas yang ada.
Perum Bulog balik menuding bahwa kinerja Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi padi kurang baik. Meski areal panen meningkat, karena kondisi iklim kurang menguntungkan, produktivitas turun. Perum Bulog juga menuding penyebab penyerapan gabah petani rendah adalah produksi padi tahun ini tak sesuai dengan target yang ditentukan. Kementerian Pertanian mematok target peningkatan produksi 3,2 persen, tapi Aram III BPS memperkirakan kenaikan 2,46 persen.
Polemik seperti ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa bulan lalu, DPR geram atas kinerja Bulog menstabilkan harga pangan menjelang puasa dan Lebaran. Bahkan, beberapa tahun lalu, Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Beras Nasional Agung Laksono pernah menyarankan agar pemerintah merestrukturisasi peran dan fungsi Bulog terkait kebijakan stabilisasi harga beras.
Kembali ke semangat awal
Dalam posisi Bulog seperti saat ini, hampir mustahil mengharapkan Bulog dapat menjalankan fungsinya sebagai stabilisator harga kebutuhan pokok seperti sebelum krisis ekonomi 1998. Saat ini status Bulog sudah berubah melalui Peraturan Pemerintah No 7/2003, dari lembaga pemerintah nondepartemen menjadi Perum atas usul IMF.
Status Perum telah bikin Bulog tak ubahnya mesin ekonomi liberal. Lembaga ini akan bergerak jika ada keuntungan ekonomi. Harga kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar. Sungguh sulit membayangkan sebuah lembaga dapat menjalankan dua peran sekaligus: sebagai lembaga berorientasi untung dan sebagai lembaga nirlaba (sosial).
Melihat peran Bulog yang kian jauh dari rakyat yang melahirkannya, sudah saatnya lembaga ini dikembalikan pada semangat awal pembentukannya: melindungi petani dari keterpurukan harga jual hasil panen mereka, dan melindungi konsumen miskin dan kaum marjinal dari melambungnya harga pangan tak terkendali. Konsep manajemen pangan seperti itu diadopsi dari formula Saleh Affif dan Leon Mears pada tahun 1967. Ada lima prinsip dalam formula itu.
Pertama, ditetapkannya harga dasar yang memberi insentif harga jual gabah dan beras petani sehingga mereka tetap bergairah melakukan usaha tani. Untuk keperluan ini, pemerintah mengeluarkan Inpres Kebijakan Perberasan yang memuat mekanisme harga dasar gabah. Namun, rezim harga dasar gabah yang menjadi roh perlindungan petani akhirnya direduksi menjadi harga pembelian pemerintah. Dalam kondisi ini pemerintah (Bulog) mudah lepas tangan jika terjadi gejolak harga gabah dan beras yang merugikan petani. Mazhab stabilisasi yang semula diperankan pemerintah bergeser pada mazhab ekonomi pasar.
Sangat genting
Bukan hanya itu, Inpres Perberasan ini lebih menekankan mekanisme pembelian pemerintah. Akibatnya, stok pangan pemerintah menjadi sangat genting. Ketahanan pangan republik ini selalu ditegakkan dengan kebijakan ad hoc seperti sekarang ini dilakukan Bulog dengan impor beras 600.000 ton.
Kedua, perlu adanya harga maksimum untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga tak terkendali. Jika mekanisme harga maksimum dapat berfungsi dengan baik, tak perlu terjadi gonjang-ganjing harga beras seperti beberapa hari terakhir ini.
Ketiga, perlu adanya selisih yang memadai antara harga dasar dan harga maksimum untuk lebih merangsang perdagangan oleh swasta. Keempat, perlu diupayakan relasi harga antardaerah dan isolasi harga terhadap pasar dunia dengan fluktuasi yang lebar. Kelima, perlu stok penyangga yang dikuasai pemerintah untuk kebutuhan stabilisasi harga di saat tertentu, misalnya pada musim paceklik.
Menghadapi harga beras saat ini, pemerintah harus bertindak lebih bijak. Langkah efektif adalah mempercepat distribusi raskin, sedangkan operasi pasar merupakan pilihan terakhir. Pertimbangannya, raskin dijual murah Rp 1.600 per kg karena mendapat subsidi, volumenya cukup besar sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Operasi pasar sendiri selain bervolume sangat terbatas, harganya juga tinggi Rp 6.400 per kg, jadi tak efektif meredam gejolak harga.
Satu hal yang perlu diingat: dalam konteks pembangunan nasional, kegiatan operasi pasar dan impor beras harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi secara nasional. Bukan sekadar mengatasi masalah dalam negeri sesaat. Kegiatan ekonomi itu dilakukan sebagai kegiatan berskala nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses produksi berkelanjutan.
Kita pernah diingatkan Proklamator Soekarno saat peletakan batu pertama pembangunan IPB: ”Tiap tahun zonder ketjuali, zonder pauze, zonder ampun, soal beras ini akan datang; dan akan datang crescendo, makin lama makin hebat, makin lama makin ngeri, selama tambahnja penduduk jang tjepat itu tidak kita imbangi dengan tambahnja bahan makanan jang tjepat pula!”
Toto Subandriyo Anggota Dewan Pembina HKTI Kabupaten Tegal, Jateng
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/01/02492086/beras..tak.kunjung.beres

"Monarki Yogya" Inkonstitusional?

2010-12-18T19:17:00.001-08:00

"Monarki Yogya" Inkonstitusional?

Rabu, 1 Desember 2010 | 04:50 WIB

MOHAMMAD FA JRU L FALAAKH

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak mengakhiri sistem monarki di Provinsi Yogyakarta. SBY dapat memanfaatkan 50 persen suara eksekutif dalam legislasi, Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, didukung menguatnya keterpilihan pada Pemilihan Presiden 2009 dan kenaikan sekitar 300 persen kursi Partai Demokrat di DPR pada Pemilihan Umum 2009.

SBY salah paham. Sistem pemerintahanDIY diatur UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun, Pasal 226 Ayat (2) UU No 32/ 2004 merujuk penjelasan Pasal 122 UU No 22/1999 bahwa ”... isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini”.
Sisa keistimewaan itu dikenai label ”monarki Yogya” dalam Republik Indonesia. SBY membenturkannya dengan konstitusi dan nilai demokrasi. Dirujuknya Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis serta Pasal 1 tentang bentuk negara republik dan kesatuan.
Dalam perspektif historis konstitusional dan ius constitutum, tujuh faktor mendasari keberadaan Yogya: watak hubungan pusat-daerah yang tak seragam, konsep daerah istimewa, asal-usul Yogya dan prosesnya bergabung dengan Indonesia, perannya dalam revolusi kemerdekaan, statusnya dalam perkembangan konstitusi dan legislasi, serta berlakunya lex specialis dalam amandemen konstitusi.
Daerah istimewa
Sehari setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan konstitusi negara. Pasal 18 UUD 1945 pra-amandemen menyatakan: ”Besar-kecilnya pembagian daerah Indonesia dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Inilah versi desentralisme majemuk tentang bentuk negara kesatuan.
Penjelasan Pasal 18, yang terbit pada Februari 1946, menyebut dua macam daerah istimewa.
Pertama, daerah swapraja atau zelf - besturende landschappen yang pada masa Hindia Belanda berhubungan tak langsung dengan pemerintah, Pasal 21 Ayat (2) Indische Staatsregeling, dan disebut Kooti pada masa Jepang. Kategori ini mencakup Negari Ngajogjakarta Hadiningrat.
Kedua, persekutuan hukum adat atau zelfstandige volksgemeenschappen yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta memiliki asal-usul dan susunan asli, Pasal 128 Ayat (3) Indische Staatsregeling.
Sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi, kemudian menetapkan kementerian, sejumlah provinsi dan keresidenan, serta komite nasional daerah untuk membantu kepala daerah.
Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII tidak bergabung dengan Belanda. Menurut ”Piagam Kedoedoekan dari Presiden Soekarno” (19/8/1945) maupun ”Maklumat Dua Radja” (5/9/1945), Negari Ngajogjakarta Hadiningratberintegrasi ke dalam Indonesia dan berstatus daerah istimewa sehingga menambah wilayah kepada bekas Hindia Belanda; kedudukan kepala daerahnya melekat pada Sultan dan Paku Alam yang berhubungan langsung dengan presiden RI. Presiden Soekarno mengumumkannya pada 19 Oktober 1945.
Namun, gempuran menyerbu Indonesia yang tanpa kekuatan militer efektif. Gyugun atau Peta dan Heiho dibubarkan Jepang, Tentara Keamanan Rakyat harus berkonsolidasi karena baru dibentuk (5/10/1945). Belanda membonceng tentara Amerika yang berhasil menguasai Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Sebelum pertempuran 10 November pecah di Surabaya, harian Kedaoelatan Rakjat di Yogyakarta (24/10/1945) memberitakan kewaspadaan ”akar rumput” berbentuk Resoloesi Djihad Nahdlatul Ulama yang mewajibkan tiap-tiap muslim mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Surabaya, 22/10/1945).
Api revolusi terus digelorakan meski ibu kota Indonesia harus dipindahkan ke Yogya (Januari 1946). Yogya jadi Kota Revolusi atau Kota Perjuangan. Kedua rajanya ikut menanggung pembiayaan pemerintahan dan digunakan dalam sebutan ”RI Yogya” karena jadi konstituen Negara Bagian RI dalam Republik Indonesia Serikat (1949-1950).
Perubahan konstitusi
Keistimewaan Yogya diakui oleh Konstitusi RIS 1949. Melalui UU No 3 Tahun 1950 (Maret), Negara Bagian RI menyebutnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan setingkat provinsi. UUD Sementara 1950 mengatur serupa dan UU No 1 Tahun 1957 mengatur khusus status kepala daerah istimewa dan wakilnya serta kedudukan keuangannya.
Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali pada tahun 1959, UU No 18 Tahun 1965 menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala DIY tak terikat jangka waktu masa jabatan. Orde Baru melanjutkan pengaturan ini, Pasal 91 UU No 5 Tahun 1974.
Setelah Presiden Soeharto mundur pada 1998, aturan itu diteruskan oleh UU No 22 Tahun 1999, tetapi penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan UU ini. Amandemen Pasal 18 UUD 1945 kemudian mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, lex generalis , sekaligus mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, lex specialis. Maka, UU No 32 Tahun 2004 mempertahankan keistimewaan Yogya.
Warga Yogya tentu mematuhi Maklumat September 1945 bahwa Yogya adalah bagian Indonesia. Sampaikanlah pendapat tentang kepala daerah kalau Presiden SBY bertanya melalui plebisit. Kita tunggu akankah referendum Indonesia ”memerdekakan” Yogya atau amandemen UUD 1945 meniadakan keistimewaan daerah dari dirinya.
Bersama para pendiri Indonesia, saya berterima kasih kepada almarhum Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII karena kerajaannya dijadikan singgasana bagi jiwa-jiwa Indonesia merdeka.
MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH Dosen Fakultas Hukum UGM; Lahir di Gresik, Jawa Timur
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/01/04500740/monarki.yogya.inkonstitusional

Fyodor Dostoyevsky tentang Kemiskinan, Ketakberdayaan dan Kejahatan

2010-11-21T20:00:00.000-08:00

Fyodor Dostoyevsky tentang Kemiskinan, Ketakberdayaan dan Kejahatan

OPINI

Kimi Raikko

| 08 November 2010 | 18:56

Dalam karyanya Kejahatan dan Hukuman, Dostoyevsky banyak sekali mengungkapkan bagaimana kemiskinan bisa bercampur aduk dengan dendam, mengemis, pelacuran dan berbagai macam kejahatan.

Jakoeb Soemardjo dalam pengantarnya terhadap novel ini mengatakan:
Kemiskinan, penderitaan, melahirkan apa yang oleh masyarakat umum disebut kejahatan seperti menjual diri, perempuan gila harta. Sebaliknya kekayaan juga menumbuhkan keserakahan dan kesombongan dan mengakibatkan pemerasan, penipuan, kelicikan, kekejaman terhadap yang miskin dan ketakberdayaan.
Menarik untuk membaca novel ini yang katanya dulu dimuat bersambung di sebuah majalah dan edisi bahasa inggrisnya lebih dari 500 halaman oleh sebab itu diringkas oleh Alice Ten Eyck.
Kembali kepada Dostoyevsky, seorang pengarang Rusia yang saya sukai. Anda tentu ingat Karamazov Bersaudara, novel termasyur darinya. Dan bagaimanapun Dostoyevsky sendiri pernah mengalami apa artinya miskin tersebut, ia yang berdarah bangsawan dipaksa bekerja paksa di Siberia karena terlibat komplotan yang berencana menggulingkan Tsar Rusia.
Saya kutip beberapa kata manis Dostoyevsky yang mengangatkan kita tentang kemiskinan:
“miskin itu tidak buruk, tetapi mengemis, mengemis itu sangat-sangat buruk. Meskipun hidup miskin kita masih mungkin mempertahankan kehormatan dan harga diri”.
Di sini Dostoyevsky memihak kemiskinan, ia lebih baik miskin daripada mengemis, ia memilih miskin oleh karenanya bisa mempertahankan kehormatan dan harga dirinya. Namun herannya ia sendiri menghalkan cara yang ekstrim untuk mengubah kemiskinannya yang ia sebuat sebagai suatu yang pantas dilakukan oleh orang miskin yang telah dimiskinkan. Ia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap lintah darat yang menghisap darahnya. Menurut pandangannya membunuh bisa jadi bukan suatu kejahatan jika didasarkan pada suatu motif keselamatan umum. Mungkin anda ingat film Zorro yang melakukan
http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/08/fyodor-dostoyevsky-tentang-kemiskinan-ketakberdayaan-dan-kejahatan/

Kemisikinan Adalah Kekuatan, Kemiskinan Adalah Kejahatan

2010-11-21T19:55:00.000-08:00

Kemisikinan Adalah Kekuatan, Kemiskinan Adalah Kejahatan

OPINI

Katedra Rajawen

| 09 November 2010 | 04:59

“Orang bijak kokoh dalam kemiskinan, orang picik hancur dalam kemiskinan!”

_Konfucius_

Pada kenyataannya kehidupan saat ini, kemiskinan seringkali menjadi sumber pembenaran untuk melakukan kesalahan dan kejahatan! Sulit untuk berdiri kokoh pada prinsip dalam kemiskinan oleh berbagai kompromi dan pembenaran….

Didalam hidup yang susah dan dalam kemiskinan, maka akan tampaklah karakter seseorang.
Apakah ia bersyukur atau mengeluh dalam kesulitan dan kemiskinannya?
Dalam rasa syukur walaupun sedang dalam kesulitan, maka hati akan lega lepas dari beban. Dalam rasa keluh-kesah, yang ada adalah kesesakan yang menghimpit, sehingga sulit merasakan kelegaan.

Orang yang bijak, akan menjadikan segala keadaan yang dialaminya untuk mendewasakan dan melatih hatinya dalam kebenaran. Kemiskinan baginya bukan masalah dan hal yang menakutkan. Semua akan dihadapi dengan tenang dan pikiran jernih.

Tetapi orang picik akan menjadikan kesulitan dan kemiskinannya sebagai alasan untuk berbuat kejahatan tanpa harus merasa bersalah. Kemiskinan baginya adalah bencana dan beban, sehingga pikirannya tidak terbuka. Merasa benar dalam kesalahan.
Terjebak dalam pembenaran yang menghancurkan hidupnya sendiri. Masih dengan bangga mengatakan,”Daripada saya mati kelaparan!”

Oleh sebab itu orang picik lebih memilih mematikan nuraninya daripada kematian fisiknya. Berbeda dengan orang bijak yang akan kokoh menghidupkan nuraninya dibandingkan jasmaninya sekuat kemampuannya.

Orang bijak lebih memilih memperkaya hatinya walaupun harus memiskinkan tubuhnya. Sedangkan orang picik lebih memilih memperkaya tubuhnya walaupun harus dengan memiskinkan hatinya. Oleh sebab itu orang bijak akan menjadi mulia, sedangkan orang picik akan terhina oleh dirinya sendiri.

Orang bijak lebih memilih mengurus dirinya yang yang sejati daripada yang palsu. Karena itu adalah sumber keabadian.
Tetapi orang picik lebih memilih mengurusi dirinya yang palsu daripada yang asli. Padahal itu adalah sumber kehancuran.

Orang bijak dapat hidup dalam keluasan pemikirannya, sehingga ia tidak akan pernah merasa menderita walaupun kemiskinan menghimpitnya. Tidak ada kompromi baginya untuk mempergunakan kemiskinan sebagai alasan untuk jatuh dalam kesalahan.
Berbeda dengan orang picik yang selalu sempit dalam pemikiran, sehingga kemiskinan adalah penderitaan baginya. Selalu bisa berkompromi untuk berbuat kesalahan dengan alasan kemiskinan.

Dunia pada saat ini banyak terjadi kejahatan. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadikan manusia mengijinkan dirinya untuk hidup dalam kejahatan. Padahal ia tahu, Tuhan dan agamanya tidak mengijinkan.

Tetapi sesungguhnya semua ini terjadi adalah bersumber dari kebodohan batin yang dimiliki manusia. Oleh sebab manusia tidak bisa mempergunakan Hati Nuraninya sebagai sumber kebenaran untuk menuntun jalan hidupnya.

Semoga selalu ada kesadaran yang menaungi…..
http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/09/kemisikinan-adalah-kekuatan-kemiskinan-adalah-kejahatan/

Agama Telah Mati!

2010-11-21T19:47:00.000-08:00

Agama Telah Mati!

OPINI

Erianto Anas

| 22 November 2010 | 00:45

Pencerahan adalah suatu kata yang menyegarkan. Menggairahkan. Optimistik. Vitalitastik. Dan entah apalagi istilahnya asal adrenalin hidup bisa lancar mengalir seiring denyut nadi kehidupan. Sejalan dengan mekanisme hukum alam.
Tapi
Ketika agama dipahami sebagai berhala tua yang disemir lalu dipajang di langit untuk disembah, maka agama akan berubah menjadi racun sontoloyo. Pembunuh gairah hidup. Mengingkari akal dan menumpulkan kepekaan hati.
Pencerahan, menurut saya, adalah lawan dari tabir. Dan keduanya bukanlah barang mati. Keduanya hidup saling bertempur dalam dialektika kehidupan. Jika hari ini ada pencerahan, maka setahun kemudian mungkin yang disebut pencerahan itu telah ditutup lagi oleh tabir baru yang bernama usang. Jadul. Ketinggalan zaman.
Agama, sejauh yang saya pahami, adalah pelembagaan iman dalam satu komunitas yang seiman. Pelembagaan dari suatu kelompok yang menganut sebuah kitab suci. Akan tetapi ketika agama yang dipahami sudah melampaui fungsinya, maka ia telah menjadi berhala, menjadi sesembahan yang memberangus pembebasan. Dimana iman, kitab suci, sejatinya datang untuk membebaskan manusia dari tirani, dari cengkaraman mitos dan tahyul, dari belengggu hawa nafsu, dari belenggu kepicikan, dari tabir sempit pandangan. Dari kultus dan dogmatisme. Iman datang untuk membebaskan manusia dari menyembah apa saja selain Tuhan. Bukan menyembah para Nabi, para leluhur, para syeh, para ulama, tradisi dan apa saja.
Agama hanyalah bungkus dari iman. Ibarat kepala, agama hanya topi. Jika kepala tumbuh menjadi besar, maka topilah yang akan dimodifikasi. Bukan kepala yang dicincang. Tapi dalam prakteknya, tidak jarang posisi agama sudah terbalik. Agama seakan-akan sudah menjadi isi. Tidak boleh disentuh apalagi dipahat ulang. Akibatnya agama mengkorup nilai-nilai iman. Maka terjadilah kebuntuan, stagnan, jumud. Umat beragama bersikeras menarik kehidupan hari ini ke sekian abad silam. Agar cara hidup umat beragama hari ini kembali ke cara hidup seperti di zaman agama itu dicanangkan di zaman para Nabi. Sebuah nostalgia psikologis.
Andai agama dipahami demikian, tidak akan ada para pembaharu agama di sepanjang jejak sejarah. Tidak akan ada para mufasir, faqih, teolog, cendikiawan dan para ulama yang selalu estafet seiring perjalanan waktu. Tidak akan ada mazhab Maliki jika imam Malik tidak merekonstruksi pandangan gurunya imam Hanafi. Tidak akan ada mazhab Hanbali jika iman Ibnu bin Hanbal tidak merekonstruksi pandangan gurunya imam Syafii. Tidak aka ada Ibnu Taymiah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Hassan Al Banna, dan seterusnya jika masing masing mereka tidak menata ulang pemahaman agama dari gurunya masing-masing.
Iman tidak perlu diperbarui, karena iman sudah Absolut Universal. Sebuah penghambaan pada Realitas Absolut, Unlimited Power, atau Tuhan. Tapi iman hanya perlu dihidupkan, dibangkitkan agar semakin peka dan menggetarkan dalam hati dan pikiran. Tapi agama, tetap harus diperbarui seiring perkembangan zaman. Jika tidak, agama hanya akan menjadi barang aneh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti minyak dalam air. Tidak pernah bisa melebur inklud dalam keseharian umatnya. Tidak pernah menjadi garam dalam sebuah masakan.
Umat beragama akan selalu berada dalam dua ketegangan ini. Iman yang Absolut dalam diri pribadi, dan agama yang relatif kondisional di medan sosial. Hablum minan nas dan hablum minallah. Fanatik (jika istilah ini yang akan digunakan) ke dalam diri pribadi, dan toleran dengan sesama manusia lain dalam kehidupan sosial.
Tapi jika agama masih dianggap sebagai sesuatu yang Absolut, yang tidak boleh dijamah, yang selalu menjadi sebuah TABU, maka pencerahan agama akan tiarap digulung zaman. Jika itu terus berlangsung bukan tidak mungkin di suatu zaman nanti, manusia akan mengatakan: AGAMA TELAH MATI!
http://agama.kompasiana.com/2010/11/22/agama-telah-mati/

Orang Idealis Vs Orang Realistis

2010-11-21T19:38:00.001-08:00

Orang Idealis Vs Orang Realistis

Ajie Adnan

| 09 November 2010 | 19:23

Saya sering mendengarkan orang mengatakan hal-hal negatif mengenai orang yang punya idealisme tertentu. Entah itu mulai dari sindiran hingga secara terang-terangan telah banyak ditujukkan kepada orang-orang yang mempunyai kesetiaan tertentu terhadap ide yang mereka yakini benar.

Orang-orang Indonesia, terutama sekali masyarakat perkotaan, menganggap bahwa idealisme adalah suatu konsep yang harus ditinggalkan jauh-jauh dalam menjalankan hidup agar mendapatkan hidup yang baik. Benarkah itu? Sebelum menilai hal tersebut benar atau salah, ada baiknya saya sedikit jelaskan apa itu idealisme dan realism, beserta apa saja yang termasuk ke dalam kategori idealisme dan realism tersebut.

Idealisme adalah suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya dan kebiasaan. Idealisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa seseorang, dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide ataupun cara berpikir.

Pengaruh idealisme tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tapi juga hingga ke tingkat negara. Nilai-nilai idealisme yang mempengaruhi individu contohnya adalah keyakinan mengenai pola hidup, nilai-nilai kebenaran, gaya mengasuh anak, karir dan lain sebagainya. Sedangkan idealisme pada tingkatan negara adalah seperti Ideologi Pancasila, komunisme, liberalism dan masih banyak lagi.

Sedangkan realisme adalah suatu sikap/pola pikir yang mengikuti arus. Individu yang realistis cenderung bersikap mengikuti lingkungannya dengan mengabaikan beberapa/semua nilai kebenaran yang dia yakini. Sama dengan idealisme, realisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa dan pikiran seseorang.

Realisme-pun tidak hanya terbatas pada individu, tapi juga pada level-level diatasnya hingga ke tingkat negara. Nilai-nilai realisme yang mempengaruhi individu pada umumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi. Namun tidak tertutup kemungkinan juga pada hal-hal lain seperti budaya politik, norma reliji (sistem kepercayaan) dan banyak hal-hal lainnya.

Seperti yang telah saya tuliskan di atas bahwa batasan tulisan ini hanya untuk menjawab pernyataan kaum realis yang menganggap bahwa idealisme adalah sampah kehidupan. Untuk menyederhanakan tulisan ini agar mudah ditangkap oleh semua orang, saya akan menggunakan pendekatan perbandingan saja.

Idealisme pada dasarnya adalah perubahan, terlepas dari apakah perubahan itu baik atau buruk. Sebagai contoh idealisme positif, ingat ketika Martin Luther menentang gereja Katolik Eropa? Banyak orang ketika itu mencemoohnya sebagai orang yang idealis dengan menafikkan kenyataan-kenyataan di lapangan dan keamanan hidupnya sendiri. Namun dengan kekuatan idealisme yang luar biasa akhirnya Martin Luther mampu melahirkan gerakan reformasi (pada masa itu) dan tetap bertahan hingga hari ini.

Untuk contoh buruknya, lihat idealisme yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Dengan keyakinannya atas buruknya kaum Yahudi dan Komunisme, dia bisa menjadi penguasa Eropa dan membinasakan kaum Yahudi dan Komunis. Padahal ketika zamannya ketika itu, korporasi Yahudi dan dominasi politik komunis begitu kental dilingkungannya sehingga pada awal-awal perjuangannya Hitler justru lebih banyak mendapat hinaan dan cemooh ketimbang dukungan. Tentu saja contoh buruk ini jangan ditiru karena justru merupakan kemunduran dalam peradaban manusia.

Sebutlah semua pemimpin besar dunia: Mahatma Gandhi, Mother Teressa, Aung an su kyi, Che Guevara, Soekarno, Julius Caesar, Socrates dan masih banyak pemimpin besar dunia lainnya yang penuh dengan idealisme-idealismenya walaupun kadang hal itu menjadi faktor utama berakhirnya hidup mereka.

Socrates contohnya: dia bersikukuh bahwa pemerintahan demokrasi Athena pada kala itu adalah pemerintah yang busuk dan korup. Walaupun banyak kerabatnya dan murid-muridnya yang membujuknya agar tidak terlalu idealis dengan keyakinannya karena akan membahayakan nyawanya, dia tetap saja lantang menentang demokrasi Athena. Walhasil, senat Athena memerintahkannya menenggak racun sebagai bentuk hukuman mati atas penghinaannya kepada senat, dan matilah Socrates dalam memperjuangkan idealismenya.

Selanjutnya adalah Soekarno. Pada masa mudanya, Soekarno sudah terbiasa diperlihatkan pemandangan betapa anak negeri ini (kaum pribumi) diperbudak oleh penjajah Belanda. Lingkungannya pun (lingkungan terpelajar dan priyayi) sudah menganggap bahwa hal itu adalah biasa. Lalu ketika dia beranjak dewasa, dia menyadari bahwa ini semua salah dan dia mulai merawan arus “realistik” penjajahan, dan mulai mengkampanyekan idealisme kebebasan (kemerdekaan) bangsa Indonesia.

Sebutlah semua orang atau pemimpin besar di bumi ini, maka orang tersebut pada awalnya selalu mempunyai idealismenya sendiri yang pada akhirnya menghantarkannya kepada kesuksesan. Atau mungkin jika ingin menggunakan pembuktian terbalik: coba anda carilah pemimpin atau orang besar dunia yang tidak punya idealisme, itupun kalau anda bisa menemukannya.

Idealisme adalah sumber perubahan. Perubahan terjadi karena tidak adanya kepuasan terhadap kondisi terkini, perubahan terjadi karena ada “kesalahan” atas suatu hal, perubahan dapat dilakukan hanya bila ada keberanian, dan keberanian untuk melakukan perubahan merupakan implementasi nyata dari idealisme.

Namun perlu diperhatikan juga bahwa idealisme tidak bisa berdiri sendiri. Idealisme juga memerlukan realisme. Idealisme dan sikap realistik bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain secara absolut. Tanpa adanya sikap realistik, idealisme hanya akan menjadi angan-angan utopis: bagaikan mimpi di siang bolong. Sikap idealis tanpa sifat realistis hanya akan menjadi bunga tidur dalam kehidupan yang tidak lebih baik dari khayalan orang sakit jiwa.

Perlu ada keseimbangan koheren antara sifat idealisme dan realistis agar menjadi manusia seutuhnya. Sikap realistis diperlukan untuk memahami dan menginsyafi kondisi riil di lapangan. Sedangkan sikap idealis diperlukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam realita. Tidak mungkin seorang manusia hanya mengikuti arus (realistis) selama-lamanya, atau hidup akan menjadi statis. Tidak mungkin juga seorang manusia hanya mengutamakan idealismenya semata dengan mengacuhkan realita kalau tidak ingin dikatakan seorang pemimpi.

Jadi pada kenyataannya, sikap idealis dan realis bukanlah suatu hal yang saling berkontradiktif. Justru sebaliknya, kedua hal itu harus selaras berjalan dalam pikiran dan sikap kita agar hidup selalu mengalami progresifitas. Keseimbangan antara idealisme dan realism dapat menghasilkan output yang tentunya lebih baik daripada hanya condong ke satu sisi saja.

http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/09/orang-idealis-vs-orang-realistis/

Kritik Filsafat Liberalisme

2010-11-21T19:16:00.000-08:00

Kritik Filsafat Liberalisme

Arik Yudianto

| 09 November 2010 | 22:07

Ideologi yang kuat pastinya berakar dari pemikiran atau konsptual yang kuat pula dan didalam konsep tersebut tidak ada kontradiksi sehingga berdampak positif jika diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat bukan malah sebaliknya yang justru menimbulkan permasalahan baru.

Ideologi bersar yang berkembang saat ini dan mendominasi dunia adalah Liberalisme yang dianggap mampu memecahkan segala problem permasalahan masyarakat, ternyata jika kita kaji lebih dalam memiliki kelemahan yang paling mendasar diakar pemikirannya yaitu tentang filsafat yang mendasari ideologi yang menjunjung kebebasan ini muncul.

Pada tulisan kali ini penulis akan mencoba untuk mengkritik epistemology filsafat liberalisme sehingga kita bisa memandang lebih obyektif pada ideologi besar inidan bisa bersikap bijaksana didalam menyikapi pengaruh dan perkembangan ideologi ini baik dalam tataran konseptual dan aplikasi kehidupan bermasyarakat.

Epistiologi Filsafat Liberalisme:

Manusia memiliki kebutuhan atau keinginan yang besar/banyak tetapi hal itu terhalang oleh keterbatasannya sehingga menimbulkan penderitaan, sebab antara keinginan dan kenyataannya tidak sesuai sehingga manusia senantiasa mengoptimalkan (realitas) sumber daya yang ada baik alam maupun manusia yang lainnya untuk mencapai kebahagiaan.

Realitas memiliki alternatif pilihan yang bisa dioptimalkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan. Hukum alamiyahnya manusia menginginkan sebuah kebebasan individu sebab dengan individu yang bebas maka ia bisa merasakan kebebasan yang ada sehingga keterikatan itu menghalangi manusia untuk bisa merasakan kebahagiaan, misalnya: manusia berkereasi sesuai dengan apa yang diminatinya membuat manusia merasa senag tetapi jika hal ini di batasi oleh aturan-aturan yang ada maka akan ada perasaan tidak senag sebab kereatifitasnya terbatas dan kebahagiaan yang optimal tidak bisa dirasakan. Selain manusia makluk yang bebas, manusia juga memiliki kerasionalan dalam memilih atau memecahkan sebuah permasalahan karena manusia memiliki akal untuk menyerap realitas, memikirkan dan memecahkannya sehingga setiap pilihan manusia pasti didasari oleh pilihan yang rasional. Manusia juga makluk sosial yang senantiasa melakukan interaksi sesama manusia dan membentuk sebuah komunitas/kelompok. Dorongan manusia berinteraksi karena dua hal; faktor nilai yang sama dan faktor kebutuhan yang sama. Faktor nilai yang sama bisa menjadi dorongan untuk berinteraksi sebab manusia pasti berkumpul dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya, baik; karakter, daerah, cara berfikir, dan lain-lain. Misalnya; dalam forum seminar kita akan cenderung berinteraksi dan berkumpul dengan orang yang memiliki logo yang sama dengan kampus kita walaupun kita tidak mengenalnya. Faktor kebutuhan menjadi sebuah dorongan manusia untuk berinteraksi juga, sebab dengan berinteraksi nantinya akan melahirkan kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhannya, misal; ada dua oang yang sama-sama mengantuk maka orang ini akan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dengan sama-sama mencari kopi agar tidak mengantuk.

Jadi. pada dasarnya manusia adalah makluk yang bebas tidak mau diikat, adapun pilihan untuk mengikatkan diri karena dorongan nilai dan kebutuhan untuk dipenuhi, pilihan tersebut didasari oleh pilihan yang rasional atas dasar pertimbangan yang matang/sudah difikirkan sebelumnya bukan atas paksaan. Sehingga manuisa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang terbaik untuknya agar mencapai kebahagiaan yang optimal.

Manusia bebas memilih alternatif yang menurutnya baik bagi dirinya sehingga manusia ketika telah menentukan pilihannya maka setiap pilihan itu menuntut adanya sebuah identitas bersama dan akhirnya membentuk komunitas, setiap pilihan tersebut pasti ada dampak positif dan negatifnya pada kelompok masyarakat lain selama dampak negatif tersebut tidak mengganggu kepentingan umum/kelompok masyarakat yang lain tidak jadi maslah; yang dibutuhkan adalah sebuah kesadaran toleransi antar kelompok/komunitas satu dengan yang lain sebab aktifitas setiap komunitas pasti ada dampak positif dan negatifnya. Contoh: menjadi pelacur di doli adalah sebuah pilihan yang terbaik sehingga dampak negatif dari komunitas doli harus ditoleransi oleh kelompok masyarakat diluarnya selama aktifitas tersebut tidak mengganggu kepentingan umum begitu juga sebaliknya kelompok yang ada tidak mengganggu komunitas yang ada di doli.

Kesimpulannya, bahwa setiap manusia bebas memilih hal yang terbaik didalam hidupnya terlepas pilihan itu menurut masyarakat baik atau tidak yang terpenting pilihan tersebut atas dasar pertimbangan yang rasional sebab tanpa pertimbangan yang rasional maka pilihan tersebut tidak berdasarkan kesadaran tetapi paksaan sehingga pilihan tersebut tidak akan membawa kebahagiaan yang optimal menurut individu tersebut. Selama pilihan tersebut tidak mengganggu kepentingan umum kelompok lain didalam masyarakat dan saling menghargai antar kelompok dimasyarakat hal tersebut tidak menjadi masalah.

Kritik epistemology filsafat liberalisme:

Kalo kita berbicara keritik pastinya kita memiliki sebuah landasan teori untuk mempotret kesalahan dari liberalisme, adapun teori yang digunakan adalah teori masyarakat secara kolektif dan teori hukum kelompok di masyarakat tentang mempertahankan ekistensi kelompok.

Secara umum teori masyarakat kolektif menjelaskan bahwa setiap bidang dimasyarakat pasti akan berakibat pada bidang masyarakat yang lainnya. Dapat kita contohkan masyarakat seperti sebuah tubuh mansia jika salah satu bagian dari tubuh itu luka atau cacat maka akan mempengaruhi bagian tubuh yang lainnya, hal itu terjadi karena didalam tubuh merupakan kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dan saling berhubungan. Sistem jantung tidak akan mungin bertentangan dengan sistem ginjal dan sistem paru-paru atau sistem yang lainnya didalam tubuh tetapi saling melengkapi untuk menjadikan manuisa hidup jika sistem jantung problem maka sistem paru-paru , ginjal dan lainya juga akan mengalami gangguan yang membuat manusia tidak bisa hidup secara optimal. Demikian juga denagan masyarakat yang memiliki hubungan sistem satu dengan yang lainnya, jika didalam masyarakat terdapat komunitas gay maka akan mempengaruhi sistem hubungan antar manusia khususnya untuk melangkah kejenjang yang lebih tinggi yaitu sistem pernikahan. Jika sistem pernikahan yang seharusnya laki-laki dan perempuan yang orientasinya adalah untuk regenerasi manusia sehingga masyarakat bisa memiliki sdm-sdm baru untuk melanjutkan eksistensi masyarakat maka akhibatnya jika gay ada, perkawinan tidak laki-laki dan perempuan lagi tetapi sesama laki-laki, hal ini akan menimbulkan kekacuan pada sistem pernikahan dan orientasi menciptakan sdm baru tidak terjadi karena sama-sama laki-lakinya, jika sdm baru tidak ada maka tidak ada regenerasi untuk melanjutkan sistem-sistem dimasyarakt sehingga sistem ekonomi, pendidikan, dan lain-lain akan mengalami kemunduran dan masyarakat pun juga akan mengalami kemunduran/kerusakan sistem.

Kritik yang kedua, melalui pendekatan hukum kelompok didalam masyarakat disebutkan bahwa setiap kelompok masyarakat senantiasa berusaha untuk saling mentiadakan, saling merekrut, dan saling membesarkan diri. Jika dilihat dari hukum kelompok masyarakat ini jelas sebuah komunitas akan melakukan propaganda pada kelompok lain agar kelompok tersebut diterima bahkan semakin besar. Kita bisa melihat komunitas doli yang awalnya pelacuran tersebut hanya untuk warga doli tetapi hari ini semakin berkembang bahkan menjadi pelacuran terbesar di Asia Tenggara yang legal oleh hukum. Hal ini membuktikan bahwa setiap komunitas masyarakat akan mentiadakan kelompok yang lain, mengadakan perekrutan terhadap kelompok lain, dan memperbesar kelompok tersebut agar kelompok tersebut bisa eksis di masyarakat. Tinggal tunggu waktu kelompok mana yang akan diwarnai atau terwarnai.

Hukum itu memang harus dilakukan agar kelompok tersebut tetap eksis dimasyarakat, jika tidak maka kelompok tesebut akan tersingkirkan dari masyarakat. Contoh; kelompok budaya ludruk di Surabaya, kelompok tesebut semakin sedikit dan hanya orang yang sudah tua saja yang ada; tinggal menuggu waktu kelompok tersebut akan hilang dari masyarakat.

Kesimpulan

Manusia memiliki kebebasan didalam memilih hal yang terbaik untuknya dan pilihan tersebut pilihan yang rasional tetapi pilihan tersebut memiliki konsekuensi untuk eksis sehingga membentuk sebuah komunitas dan melakukan propaganda di masyarakat. Pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi berhubungan dengan sistem masyarakat yang lainnya jika pilihan tersebut menghancurkan sendi-sendi masyarakat yang seimbang maka pilihan tersebut harus dicegah/diurunkan agar masyarakat tetap pada jalur hukum kemasyarakatan yang ideal dan tidak menghancurkan masyarakat.

http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/09/kritik-filsafat-liberalisme/

Ulil, Pluralis yang Anti Perbedaan [?]

2010-11-21T19:09:00.001-08:00

Ulil, Pluralis yang Anti Perbedaan [?]

Dudi Rustandi

| 22 November 2010 | 00:08

Kenalkah dengan Ulil? Ya Ulil Abshar Abdalla, penjaga gawang Jaringan Islam Liberal yang seringkali menuai controversial dengan pemikiran-pemikirannya, walaupun sebetulnya pemikiran tersebut hanya daur ulang dari pemikir pada masa lalu dan telah dilakukan oleh sekelas Cak Nur (Alm, Nurkholis Madjid), Gus Dur (Alm, Abdurahman Wahid), Harun Nasution (Alm). Namun tentu sebagian dari kita termasuk saya menganggap bahwa apa yang dilontarkan Ulil adalah suatu yang baru dan memunculkan controversial, padahal jika kita telusuri pemikiran-pemikiran tokoh Islam sekelas yang telah disebutkan di atas, kebanyakan lontaran Ulil adalah hasil memungut dari pemikiran mereka.

Namun tetap saja, Ulil selama ini, tokoh Islam Liberal dikenal sebagai penuai controversial. Karena pemikiran-pemikirannya yang liberal. Pertama kali ia menuai kontroversi ketika menulis artikel tentang penyegaran kembali pemikiran Islam yang di muat di Kompas beberap Tahun lalu. Ulil saat itu banyak berseteru dengan mainstream umat Islam. Saat itulah gaung Islam Liberal Ulil yang memiliki situs Jaringan Islam Liberal mulai dikenal.

Karakter dari pemikiran-pemikiran Ulil dan rekan-rekannya di Jaringan Islam Liberal selalu mengusung masalah Demokrasi, HAM, dan Pluralisme. Ia mengusung kebebasan berfikir seperti halnya kaum mu’tazillah dan para filsuf Islam lainnya sekelas Ibn Rusyd.

Dalam konteks Indonesia Ia sangat menentang kekerasan karena terlalu fanatic terhadap Agama, ia menentang kekerasan seperti yang dilakukan oleh FPI sehingga dia berani mengatakan bahwa FPI harus dibubarkan. Ia pun membela golongan-golongan Islam yang dianggap minoritas seperti Ahmadiyah. Ia mengusung masalah-masalah kebebasan berpendapat, Demokrasi, HAM dan Pluralisme. Ususan pemikirannya hampir sama dengan apa yang diusung oleh Barat, sehingga ia mendapatkan sumber dana asing untuk kampanye Islam Liberalnya. (lihat buku-buku dan situs JIL yang didanai oleh sumber dana asing)

Masalah pemikiran yang liberal, saya sendiri tidak menjadikannya masalah yang prinsipil, karena bagi saya berfikir liberal itu selagi memiliki tujuan ijtihad dan kemaslahatan bagi umat itu disahkan secara ushul fiqh. Tentu dengan bersandar pada dalil naqli. Saya memiliki pendapat, justeru orang yang melakukan ijtihad dengan cara berfikir liberal, ia telah memanfaatkan secara maksimal akal yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya orang yang langsung menggunakan dalil naqli, ia tidak menghargai pemberian Allah. Karena apa? Dalil naqli adalah senjata utama, ketika akal tidak mampu lagi berfikir secara mendalam, maka dalil naqli lah yang menjadi sandaran utama, bukankah akal itu sangat terbatas. Oleh karena itu dalam hal liberalism pemikiran (bukan liberalism prilaku) saya menganggap Ulil adalah sebagai seorang tokoh yang layak diapresiasi.

Namun apa nyana, melalui artikel seorang bloger/ kompasianer yaitu admin kompasiana, Mas Iskandar J, pemikirannya yang liberal dan begitu sangat mengusung masalah perbedaan ternyata tidak dikuti oleh sikapnya yang pluralis. Ia antikritik dan tidak menerima perbedaan tatkala argument orang lain mengalahkan logika dalam argumennya. Bahkan cenderung ia merasa bahwa dirinya paling benar, saya ingat kata-kata dalam artikel yang ditulis Mas Isjet, ketika ia saling berbalas pendapat di twitternya Mas Ulil. Balasan yang dilontarkan Mas Ulil terhadap Mas Isjet sebagai berikut: anda salah. ada ibadah yg tata-caranya harus meniru nabi, ada yg fleksibel bs disesuaikan dg zaman. harus dibedakan.

Lihat kata-kata Mas Ulil yang saya italic dan saya bold ‘anda salah’. Kata ‘anda salah’ memposisikan bahwa hanya pendapatnya dia yang benar, ia langsung menjustifikasi bahwa orang lain berada dalam posisi salah. Justifikasi salah benar bukankah adanya sikap tidak menerima perbedaan pendapat dengan orang lain? Ini merupakan ciri dari Mas Ulil yang anti perbedaan dalam berpendapat jika argumentasi logikanya sudah mandeg. Selama argumentasinya masih kencang dia akan memberikan argumentasi yang menurut dia benar, tetapi ketika argumentasinya kuldesak, dia akan mengatakan: Anda Salah Bung! Ini cirri nyata bahwa Mas Ulil yang dikenal sebagai pejuang pluralisme Islam ternyata anti perbedaan. Ironis sekali.

Setelah mas Isjet memberikan kembali argumennya atas justifikasi Mas Ulil yang memvonis pendapat Mas Isjet, Mas Ulil tidak membalas kembali tanggapannya.

Ini adalah pernyataan mas Isjet yang saya kutif dari tulisannya; “Lalu, selesai! Tidak ada tanggapan balik dari yang bersangkutan. Padahal, di Timeline nya, saya melihat Ulil masih terus menanggapi pertanyaan dan sanggahan seputar ide qurban-pakai-uang.”

Bahkan pengakuan salah seorang bloger (Doditt), karena berbeda pendapat dengan Ulil, twitternya diblok, berikut penuturannya; saya diblock di twitter sama ulil gara2 banyak berbeda pendapat, itulah aktivisi JIL, menjujung tinggi plurasime tapi meradang kalo ada pendapat yang berbeda dengan mereka”.

Jika memang benar antiperbedaan terhadap pendapat yang lebih masuk akal dan argumentative, maka nyatalah bahwa Mas Ulil adalah seorang Pluralis yang anti perbedaan. Ini juga pelajaran buat kita yang merasa diri demokrasi namun seringkali merasa bahwa diri kita saja yang benar dengan menganggap bahwa orang lain salah tanpa memberikan argument yang benar-benar masuk akal.

Mau merasa Benar sendiri? Anda bukan Tuhan, anda tidak layak!! Karena yang maha benar itu hanya Tuhan, kita hanya diberikan potongan-potongan kecil kebenaran saja, seperti kata Al-Ghazali, kebenaran itu ibarat pecahan kaca yang dilemparkan Tuhan ke bumi, dan potongan-potongan kaca tersebut sebagai milikmu.

http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/22/ulil-pluralis-yang-anti-perbedaan/

Seandainya Gayus Dibunuh

2010-11-21T18:55:00.000-08:00

Seandainya Gayus Dibunuh

Senin, 22 November 2010 | 04:40 WIB

Oleh Imam Anshori Saleh

Beruntung Gayus HP Tambunan masih hidup. Bagaimana seandainya dia dibunuh saat ”pelesiran” ke Bali atau sebelumnya, saat-saat mangkir dari Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua?

Pertanyaan ini bukan mainmain. Mengingat spektrum kasus ”mafia pajak” sekaligus ”mafia peradilan” Gayus HP Tambunan (sebut saja Gayus) sangat luas dan melibatkan banyak pihak, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang terkait dengan kasus Gayus ingin aman dengan cara menghabisi Gayus.
Sejumlah pengamat dan pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, menilai proses peradilan Gayus tidak mengungkap semua pihak yang terkait. Tak semua wajib pajak penyuap Gayus diungkap di pengadilan.
Yang terkait dengan kasus Gayus selain para wajib pajak yang belum sempat disebut di pengadilan, bisa juga para pegawai pajak atasan Gayus, para jaksa, para polisi, dan para hakim yang terkait dengan rekayasa pajak dan rekayasa peradilannya. Sebagaimana diberitakan media massa, polisi yang dinyatakan bersalah dalam perekayasaan peradilan Gayus dan sudah divonis baru Komisaris Polisi Arafat dan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini, di pihak hakim yang mengadili hanya Ketua Majelis Hakim Muhtadi Asnun yang dijatuhi hukuman, belum ada jaksa yang dijatuhi hukuman.
Belum lagi yang berkaitan dengan bocornya rencana tuntutan hukuman Gayus yang sedang dalam proses penyidikan, dan yang terlibat upaya rekayasa dalam rangka merintangi penyidikan kasus Gayus dan seterusnya dan seterusnya.
Pertanyaan di atas juga muncul karena menurut pengakuan Gayus maupun Kepala Rutan Brimob Komisaris Polisi Iwan, Gayus berkali-kali keluar tahanan tanpa pengawalan petugas dari Rutan Brimob sebagaimana mestinya. Karena itu, jika ada pihak yang ingin menghabisinya bisa melakukannya dengan sangat mudah tanpa terlacak jati dirinya. Dengan demikian, tamatlah riwayat penuntasan ”mafia pajak” dan ”mafia peradilan” yang selama ini menyita perhatian kita dan melibatkan Satgas Anti Mafia Hukum, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.
Bisa buntu
Yang terjadi seandainya Gayus dibunuh, semua pengusutan kasus mafia pajak dan mafia peradilan bisa buntu. Orang-orang yang terlibat (”mafioso”) dalam kasus Gayus, baik dalam perpajakannya, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, peradilan di pengadilan, pemberian izin ”pelesiran” di rutan, semuanya bisa lolos. Dan yang terpenting, kasus Gayus gagal dijadikan momentum untuk memberantas ”mafia perpajakan” dan ”mafia peradilan”.
Kita kembali melihat mengapa Gayus dan para terdakwa lainnya ditahan dalam rumah tahanan. Dalam bahasa yang lebih umum, apa sebenarnya tujuan penahanan. Pasal 21 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur ada tiga alasan penahanan. Pertama, agar terdakwa tidak melarikan diri; kedua, agar tidak menghilangkan barang bukti; dan ketiga, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan begitu mudahnya Gayus meninggalkan rutan dan tanpa pengawalan, kemungkinan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu begitu gampang dilakukannya. Dengan demikian, tujuan penahanan di rutan tidak tercapai lagi.
Nyatanya Gayus tidak melakukan ketiga hal tersebut. Dia berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Kalau saja dia tidak terjepret fotografer harian Kompas, barangkali dia masih akan mengulang lagi keluar masuk tahanan tanpa diketahui publik.
Tetapi bagaimana jika seandainya Gayus dibunuh atau mengalami kecelakaan dan meninggal? Maka, kasus tewasnya Nasrudin Zulkarnanen, Direktur PT Rajawali Banjaran, yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar, akan terulang. Dalam kasus tewasnya Nasrudin, banyak sisi gelap tentang isu pelemahan KPK yang tidak terungkap. Dalam kasus Gayus ini, seandainya Gayus dibunuh, banyak kasus di seputar ”mafia perpajakan” dan seputar ”mafia peradilan” hanya menjadi cerita tak berujung. Para ”mafioso” akan menari-nari dan bebas melakukan praktik permainan pajak dan permainan peradilan bersama ”Gayus-Gayus” lainnya.
Tak tepat sasaran
Setelah kecolongan ”pelesiran” Gayus dari rutan lalu ada gerakan ramai-ramai para akademisi dan praktisi dengan mensimplifikasikan solusi ”pemiskinan” terhadap para tahanan atau narapidana koruptor agar mereka tidak bisa seenaknya mengatur para oknum penegak hukum. Tentu usulan ini tidak tepat sasaran, terutama dalam konteks Gayus, karena belum pasti orang seperti Gayus itu keluar tahanan atas kehendak dan biaya sendiri.
Dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan berskala besar bisa dipastikan banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Selama dapat mengamankan dirinya dan menyelamatkan praktik busuknya dengan mengeluarkan dana berapa pun bagi mereka tidak menjadi soal. Mungkin bagi mereka dana yang dikeluarkan untuk ”rekanan koruptor” itu dianggap sekadar pengeluaran dana taktis atau dana pengembangan usaha.
Yang terpenting bagi mereka bisa melangsungkan usaha dan terlepas dari ancaman penjara. Bukankah dalam kamus kejahatan berlaku rumus kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya, kejahatan ditutup dengan kejahatan pula. Bahkan, kalau perlu, membunuh pun bisa jadi pilihan.
IMAM ANSHORI SALEH Mantan Anggota Komisi III DPR RI
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/22/04405144/seandainya.gayus.dibunuh

Selamat Datang Protokol Nagoya

2010-11-21T18:52:00.001-08:00

Selamat Datang Protokol Nagoya

Senin, 22 November 2010 | 03:21 WIB

Oleh Makarim Wibisono

Jauh dari sorotan publik di Tanah Air, pertemuan Negara-negara Pihak (COP) Konvensi Sumber Daya Hayati Ke-10 di Nagoya menghasilkan tiga kesepakatan utama.

Kesepakatan dari pertemuan yang berakhir pada 30 Oktober 2010 itu meliputi Protokol Nagoya, Revisi Rencana Strategis Pencapaian Tujuan Konvensi Sumber Daya Hayati (CBD) 2011-2020 dan Rencana Pelaksanaan Strategi Mobilisasi Dana.
Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ryu Matsumoto, selaku Presiden COP 10, dengan bangga mengemukakan bahwa capaian produktif di Nagoya adalah cerminan kerja keras semua delegasi, kesediaan semua pihak bersikap lentur dan mau kompromi, serta kepedulian umat manusia pada masa depan Bumi.
Arti penting
Kalau pertemuan Kyoto tahun 1997 telah menghasilkan Protokol Kyoto yang monumental— tentang kesepakatan Negara-negara Pihak (Annex 1) dari Konvensi Perubahan Iklim untuk mengurangi secara signifikan emisi gas rumah kaca—Protokol Nagoya berisi capaian historis mengenai pelaksanaan CBD yang telah disepakati di Rio de Janeiro 18 tahun silam.
Selama ini, keunggulan gagasan CBD tak bisa diimplementasikan karena petunjuk pelaksanaannya berupa protokol belum ada. Maka, kelahiran Protokol Nagoya, yang lengkapnya adalah The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization, sangat penting secara substantif.
Protokol Nagoya berisi aturan pemberian akses dan kemauan berbagi keuntungan secara adil dan setara atas pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati. Ini merupakan kesepakatan kedua setelah Protokol Cartagena mengenai keamanan hayati (biosafety), yang mulai berlaku 2003.
Sebelum CBD lahir, penguasaan perusahaan besar atas kekayaan sumber daya hayati menghasilkan keuntungan berlimpah. Ini karena umumnya kekayaan sumber daya hayati tersebar di negara berkembang yang belum terjamah industrialisasi.
Negara maju beranggapan, kekayaan sumber daya hayati adalah warisan peradaban manusia (the common heritage of mankind). Semacam konsep res communis di hukum Romawi yang merujuk ke wilayah bukan milik siapa-siapa (belong to no one) yang bisa dimanfaatkan umum. Maka, perusahaan besar yang dapat mengembangkan sumber hayati menjadi produk teknologi tinggi seperti obat dan kosmetik bisa menjual produknya kembali ke negara asal sumber hayati dengan harga berlipat ganda.
CBD adalah instrumen hukum internasional pertama yang merujuk pada konsep kedaulatan negara pada kekayaan sumber daya hayati, sembari mengatur konsep prior inform consent dan berbagi keuntungan secara adil dan setara sebagai langkah kelanjutannya.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) kemudian memiliki traktat mengenai kekayaan sumber daya hayati dari tanaman. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 2007 berusaha merumuskan konsep akses dan berbagi keuntungan secara adil dan setara dalam kerangka Pandemic Influenza Preparedness.
Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD terkait pemberian akses dan pembagian keuntungannya. Penyedia kekayaan sumber daya hayati bekerja sama dengan pengguna dalam mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan setara.
Agar Protokol Nagoya dapat berlaku sah sesuai hukum internasional, dibutuhkan ratifikasi dari 50 negara anggota COP CBD. Naskah asli Protokol Nagoya akan mulai terbuka untuk ditandatangani 2 Februari 2011 sampai 1 Februari 2012 di Markas Besar PBB, New York.
Semangat delegasi di Nagoya adalah menghentikan kecenderungan musnahnya sekitar 40.000 spesies sumber daya hayati setiap tahun sehingga dapat melestarikan ekosistem dan melanggengkan aneka kehidupan di alam. Semula negara maju menginginkan agar Protokol Nagoya hanya sekadar pedoman atas pemberian akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya hayati. Namun, akhirnya mereka bersedia menjadikan protokol yang implementatif.
Negara berkembang yang semula hanya memberikan akses cepat pada keadaan luar biasa (emergencies) akhirnya bersedia mempertimbangkan pemberian akses jika ada peningkatan ancaman yang membahayakan manusia, hewan, dan tanaman.
Paragraf mengenai pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang tadinya ditentang oleh Kanada akhirnya disepakati dengan rumusan baru. Semua pihak sepakat agar Protokol Nagoya dilaksanakan saling mendukung dengan instrumen hukum internasional sejenis.
Mekanisme pemanfaatan
Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, obat- obatan, dan keperluan lain. Intinya, terbuka akses pada sumber daya hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu.
Kesepakatan diharapkan dapat membuat transparan pergerakan lalu lintas sumber-sumber daya hayati sehingga pembajakan hayati (biopiracy) dapat ditekan seminimal mungkin. Selama ini biopiracy kerap terjadi saat perusahaan multinasional diam-diam memanfaatkan pengetahuan tradisional ataupun kekayaan sumber daya hayati negara berkembang, dan keuntungannya juga sama sekali tidak dibagi.
Misalnya, tumbuh-tumbuhan asal Madagaskar dijadikan ramuan obat antikanker dan buah-buahan khas Peru yang dapat menghasilkan vitamin C berlipat ganda dibanding jeruk.
Maka, pembahasan mengenai upaya mendeteksi biopiracy memakan waktu lama. Negara berkembang ingin aturan monitoring yang bersifat mandatory dan mencakup informasi rinci dan lengkap dari riset sampai pengembangan produk. Negara maju menginginkan aturan lebih longgar dan bersifat sukarela.
Perundingan cakupan Protokol Nagoya juga alot. Negara-negara berkembang menuntut agar cakupannya sampai pada produk turunan yang kemudian rumusannya berkembang menjadi aspek pemanfaatan (utilization).
Masalah dana
Pada pertemuan COP 10, aspek keuangan belum berhasil dicapai secara spektakuler. Para ahli mengalkulasi keperluan dana segar lebih dari 30 miliar dollar AS untuk menjaga kelestarian ekosistem, sementara dana yang tersedia baru 3 miliar dollar AS.
Tampaknya negara industri belum siap menambah pendanaan guna pelaksanaan CBD akibat krisis keuangan dunia. Maka, Perdana Menteri Jepang Naoto Kan sebagai tuan rumah mengumumkan kesediaan Pemerintah Jepang menyumbang dana 2 miliar dollar AS untuk pelaksanaan kesepakatan CBD.
Perancis, Uni Eropa, dan Norwegia juga telah menyebut jumlah sumbangan sebesar 100 juta dollar AS untuk pelaksanaan CBD. Semua merupakan simbol komitmen baru untuk melangkah maju di bidang kekayaan sumber daya hayati dunia.
Semua tak lepas dari kepemimpinan Presiden COP 10 yang mampu mendorong lahirnya konsensus global.
Makarim Wibisono Anggota Delegasi RI dari Kementerian Kesehatan ke COP 10 Nagoya
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/22/03211740/selamat.datang.protokol.nagoya

Makna Lain Kunjungan Obama

2010-11-19T01:09:00.000-08:00

Makna Lain Kunjungan Obama
Oleh GPB Suka Arjawa

Jumat, 19 Nopember 2010

Sikap kritis sebagian masyarakat kita terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama merupakan refleksi dari pola hubungan internasional modern, di mana kunjungan pemimpin satu negara ke negara lain dimaknai sebagai upaya peningkatan hubungan antara dua negara. Dengan makna tersebut, setiap kontak antara dua negara juga mempunyai arti sebagai kontak ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Dua negara yang mempunyai hubungan diplomatik, haruslah mampu menjalin hubungan dimensional seperti itu. Wujudnya, pada saat ada kunjungan dua negara, harus pula disertai oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan pariwisata, pengusaha atau bahkan menteri pertahanan sekali pun. Dengan cara itulah hubungan antar-dua negara bisa ditingkatkan, dan dengan demikian, dinilai berguna.

Ketika Presiden AS Barack Obama datang ke Indonesia, baru-baru ini, sama sekali tidak membawa rombongan seperti itu. Ia hanya membawa wartawan dan, tentu saja, pesawat kepresidenan Air Force One yang mewah itu. Konteks inilah yang membuat munculnya berbagai kritikan dari para politisi dan tokoh-tokoh kritis di Indonesia, termasuk para akademisi. Obama dipandang hanya sekadar berkunjung ke Indonesia tanpa memberikan efek sumbangan ekonomi yang lebih kepada Indonesia.

Hanya saja, yang harus dilihat dari persoalan hubungan internasional, sesungguhnya tidak harus meningkatkan dimensi-dimensi hubungan antara dua negara seperti yang disebutkan di atas. Kemampuan pembangkitan semangat, nilai rasa dan sikap emosiaonal dari sebuah bangsa (kesatuan masyarakat yang membentuk negara yang bersangkutan) juga sangat penting.

Manfaat terbesar dari kunjungan Presiden AS Barack Obama justru terletak pada pembangkitan semangat, nilai rasa, dan sikap emosional masyarakat kita. Artinya, manfaat terbesar dari kunjungan Barack Obama ke Indonesia justru terletak pada posisi ini, yakni sosial-psikologis. Sebuah bangsa kadang-kadang memerlukan sentuhan ini untuk membangkitkan semangat, dan bahkan kepercayaan diri. Inilah makna lain dari kunjungan Barack Obama ke Indonesia.

Sentuhan rasa percaya diri demikian, sesungguhnya bisa didapatkan dari sektor prestasi, misalnya olahraga, kesenian atau budaya. Atlet negara yang mampu meraih prestasi internasional akan mampu membangkitkan rasa bangga kebangsaan yang tinggi. India, misalnya, pasti akan gembira dan bangga dengan kemampuan petenisnya, Mahesh Buphati atau Leander Paes yang mampu merebut juara ganda di turnamen Wimbledon. Bangsa Filipina pun begitu larut dalam kegembiraan ketika seorang petinjunya berhasil menjadi juara dunia.

Pada konteks demikian, fungsi Barack Obama pada kunjungannya ke Indonesia justru terletak pada kemampuannya untuk membangkitkan perasaan optimistis, setidaknya memberi nuansa kelekatan antara AS dan Indonesia. Ia adalah simbolisasi kebangkitan dari kemiskinan dan penderitaan.

Dan, poin paling penting di sini adalah bahwa Barack Obama mempunyai identitas yang hampir sama dengan Indonesia. Identifikasi itu tidak hanya terletak pada sejarah masa lalunya - ia pernah hidup di Indonesia - akan tetapi pada kelekatan dirinya sebagai orang yang pernah menderita. Kebangkitan dari orang yang pernah menderita inilah yang membuat ia diperlukan dan dibanggakan oleh bangsa Indonesia.

Bagaimana pun, saat ini orang Indonesia boleh dikatakan sedang menderita, baik secara sosial maupun ekonomi. Kini, masyarakat kita memerlukan seorang 'hero', seorang panutan sebagai inspirasi untuk bangkit kembali. Faktor ini menjadi titik paling penting dari kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, baru-baru ini.

Pembangkitan semangat demikian benar-benar diperlukan, paling tidak untuk melupakan sesak masyarakat Indonesia yang tertimpa bencana alam secara beruntun mulai dari banjir bandang dan tanah longsor di Wassior (Papua), tsunami di Mentawai (Sumbar) hingga letusan Gunung Merapi di DIY dengan korban cukup besar.

Bangsa Indonesia bukannya tidak mempunyai tokoh-tokoh yang mampu memberikan rasa semangat, optimis dan sebagainya. Tetapi, munculnya berbagai kasus korupsi, 'perselingkuhan' tokoh, ketidak-jujuran, konflik dan sejenisnya, sering membuat perasaan galau jika memandang masa depan bangsa ini.

Ringkasnya, masyarakat kita kini memerlukan tokoh lintas negara yang bisa 'dipinjam' untuk membangkitkan rasa optimis. Barack Obama, seperti halnya Ronald Reagan, memancarkan semangat ke masa depan itu.

Kunjungan untuk membangkitkan semangat seperti itu, tidak mesti dilakukan oleh seorang presiden sebuah negara adidaya yang kharismatis, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang dalam pengalaman hidupnya mempunyai kemampuan untuk membangkitkan semangat. Jika ke-33 petambang Chile yang sempat terjebak di bawah tanah selama 69 hari itu bisa berkunjung ke Indonesia, pasti juga akan bermanfaat sangat banyak untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia.

Dengan demikian, makna kunjungan seorang kepala negara, tidak harus berarti untuk meningkatkan hubungan dari dimensi ekonomi, sosial atau kebudayaan. Tetapi, juga bisa bermanfaat untuk memberi semangat dan perasaan optimis kepada bangsa yang dikunjunginya. Sekali lagi, makna kunjungan Barack Obama terletak pada kemampuannya untuk membangkitkan semangat dan rasa optimisme bangsa Indonesia. ***

Penulis adalah staf pengajar FISIP Universitas Udayana, Bali.

http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini

Makin Terang,Makin Bagus

2010-11-19T01:05:00.001-08:00

TAJUK, Makin Terang,Makin Bagus

Friday, 19 November 2010

SEMUA sudah tahu senioritas Adnan Buyung Nasution di dunia hukum. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pendekar hukum. Sederet tugas prestisius juga sudah diembannya.

Dia pernah mengetuai tim independen pencari fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.Dia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2004–2009. Ketika Abang––panggilan akrabnya––bersedia menjadi pengacara terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan, banyak pihak terhenyak. Mereka mempertanyakan mengapa sang pendekar bersedia membela Gayus yang notabene bagian jaringan mafia pajak yang baru saja terbongkar.

Namun,semua menjadi mafhum ketika mendengar alasan Buyung.Dia mengaku ingin terlibat secara langsung membongkar perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak di institusi pemerintahan, termasuk perpajakan. Seiring dengan harapan itu, kemarin Buyung bicara blakblakan. Banyak poin mencengangkan yang diungkap oleh Buyung. Salah satunya bahwa kasus Gayus sudah dibonsai.Buyung menilai dalam sidang kasus Gayus, pihak kepolisian dan kejaksaan hanya bermain-main saja, tidak menyentuh aktor atau pemain besar pada kasus pajak.

Buyung juga mengungkap, selama ini tidak hanya Gayus yang keluar masuk tahanan dengan cara menyuap petugas penjaga rumah tahanan.Selain dia,banyak nama terkenal lain yang dengan kekuatan uang bebas keluar masuk tahanan. Apa yang diungkapkan Buyung semakin membuka borok dunia peradilan kita.Itu juga sejalan dengan sinyalemen dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bahwa mafia hukum masih merajalela. Kita tentu tidak bisa tinggal diam pada situasi ini.

Kita menyambut baik informasi yang diungkapkan Buyung.Tugas bagi aparat penegak hukum adalah membuktikan apakah benar semua informasi yang diungkapkan Buyung. Pada kasus mafia pajak, kepolisian maupun kejaksaan harus berani mengungkap aktor-aktor besar yang bermain di balik kongkalikong pajak. Jangan hanya penerima suap yang dijerat,tetapi pemberinya bisa melenggang kangkung.Jangan pula hanya perusahaan kecil pemberi suap yang dipermasalahkan, tetapi perusahaan raksasa yang diduga terlibat suap bebas dari jeratan hukum.

Pada kasus ini, ungkap semua hingga ke akarakarnya. Semakin terbuka, semuanya akan semakin jelas.Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah kata kunci pemberantasan korupsi. Begitu pula pada kasus keluar masuknya tahanan dari Rumah Tahanan Mako Brimob. Buka semua siapa saja yang gemar menyuap untuk menikmati udara bebas. Jika memang terbukti, hukum berat pelakunya tanpa pandang bulu siapa pun dia dan apa pun kedudukannya.

Semua orang memiliki persamaan di dalam hukum. Dalam hal penegakan hukum,sudah terlalu sering kita melewatkan momentum. Ini tentu berbahaya.Semakin hilang momentum,daya dan energi untuk perubahan akan semakin kecil. Segala kekacauan hukum akan dianggap biasa.Publik mudah abai dan menganggap pelanggaran berat tak ubahnya rutinitas biasa. Publik masih ingat kasus rekaman Anggodo Widjaja.Semua gempar saat itu.Semua menyuarakan reformasi peradilan karena jika kasus itu dibiarkan akan menjadi bumerang bagi proses penegakan hukum selanjutnya.

Namun, yang terjadi, kasus ini mudah menguap. Anggodo divonis empat tahun yang lantas banyak menuai protes.Bahkan dalam perjalanan kasusnya,Anggodo memenangi gugatan praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Kejaksaan Agung atas kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.Dengan vonis itu,Chandra Hamzah dan Bibit diajukan ke muka persidangan.Belakangan kasus ini dideponir.

Momentum itu begitu mudahnya hilang. Kita tentu tidak ingin mengulangi kejadian sama. Kasus Gayus Tambunan, termasuk semua yang sudah dibeberkan Buyung, seharusnya bisa kembali menjadi momentum penegakan hukum. Benarkah kasus Gayus dibonsai karena ada upaya melindungi kepentingan yang lebih besar? Semua itu harus dijawab agar menjadi terang-benderang. Kita punya polisi,kejaksaan,KPK,dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.Mereka yang seharusnya memanfaatkan momentum itu.(*)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365035/

Menunggu Ketegasan Presiden

2010-11-19T01:03:00.000-08:00

SUARA MAHASISWA, Menunggu Ketegasan Presiden

Friday, 19 November 2010

BELUM hilang kesedihan masyarakat atas terjadinya rentetan bencana alam yang datang silih berganti,kini masyarakat menjadi semakin miris dengan munculnya kasus Gayus Tambunan.

Tersangka kasus mafia pajak yang seharusnya berada dalam Rutan Mako Brimob,Kelapa Dua, Depok, ini terlihat asyik menikmati pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Championsdi Bali. Gayus,seperti seorang intelijen,melakukan penyamaran dengan menggunakan rambut palsu dan kacamata agar orang-orang tidak mengenal dirinya.Tanpa rasa bersalah,dia menonton tenis dengan santai.

Tanpa sadar, ada seorang wartawan yang mengambil fotonya. Sel Gayus pun langsung dicek dan ditemukan bahwa dia tidak ada.Gayus akhirnya ditemukan dan dijemput paksa di rumahnya di Kelapa Gading. Terlepas dari ada atau tidaknya motif politik yang membuat Gayus pelesir ke Bali,kasus ini semakin menandakan bahwa reformasi penegakan hukum cuma sebatas wacana untuk menarik simpati publik.Tidak ada langkahlangkah yang tegas untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Hukum dianggap aksesori belaka,sebagai pelengkap tatanan bernegara. Sebenarnya negara ini bukan berlandaskan atas hukum, tapi hukum rimba di mana yang paling kuat adalah yang mengatur segalanya.Gayus tidak mempunyai jabatan, tapi dia mempunyai kekuatan uang. Uang adalah fondasi kekuatan super Gayus.Para penjaga rutan dengan mudah tunduk dengan materi Gayus yang tak berbatas. Mentalitas keropos para penegak hukum sudah merupakan cerita lama di jagat hukum Indonesia.

Loyalitas dan integritas mereka dapat dengan mudah diukur dengan materi. Persoalannya, apakah kasus ini sekadar masalah mentalitas? Bagaimanapun, hasrat tidak akan pernah bisa menekan rasionalitas (Nietzsche,2002).Ketika hasrat semakin ditekan,dia akan semakin kuat untuk melakukannya. Memperbaiki seleksi awal, memperbaiki moralitas penegak hukum, mengawasi secara ketat dan memberikan sanksi tegas kepada penegak hukum tidak cukup jika melihat kondisi hukum yang sedemikian kronis.

Perlu ditelusuri,bagaimana mekanisme penyuapan yang terjadi dalam kasus Gayus.Mengapa para penjaga rutan dapat dengan mudahnya bertransaksi dengan para koruptor? Masalah ini luput dari perhatian kita selama ini. Seharusnya ruang yang menghubungkan interaksi antara tahanan dengan petugas tahanan ditutup.Semakin terbuka ruang interaksi,semakin tinggi potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau suap. Para penegak hukum kelas kakap yang tidak punya powerini pasti akan masuk dalam perangkap kekuasaan para koruptor.

Jika penegak hukum sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan koruptor, dengan mudah koruptor tersebut mengaturnya. Meskipun dipenjara, hak-hak istimewa yang melekat pada koruptor tidak begitu saja hilang. Posisi tawar yang tinggi sebagai mantan orang kuat membuat nyali para penegak hukum ciut. Presiden mesti mengambil langkah serius untuk mempertimbangkan hal ini.Para koruptor mesti dilepaskan seluruh hak-hak istimewanya.

Lalu, langkah selanjutnya adalah penyitaan secara tuntas harta koruptor dan pemiskinan para koruptor seperti yang dikatakan Ketua MK Moh Mahfud MD. Ketika para koruptor menjadi miskin dan hak-hak istimewanya dicabut,posisi mereka akan sama seperti warga biasa. Pasal-pasal lembek mengenai masa tahanan koruptor dan hukuman minimal bagi koruptor agaknya juga perlu direvisi.Efek jera perlu diberikan kepada koruptor, misalnya hukuman maksimal atau hukuman mati, agar memberikan terapi kejut bagi para koruptor.

Mengenai hukuman mati, duduk persoalannya pada upaya itu akan melanggar HAM.Hukuman mati logis sepanjang para koruptor itu sendiri telah mencederai HAM masyarakat. Sebab,uang yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dipakai untuk kesenangan mereka sendiri.(*)

Wildan Sena Utama
Mahasiswa Sejarah
Universitas Gadjah Mada

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365033/

Indonesia Menuju Negara Hijau

2010-11-19T01:02:00.000-08:00

Indonesia Menuju Negara Hijau

Friday, 19 November 2010

Pemanasan global adalah isu dunia yang menarik perhatian saat ini.Topik lingkungan telah menjadi masalah internasional. Dunia semakin menyadari dampak perubahan iklim yang tidak serta-merta terlihat pada angka-angka ekonomi,tetapi dampak nyata akibat perubahan iklim global dirasakan langsung oleh para korban bencana.

Kita semakin tergugah bahwa apa yang terjadi pada korban bencana di negara-negara berkembang dan akibat ketidakmampuan melepaskan diri dari risiko bencana telah menimbulkan terhalangnya kesempatan untuk membuat hidup menjadi lebih baik,terutama bagi generasi mendatang. Bencana banjir, kelaparan, penyebaran penyakit,dan berbagai dampak iklim yang lain tidaklah sertamerta teratasi dengan pemecahan masalah secara instan.

Seiring dengan itu, dewasa ini makin bertumbuh kembali impian dan semangat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara hijau. Ini rasanya sudah menjadi harapan bagi semua elemen masyarakat. Indonesia sendiri seperti pernah dideretkan dalam peringkat Negara Hijau Dunia berdasarkan pemeringkatan Indeks Kinerja Lingkungan Universitas Yale, Amerika Serikat. Dalam indeks tersebut, Indonesia menempati posisi ke-102 dari 149 negara. Laporan ini dipublikasikan majalah internasional Newsweek edisi 7–14 Juli 2008.

Penilaian ini berpedoman pada tingkat kerusakan hutan di Indonesia. Memang, pemeringkatan ini banyak ditolak oleh kalangan pemerhati lingkungan dan pejabat Indonesia. Alasannya, mayoritas negara maju justru penyumbang emisi global ketiga terbesar di dunia. Terlepas dari itu,yang ter-penting sekarang adalah bagaimana menggenjot ikhtiar untuk melestarikan dan memperbarui alam Indonesia yang dikenal subur dan indah.

Dengan mengerahkan segenap daya dan upaya, tak mustahil Indonesia akan menjadi negara hijau yang kini tengah diidam-idamkan banyak orang. Upaya penghijauan dan penggunaan energi untuk kebutuhan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang telah menjadi kerinduan mondial yang terusmenerus dipikirkan dan dipertimbangkan. Beberapa negara di dunia bahkan telah berupaya untuk menjadikan negara mereka sebagai negara hijau dengan penggunaan energi yang benar-benar murni dari alam, tapi tidak mengeksploitasi alam.

Bencana dan Potensi

Secara umum, bencana ekologis ditandai dengan beberapa gejala atau tanda-tanda yang dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ketiadaan pilihan untuk bertahan hidup, gagalnya fungsi ekosistem, menurunnya kualitas kehidupan yang berwujud pada ketersingkiran dan kemiskinan, dan pada titik ekstrem berujung pada kematian. Pada sektor kehutanan, bencana ekologis dimaksud menyebar ke segala aspek kehidupan manusia, terutama yang berdekatan dengan sumber daya alam hutan.

Dilihat dari sudut mana pun,pembicaraan tentang hutan alam Indonesia selalu menarik. Meski pernah tercatat sebagai negara yang memiliki areal hutan terluas ketiga di dunia (setelah Brasil dan Kongo), Indonesia kini juga tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Pembalakan liar menjadi biang dari semuanya. Bila masalah gap yang cukup besar ini tidak diperbaiki dari sekarang, diperkirakan pada tahun 2020 hutan alam Indonesia musnah,kecuali hutan lindung dan kawasan konservasi. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap sejumlah industri yang ada di Indonesia.

Di masa lalu,Indonesia terkenal sebagai negara maritim sekaligus negara agraris. Indonesia bahkan pernah menjadi sentra produksi beras berskala dunia. Ikan yang terhampar di samudra nan luas dan sawah yang membentang sejauh mata memandang menjadi potensi dahsyat yang tak terperikan.Pertanian dan perikanan adalah sektor yang tampaknya kurang seksi bagi pengambil kebijakan di dekade pembangunan.

Padahal, potensi dari pertanian dan perikanan Indonesia sangat luar biasa. Begitu pula sektor perkebunan, yang merupakan subsektor pertanian,mampu menyumbangkan devisa kepada negara. Di sinilah sejatinya perhatian serius terhadap potensi sumber daya alam diperlukan.Penanganan yang tepat terhadap sumber alam ini akan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara hijau.

Revolusi Pembangunan

Asia dengan jumlah penduduk mencapai 60% dari total penghuni dunia menjadi kawasan utama untuk memperlambat perubahan iklim.Fakta menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan terbesar juga terjadi di kawasan ini, terutama di negara yang mulai bergerak menjadi raksasa industri seperti China dan India. Dalam hal ini, menarik untuk menyodorkan Denmark sebagai sebuah negara rumpun Skandinavia yang pada 1970-an berjaya dalam industri perkapalan dan industri berat.

Kini, secara perlahan tapi pasti, Denmark mulai meninggalkan itu semua. Upaya untuk tidak bergantung pada bahan bakar fosil telah membawa Denmark melakukan perubahan kebijakan secara drastis. Demi mewujudkan mimpi menjadi negara hijau, hampir semua teknologi dan sistem dijalankan Denmark untuk mengurangi emisi karbonnya. Langkah Pemerintah Denmark ini bisa dikatakan sebagai sebuah ”revolusi pembangunan”atau ”revolusi energi”. Ini penting menjadi contoh pembelajaran bagi Indonesia yang tengah didera banyak bencana yang mengancam akibat kerusakan lingkungan.

Sinergi Bangsa

Tugas melestarikan lingkunganhidup sesungguhnya amanah bagi seluruh komponen bangsa. Berbagai perangkat negara harus bersinergi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hijau. Demi merangkai impian itu, kiranya ada beberapa pilar yang perlu dibangun dan dikembangkan. Pertama, civic education. Se-dari dini,perlu penguatan pendidikan mengenai konsep konservasi energi dan upaya pelestarian lingkungan.Kedua,law enforcement. Lembaga yudikatif merupakan the lender of the last resort yang harus memihak kepentingan nasional, terutama dalam penanganan perusakan alam.

Ketiga,media campaign.Dalam negara demokrasi, peran media sering disebut sebagai lembaga keempat, selain eksekutif,yudikatif, dan legislatif.Media massa adalah alat yang paling efektif dalam rangka kampanye lingkungan hidup maupun sebagai alat kontrol lembaga-lembaga negara. Keempat, penguatan peran pemuka agama dan lembaga nonpemerintah. Agama apa pun pasti mewajibkan umatnya untuk membentuk hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam.

Kesadaran religius harus dibangkitkan kembali dengan memasukan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup. Kelima, political will pemerintah. Di tengah isu pemanasan global yang diakibatkan penataan lingkungan yang tidak benar di masa lalu menuntut pemerintah sekarang untuk lebih peduli pada pembangunan keseimbangan ekosistem. Keenam, pemberdayaan kampus sebagai pusat riset unggulan harus didongkrak sebagai pemasok solusi mutakhir kepada pihak pemerintah dalam pelestarian lingkungan.Ketujuh, perumahan dan permukiman.

Padatnya populasi kota telah mengubah bantaran sungai menjadi daerah permukiman, kualitas sungai pun akhirnya menjadi korban pencemaran akibat pembuangan sampah maupun kotoran.Pemerintah harus tegas terhadap pengusaha properti agar tidak membangun di areal hijau maupun daerah resapan air. Damai adalah kenyamanan, asri merupakan anugerah kenikmatan, hijau adalah hadiah upaya pelestarian. Impian Indonesia menjadi negara hijau menjadi kerinduan yang terus menyala dan di depan mata, langkah-langkah solutif terasa kian dekat dan tinggal action.(*)

Marwan Ja’far
Ketua Fraksi PKB DPR RI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365034/

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak

2010-11-19T01:01:00.000-08:00

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak

Friday, 19 November 2010

Penyelenggaraan pemilu serentak adalah desain konstitusional UUD 1945 hasil perubahan tahun 1999–2002. Desain ini dibuat untuk membentuk pemerintahan presidensial yang kuat.

Desain ini juga jawaban atas kompleksitas sistem kepartaian Indonesia yang multipartai yang secara teoretis tidak kompatibel dengan presidensialisme (SINDO, 1 November 2010). Keputusan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR itu dihasilkan melalui perdebatan panjang 1999–2002 yang diwarnai kompetisi, bargaining, dan kompromi. Tentu saja disertai kehatihatian dan kearifan tinggi.Diperlukan waktu pembahasan tiga tahun untuk sampai pada keputusan pemilihan langsung.

Seperti kita ketahui, euforia reformasi dan demokratisasi pada waktu itu telah membelah pandangan anggota PAH I dan pandangan masyarakat antara yang ingin mempertahankan presiden dipilih MPR dan presiden dipilih secara langsung. Di samping itu, ada varian pandangan yang menarik di PAH I. Misalnya, MPR memilih dua pasangan capres dan cawapres kemudian diserahkan kepada rakyat untuk dipilih dalam pemilu langsung atau apabila tidak ada pasangan calon yang dapat memperoleh lebih dari 50% suara dalam pemilu langsung, maka diserahkan kepada MPR untuk memilih dan menetapkan presiden terpilih.

Jelasnya,pandangan mayoritas PAH I menginginkan supaya pasangan capres dan cawapres dicalonkan sebelum pemilihan umum supaya rakyat tidak memilih kucing dalam karung. Pendapat PAH I, tekanan masyarakat sipil, dan masukan tim ahli pada waktu itu telah menghasilkan sebuah sintesis pemikiran yang kemudian mengerucut pada perlunya sistem pemilihan langsung yang penyelenggaraannya serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.Anggota PAH sepakat Indonesia memerlukan presidensialisme yang kuat supaya dapat menjalankan roda pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Mengapa UU Pemilu Tahun 2003 dan 2009 Tidak Pemilu Serentak?

Sampai hari ini pun masih banyak kelompok masyarakat kita yang belum paham secara substansial dan kontekstual UUD 1945 hasil perubahan.Bahkan hal ini terjadi di kalangan pejabat negara seperti anggota MPR (DPR dan DPD) atau gubernur, bupati, dan wali kota.Perlu dilakukan semacam survei, misalnya berapa persen anggota MPR kita yang benar-benar paham konstitusi? Pemahaman mendalam diperlukan, khususnya bagi para penyelenggara negara yang antara lain mempunyai tugas membuat peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan publik lainnya seperti kebijakan ekonomi.

Apakah penyelenggaraan sistem ekonomi saat ini sudah sesuai UUD 1945 hasil perubahan,yaitu Pasal 33 ayat 1,2,3, dan4? Tentunya memerlukandiskusi yang arif dan mendalam di antara para pengambil kebijakan dan para perumus perubahan UUD 1945.Tidak lain agar sistem ekonomi dapat memberi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Saya melihat ada kesenjangan pemahaman anggota DPR periode 1999–2004 dan periode 2004–2009 mengenai substansi UUD 1945 hasil perubahan.

Proses pembahasan RUU Pemilu yang kemudian menghasilkan UU Pemilu No 12 Tahun 2003 dilakukan berselang tidak lama setelah UUD 1945 selesai diubah, yaitu tahun 2002. Tidak semua anggota DPR, khususnya yang duduk dalam Pansus RUU Pemilu, adalah mantan anggota PAH BP MPR.Kalaupun di antara mereka ada yang mantan anggota PAH, kita ketahui bahwa UU adalah produk sebuah proses politik yang sering kali diwarnai kepentingan politik.

Karena itu, dalam proses pembangunan politik, penting juga kiranya membangun secara berimbang aspek sistem dan aspek manusianya.Perlu kehadiran anggota DPR yang amanah dan mempunyai wawasan kebangsaan kuat dan memiliki visi membangun sistem ketimbang mengejar kepentingan politik jangka pendek. Jauh hari filsuf besar Yunani klasik Plato dan Socrates sudah mengatakan bahwa pemimpin itu dinilai dari kemampuannya memberikan kebajikan (kebaikan) untuk masyarakatnya.

Dengan kebajikan pemimpin, rakyat akan hidup berbahagia. Bukankah ketika rakyat memilih pada waktu pemilihan umum, harapan rakyat sederhana saja (60% pemilih kita tamat SD atau tidak tamat SD), bahwa mereka akan dilindungi dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik? Pertanyaannya, apakah anggota Dewan kita sudah amanah dalam konteks menghasilkan berbagai produk UU yang sesuai dengan konstitusi?

Revisi Menyeluruh dan Mendasar

Dalam hal ini diperlukan revisi menyeluruh dan mendasar dari paket perundang-undangan bidang politik supaya tercipta koherensi dan kohesivitas.Apabila yang akan dibangun adalah pemilu serentak, revisinya tidak dapat parsial. Revisi UU pemilu legislatif tidak dapat dipisahkan dengan revisi UU pemilu presiden dan wakil presiden.Kedua UU itu nantinya akan menjadi sebuah UU dengan nama UU Pemilihan Umum.

UU ini mengatur lima aspek, yaitu sistem pemilihan umum, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk penyelenggara pemilu (KPU) serta aspek pengawasan dan penegakan hukumnya.Tidak diperlukan lagi UU yang khusus mengatur penyelenggara pemilu (KPU). Aturan mengenai penyelenggara pemilu hendaknya dikembalikan pada yang dimaksudkan oleh Pasal 22E UUD 1945 Perubahan Ketiga bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Anggota KPU tidak boleh berasal dari partai politik, sementara lembaga dan keanggotaannya bersifat tetap dan terukur.Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak diperlukan, sebab konstitusi tidak pernah memerintahkan pembentukan Bawaslu. Sudah saatnya kita menyederhanakan aturan penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu menjadi sesuatu yang produktif/solutif dan tidak membebani negara dan masyarakat.

Diperlukan keberanian dan tekad kuat melakukan perubahan besar.Paket UU Politik harus dibuat sederhana dan sesuai dengan konstitusi praktik kenegaraan yang tidak boleh lepas dari semangat konstitusi.Dengan cara demikian, kita dapat membangun sistem politik yang stabil sekaligus mempunyai argumentasi kuat untuk sebuah evaluasi apabila sistem yang dijalankan sudah benarbenar sesuai konstitusi.(*)

Valina Singka Subekti
Dosen Ilmu Politik
Universitas Indonesia,
Mantan Anggota Panitia Ad Hoc I

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365036/

Mafia Hukum dan Perilaku Polisi

2010-11-19T00:58:00.001-08:00

Mafia Hukum dan Perilaku Polisi

Friday, 19 November 2010

Polisi adalah superpower,artinya polisi bisa melakukan apa saja yang bagi orang awan tidak bisa. Mungkin banyak yang tidak setuju dan mengernyitkan dahi membaca awal tulisan ini.

Terlebih jika dihubungkan dengan kasus pelesiran Gayus Tambunan. Namun jika mencermati Undang- Undang Kepolisian, baik yang lama (UU No 13 Tahun 1961) atau lebih-lebih yang baru (UU No 2 Tahun 2002),orang akan memercayainya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara penegak hukum yang bertugas utama memelihara keamanan dalam negeri.

Secara terperinci dapat dibaca pada pengertian umum tentang Polri, yakni alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Begitu luas dan mungkin tak terbatas cakupan wewenang polisi dalam sistem hukum nasional kita. Korps polisi juga menempati suatu kedudukan sangat istimewa.

Bukan karena dibikin istimewa,melainkan karena peranan yang dijalankannya dalam penegakan hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo (1988), kalau hukum sebagaimana dituliskan dalam peraturan itu disebut sebagai hukum yang “tidur”, maka polisi adalah hukum yang hidup.Peraturan apa pun sejatinya hanya memuat janji-janji bahwa ia akan melindungi warga negara,bahwa ia akan menghukum orang yang berbuat kejahatan dan sebagainya.

Tapi, baru di tangan polisilah janji tersebut menjadi kenyataan. Polisilah yang akan menentukan, siapa orang yang harus dilindungi dan siapa yang ditindak atau ditangkap, bagaimana perlindungan itu akan diberikan, dan sebagainya.Jadi, dalam satu perkara yang sama bisa saja mendapat perlakuan berbeda. Dalam kondisi ini, polisi sering kali membuat standar ganda dalam penanganan perkara.

Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa polisi dalam satu perkara menahan dan mempersulit tersangka, sementara dalam perkara yang lain tersangka bisa begitu bebas berkeliaran. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan kasus Gayus Tambunan. Berkenaan dengan karakteristik pekerjaan penegakan hukum yang demikian itu, maka pekerjaan polisi bisa dilihat sebagai suatu pekerjaan berkualitas ganda, malah majemuk.

Batasan dalam aturan birokrasi kadang tidak berlaku di sini dan oleh karena itulah disebut berkualitas majemuk dan multitafsir. Dalam keseharian, polisi memiliki fungsi sebagai juru tafsir dan transformator hukum seperti dalam contoh menghidupkan hukum di atas.Hukum tertulis yang semula bersifat umum dan abstrak itu, di tangan polisi, memperoleh bentuknya yang nyata.

Artinya, apa yang dikehendaki oleh hukum menjadi kenyataan meski sering kali berbeda antara apa yang dibuat legislator dan yang dikerjakan polisi.Transformasi tersebut dilakukan polisi dengan cara menghubungkan rumusan hukum yang umum dan abstrak itu dengan kenyataan.Ini adalah sebuah proses yang tidak sederhana, dalam arti peran dan kreativitas pribadi begitu menonjol.

Di sini proses interaksi atau pertukaran antara hukum dengan kenyataan berlangsung dengan kuat sekali sehingga sering kali muncul improvisasi atau “kreativitas“ polisi yang berlebihan dalam menangani suatu perkara. Penulis asing Jerome H Skolnick (1988) memakai istilah justice without trial untuk menjelaskan pekerjaan polisi yang bersifat ganda tersebut.Dengan ungkapan doing justice tersebut, ia hendak menyatakan bahwa dalam proses pertukaran yang intensif dengan kenyataan sehari-hari, polisi tidak hanya menjalankan pekerjaan kepolisian saja, melainkan pada hakikatnya merupakan pekerjaan mengadili dan menjatuhkan keputusan.

Dalam kasus yang dihadapi polisi ketika aturan hukum dalam KUHAP tidak ditemukan atau memang tidak diatur, kita kerap menjumpai peristiwa yang demikian itu. Bahkan tidak hanya mengadili, melainkan juga membuat peraturannya sekaligus. Sebagai contoh kasus adalah dibuatnya ketentuan wajib lapor. Meski banyak ahli hukum menentang,terutama advokat, mereka tidak berani menyarankan kliennya untuk tidak datang dalam wajib lapor.

Sebab meski KUHAP tidak mengatur, jika seorang tersangka tidak datang dan tidak melakukan wajib lapor sering kali ia ditahan. Penerapan pemikiran sistemik dalam penyelenggaraan hukum pidana menempatkan polisi pada pos terdepan dan berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam proses penyelenggaraan hukum pidana atau proses peradilan pidana tersebut. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan polisi akan memengaruhi keseluruhan kerja sistem.

Artinya,ketika seseorang berurusan dengan hukum pidana,nasibnya ditentukan oleh pekerjaan polisi. Kerja polisi yang keras akan menghasilkan perkara ke pengadilan. Begitu pula sebaliknya, jika polisi tidak bekerja keras,tidak akan ada perkara ke pengadilan. Karena itu,untuk memperbaiki kinerja penegak hukum, yang paling pertama sekali dibenahi ialah polisinya.

Tingkat akuntabilitas polisi dalam setiap pemeriksaan harus dikedepankan.Lembaga penahanan yang selama ini menjadi senjata polisi haruslah direvisi. Harus ada lembaga yang mengawasi kewenangan penahanan yang dimiliki polisi. Kemudian yang terpenting, rumah tahanan (rutan) polisi yang selama ini menjadi surga bagi pesakitan haruslah dihapuskan. Rutan Brimob yang boleh menampung tahanan di luar anggota polisi adalah buah kompromi pada masa Hamid Awaluddin menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ketika itu, banyak jenderal polisi yang ditangkap KPK seperti Komjen Pol Suyitno Landung, Jenderal Rusdihardjo. Agar tidak ada balas dendam jika mereka ditahan di rutan umum, muncullah ide bahwa para petinggi polisi bisa dikecualikan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Karena eksklusivitas ini,akhirnya hampir semua koruptor papan atas yang bukan polisi minta ditahan di situ (Urip Tri Gunawan, Irawady Yoenoes,Aulia Pohan). Mereka menghuni “hotel prodeo” yang aman dan nyaman serta tak beda jauh dengan yang ditempati Gayus Tambunan.(*)

Muhammad Taufiq, SH, MH
Ketua Peradi Surakarta,
Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNS

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365037/

Mana Keadilanmu,Kawan

2010-11-19T00:46:00.001-08:00

Mana Keadilanmu,Kawan

Friday, 19 November 2010

Kawan,kau tak merasa yang kami rasa/ Ketika ada orang bertutur fakta/ Katanya ada orang menyuap dan diperas oleh hakim MK/ Dan melihat setumpuk uang untuk diberikan kepada hakim MK.

Kawan,kami terasa di guncangan gempa bumi/ seluruh penjuru menghujat kami/ Katanya,gantung hakim MK sampai jadi kuaci/ Jemur di monas dan rajam sampai mati/ Selama ini dipercaya/ Ternyata durjana juga/ Demikian makian mereka/ Di antero bumi persada. Istri-istri kami meradang/ Mengira diberi uang suap untuk makan/ Anak-anak kami menolak diberi uang jajan,kos-kosan,dan uang sekolahan/ Katanya malu dan tak sudi memakan uang haram/ Di kalangan hakim pun muncul saling kecurigaan/ Padahal sebelumnya penuh saling kepercayaan/ Gedung megah kami pun jadi terguncang.

Kami diadili secara nekat/ Oleh masyarakat dan kerabat/ Padahal kami tak berbuat bejat/ Kami dilihat sebagai laknat dan jahat. Kawan,kami pun menantang, mari buktikan/ Tantangan yang bukan emosi personal/ Tapi rembukan kolegial institusional/ Ada notulasi tanggal dan jam/ Bukti kami bersikap profesional/ Kami bentuk tim rasional,bukan internal.

Karena hasil tim internal selalu dianggap cacat/ Dianggap sebagai hasil patgulipat/ Bukankah cara ini lebih tepat dan bermartabat? Kami pun menyatakan siap dihukum/ Dipancung maupun digantung/ Dan ditendang dari panggung agung/ Jika ada fakta di ujung. Kawan,semula kau bilang langkah kami brilian/ Harus diungkap dan dibuktikan/ Semuanya harus dipertanggungjawabkan/ Semua harus siap disanjung atau dinistakan/ Kalau salah,hakim harus dicincang, penuduh harus diganyang.

Saat kami dipojokkan dengan isu jahat dan bejat/ Kami pun bersumpah siap untuk disikat/ Tapi tiba-tiba kau berubah kiblat/ Kau katakan/ Yang mengumumkan fakta tak boleh dipidanakan/ Meski cerita faktanya kelak tak terbuktikan/ Subhanallah,ya Tuhan. Mana keadilanmu,kawan/ Kalau kami salah harus dihukum dan dicincang/ Tapi kalau koncomu salah kau bilang tak usah diapaapakan.

Engkau tahu,aku tahu,orang pun tahu/ Kritik dan fitnah itu tak satu/ Opini dan fakta itu sering beradu/ Katamu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sesuai fatwamu,hai,pejuang maslahah/ Kami siap dihukum kalau salah/ Kami siap dan tunggu perintah/ Tapi mengapa kalau temanmu salah/ Kau katakan tak boleh dianggap masalah. Mana keadilanmu,kawan/ Beginikah cara menegakkan hukum dan keadilan yang engkau perjuangkan?/ Kalau begitu cara kerjamu, kawan/ Kodok-kodok pun bisa tertawa cekakakan/ Tuugt taang tiiing, koaar,koaaar.

Gedung MK, medio November 2010

Moh Mahfud MD
Ketua Mahkamah Konstitusi

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365039/

Kontroversi IPO Krakatau

2010-11-11T15:05:00.001-08:00

TAJUK RENCANA
Jumat, 12 November 2010 | 03:05 WIB

Kontroversi IPO Krakatau

Harga saham Krakatau Steel di hari pertama perdagangannya di Bursa Efek Indonesia, Rabu (10/11), meroket. Aneka macam kontroversinya pun berlanjut.Lonjakan tajam harga saham PT Krakatau Steel berkode KARS, yang mencapai 49,41 persen dalam sehari, menimbulkan pertanyaan, sedemikian hebatkah kinerja dan prospeknya sehingga sahamnya diburu habis investor?

Sorotan tajam lainnya, mengapa investor asing berlomba melepas sahamnya ketika harga sudah berada di puncak pada hari perdana transaksi di pasar sekunder? Padahal, penetapan harga ”rendah” semula untuk mengakomodasi keinginan investor asing yang dinilai lebih berkualitas dan berjangka panjang (time horizon) investasinya.

Keputusan pemerintah menetapkan harga perdana senilai Rp 850 per saham KS sejak semula dinilai terlalu murah oleh banyak kalangan. Berbagai indikator dan argumentasi pembenaran penilaian tersebut. Ada yang menyuarakan harga saham KS bisa mencapai lebih dari itu, misalnya seharga Rp 1.000 per saham.

Lebih kontroversial lagi karena muncul dugaan bahwa ada sekelompok pihak tertentu yang mendapatkan alokasi saham secara tidak wajar. Hal lain yang digugat, mengapa penjamin emisi (underwriter) saham ketiga-tiganya berasal dari kalangan perusahaan efek milik pemerintah?

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membantah semua kecurigaan itu. Mereka menyatakan, penetapan harga saham sudah sesuai prosedur, begitu pula allotment (penjatahan) saham. Untuk melengkapi tampikan itu, dibentuk tim independen.

Semua itu tidak cukup bagi publik. Tetap ada saja ganjalan yang harus diklarifikasi dan diverifikasi. Hasil penilaian tim independen tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan, apalagi dianggap kebenaran mutlak, mengingat waktu penelitiannya sangat singkat untuk memastikan tata kelola IPO KS berjalan tanpa kecurangan.

Oleh karena itu, melalui forum ini, kita berpendapat, otoritas pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, mesti melakukan pemeriksaan. Lembaga ini memiliki kewenangan luas dan paling kompeten memeriksa kontroversi ini. Bukan tim independen bentukan Menteri BUMN.

Pada saat rapat penentuan harga, siapa mengatakan apa dan melakukan apa, sehingga Menteri BUMN sampai pada keputusan harga Rp 850, perlu diinvestigasi. Mereka yang mendapatkan saham saat penjatahan, terutama yang dicurigai karena jumlah besar, harus diselidiki. Apakah betul sesuai dengan prosedur, semisal mengisi formulir dan menyetor dana. Apakah mereka benar-benar investor yang sudah punya rekening efek atau baru kali ini muncul sebagai investor? Jumlah investasinya wajar atau tidak?

Banyak pertanyaan atau gugatan untuk membuktikan tata laksana penjualan perdana saham KS memang berjalan sesuai dengan praktik terbaik dan prosedur yang tidak melanggar aturan, norma, dan etika di pasar modal.

***

Indonesia dan G-20

Setelah maju-mundur karena pertimbangan bencana di dalam negeri, Presiden SBY memutuskan hadir pada KTT G-20 di Seoul, 11-12 November.

Tema besar KTT, Shared Growth Beyond Crisis, rasanya sangat relevan dengan kondisi dunia yang tengah dalam pemulihan dari krisis global 2008. Demikian pula agenda penting KTT: isu pembangunan, yang diperjuangkan Korea Selatan sebagai tuan rumah, dan isu antikorupsi.

Sebagai sebuah forum kerja sama ekonomi negara-negara yang mewakili 90 persen PDB dunia, G-20 berpeluang menjadi forum pengambilan keputusan penting bersama dalam rangka penguatan momentum pemulihan ekonomi global, sebagai kelanjutan hasil KTT G-20 di Toronto.

Sayangnya, meski G-20 sebagai pengganti G-8 mewakili konstelasi ekonomi dunia yang lebih berimbang dan peran besar negara berkembang dalam upaya pemulihan global sangat diakui, kepentingan negara maju seperti AS tetap saja menyerobot panggung utama pertemuan G-20 Seoul.

Ini tecermin dari dominannya isu perang kurs dan ketimpangan perdagangan—yang terutama menjadi kepentingan AS—di Seoul. Isu-isu lain yang lebih langsung berkaitan dengan negara berkembang praktis tenggelam.

Masih menjadi pertanyaan, bisakah G-20 menjadi forum yang efektif untuk mencegah perang kurs, tanpa mengesampingkan agenda penting lain memperkuat pemulihan global serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan negara berkembang?

Banyak kalangan sekarang ini mulai mengkhawatirkan KTT G-20 telah kehilangan momentum dalam upaya memulihkan global karena isu perang kurs menyerobot agenda mendesak stimulus ekonomi dan reformasi sektor finansial. Yang terjadi, justru ancaman baru tsunami moneter global dalam bentuk serbuan hot money skala masif, lewat ekspansi moneter Fed yang sejauh ini sebagian dampak positif dan negatifnya sudah dirasakan kalangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sebagai satu-satunya negara berpendapatan menengah di G-20, Indonesia berpeluang menyuarakan banyak inisiatif di G-20. SBY sendiri bertekad memperjuangkan pembangunan ekonomi dunia yang lebih berkeadilan dan berimbang bagi semua dalam forum G-20. Sayangnya, kita belum mampu menunjukkan kemampuan diplomasi optimal dalam memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepentingan kita dan juga negara berkembang pada umumnya, dan lebih sering hanya menjadi pengekor.

Dalam percaturan global, kita tak jarang dengan sangat telanjang mempertontonkan diplomasi yang kedodoran di segala bidang, mulai dari perdagangan, utang dan investasi, ketenagakerjaan, pertahanan, keamanan, hingga perubahan iklim, sehingga sering kita pada posisi dirugikan. Perkuatan diplomasi dan daya tawar juga tak cukup tanpa dibarengi kebijakan dan strategi jelas di dalam negeri.
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/12/03053719/tajuk.rencana

"Doorstoot Naar Bali"

2010-11-11T15:04:00.001-08:00

"Doorstoot Naar Bali"
Jumat, 12 November 2010 | 03:12 WIB

Saldi Isra

Pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali menyisakan cerita lain yang sama sekali jauh dari dunia tenis. Cerita lain tersebut terkait kehadiran seorang penonton mirip tersangka mafia pajak, Gayus HP Tambunan.
Begitu foto penonton ”istimewa” mirip Gayus itu menyeruak ke ruang publik, beredar kabar Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah melakukan pemeriksaan atas petugas keamanan di Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua. Tak menunggu lama sembilan penjaga tahanan diumumkan telah dibebastugaskan. Tindakan itu menjadi indikasi kuat, kehadiran Gayus di Bali sulit dimentahkan.

Dalam konteks penegakan hukum, mengikuti spektrum skandal pajak yang melibatkan Gayus, kejadian ini pasti membuat banyak pihak geleng-geleng kepala. Selain sulit menerima kenyataan tahanan dengan kategori kakap berkeliaran bebas, dugaan kehadiran Gayus di Bali menjadi bukti tambahan betapa bobroknya wajah penegakan hukum di negeri ini.

Fenomenal

Sejak megaskandal pajak yang melibatkan Gayus terkuak ke permukaan, pegawai golongan III di Direktorat Jenderal Pajak ini dapat dikatakan sosok fenomenal. Menilik cara dia ”mencetak” dan meraup pendapatan (maaf, bukan gaji), Gayus pasti punya ”nyali” luar biasa. Oleh karena itu, meski berpangkat rendah, Gayus pasti punya keahlian khusus ketika ”berhadapan” dengan pembayar pajak, terutama yang bermasalah.

Merujuk jumlah rekening tidak wajar Gayus, mudah ditebak, pegawai golongan III ini merupakan ”anak manis” mereka yang sengaja menghindar dari keharusan membayar pajak secara normal. Bagi mayoritas pegawai negeri, jumlah kekayaan Gayus tidak mungkin dicapai meskipun semua gaji mereka tidak dibelanjakan sampai pensiun. Fakta ini membuktikan bahwa kantor pajak merupakan salah satu sumber ”mata air” di negeri ini.

Menilik perjalanan kasus ini, yang terbilang amat fenomenal adalah kemampuan Gayus membuat garis demarkasi bahwa rekayasa pajak yang dilakukannya seperti tak melibatkan pihak lain. Padahal, berdasarkan pangkat dan masa kerjanya, sangat tak masuk akal Gayus bekerja sendiri. Sejauh yang bisa diamati, Gayus mampu memosisikan dirinya sebagai pelaku tunggal dalam rekayasa skandal pajak ini. Dengan kemampuannya melokalisasi masalah, amat mungkin pihak lain yang menjadi barisan Gayus tidak akan pernah tersentuh proses hukum.

Bahkan, penilaian fenomenal makin sulit dipatahkan jika dipahami cara Gayus mendapatkan izin keluar rutan. Sebagaimana informasi yang dihimpun harian ini, Gayus meninggalkan rutan sejak Rabu (3/11). Setelah selesai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang, dia menghubungi kepala rutan melalui telepon untuk minta izin tidak kembali ke tahanan (Kompas, 10/11).

Melihat cara Gayus mendapatkan izin meninggalkan rutan, teringat kembali cara Artalyta Suryani pada skandal suap yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan dan peran Anggodo Widjojo dalam skandal kriminalisasi Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kedua kejadian ini cukup untuk menjelaskan betapa mudahnya penegak hukum membangun ”kontak” dengan para mafia hukum. Dalam batas-batas tertentu, cara Gayus minta izin untuk tidak kembali ke rumah tahanan lebih dari cukup menguatkan lagi penjelasan itu.

Keropos

Sesungguhnya apakah yang salah dengan penegak hukum di negeri ini? Jawabannya pasti tak sederhana. Apalagi, kasus keluarnya Gayus dari rutan terjadi dalam lingkup amat terbatas. Namun, merujuk banyak pengalaman sebelumnya, secara sederhana dapat dikatakan, mental sebagian besar penegak sangat keropos. Merujuk penanganan kasus-kasus sebelumnya, publik menyaksikan betapa mudahnya penegak hukum bertekuk lutut menghadapi bermacam godaan, terutama yang berujung pada keuntungan finansial.

Oleh karena itu amat masuk akal jika ada dugaan, faktor uang jadi amat dominan dalam pemberian izin kepada Gayus. Dalam hal ini, penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan, Gayus mengucurkan uang pelicin Rp 50 juta per bulan untuk oknum petugas (Suara Karya, 11/11). Jika penelusuran itu benar, betapa mudahnya petugas menggadaikan kewenangan untuk meraih keuntungan finansial.

Berdasarkan kasus ini, terlihat nyata, problem sesungguhnya penegakan hukum adalah kegagalan membangun aparat penegak hukum. Dalam hal ini, mungkin ada benarnya pandangan yang mengatakan substansi hukum yang masih mengandung kelemahan amat mungkin berjalan baik apabila dilaksanakan penegak hukum yang bermoral tinggi. Namun, substansi hukum yang baik tidak akan memberi banyak pengaruh jika dijalankan oleh penegak hukum dengan moral keropos.

Dalam konteks itu, sebagai sebuah skandal yang menyita perhatian publik, harusnya petugas di rutan tak melakukan kesalahan dalam bentuk apa pun. Pertanyaan besar yang mengiringi ngacirnya Gayus: apabila skandal yang menyita perhatian luar biasa publik saja masih terjadi penyimpangan, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang jauh dari perhatian publik? Dalam konteks itu, langkah membebastugaskan sembilan anggota polisi yang bertugas menjaga rumah tahanan tersebut pasti jauh dari cukup.

Kalau mau mengambil pelajaran, kasus Gayus harusnya dijadikan starting point untuk membongkar mafia yang bekerja di lingkungan rutan. Oleh karena itu, selama kesalahan selalu diletakkan pada level pejabat terendah atau petugas lapangan, pelaku mafia hukum rutan tak akan pernah bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dengan hadirnya foto ”mirip” Gayus, kita tengah menyaksikan betapa keroposnya penegakan hukum di negeri ini.

Ketika heboh berita Gayus hadir di Bali, saya tengah membaca bagian akhir buku Julius Pour, Doorstoot Naar Djokja. Dengan senyum kecut saya berguman, Gayus tengah melakoni peran menembus Bali (doorstoot naar Bali). Jika lakon itu mau ditulis secara lengkap, menarik mengemasnya dalam buku yang berjudul: Doorstoot Naar Bali, Petualangan Mafia Pajak Gayus HP Tambunan.

Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/12/0312321/doorstoot.naar.bali

Rekonsolidasi Ekonomi Global

2010-11-11T15:03:00.001-08:00

Rekonsolidasi Ekonomi Global
Jumat, 12 November 2010 | 03:08 WIB

Syamsul Hadi

Dalam kurun 11-12 November berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Seoul, Korea Selatan, dengan tema ”Shared Growth Beyond Crisis”.
Ini KTT G-20 kelima sejak kelompok ini meningkatkan kerja samanya pada tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan sebagai respons terhadap krisis ekonomi global 2008. Para analis umumnya memberikan apresiasi besar terhadap peran G-20 dalam mengoordinasikan kebijakan mengatasi krisis global 2008 untuk mencegah berulangnya peristiwa depresi besar dekade 1930-an.

Melihat pencapaian ini, KTT Pittsburgh (September 2009) memutuskan memfungsikan G-20 sebagai pengganti keberadaan G-8 sebagai premier forum bagi kerja sama ekonomi internasional. Menghadapi krisis global, fokus awal G-20 adalah mendorong stimulus fiskal untuk memulihkan ekonomi dan memperkuat regulasi serta pengawasan perbankan dan sektor keuangan.

Selanjutnya G-20 mengarahkan fokusnya pada upaya mengatasi ketidakseimbangan finansial global dengan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal antarnegara. Ketidakseimbangan finansial global terutama disebabkan oleh menguatnya permintaan terhadap dollar AS sejak krisis Asia 1997-1998, ketika banyak negara berkembang memperkuat cadangan devisanya sebagai bentuk perlindungan terhadap tekanan-tekanan ekonomi eksternal.

Dalam sistem internasional ketika dollar AS menjadi cadangan devisa utama setiap negara, fundamen ekonomi AS yang kuat merupakan faktor yang tak tergantikan bagi terwujudnya stabilitas finansial global. Meletusnya ekonomi gelembung AS pada tahun 2007 menunjukkan fakta bahwa ekonomi AS yang berbasis kredit dan spekulasi sangatlah rapuh sebagai penyangga stabilitas ekonomi global.

Fluktuasi nilai dollar AS sempat memunculkan wacana yang dicuatkan oleh China dan Perancis untuk mengganti dollar AS dengan satu mata uang internasional yang dikeluarkan oleh semacam bank sentral dunia sebagai alat transaksi internasional.

Ide ini tidak terwujud, tapi reformasi finansial global mendapatkan momentumnya di sini. IMF diperkuat sebagai institusi pengawas dan pengelola sistem finansial internasional dengan menambahkan alokasi 250 miliar dollar AS bagi surat berharga yang dikeluarkannya (SDR). Dengan memperbesar alokasi SDR, para pemimpin G-20 telah berupaya menyediakan alternatif sistem cadangan devisa yang tak lagi terlalu terpaut pada dollar AS.

Para pemimpin G-20 juga memberi mandat kepada lembaga Financial Stability Board (FSB) untuk mengupayakan terwujudnya stabilitas finansial dengan memperkuat standar prudensial internasional, menganalisis kerawanan yang mengancam stabilitas finansial global, dan mendorong koordinasi antara otoritas-otoritas finansial nasional, institusi keuangan internasional, dan pihak-pihak terkait.

Dalam kaitan itu, Menteri Keuangan AS Tim Geithner menyatakan bahwa keberadaan FSB akan menjadi ”pilar keempat” dalam arsitektur tata kelola global, melengkapi keberadaan IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Merkantilisme baru

Berbeda dengan KTT-KTT G-20 periode 2008-2009 yang difokuskan untuk mengatasi krisis global, KTT G-20 di Seoul (dan Toronto, Juni lalu) berupaya mengarah pada langkah ke depan setelah krisis global berlalu. Dalam konteks ini bisa dipahami keinginan Presiden Korsel Lee Myung-bak untuk mengedepankan persoalan pembangunan dalam KTT Seoul (Kompas, 8/11).

Meski demikian, isu pembangunan—termasuk perubahan iklim—tampaknya kian tertelan isu ”perang kurs” antara AS dan China yang semakin memanas. AS dan negara-negara Eropa tidak puas dengan perkembangan nilai tukar yuan yang hanya menguat dua persen setelah Bank Sentral China mengumumkan untuk membuat nilai kurs yuan lebih fleksibel Juni lalu. Di sisi lain, langkah AS untuk terus mencetak dollar AS dan mempertahankan kebijakan suku bunga rendah mendekati nol persen telah meningkatkan nilai matang uang lain terhadap dollar AS sehingga menurunkan daya saing ekspor sejumlah negara. Seruan-seruan devaluasi tidak dihiraukan dan malah dibalas AS dengan menambah mata uang dollar AS ke pasar sebesar 600 miliar dollar AS (Kompas, 9/11).

Penambahan kuantitas dollar AS yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekspor dan memompa permintaan domestik melalui penurunan nilai mata uang dollar AS tampaknya menjadi bagian dari respons pemerintah Obama terhadap tekanan publik AS yang tidak sabar dengan lambatnya pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter AS yang merugikan negara lain ini menjadi jurus ”merkantilisme baru” untuk mengurangi defisit perdagangan dan membuka peluang ekspor yang diharapkan berkorelasi langsung dengan pengurangan jumlah penganggur di dalam negeri. Ini menambah panjang daftar kebijakan ”merkantilisme” AS sebelumnya, seperti kebijakan ”Buy American Product” dan pembatasan impor melalui aneka standardisasi produk.

Di sisi lain, tak mudah bagi China untuk demikian saja menuruti tekanan AS dan Eropa untuk menaikkan nilai tukar yuan. Melejitnya harga ekspor produk China karena apresiasi yuan terhadap dollar AS bisa menimbulkan dampak berantai berupa matinya usaha berbasis buruh murah yang jadi keunggulan komparatif China selama ini, yang berimplikasi pada meluasnya pengangguran dan pada gilirannya akan mengancam stabilitas sosial dan politik China.

Perang kurs AS-China yang berkelanjutan secara potensial dapat mengakibatkan ”pemandulan” G-20 sebagai lembaga koordinasi kebijakan multilateral yang utama. Kesepakatan G-20 membangun kebersamaan dalam mewujudkan world public goods berkaitan dengan perubahan iklim, keamanan pangan, dan kesehatan global dapat tergantikan oleh pertikaian ekonomi antarnegara yang tiada habisnya.

Inilah tantangan terbesar bagi G-20 di era pascakrisis global agar keberadaannya tak terjerumus menjadi sebatas forum talk shop yang kian kehilangan fokus seperti yang terjadi pada banyak forum internasional lainnya.

Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik Internasional di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/12/03083994/rekonsolidasi.ekonomi.global

Mencari "Kutu" di MK

2010-11-11T15:02:00.000-08:00

Mencari "Kutu" di MK
Jumat, 12 November 2010 | 03:07 WIB

Febri Diansyah

Emas adalah emas, loyang akan tetap loyang. Apabila Mahkamah Konstitusi emas, isu suap akan menguap bersama angin (Kompas, 25/10).
Refly Harun menulisnya dan Mahfud MD sebagai Ketua MK menanggapinya dengan membentuk tim investigasi. Refly yang menulis artikel ”MK Masih Bersih?” ditunjuk sebagai ketua tim. Apakah pilihan ini dilakukan untuk benar-benar mengungkap mafia di tubuh MK? Bisa jadi ya, atau sebaliknya sekadar untuk menyelamatkan wajah MK.

Mengacu artikel Mahfud MD di Kompas, 10 November, entah kenapa tertangkap sinyal yang ”lain”. Bagi saya, yang menonjol dari artikel tersebut adalah aspek personal yang terlalu dalam dari seorang penyelenggara negara yang menjadi Ketua MK.

Saya kira, hal itu pula yang menjadi salah satu dasar dibentuknya tim investigasi dan ditunjuknya si kolumnis sebagai ketua tim. Semoga aspek personal yang terasa emosional tersebut tidak lebih kompleks dibandingkan dengan substansi artikelnya. Apalagi jika sempat ada pikiran untuk mengkriminalkan penulis. Semoga, tidak.

Yang jelas tim investigasi sudah terbentuk, bahkan tokoh-tokoh kredibel, seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Harimurti, bersedia bergabung. MK menunjuk dua tokoh publik sebagai anggota tim. Ada Saldi Isra, guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bambang Widjojanto, calon pemimpin KPK. Mampukah mereka bekerja maksimal? Yang pasti tugas tim sangat berat.

Kutu busuk

Dilihat dari perdebatan pembentukan tim, sepertinya lima pendekar hukum tersebut harus berani menunjuk nama hakim dan pihak pemberi uang dan mengungkap pihak penyedia dana. Bisakah? Seperti menegakkan benang basah, ini sungguh sulit.

Oleh karena itu, dibutuhkan bukti kuat adanya serah terima uang. Kemudian, harus dicari apakah transaksi tersebut dimaksudkan memengaruhi perkara yang ditangani. Setidaknya itulah unsur minimal yang dikehendaki Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), atau Pasal 12 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Bagaimana cara membuktikan adanya serah terima uang? Atau, setidaknya percobaan suap? Di KPK, pelaku suap biasanya dibuktikan jika tertangkap tangan, kecuali kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Itu pun karena cek yang digunakan sebagai alat pembayar menggunakan sarana perbankan dan aliran uang masih bisa dilacak.

Dalam kasus MK? Bahkan, Refly pada tulisanya mengatakan, ia hanya melihat uang Rp 1 miliar yang ”menurut pemiliknya” akan diberikan kepada salah seorang hakim MK. Di sini terlihat, sama sekali belum terjadi serah terima, kecuali ada bukti yang belum disampaikan kepada publik.

Demikian juga dengan pembuktian adanya maksud dan keterkaitan pemberian uang dengan perkara pilkada yang ditangani. Hebat, jika tim investigasi bisa membuktikan. Namun, saya tidak ingin pesimistis lebih dulu. Tim tetap bisa menyisir secara berputar. Dengan syarat, MK harus memberikan kewenangan besar dan akses yang luas untuk mendukung kerja tim. Tak cukup hanya dengan pemeriksaan ala wawancara. Lebih jauh dari itu, MK tetap perlu membangun kerja sama institusional dengan lembaga negara lain terkait.

KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah dua lembaga minimal penting untuk membongkar kasus ini. Sudah sepantasnya, MK membangun kerja sama, membantu tim dan membuka ruang bagi KPK untuk menyisir lorong-lorong gelap di MK.

Buka daftar kekayaan

Karena para hakim konstitusi adalah juga penyelenggara negara, semangat keterbukaan kepemilikan harta kekayaan perlu dipertimbangkan. Akan sangat memberikan kontribusi pada pengungkapan kasus ini jika para hakim membuka harta kekayaannya, termasuk rekening pribadi dan keluarga, untuk melihat kemungkinan ketimpangan kekayaan daripada penghasilan yang sah (illicit enrichment). United Nation Convention Against Corruption 2003 juga menganut terminologi ini sebagai salah satu norma yang direkomendasikan diatur di negara pihak.

Namun, saya sadar, saran ini pasti akan terbentur prinsip kerahasiaan perbankan. Oleh karena itu, saat ini kita butuh kerja sama luar biasa dari para hakim. Lagi pula prinsip kerahasiaan perbankan bisa ditembus jika pemilik rekening mengizinkan.

Peran Ketua MK sangat dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan dan memastikan akses luas kepada tim. MK pun perlu memfasilitasi kemungkinan temuan lain berupa ”praktik terlarang”. Tanpa itu, pembentukan tim lebih terasa sebagai ”jebakan” emosional ketimbang iktikad tulus membersihkan MK.

Publik sejauh ini masih memercayai MK sebagai salah satu lembaga yang relatif bersih meski saat ini MK juga sedang diterpa badai akibat penetapan tersangka mantan paniteranya dalam kasus pemalsuan surat terkait dengan penghitungan suara pilkada di Sumatera Selatan.

Adalah tugas kita bersama untuk menjaga dan merawat MK, termasuk menyingkirkan ”kutu busuk” yang bisa menggerogoti kredibilitasnya. Semoga pembentukan tim investigasi adalah bagian dari tugas ini.

Febri Diansyah Peneliti Indonesia Corruption Watch, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/12/03073993/mencari.kutu.di.mk

Merokok: Kebiasaan atau Kebinasaan?

2010-11-11T15:01:00.000-08:00

Merokok: Kebiasaan atau Kebinasaan?
Jumat, 12 November 2010 | 03:06 WIB

Tan Shot Yen

Salah satu hal tersulit dalam kehidupan bermasyarakat adalah memberlakukan aturan bagi semua komunitas.
Lebih sulit lagi apabila masyarakat tidak paham sedikit pun dasar mengapa aturan diberlakukan. Maka, yang terjadi justru kontroversi pihak yang merasa ”hak”-nya dibatasi. Sebutlah aturan bahwa pengendara motor diwajibkan di lajur paling kiri dan menyalakan lampu kendaraan, yang sekarang hanya ditaati sebagian pengendara.

Tingkat kedewasaan komunitas dapat dibaca dari alasan dan bagaimana suatu aturan diberlakukan. Penguasa yang membiarkan rakyatnya tetap tumbuh di kematangan otak primitif reptilian (batang otak dan otak kecil) akan selalu berbenturan dengan masalah ”survival”. Siapa bertahan, mana lebih kuat, bagaimana caranya lolos dari pantauan, dan yang penting tetap bertahan (dengan kebiasaan dan kenikmatan saya). Aturan dan hukum yang diturunkan tanpa pemahaman akhirnya seperti mendidik balita karena melibatkan fungsi kontrol yang sangat melelahkan.

Kematangan otak mamalia manusia tampak begitu tingkat kesadaran bukan lagi tentang ”aku yang bertahan”, tetapi melibatkan ”kamu” sebagai orang kedua. Ini seperti nasib perokok pasif: tidak merokok tetapi terkena imbasnya.

Fungsi limbik otak mamalia manusia tumbuh pada usia 2-6 tahun, mencerminkan fungsi melindungi dan berbelas kasih. Penerapan peraturan persuasif lebih mengena di tahap ini.

Tingkat kesadaran

Peraturan berjalan baik apabila pematangan kesadaran dan tingkat pendewasaan berhasil baik pada masa pendidikan sekolah dasar dan menengah. Saatnya belah otak kiri dan kanan mengambil fungsi, membuat keputusan dan pilihan berdasarkan pemahaman ”baik-buruk”, ”benar-salah”. Lingkupnya bukan lagi tentang ”saya” dan ”kamu”, tetapi ”saya-kamu dan mereka”.

Merokok bukan hanya asapnya dihirup oleh perokok pasif. Sisa asap rokok yang menempel pada pelapis dinding, karpet lantai, perabot, bahkan baju dan rambut mengandung tobacco-specific nitrosamines yang tidak begitu saja menguap!

Peraturan dan perundangan yang tidak melelahkan aparat terjadi ketika fungsi ”saya mampu memilih” berjalan dalam masyarakat. Artinya, seseorang bertanggung jawab atas semua hasil perbuatannya dan tak ada lagi alasan perbuatan tanpa disadari.

Salah satu kontributor keberhasilan fungsi ”saya mampu memilih” adalah pemahaman. Namun, edukasi dan upaya promosi tentang hidup sehat bebas rokok masih sangat rendah, terkait dengan (lagi-lagi) dana proyek. Begitu pula dengan promosi dan prevensi bahaya merokok.

Setiap orang yang sadar, apabila mendapat informasi lengkap tentang sesuatu yang mengancam dirinya dan orang-orang yang dicintainya, tentu akan mengambil pilihan dan tindakan proaktif. Inilah yang bisa menjadi gerakan komunitas nasional, tanpa perlu larangan dan aturan.

Untuk itu, diperlukan kerja keras berkali lipat daripada, misalnya, upaya mengatasi flu burung. Ancaman instan flu burung membuat orang lebih cepat sadar ketimbang ancaman masa depan rokok yang muncul setelah timbul kanker dan jantung koroner sekian puluh tahun kemudian.

Kepublikan sensasi

Batu sandungan terletak pada tingkat kematangan otak. Tahapan pendewasaan ternyata terhenti di tingkat primitif yang hanya memikirkan diri sendiri. Ciri khas tingkat ini terjadi ketika manusia berhenti melanggar semata-mata karena takut dihukum dan dipermalukan.

Sebaliknya apabila kesadaran telah mencapai pencerahan tertinggi, hukum moral imperatif kategoris, seperti dikemukakan filsuf Immanuel Kant, baru bisa bekerja. Artinya, suatu aturan (bahkan kewajiban moral) dijalankan bukan karena saya menghindari hukuman atau mencari imbalan, melainkan karena diri saya mengharuskannya.

Sebagai penggagas sintesis antara rasionalisme dan empirisme, Kant sangat cermat dan cerdas. Gagasan Kant menutup lubang-lubang kemungkinan kesalahan dan kecurangan manusiawi—sebagaimana tampak pada kerangka berpikirnya dalam Kontribusi untuk Perdamaian Abadi, awal Oktober 1795—masih relevan dikaji oleh pengendali negara saat ini.

Kepublikan yang terpapar di negeri ini bukanlah kepublikan rasional sebagaimana dicita-citakan Kant, melainkan kepublikan sensasi—yang lebih mirip menelanjangi obyek pencetus nafsu dan gairah—tanpa akal.

Berhenti kebiasaan merokok bukan berarti petani tembakau dan buruh pabrik rokok berhenti makan. Alasan klasik pembenaran suatu kepentingan akan mencegat kemajuan dan kreativitas belah otak kiri dan kanan manusia. Itulah yang membinasakan manusia.

Tan Shot Yen Dokter, Magister Filsafat Humaniora, Kandidat Doktor Ilmu Gizi Komunitas SEAMEO,Fakultas Kedokteran UI
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/12/03063951/merokok.kebiasaan.atau.kebinasaan

TAJUK, Gayus dan Perlunya Efek Jera

2010-11-11T14:59:00.001-08:00

TAJUK, Gayus dan Perlunya Efek Jera
Friday, 12 November 2010
KASUS melenggangnya tersangka mafia pajak Gayus Tambunan dari tahanan Rutan Brimob membuat kita semua geleng-geleng kepala.
Jika Gayus keluar untuk berobat, sesuai dengan alasannya, mungkin bisa disisakan toleransi. Tapi, jika benar kabar Gayus sempat menonton pertandingan tenis di Bali,ini sudah jauh di luar kewajaran. Apalagi didapati fakta hasil penyelidikan polisi, Gayus keluar dari tahanan nyaris setiap pekan sejak Juli 2010.Untuk memuluskan aksinya, Gayus menyuap polisi penjaga Rutan Brimob dengan jumlah beragam. Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua mengaku menerima sekitar Rp50 juta–60 juta dari Gayus. Adapun delapan anggota polisi petugas rutan mengaku menerima Rp5 juta – 6 juta.Ini sungguh di luar akal sehat kita. Ada banyak catatan yang bisa diambil dari kasus ini. Pertama, suap masih terjadi di mana-mana.

Yang lebih parah, suap melibatkan aparat penegak hukum. Kasus berkeliarannya Gayus lepas dari tahanan akan menjadi ujian penting bagi polisi untuk membersihkan jajarannya yang bermental korup.Tidak ada pilihan lain bagi polisi kecuali hukuman dan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti membantu Gayus keluar dari tahanan. Tidak boleh ada toleransi dalam kasus ini. Penanganan hukum terhadap kasus yang menimpa anggota polisi harus transparan. Masyarakat sudah lelah dengan berbagai macam kasus mafia peradilan, kasus indisipliner,dan kasus pungli dari oknum penegak hukum.Yang sekarang ditunggu adalah penyelesaian kasus yang tuntas dan transparan dengan hukuman setegak-tegaknya.

Tidak boleh juga dilupakan tindakan terhadap Gayus.Perilaku yang ditunjukkan Gayus seperti menyepelekan polisi.Gayus tampak tidak punya rasa malu dan sudah tidak punya nilai moral lagi. Jika terbukti kembali menyuap, hukuman terhadap Gayus perlu diperberat. Kasus Gayus juga kembali mengingatkan pentingnya memberi efek jera terhadap pelaku kasus suap dan korupsi. China adalah negara yang perlu dicontoh dalam menghukum pelaku korupsi. Secara lebih luas, apa yang dilakukan Gayus sudah menunjukkan pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum. Kasus Gayus menjadi contoh bahwa tidak ada equality before the law, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Kita sering kali disuguhi informasi rakyat kecil banyak yang menjadi korban ketidakadilan. Ketika pelanggaran dilakukan oleh rakyat kecil, rakyat miskin, hukum seperti tegak. Sebaliknya, hukum menjadi lunglai ketika bertemu mereka yang berkuasa dan memegang uang. Menempel di ingatan kita kasus yang dihadapi oleh nenek Minah. Wanita yang sudah renta itu divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan karena mencuri 3 buah kakao. Setelah nenek Minah, kita ingat kakek Rasjo yang berusia 77 tahun ditahan karena mencuri dua batang sabun mandi dan kacang hijau senilai Rp13.000. Ada pula Manisih, 40, yang dihukum penjara 24 hari hanya karena mencuri buah pohon randu.

Belum pula hilang dalam ingatan perlakuan terhadap terpidana kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan,Artalyta Suryani alias Ayin yang mendapat sel mewah di Rutan Pondok Bambu.Lantas Gayus yang mudah melenggang keluar tahanan. Deretan cerita itu mengusik rasa keadilan kita.Wajar jika banyak pihak menyuarakan pandangan dari begawan hukum Satjipto Rahardjo (almarhum) tentang perlunya hukum progresif. Kasus suap oleh Gayus, mafia peradilan, korupsi, dan banyak lagi yang mengganggu penegakan hukum di Indonesia seperti terus berulang.

Menurut Satjipto, ini terjadi karena penegak hukum dan semua elemen masyarakat tidak pernah berani keluar dari tradisi penegakan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundangundangan. Hukum progresif artinya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum,sehingga mampu membiarkan hukum itu menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.(*)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/363543/

Palangkaraya Bak Bini Kedua

2010-11-11T14:58:00.001-08:00

Palangkaraya Bak Bini Kedua
Friday, 12 November 2010
Bagi yang lupa pelajaran ilmu bumi,sebaiknya diingatkan. Palangkaraya itu nama kota sekaligus Ibu Kota Kalimantan Tengah. Nama ”raya”di belakangnya hanya bisa disamai dengan Jakarta Raya dan atau malah sebutan Indonesia Raya.
Kalimantan Tengah sendiri adalah provinsi ke-17, angka keramat yang mengingatkan tanggal kemerdekaan kita. Letaknya di tengah antara Sabang hingga Merauke.Lebih oke lagi karena nyaris tanpa gempa,tanpa gunung berapi. Lebih dari itu, kota ini tak pernah dijajah Belanda, Jepang, Portugis,Inggris karena baru resmi berdiri ketika para penjajah itu sudah enyah. Lebih dari lebih, Bung Karno ketika berkunjung ke kota itu mengisyaratkan visi ke depan: Palangkaraya ideal menjadi ibu kota. Jualan provinsi yang digubernuri Teras Narang ini bisa dilengkapi dengan data bahwa transportasi air melalui sungai bisa menjadi primadona.

Kalau mau ditambahi rel kereta api bisa dibuat rencana tanpa menggusur hutan atau penduduk. Dan sempurnalah sudah ketika kita menemukan alasan bahwa gadis-gadis Dayak begitu sumanak,begitu bersapa,gemulai, dan eksotik dalam busana daerah. Ibarat kata Palangkaraya siap menjadi bini kedua Republik Indonesia setelah Jakarta atau Bukittinggi dan Yogyakarta sebagai ibu kota.

Helm dan Kondom

Wacana ini mengemuka ketika Jakarta yang juga raya tak bisa melawan usia yang membebani tanpa ampun. Belum pernah terjadi dalam sejarah media, semua harian mengeluhkan kemacetan Jakarta dalam berita utama dan tidak hanya sekali-dua,yang membuat frustrasi dan nyaris pingsan berkali-kali.Menurut perhitungan Masyarakat Transportasi Indonesia, kecepatan mobil per orang saat ini hanya 10–15 km per jam dan turun setiap tahun 1 km.

Untuk gambaran serem, lima tahun mendatang, tahun 2015, kecepatan hanya 5–10 km per jam (SINDO, 11/09).Artinya kalau kita tinggal di Depok atau Bekasi dan bekerja di Jakarta, pulang balik perlu waktu 12 jam.Bisa-bisa sebelum sampai ke rumah sudah harus berangkat lagi. Dan rasa-rasanya revolusi transportasi yang paling berani pun tak bisa mengubah banyak. Ini semua baik dan benar adanya sebagai alasan. Namun, sesungguhnya ada alasan lebih mulia lagi. Ketika memindahkan Ibu Kota dan atau kota pemerintahan atau kota bisnis orientasi keindonesiaan bukan lagi harus berpusat di Jawa.Menyelamatkan Jawa dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa dengan transmigrasi terbukti gagal dan menambah sibuk.

Menyelamatkan Jawa dengan membangkitkan daerah luar atau mempercepat pembangunan daerah tertinggal, dalam hal tertentu, malah memperlihatkan betapa makin cepatnya daerah itu tertinggal dan tertanggalkan dalam makna kebersamaan yang bernama Indonesia Raya. Mengubah orientasi lama bahwa Indonesia adalah Jawa—termasuk pemimpin-pemimpinnya, termasuk busana kebaya yang dinobatkan jadi pakaian nasional, termasuk memakai konde atau juga berkain—adalah orientasi baru. Yang perlu menjadi kesadaran, menjadi pemahaman baru, sebagaimana kita dulu menerima bahwa pusat planet adalah matahari dan bukan bumi.

Sesungguhnya ini pendekatan yang berat, lama, dan perlu kompromi di sana-sini,selain sosialisasi tanpa henti. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini sangat luwes menerima perubahan dan dengan dinamika yang dimiliki mampu menyesuaikan diri.Terbukti sudah semboyan budaya “belum disebut makan kalau belum makan nasi” bisa berubah menjadi makan mi,semboyan “banyak anak banyak rezeki” bisa berganti dengan mengikuti Keluarga Berencana atau kebiasaan membeli minuman teh dan air yang sebelumnya diberikan gratis. Atau yang lebih sederhana seperti penggunaan helm atau kondom.Dengan pemahaman ini, apa yang sedang terjadi bukan sekadar pemindahan letak secara geografis belaka, melainkan mencoba memahami kembali keindonesiaan kita.

Pemberontakan dan Dinasti

Memakai perumpamaan Palangkaraya sebagai bini kedua hanya “jualan”, hanya gimmick semata. Karena menyebutkan sebagai ibu (kota) kedua, kok kurang seksi.Kepekaan ini menurut saya sangat perlu untuk menjajakan peristiwa besar seperti ini. Bukan mendengungkan “memindahkan ibu kota”dalam arti meninggalkan sama sekali atau menceraikan atau melakukan cut off total atau meniadakan sama sekali. Pada saat yang sama masyarakatkan diingat- ingatkan bahwa ini bukan sekadar persoalan melarikan diri dari banjir dan kemacetan, melainkan lebih luas dan lebih luhur dari itu.

Kalau Palangkaraya dise-butkan karena agaknya masyarakatnya disiapkan dan berhasil memosisikan diri sebagaimana lirik lagu “jadikan aku yang kedua”.Tidak tertutup kemungkinan kota lain non-Jawa seperti Makassar atau Maumere misalnya. Pada titik itulah kompetisi untuk menjadi “bini kedua Indonesia” menjadi pemicu dan pemacu dinamika. Menjadi penggerak untuk mencapai sesuatu yang layak diperhitungkan atau digunjingkan. Dengan demikian tiap daerah mempunyai dorongan untuk berbenah dan bermegah dengan menggali potensi yang ada.

Dalam sejarah kita memindahkan ibu kota,pusat kekuasaan,hal itu lebih didesak karena adanya faktor kraman atau pemberontakan. Keraton Kartasura dipindah ke Surakarta karena ancaman besar terjadi kemelut besar di mana masyarakat dan terutama ma-syarakat China mengangkat senjata melawan kompeni. Sejarah lebih jauh lagi dengan dipecahkan Keraton Kediri menjadi dua, juga karena ancaman perpecahan saat suksesi. Dalam kasus ini, ancaman itu bukanlah adanya pemberontakan bukan demi kelangsungan dinasti, melainkan ancaman adanya ketimpangan merata dalam menyatukan dan meratakan kemakmuran dalam keindonesiaan.

Maka, sesungguhnya mereka yang berhati mulia melihat visi ke depan dan bukan untuk kepentingan sendiri ketika berupaya memahami kebersamaan dalam satu negara, satu bangsa, dan memberi makna baru. Bukan untuk kepentingan sendiri karena ini mungkin terjadi di saat para pemimpin tak lagi menjabat meskipun kadang saya berharap, saya sempat melihat permulaan pelaksanaan program besar ini.Secara pribadi saya takut mengambil bini kedua, tapi untuk Palangkaraya, saya tidak malumalu berkata mauuuuuu….(*)

Arswendo Atmowiloto
Budayawan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/363542/

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascaletusan Merapi

2010-11-11T14:57:00.001-08:00

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascaletusan Merapi
Friday, 12 November 2010
Boleh dibilang, semua pihak yang saat ini bekerja dalam penanganan darurat erupsi Gunung Merapi sedang menunggu erupsi reda.Bila erupsi reda,setiap pihak akan melakukan langkah berikutnya.
Salah satu hal yang pasti akan dilakukan adalah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus diupayakan demi kepentingan pengungsi yang telah kehilangan harta bendanya akibat bencana. Karena itu, sambil menunggu erupsi mereda, kita semua bisa memikirkan hal-hal yang baik untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun upaya itu harus diarahkan pada pembukaan berbagai peluang bagi masyarakat, memperkenalkan tindakan-tindakan mitigasi bencana, serta memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi dan fisik. Pandangan umum akan mengatakan bahwa bencana sebagai musibah.

Letusan Merapi barubaru ini telah menarik simpati dan empati banyak orang.Namun,pada dasarnya rasa simpati dan empati tersebut tidak sepenuhnya menjadi jaminan bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dapat dilakukan dengan mudah.Asumsi yang cenderung muncul pascabencana ialah, ketika ada dukungan politik, dukungan dan komitmen banyak pihak, serta dana telah dijanjikan akan disediakan oleh pemerintah, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan lancar. Namun,kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan pengalaman kami dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, ada sejumlah dilema yang dihadapi dalam perencanaan sosial pascabencana.

Dilema ini ialah kondisi ideal yang diharapkan bagi masyarakat yang terdampak bencana versus kebutuhan mendesak serta ketersediaan sumber daya di lapangan. Namun, dilema paling pokok ialah apakah perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi ini akan berjalan secara partisipatif atau tidak? Perencanaan dan pelaksanaan program yang partisipatif akan berorientasi pada proses dan hasil yang sepenuhnya untuk kebutuhan penyintas (pengungsi).

Sementara perencanaan dan riset yang tidak partisipatif akan berorientasi pada pihak-pihak pendukung yang biasanya berasal dari eksternal. Turunan dari partisipatif atau tidaknya program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana itu akan memunculkan dilema turunan. Misalnya, antara memperbaiki atau membangun kembali, membangun kembali atau merelokasi, menciptakan organisasi baru atau mengandalkan pada organisasiorganisasi yang sudah ada, mengandalkan investasi publik atau swasta, rekonstruksi fisik atau rekonstruksi ekonomi.

Untuk menghindari munculnya permasalahan baru dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terdapat sejumlah prinsip yang dapat dipelajari dari berbagai pengalaman aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebelumnya. Pada dasarnya tidak ada resep yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses tersebut dapat diterapkan dengan mudah dan sederhana.Namun, masalahmasalah kunci yang terkait erat dengan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memperhatikan berbagai hal. Pertama ialah masalah relokasi. Relokasi seluruh masyarakat biasanya gagal dan akan terkait dengan isu-isu hak atas lahan. Rekonstruksi yang baik harus dapat memaksimalkan penggunaan berbagai sumber daya lokal sehingga mendorong rekonstruksi ekonomi dan sosial.

Kedua, rekonstruksi harus menyeimbangkan kebutuhan psikologis, sosial,dan ekonomi dengan kebutuhan fisik masyarakat.Tingkat kerusakan fisik yang parah di seputar Merapi tentu akan membuat sejumlah pihak berpikir bahwa yang diperlukan hanya pembangunan kebutuhan fisik atau infrastruktur yang tampak dan dapat dilihat.Kita tidak bisa hanya memfokuskan kebutuhan pembangunan rumah,tetapi di sisi lain melupakan pembangunan perekonomian yang barangkali harus dimulai dari nol. Ketiga, upaya rekonstruksi harus mengenali bahwa karakteristik masyarakat yang terkena bencana tidaklah sama.

Beberapa kelompok masyarakat mungkin punya akses ke jalur politik atau lebih mapan secara ekonomi sehingga mampu menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka. Dari sisi ekonomi, kita bisa membandingkan kondisi masyarakat lereng Merapi bagian selatan dan barat. Masyarakat lereng selatan Merapi kehidupannya boleh dikatakan bertumpu pada kepemilikan sapi perah,yang dalam kasus ini sebagian besar dapat diselamatkan. Sementara sisi barat lebih bertumpu pada kebun salak yang hancur total. Karenanya pendekatan tambahan mungkin diperlukan untuk mendata kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok yang tidak seberuntung kelompok pertama. Pendekatan partisipatif merupakan jawaban atas kebutuhan tersebut.

Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan hak atas kebutuhan ekonomi mereka. Mungkin diperlukan investasi yang tinggi untuk memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Selain itu,pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan- kebutuhan lain yang tidak kasatmata. Sebagai contoh, bagi masyarakat di Kinahrejo dan Kaliadem, bila mereka merasa tidak nyaman lagi, mereka perlu dipersiapkan lapangan kerja baru dan keterampilan baru. Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat lokal itu bisa dimulai dari sekarang sambil menunggu dinamika Merapi turun. Keempat, terkait dengan poin sebelumnya, pemerintah dalam proses rekonstruksi pascabencana perlu melakukan identifikasi kapasitas dan sumber daya komunitas penyintas.Korban bencana pada dasarnya seperti kita juga.

Sebelum kondisi darurat ini, mereka mempunyai kapasitas yang andal untuk mencukupi kebutuhannya, bahkan melebihi kemampuan kita.Adalah salah besar bila kita berasumsi bahwa mereka adalah korban yang sama sekali tidak berdaya. Oleh karenanya,pemerintah perlu mengarahkan kekuatan apa yang masih tersimpan dalam diri mereka untuk meningkatkan kemandirian mereka. Kelima, pengambil keputusan harus melakukan rehabilitasi ekonomi secara merata bagi seluruh masyarakat di semua sektor. Perkembangan kondisi di lapangan nanti pasti akan menemui kendala kesetaraan, misalnya yang disebabkan alokasi sumber daya yang tidak merata. Pastikan bahwa kebutuhan- kebutuhan di semua sektor dan wilayah yang terkena dampak bencana telah masuk dalam program.

Sering kali muncul kecenderungan untuk hanya memusatkan perhatian pada wilayah yang paling parah menderita dampak bencana disebabkan tingkat kerusakan yang paling mudah terlihat dan diukur.Pada kasus kali ini misalnya, orientasi kita jangan sampai hanya ke Sleman, tetapi juga ke Magelang, Boyolali, dan Klaten. Keenam, persiapkan infrastruktur penunjang untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan.Pastikan semua sektor yang akan direhabilitasi dan direkonstruksi ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.Faktor penunjang yang paling menentukan di antaranya sektor komunikasi, transportasi, dan penyediaan energi.

Berbagai infrastruktur di atas sudah banyak yang rusak sehingga perlu diperbaiki secepatnya sehingga menunjang proses pemulihan. Patut diingat, keberlanjutan sistem perekonomian tidak dapat berjalan tanpa keberadaan fungsi-fungsi di atas. Ketujuh, proses rekonstruksi juga perlu memperhatikan aspek psikologis masyarakat. Bencana dan berbagai janji-janji manis pemerintah dapat meningkatkan harapan komunitas pengungsi. Saat ini, harapan masyarakat kepada otoritas terkait seperti pemerintah setempat, pemerintah pusat, dan lembaga donor internasional sangat tinggi.Apabila janji-janji manis yang pernah dilontarkan selama kondisi krisis ini tidak dapat diwujudkan pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi,masyarakat akan kecewa dan memengaruhi psikologis masyarakat.

Berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di atas bisa dimulai dari sekarang sesuai dengan prioritas dan tingkat kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. Sambil menunggu dinamika erupsi Merapi berkurang, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat pascaletusan Merapi.Mari kita pikirkan bersama.(*)

Dr Eko Teguh Paripurno
Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana UPN Yogyakarta
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/363545/

APEC: Jepang Mau Bunuh Diri atau Jadi Pahlawan?

2010-11-11T14:56:00.000-08:00

APEC: Jepang Mau Bunuh Diri atau Jadi Pahlawan?
Friday, 12 November 2010
Semua orang tahu,negara dengan tingkat tertinggi bunuh diri adalah Jepang. Sedikitnya 100 orang bunuh diri dalam sehari sesuai data Kepolisian Nasional Jepang.

Kini, di forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC), Jepang juga berkeinginan kuat untuk menyukseskan Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP) dan sudah disampaikan beberapa kali oleh PM Jepang Naoto Kan di forum Parlemen Jepang (Diet). Namun, gagasan ini tentu saja mendapat tolakan cukup keras. Apakah ini sikap mau bunuh diri Jepang pula? Menjelang KTT APEC Sabtu dan Minggu besok,sejak 7 November lalu berbagai unjuk rasa anti- APEC dilakukan di beberapa kota, terutama unjuk rasa anti- TPP oleh para petani Jepang. Di Hokkaido, sedikitnya 1.000 orang berunjuk rasa menentang keras TPP,khususnya pembukaan lahan pertanian Jepang. Di kota-kota lain juga ikut unjuk rasa menentang TPP.

Bahkan, Sekjen Partai Liberal (LDP) Nobuteru Ishihara mempertanyakan,apa dasar pembukaan lahan pertanian demi TPP tersebut di mana hal itu jelas sama sekali belum dibahas secara detail di parlemen. Namun, satu yang pasti, PM Kan menargetkan Juni tahun depan Jepang akan berpartisipasi dalam TPP tersebut. Di dalam pembicaraan liberalisasi perdagangan Jepang dengan 21 negara anggota APEC, jelas Jepang akan tetap mendapat tekanan kuat mengenai pembukaan lahan pertaniannya. Agar tidak menahan malu, apalagi sebagai tuan rumah APEC, Jepang dengan sangat diplomatis akan menyetujui pembukaan lahan pertanian tersebut, tetapi tidak akan bermain angka, tidak akan mau untuk menandatangani kapan dan tahun berapa pastinya lahan pertanian di Jepang dibuka bagi pasar internasional.

Ada dua hal yang mendasari argumen tersebut. Pertama, gagasan TPP belum disetujui parlemen. Kedua, TPP belum dibahas secara detail dan didorong oleh maraknya unjuk rasa petani anti-TPP saat ini.Situasi ini tampaknya akan dimanfaatkan oleh partai politik. Partai politik mana pun tentu akan berusaha mencari muka bagi masyarakat petani karena mayoritas pemilih partai politik dalam pemilihan umum adalah petani. Apabila partai berkuasa Minshuto (Partai Demokrat) yang dipimpin Kan memastikan tahun pembukaan lahan pertanian pada saat ini, dapat dipastikan bahwa seusai KTT APEC Kan akan jatuh (dianggap melanggar hukum karena TPP belum disetujui parlemen). Minshuto pun akan hancur sekali popularitasnya.

Dapat dipastikan pada akhirnya LDP akan naik lagi sebagai penguasa (koalisi) di Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat protektif terhadap pertaniannya.Saat ini,impor beras ke Jepang dikenakan maksimal 700% pajak impor, untuk gandum atau tepung terigu dikenakan maksimal 200% pajak impor, sedangkan untuk sapi impor dikenakan 40% pajak impor.Wilayah pertanian Jepang ini memang sangat sensitif dan sudah puluhan tahun belum bisa didobrak negara mana pun. Apakah Kan akan menjadi pahlawan pembuka lahan pertanian dan peternakan Jepang? Tentangan yang sangat kuat dari berbagai petani adalah hal yang wajar karena harga beras di Jepang akan jatuh total dengan masuknya beras dari luar negeri.

Meskipun demikian, ada pula petani yang mendukung TPP tersebut. Seorang petani 46 tahun dari Komatsu, Perfektur Ishikawa, mendukungnya.“Saya mendukung TPP karena pertanian Jepang akan jatuh dalam 10 tahun mendatang, ada atau tidak ada TPP,” paparnya. Ia memercayai demikian, sebab pertanian Jepang membutuhkan peningkatan modal yang cukup banyak supaya pertanian bisa tetap berkembang. Dan hal itu dinilainya hanya bisa datang dari luar Jepang. Petani itu menjual berasnya tiga kali lipat lebih mahal karena tak menggunakan pupuk kimia dan hanya sedikit saja pestisida kimia. Dia berusaha agar beras yang dipanennya dalam kondisi sealamiah mungkin.

Untuk bisa membuat produksi massal tentu perlu dana dan perluasan sawah. Hal itu dipercaya akan muncul apabila dana dari luar Jepang masuk.Tapi, kini dengan maraknya sentimen antipembukaan tanah pertanian Jepang, ia meyakini akan banyak sawah dijual murah para pemiliknya dan pertanian akan mati. Kementerian Pertanian Jepang pernah membuat simulasi.Apabila pertanian Jepang dibuka untuk dunia, penghasilan dari industri pertanian akan berkurang 4,1 triliun yen dan tingkat kecukupan dari produksi dalam negeri berkurang dari 40% menjadi 14%. Artinya Jepang akan semakin besar tergantung kepada beras impor di masa mendatang.

Sebagai perbandingan, beras di Beijing untuk berat 5 kg hampir mencapai 300 yen, jauh lebih murah daripada di Jepang (berat 5 kg) yang harganya sekitar 1.500 yen. Atau, lebih dari lima kali lipat lebih mahal daripada beras di Beijing. Jumlah petani Jepang pun telah berkurang 16% dalam lima tahun terakhir ini dan jumlah panen berkurang terus sedikitnya 1,5% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertanian Jepang, dibutuhkan sedikitnya 6 triliun yen dana khusus mengembangkan pertanian Jepang agar bisa bersaing dengan pasar internasional.

Apakah dana tersebut telah dianggarkan Jepang? Proteksi pertanian dalam negeri Jepang selama ini mengakibatkan kebutuhan dana tidak sedikit untuk industri pertanian. Sementara kalangan industri lain, yang selama ini banyak menghasilkan keuntungan di pasar dunia,seperti alat berat, kendaraan, elektronik, dan sebagainya semakin membutuhkan lahan pemasaran di dunia.Mereka tentu setuju liberalisasi di Jepang, tetapi apakah kalangan industri manufaktur tersebut (khususnya orientasi ekspor) dimaksudkan sebagai “transaksi” dengan pasar internasional dengan cara merugikan dunia pertanian Jepang sendiri?

Itulah yang jadi pertanyaan banyak kalangan bisnis di Jepang. Ibarat buah simalakama, dimakan ibu mati tak dimakan bapak mati. PM Jepang pun harus siap dengan skenario bunuh dirinya karena pasti akan dicaci maki kalangan petani Jepang.Tapi, di lain pihak, apabila Jepang berhasil membuka lahan pertaniannya, jadilah Jepang pahlawan di mata dunia. Benarkah demikian?(*)

Richard Susilo
Koordinator Forum Ekonomi Jepang- Indonesia, menetap di Tokyo sejak 1990
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/363544/

Ketokohan, Citra Bangsa, dan Obama

2010-11-11T14:54:00.000-08:00

Ketokohan, Citra Bangsa, dan Obama

Jumat, 12 November 2010 00:00 WIB

Pablo Neruda (1904-1973), sastrawan Cile pemenang hadiah Nobel dalam Sastra tahun 1971, pernah menulis,

"And so history teaches with her light
that man can change that which exists
and if he takes purity into battle
in his honour blooms a noble spring...."

Bush dan Saddam, pahlawan atau bukan? Julius Caesar, Tamerlane, Genghis Khan, Napoleon, Kennedy maupun Obama, Soekarno maupun Soeharto, dan banyak lainnya, tercatat sebagai tokoh-tokoh sejarah yang dicela bahkan dikutuk, tetapi sekaligus dikagumi. Dicela karena ada di antara kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap merugikan, kalau bukan mencelakakan banyak orang. Dikagumi karena sesuai fakta, manusia mengagumi tokoh-tokoh kuat yang menjalankan prinsip-prinsip yang mereka yakini benar dan bermanfaat bagi bangsa mereka.

Maka, kontroversi pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Pak Harto tahun ini wajar-wajar saja. Rentang waktu masih terlalu singkat untuk memberikan penilaian tanpa sikap emosional. Sebenarnya gelar Bapak Pembangunan sudah mencerminkan besarnya jasa presiden kedua itu bagi bangsanya.

Sama halnya bila Obama dalam pemilihan sela baru-baru ini kalah suara, cepat atau lambat rakyat Amerika akhirnya akan menyadari, Obama patut dikagumi. Bukan hanya karena dia orang kulit hitam pertama yang berkat kinerja politiknya berhasil menjadi Presiden Amerika, tetapi terutama karena kepeduliannya akan solidaritas kemanusiaan yang melampaui batas negaranya. Sekalipun lawan-lawan politik menyebutnya berhaluan kiri, faktanya dia nasionalis yang bertekat keras mengadakan perubahan karena ketimpangan yang meluas di mana-mana.

Kontroversi kunjungan Obama

Banyak anjuran agar kita memetik buah-buah positif kunjungan singkat Obama ke Indonesia. Dalam konferensi pers dijabarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Obama akan membina kemitraan menyeluruh di berbagai bidang. Di pihaknya, Obama ingin membangun landasan lebih solid untuk hubungan bilateral kedua negara ke depan. Indonesia secara retrospeksi akan mengenali bagaimana posisinya vis-a-vis Amerika: apakah dia bisa menjadi partner strategis Amerika di bidang bisnis, ekonomi, dan perdagangan? Untuk bidang itu, sekarang pun Indonesia cenderung lebih memperhatikan kawasan Asia. Mengenai hubungan tidak serasi antara Barat dan dunia Islam, bagaimana pula potensi Indonesia untuk menjadi perantara yang objektif dan efektif, mengingat Indonesia bukan negara di kawasan Timur Tengah? Sebagai penyeimbang untuk stabilitas keamanan kawasan, apakah Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang memenuhi persyaratan untuk itu?

Ada pihak-pihak yang menentang kehadiran Obama di Indonesia. Rombongan Obama mungkin tidak terlalu mengherankan. Demonstrasi sudah menjadi ciri khas demokrasi. Demo-demo yang santun dan ramah tetap menjadi dambaan semua orang. Oleh karena itu, training emotional spiritual quotient (ESQ) yang kabarnya diselenggarakan Forum Betawi Rempug untuk jajaran pimpinan maupun anggota-anggotanya patut disambut gembira. Sebaliknya, demo radikal hanya menimbulkan antipati. Lebih-lebih bila demonstrasi itu diselenggarakan tanpa mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya didemokan. Sayangnya, demo sering dilakukan hanya karena hasutan emosional-spiritual atau imbalan uang bagi yang kekurangan.

Obama menduduki jabatan presiden sebuah negara adidaya yang dianggap paling maju dan paling kaya di dunia; dan kebijakan pasar bebas negaranya banyak dianggap merugikan negara-negara berkembang. Itu saja memang sudah bisa menjadi alasan berdemonstrasi. Ditambah lagi, dukungan Amerika untuk Israel dalam konfliknya dengan negara-negara Islam di Timur Tengah mengusik perasaan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Tentang kebijakan pasar bebas, bahkan orang Amerika sendiri, Joseph E Stiglitz (1943-...), pemenang hadiah Nobel bidang Ekonomi dan profesor Universitas Columbia, memang mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga globalisasi yang katanya akan menyejahterakan masyarakat dunia malahan menghasilkan yang sebaliknya? Banyak negara berkembang dibuatnya sengsara. Dia tahu benar perkembangan ini karena pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Clinton dan pejabat tinggi Bank Dunia.

Maka, kalau masyarakat negara-negara berkembang menentang sistem globalisasi yang dianggap merugikan dan menentang pelopornya, yakni Amerika, pendapat demikian seharusnya bisa dimengerti. Sebaliknya juga bisa dimengerti bahwa Obama, sebagai warga dan Presiden Amerika, percaya akan sisi positif pasar bebas, persaingan, dan kewirausahaan; seperti dinyatakan dalam autobiografinya, The Audacity of Hope; Thoughts on Reclaiming the American Dream. Tidak mustahil Obama pun tahu pendapatnya itu tidak populer di kalangan negara-negara berkembang.

Peka terhadap yang terpinggirkan

Mungkin, antara lain, kebijakannya memperhatikan kesejahteraan untuk semua, terutama untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin/terpinggirkan di negaranya maupun di dunia--yang tercermin pada keinginannya untuk membangun dunia yang damai--telah membuat kepopuleran Obama anjlok dalam pemilihan sela yang baru berlalu. Alokasi dana untuk program-program sosialnya itu dianggap terlalu besar. Program Jaminan Kesehatan yang dihebohkan tidak mendapat dukungan dari kubu lawan.

Masyarakat Amerika yang selalu realistis dan pragmatis menginginkan Obama lebih fokus pada perekonomian Amerika yang terus merosot dan agar pengangguran yang dialami hampir 30 juta warganya cepat teratasi; tanpa hambatan yang sifatnya emosional dan utopis. Seperti disiratkan penentang Obama, Jerome R Corsi, dalam buku Obama Nation, pengalaman pribadi Obama sebagai keturunan campuran membuatnya terlalu peka mengenai hal-hal seperti itu. Dalam pendahuluan bukunya, Corsi mengatakan bahwa setelah kepresidenan Obama, Amerika akan menjadi negara yang kekuatan militernya melemah dan perekonomiannya merosot. Setelah empat tahun kepemimpinan Obama, Amerika bukannya tambah bersatu, malahan konflik-konflik internal bertambah tajam, agresif, dan menjengkelkan.

Di zaman yang berubah begitu cepat, rumit, dan penuh konflik, biasanya muncul tokoh-tokoh idealis yang mengimpikan masyarakat utopia yang serbasempurna. Idealnya, tokoh seperti itu dapat menginspirasi dan menggerakkan masyarakatnya. Untuk upaya semacam ini, Jepang bisa dijadikan kiblat: dari negara yang tumpas oleh perang menjadi salah satu negara termaju. Dia berhasil karena 'watak' bangsa mendukungnya.

Inazo Nitobe, penulis Bushido, the Soul of Japan, memberikan hipotesis: Jepang bisa maju karena didorong semangat Bushido, kode etik kesatria dalam kehidupan sehari-hari. Noblesse oblige.

Idealnya, semua pemimpin mampu menginspirasi bangsa agar mau menjalankan kehidupan beretika. Tampaknya Obama mengupayakannya. Apakah dia bisa disebut pahlawan? Sejarah yang akan menentukan.

Oleh Toeti Adhitama
Anggota Dewan Redaksi Media Group
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/12/181222/68/11/Ketokohan-Citra-Bangsa-dan-Obama

Regulasi Akses Seksual di Lingkar Takdir Napi

2010-11-11T14:53:00.000-08:00

Regulasi Akses Seksual di Lingkar Takdir Napi
Jumat, 12 November 2010 00:00 WIB
Seks di ruang pengap penjara konon lebih sering diakses sebagai tarian imajiner liar yang pedih. Mereka tersekat dalam gelap, nasib buruk menelikung, duduk meringkuk di sudut sempit: ereksi sunyi pun menjadi kegelisahan air mata cinta yang jauh. Maka, ketika seks begitu mudah diakses baik melalui ponsel, internet, media elektronik, dan entah apalagi, kegelisahan seksual di penjara pun kian mencuat signifikan.

Tulisan ini membahas seputar perlunya regulasi seksual di lingkar takdir napi. Kebutuhan biologis di ruang penjara mengingatkan saya bahwa pancaran intersubjektivitas sejatining manusia juga melekat pada kemampuan manusia dalam mengakses seksual dalam ruang pribadi yang fitri. Manusia adalah mahkota kultural. Ketika nasib buruk menelikung, mahkota kultural itu pun terjerat oyod mingmang kepenjaraan. Tak aneh bila almarhum pendekar hukum Burhanudin Lopa bertutur akses seksual bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan laku kultural sekaligus kesucian fitri dalan jaring pengaman HAM.

Hal itu pernah dilakoni Bill Cord. Konon di sel sempit ADX Supermaxâ€”-The Alcatraz of the Rockiesâ€”-penjara di Kota Florence, Negara Bagian Colorado, Amerika Serikat, Bill Cord kerap kali menelusuri garis tangannya tiap kali hentakan-hentakan ereksi bergerak di jalur anomali. Tak aneh ketika Alcatraz berubah menjadi tujuan wisata internasional dan domestik, saya lihat masih ada sisa coretan berahi yang pedih di tembok-tembok pucat. Ada lukisan kuku yang menuturkan panggilan persetubuhan aneh. Di sini dalam Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, Stephen King menuturkan para narapidana bertaruh saat menyaksikan narapidana baru keluar dari bus tahanan. "Siapa di antara orang-orang baru itu yang menangis pada malam pertama di penjara."

Dari deskripsi tersebut, saya tertarik dengan konsep Josef Hohensinn, ahli struktur dan rancang bangunan yang memperkenalkan The Justice Center Leoben. Adalah sebuah ruang peradilan, kejaksaan, dan penjara dalam desain kearifan kontemplasi sekaligus pusat rehabilitasi. Leoben tidak menempatkan penjara identik dengan kekerasan, siksaan, dan juga kengerian. "Untuk mengubah perilaku keras narapidana," ucap Josef Hohensinn, "dibutuhkan tempat yang baik dan berlimpah cahaya."

Josef Hohensinn benar. Cahaya bagi narapidana adalah harapan. Cahaya itu di Indonesia bernama lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Penjara tidak lagi menjadi penjera. Tapi, sebuah institusi pemasyarakatan dari ruang muram menuju ruang bercahaya kinasih. Sebuah upaya istikamah elite LP, agar orang menyesali perbuatannya dan menghantarkannya kelak ke ruang bebas terintegrasi dengan masyarakat dan tentu saja, tidak melanggar hukum lagi, dan bisa memenuhi kehidupannya dengan layak.

Penjara berfasilitas luar biasa itu tentu saja hasil dari perjalanan panjang sejarah kepenjaraan. Itu bermula ketika The International Penal dan Penitentary Commision (IPPC), sebuah komisi internasional mengenai pidana dan pelaksanaan pidana itu pada 1933. Terus? IPPC ajukan ide itu untuk disetujui The Assembly of the Leaque of Nation, yaitu rapat umum organisasi bangsa-bangsa. Lantas pada 1955, naskah IPPC disetujui Kongres PBB, yang dijadikan standard minimum rules (SMR) dalam pembinaan napi. Hingga pada 31 Juli 1957, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No 663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan kepada pemerintahan setiap negara untuk menerima dan menerapkannya. Indonesia mengapresiasi Resolusi No 663C XXIV dan mengganti penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (LP). Bagi Menteri Kehakiman dan HAM, penjara tidak lagi disebut sebagai institusi penjera. Kedudukan LP atau rutan lebih diposisikan sebagai ruang cuci moral ketika napi diadopsi sebagai manusia tersesat yang perlu diluruskan. Itulah sebabnya pada lambang LP tertulis aksara 'Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmmesti'. Artinya, rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. "Pembinaan terbaik terhadap narapidana adalah di tengah-tengah masyarakat (face treatment)," ungkap Untung Sugiyono, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "sehingga orang yang berpendapat bahwa lembaga pemasyarakatan harus berlokasi di tempat yang kecil, terisolasi, itu adalah konsep yang kuno." Hal lainnya tugas suci LP kerap berhubungan dengan upaya pembangunan manusia.

Lembaga pemasyarakatan yang ideal tentu sebuah ruang dengan cahaya, udara, keleluasaan bergerak, ruangan 4-5 meter untuk satu orang, dan harus ada teras. Juga LP membutuhkan guru profesional, psikolog, dokter, atau perawat. Asupan makan jatah 450 gram beras, lauk pauk, dan hal lainya per orang untuk tiga kali makan. Tidak cuma itu, juga harus ada telur, daging, sayur, dan entah apalagi agar memenuhi standar kalori yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Juga adanya interaksi kreatif antara LP dan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, perguran tinggi. Sebagai contoh kita kerja sama dengan Kementerian Kesehatan memberikan asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi narapidana yang sakit.

LP dalam lanskap catatan tersebut tentu akan menjadi lahan subur tumbuh berkembangnya kreativitas dan aktivitas religius, budaya, sosial, ekonomi, sastra, dan disiplin ilmu lainnya. Akan adakah LP seideal itu? Tentu awalnya sulit. Sangat banyak kendala untuk memenuhi standar minimal internasional pengoperasian lembaga pemasyarakatan. Dilema penghuni LP adalah dilema holistik: pelarian, perkelahian, sakit, meninggal, pungli, narkoba, dan penyimpangan seks. Meski begitu, sepertinya elite LP Indonesia terus-menerus mengadakan melalui gerakan budaya tertib: tertib keamanan, tertib perilaku penghuni, tertib perilaku petugas, dan tertib menabung juga pilar indah untuk memanusiakan narapidana.

Seks bagi narapidana juga hal yang esensial. Kebebasan seksual yang terampas ini menjadi nomena menarik yang rumit. Untuk itu, perlu regulasi pemenuhan kebutuhan biologis dengan dukungan fasilitas yang dibenarkan sesuai aturan yang berujung pada pemenuhan hak asasi manusia. Para pemerhati LP menyebutnya Rules for the Treatment of Offenders. Adalah tata atur sekaligus pengoperasian lembaga pemasyarakatan bersifat holistik baik berupa kebutuhan sarana, kebutuhan pembinaan, dan kebutuhan kesehatan.

Ini tentu tidak mudah. Maka siapa yang mencuri mimpi narapidana ketika akses seksual menjadi lahar yang melahirkan resah? Saya diam. Diam-diam saya teringat sahabat saya. Karena korupsi, ia dipenjara.

Pria kurus bermata sepi yang juga penyair itu baru saja keluar dari LP. Ia ceritakan hari-hari sunyi tanpa seks, "Tiap kali malam melipat rindu, apa boleh buat, ajaran purba tentang kesucian hubungan suami istri saya abaikan. Seks yang normal, indah, dan penuh kasih sayang itu tidak saya dapatkan di sel pengap penjara."

Oleh Tandi Skober
Budayawan/pengamat sosial
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/12/181220/68/11/Regulasi-Akses-Seksual-di-Lingkar-Takdir-Napi

Setelah Obama Datang

2010-11-11T14:49:00.001-08:00

Kamis, 11 November 2010 pukul 10:36:00

Setelah Obama Datang

Barack Obama secara pribadi memang memukau. Namun, masa kecilnya selama empat tahun tinggal di Indonesia ikut menguatkannya. Apalagi, ia pandai memainkan emosi dengan gelontoran ucapannya dengan bahasa Indonesia yang fasih. Ia juga tak segan melafalkan cara pedagang bakso dan sate kala keliling menjajakan dagangannya.

Ia mengenang masa lalunya sehingga mampu mengikat publik Indonesia dengan dirinya. Tak heran, jika media massa dan ribuan audiens kuliah umum di Universitas Indonesia begitu gegap gempita menyambutnya. Stasiun televisi melakukan siaran langsung, audiens berkali-kali bertepuk tangan, berteriak histeris, dan memberikan //standing ovation. Padahal, Obama berkunjung hanya sekitar 20 jam.

Jika kita mencermati pidatonya di Istana maupun di UI, Obama lebih banyak berbicara soal demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Tentu saja, itu sangat bermanfaat. Namun, di era modern seperti saat ini, tema ekonomi jauh lebih nyata. Justru tema inilah yang terlalu sedikit disinggung. Itu pun lebih berkisar pada sumber daya alam dan pasar Indonesia yang besar yang empuk sebagai sasaran produk-produk negerinya. Padahal, yang lebih kita butuhkan adalah seberapa besar investasi yang akan ditanamkan di Indonesia pada sektor industri.

Selain itu, juga pentingnya meningkatkan volume perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, yang ternyata terlalu kecil jika dibandingkan negara-negara lain. Dalam konteks perdagangan ini, juga ada ketidaksejajaran posisi. Sejumlah produk Indonesia tak bisa masuk negeri itu. Dulu dengan alasan politis, kini dengan alasan keamanan pangan dan lingkungan hidup. Padahal, itu tak lebih dari proteksi dan kepentingan ekonomi dalam negerinya belaka. Karena itu, kunjungan Obama tersebut tak memunculkan komitmen ekonomi yang nyata selain seremoni dan pidato.

Pada konteks ini, kita tak bisa mengharapkan belas kasihan pihak lain. Kita yang harus memperjuangkan nasib kita sendiri sebagaimana Obama tetap pada posisinya untuk membawa kepentingan nasional negerinya. Justru, pesona pribadi maupun ikatan emosional masa kecilnya dengan Indonesia mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Obama untuk menancapkan pengaruh negerinya di tiap negeri yang ia kunjungi.

Pada akhirnya, setiap negeri harus tegak di atas kepentingannya masing-masing. Namun, sedihnya, para pemimpin kita tak cukup tegak di atas pijakan kepentingan nasionalnya. Di setiap pemilihan presiden, selalu ramai diisukan tentang pentingnya dukungan dan hubungan baik dengan Amerika. Untuk sejumlah posisi penting di kabinet, seperti menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia, juga diisukan hal yang sama plus dari Bank Dunia dan IMF. Apakah dalam praktiknya benar atau tidak, tentu sejarah yang akan membuktikan.

Hal ini menunjukkan masih inferiornya para elite kita. Jadi, tak heran jika Obama hanya mengolah tema politik di Indonesia, sedangkan di negeri lain justru bicara soal ekonomi. Jangkauan elite kita masih di seputar syahwat berkuasa saja, belum mewujudkan kesejahteraan.

Tulisan ini bukan hendak mengecilkan Obama, tetapi kita justru mendapat pelajaran penting dari kedatangannya. Dalam hal isu Islam, Obama yang memiliki ayah tiri dan saudara tiri dari Indonesia itu mampu menarik simpati dengan berkunjung ke Masjid Istiqlal. Istrinya, Michelle, pun mengenakan kerudung saat ke Istiqlal. Di UI, ia mengawali dan mengakhiri pidatonya dengan ucapan 'assalamualaikum'. Ia juga hanya sekali menyebut Alqaidah dan sama sekali tak menggunakan kata teroris. Ia menggantinya dengan kata ekstremis.

Pilihan diksi ini menunjukkan kehati-hatiannya dan kepekaannya untuk menjaga perasaan umat Islam Indonesia. Namun, ungkapan verbal itu masih harus dibuktikan selama masa kepemimpinannya. Misalnya, ia akan diuji dalam menyelesaikan soal Palestina serta pendudukan Amerika di Irak dan Afghanistan. Ia juga akan diuji oleh isu Muslim Amerika Serikat, yang akhir-akhir ini terus mendapat tekanan.

Apakah minoritas Muslim Amerika akan mendapat kedudukan yang setara di muka hukum serta mendapat jaminan kebebasan beribadah, berekspresi, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kedatangan Obama bagi kemajuan dan kejayaan negeri kita tercinta.
http://koran.republika.co.id/koran/47

Hidup-Matinya Sebuah Rezim

2010-11-11T14:48:00.000-08:00

Kamis, 11 November 2010 pukul 08:59:00

Hidup-Matinya Sebuah Rezim

Oleh Prof Nasaruddin Umar

Kelahiran dan kematian tak hanya dialami oleh perorangan, tetapi juga oleh sebuah rezim, umat, bangsa, atau komunitas masyarakat lainnya. Allah SWT berfirman, "...setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila telah datang ajal, mereka tak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan (nya)." (QS Yunus [10]: 49).

Panjang pendeknya umur suatu rezim, menurut Ibnu Khaldun, bergantung pada empat generasi, yaitu generasi perintis, generasi pembangun, generasi penikmat, dan generasi penghancur. Siklus sebuah rezim banyak ditentukan oleh generasi penikmat.

Jika generasi ini mampu memelihara sendi-sendi ideal rezimnya, rezim tersebut akan mampu bertahan dan berumur panjang. Sebaliknya, jika sendi-sendi itu tidak lagi diindahkan, lahirlah generasi penghancur yang akan mengakhiri kejayaan rezim tersebut.

Panjang pendeknya umur sebuah rezim ditentukan seberapa besar rezim tersebut mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah SWT. "Sesungguhnya, jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian. Dan, jika kalian mengingkarinya, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS Ibrahim [14]: 7).

Rezim yang tidak pandai bersyukur ialah mereka yang mengingkari karunia yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Rezim seperti itu dalam Alquran diancam dengan tegas, "...dan jika kalian mengingkarinya, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS Ibrahim [14]: 7).

Rezim yang kufur nikmat banyak dicontohkan kisah-kisah umat terdahulu yang tercantum dalam kitab suci Alquran. Rezim yang hancur karena kufur itu antara lain hancurnya umat Nabi Luth karena gempa bumi, umat Nabi Nuh yang punah dengan banjir Tsunami, umat Nabi Saleh dengan penularan virus binatang kepada manusia, dan penderitaan sejumlah kaum durhaka karena paceklik dan kekeringan yang berkepanjangan.

Azab Tuhan juga bisa muncul dalam bentuk merebaknya rasa takut dan cemas karena tumbuh suburnya tingkat kriminalitas, penyebaran wabah penyakit menular, atau peperangan antarkaum yang mengorbankan orang-orang yang tak berdosa.

Kufur nikmat bisa pula muncul dari pemimpin rezim atau rakyat. Jika pemimpin tidak lagi mengindahkan hak dan kewajibannya terhadap rakyat, pemerintahan akan dijalankan secara zalim dan otoriter; sementara rakyat tidak henti-hentinya mengintip kesalahan pemimpin, lalu mendramatisirnya sedemikian rupa sehingga terjadi chaos dan anarkisme. Ini semua adalah contoh kufur nikmat.

Semua pihak harus mengintrospeksi diri, apa sesungguhnya yang dicari dalam kehidupan ini. Masyarakat tidak mungkin memaksa pemimpinnya menjadi malaikat tanpa kekhilafan. Sebaliknya, pemimpin juga tidak bisa mengharapkan 'bangsa Tuhan' yang berpenduduk laiknya malaikat. Ingat firman Allah, "...tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan." (QS Yunus [12]: 32).
http://koran.republika.co.id/koran/25

Demokrasi Kolusif

2010-11-11T14:46:00.001-08:00

Kamis, 11 November 2010 pukul 10:40:00

Demokrasi Kolusif

Oleh Azyumardi Azra

Istilah demokrasi kolusif (collusive democracy) agaknya terminologi baru dalam ensiklopedi demokrasi. Istilah ini dipopulerkan majalah The Economist pada 23 Oktober 2010, mengutip Harvard Kennedy School: Ash Center for Democratic Governance and Innovation dalam laporan "From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia's Prospect for Growth, Equity and Democratic Governance" (24 April 2010). Istilah ini sebelumnya digunakan Dan Slater, "Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition."

Apa yang dimaksud dengan demokrasi kolusif? Istilah ini dipinjam The Economist untuk menggambarkan perkembangan demokrasi Indonesia dan pemerintahan Presiden SBY sejak pasca-Pemilu dan Pilpres 2009. Demokrasi kolusif mengacu kepada perilaku politik Presiden SBY yang lebih memilih 'ko-opsi' dan konsensus daripada kompetisi politik secara fair. Demokrasi kolusif terlihat jelas dalam pengaturan keseimbangan yang sangat hati-hati dalam kabinet, ketiadaan parpol oposisi (yang efektif) di parlemen, dan hubungan promiscuous (sering gonta ganti pasangan) di dalam aliansi-aliansi politik yang ada. Hasilnya, aliansi-aliansi politik itu sangat tidak stabil karena parpol-parpol terus membentuk aliansi, meningggalkan aliansi, dan membuat aliansi baru berdasarkan pertimbangan jangka pendek yang nyaris kosong dari komitmen ideologis dan kepentingan konstituen mereka.

Dengan demikian, demokrasi kolusif dalam pengertian tertentu dapat termasuk ke dalam salah satu bentuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), yang secara hukum sudah terlarang di Indonesia sejak masa pasca-Soeharto. Memang, secara konvensional, istilah kolusi lebih terkait dengan 'persekutuan gelap' yang merugikan keuangan dan aset negara dan publik. Namun, demokrasi kolusif juga jelas merugikan pertumbuhan demokrasi dan kepentingan publik.

Demokrasi kolusif merugikan kepentingan publik karena politik sebagian besarnya tetap merupakan 'kolusi' di antara elite politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal, demokrasi kolusif menghasilkan oligarki elite politik dan partai, yang hampir tidak memberikan ruang bagi partisipasi politik rakyat secara signifikan dan efektif guna perbaikan kehidupan mereka. Sebaliknya, rakyat hanya diperlukan untuk mencapai agenda politik kolusif di antara para elite politik. Kepentingan rakyat hanya menjadi lips-service dan simbolik belaka.

Politik demokrasi kolusif yang bergabung dengan oligarki ekonomi mengakibatkan tetap bertahannya banyak hambatan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi; membuat tidak berfungsinya sistem dan penegakan hukum; berlanjutnya politik patrimonial; melucuti keberdayaan warga yang menimbulkan kemerosotan rasa kebangsaan. Politik demokrasi kolusif dan oligarki ekonomi membuat Indonesia tidak memiliki alat dan kemampuan memadai untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Karena itulah, laporan majalah The Economist yang bertajuk "SBY's Feet of Clay"-jejak kaki SBY yang berlumpur-bernada tidak menggembirakan. Dalam pandangan The Economist, meski SBY menang besar dalam Pilpres 2009, pada tahun pertama periode kedua pemerintahannya tidak seperti yang diharapkan: tampil sebagai pemenang yang tegas dan desisif. Tetapi, realitas yang ada selama setahun sangat jelas. Kinerja Indonesia sangat rendah (underperforming); banyak indikator pembangunannya sangat jelek. Dalam hal GDP, Indonesia jauh lebih kaya dibanding Vietnam misalnya; tetapi seorang ibu Indonesia tiga kali lebih mungkin meninggal ketika melahirkan dibandingkan seorang ibu Vietnam.

Hasilnya, seperti disimpulkan Strategic Assessment' Harvard Kennedy School, Indonesia semakin kehilangan pijakan dibandingkan negara-negara tetangganya, khususnya Cina, India, Thailand, Malaysia, dan bahkan Vietnam dan Filipina dalam investasi asing langsung, industri manufaktur, infrastruktur, dan pendidikan. Meski ekonomi Indonesia tetap tumbuh antara 5,5 - 6 persen dalam dua tahun terakhir, negara ini kian tidak kompetitif. Di tengah keadaan seperti itu, perhatian pemerintah terpecah menghadapi berbagai bencana yang melanda negeri.

Rekomendasi Assessment Strategic boleh jadi kedengarannya sedikit normatif, tapi tetap saja perlu diperhatikan. Bahwa untuk menjadi kompetitif, Indonesia harus segera melakukan proses menyeluruh transformasi institusional. Membangun ekonomi yang kompetitif, misalnya, memerlukan penciptaan sistem politik lebih responsif dan terbuka, bukan atas dasar kolusi politik kepentingan atas nama demokrasi, seperti yang kita saksikan dari waktu ke waktu.
http://koran.republika.co.id/koran/28

Manuskrip Aceh di London

2010-11-11T14:45:00.001-08:00

Kamis, 11 November 2010 pukul 10:43:00
Manuskrip Aceh di London

Oman Fathurahman
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Saya tidak tahu harus bersukacita atau malah berduka ketika Senin (1/11) lalu berkunjung dan membaca sekitar lima belas manuskrip di salah satu perpustakaan terbesar di London, British Library. Saya 'dipertemukan' oleh Annabel Teh Gallop, kepala koleksi Asia Tenggara, dengan belasan manuskrip asal Aceh yang baru dibeli tahun 2004 lalu oleh British Library dari sebuah toko buku antik di London, Arthur Probsthain.
Mengenai aktivitas perdagangan yang memperjualkan manuskrip-manuskrip kuno nusantara dari Indonesia ke mancanegara, saya sudah sering mendengarnya. Bahkan, beberapa kawan yang saya kabari hanya bergumam datar, "Itu kan sudah biasa." Tapi, saya tetap saja terkejut ketika membuka lembaran manuskrip-manuskrip tua abad ke-19 itu yang beberapa di antaranya cukup penting.

Salah satu manuskrip itu berjudul al-Haqiqah al-Muwafaqah lil-Syariah (Ilmu Tasawuf yang Selaras dengan Syariat). Manuskrip itu adalah karangan seorang ulama India, Fadlullah al-Hindi al-Burhanpuri (w 1620). Karya ini merupakan komentar atas kitab goresan pengarang yang sama, al-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh al-Nabi (Persembahan untuk Roh Nabi). Jujur, saya-entah Anda-belum pernah menjumpai karya ini dalam katalog manuskrip nusantara mana pun.

Kitab ini memang bukan karangan ulama Aceh, tidak pula berbahasa nusantara, melainkan Arab. Tapi, bagi mereka yang paham sejarah Aceh, teks yang disebut kedua itu pernah menyebabkan tragedi intelektual dan bahkan kemanusiaan di Kesultanan Aceh abad ke-17. Saat itu, timbul polemik keagamaan antara Nuruddin al-Raniri dengan para pengikut paham wujudiyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani sehingga al-Raniri mengeluarkan fatwa sesat serta membakar kitab-kitab berisi paham tersebut di depan Masjid Baiturrahman.

Dalam koleksi tersebut, terdapat sebuah manuskrip berjudul al-Risalah al-Syattariyah dan silsilah mata rantai tarekat Syattariyah berbahasa Melayu yang menghubungkan murid Aceh dengan ulama terkemuka di Madinah abad ke-17, tapi tidak melalui jalur khalifah utamanya, Abdurrauf al-Sinkili, seperti sering disebut oleh para sarjana (Azra, 1994).

Lembaran manuskrip lainnya tidak kurang bernilai karena berisi 'catatan harian' seorang pimpinan Dayah terkemuka di Aceh awal abad ke-19. Naskah itu berbahasa Melayu, yang antara lain menulis hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak laki-lakinya yang kelak hingga awal abad ke-19 menggantikan posisinya sebagai pimpinan tertinggi Dayah tersebut dan turut berjuang melawan kolonialisme Belanda.

Dalam pandangan sejarawan mazhab Annales, catatan-catatan 'ringan bersejarah' semisal ini jelas cukup penting untuk merekonstruksi aneka aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari pada masa lalu. Aceh memiliki kekhasan tersendiri karena menyimpan kategori manuskrip seperti itu yang sepertinya masih banyak tercecer.

Zawiyah Tanoh Abee di Seulimeum Aceh Besar misalnya. Sejumlah koleksi manuskrip yang pernah kami deskripsikan (Fathurahman dkk, 2010) memuat informasi sejenis dan syukurnya sampai saat ini, setahu saya, manuskripnya masih tersimpan dengan baik di tempatnya.

Mengapa saya perlu bersukacita? Karena, saya seorang peneliti. Tidak ada kepuasan tertinggi selain menjumpai sumber data autentik yang berguna buat penelitian dan kemudian menerbitkannya.

Namun, mengapa saya perlu berduka? Karena, kita masih juga tidak berdaya melindungi benda-benda cagar budaya semacam itu agar tidak beranjak dari bumi pertiwi!

Kita tidak bisa menyalahkan lembaga atau negara, seperti British Library atau Perpustakaan Negara Malaysia yang dengan sah membeli manuskrip-manuskrip nusantara dari tangan penjual atau toko buku yang jelas-jelas memiliki izin usaha. Bahkan, mungkin kita patut berterima kasih karena manuskrip-manuskrip itu kemudian dirawat dengan baik, 'naik pangkat' menjadi bagian dari koleksi perpustakaan ternama dunia, dan yang penting: aksesnya terbuka untuk umum. Ini belum tentu dilakukan jika manuskrip itu berada di 'kampung halamannya' sendiri.

Kita juga tidak bisa menghardik para pedagang benda antik yang menjajakan manuskrip kepada pembeli mancanegara karena mereka tidak punya pilihan pembeli pribumi yang berani menawar dengan harga sepadan. Pun, kita tidak berhak menyudutkan para ahli waris yang terpaksa melego manuskrip miliknya sebagai barang dagangan selama kita tidak melakukan penghargaan dan perhatian apa pun untuk membantu melestarikan dan merawatnya. Apalagi, biasanya mereka harus bergulat dengan kebutuhan dasar yang belum tersantuni dengan baik.

Yang harus dipikirkan adalah mengapa kita belum punya sistem yang efektif agar masyarakat lebih memilih menjual manuskripnya ke museum atau perpustakaan di negeri sendiri? Saya yakin haqqul yakin, para pemilik manuskrip itu masih punya rasa nasionalisme jika mereka punya pilihan!

Apakah kita belum mampu bersaing dengan harga yang ditawarkan pedagang luar? Saya tidak terlalu yakin! Buktinya, beberapa tahun setelah tsunami, melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Museum Negeri Aceh mampu membeli sejumlah manuskrip dari masyarakat dengan harga yang cukup tinggi dan kini menjadi tambahan koleksinya. Tentu, kita tidak perlu menunggu datangnya tsunami untuk menjadi sebuah bangsa yang beradab! Ini soal political will saja.

Kita sudah beruntung mewarisi budaya tulis yang mahakaya, yang mencirikan sebagai masyarakat beradab (civilized) pada masa lalu. Tapi, itu tidak berarti apa-apa, jika secara perlahan, kita sendiri 'menghancurkannya'.
http://koran.republika.co.id/koran/24

Teringat Sodom, Terkenang Pompei

2010-11-11T14:40:00.000-08:00

Teringat Sodom, Terkenang Pompei

Jumat, 05 November 2010 13:47 Opini

Oleh M. Anwar Djaelani,

Alumnus PPs Unair dan dosen STAIL Pesantren Hidayatullah Surabaya

Sejarah itu berulang. Misal, jika kita “menyediakan” (berbagai) sebab datangnya azab Allah maka pasti bencana dahsyat segera hadir. Apa yang menimpa (warga) Sodom dan Pompei sekadar contoh.
Sodom Binasa

Kaum Nabi Luth AS mempraktikkan perilaku seks yang menyimpang dan belum dikenal sebelumnya, yaitu homoseksual. Homoseksual itu perilaku keji antara lain karena merusak jalan keturunan.

Ketika Luth AS menyeru untuk menghentikan penyimpangan itu, mereka bukan saja mengabaikannya, malah menantang. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemunkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Luth berdoa: "Yaa Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu” (QS Al-Ankabuut [29]: 28-30).

Lalu, datanglah azab Allah. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (QS Huud [11]: 82). Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu (QS Asy-Syu’araa’ [26]: 173). Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia) (QS Al-Hijr [15]: 73-76).

Ada catatan, Sodom adalah nama kota yang dihancurkan itu dan terletak di dekat pantai Laut Tengah. Lalu, di “Ensilopedia Al-Qur’an” karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dan kawan-kawan, ada penjelasan bahwa kota tempat tinggal kaum Luth itu benar-benar sering dilewati orang-orang Quraisy yang pergi ke Syam. Mereka bisa melihat bekas-bekasnya.

Pompei Hancur

Jika Sodom adalah contoh pertama, maka Pompei adalah semacam pengulangan Sodom. Tentang Pompei, berikut ini petikan agak panjang dari www.harunyahya.com.

Pompei, sebuah simbol kemerosotan Kekaisaran Romawi. Warganya juga melakukan perilaku seks menyimpang dan dengan kesudahan yang serupa yaitu dihancurkan letusan gunung Vesuvius.

Lava dan debu dari letusan vulkanis dahsyat (pada tahun 79 M, pen.) memerangkap warga kota tersebut. Bencana itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga segala sesuatu di kota itu terperangkap di tengah kehidupan sehari-hari dan hingga kini tetap seperti apa adanya. Seolah-olah waktu telah dibekukan.

Pemusnahan Pompei dari muka bumi dengan bencana dahsyat bukan tanpa alasan. Catatan historis menunjukkan bahwa kota tersebut adalah sarang foya-foya dan perilaku menyimpang. Kota ini dikenal dengan perkembangan pelacurannya yang pesat sampai-sampai jumlah rumah bordil tidak terhitung lagi. Tiruan alat kelamin dalam ukuran aslinya digantungkan di depan pintu-pintu rumah bordil.

Lava Vesuvius telah menyapu bersih seluruh kota dari peta dengan seketika. Segi yang paling menarik dari peristiwa ini adalah bahwa tidak ada seorangpun yang (sempat) melarikan diri walau sedemikian hebohnya letusan Vesuvius. Sepertinya mereka sama sekali tidak menyadari akan datangnya bencana tersebut. Mereka tertegun seolah-olah sedang terkena mantra. Misal, sebuah keluarga yang sedang menyantap makanan membatu saat itu juga. Banyak pasangan ditemukan membatu dalam keadaan sedang berhubungan badan. Dalam kaitan ini, hal yang paling menarik adalah bahwa terdapat pasangan berjenis kelamin sama dan pasangan muda-mudi yang masih kecil. Wajah dari beberapa jasad membatu yang digali dari Pompei tidak rusak. Ekspresi dari wajah-wajah tersebut pada umumnya menunjukkan kebingungan.

Atas diskripsi di atas, kita ingat: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati (QS Yaasiin [36]: 29).

Siapa Berani?

Warga negeri ini perlu mawas diri, karena –ternyata- sejumlah aktivitasnya tergolong menantang. Misal, koran berbahasa Inggris -The Jakarta Post-, 28/3/2008, menurunkan berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Berita itu berdasar pendapat Prof. Dr. Siti Musdah Mulia (UIN Jakarta), bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam (baca www.hidayatullah.com 30/3/2008).

Lalu, di www.hidayatullah.com 12/11/2009, ada judul IAIN Sunan Ampel Adakan Seminar “Nikah Yes! Gay Yes”. Terus, di Jawa Pos 23/3/2010 ada judul “Surabaya Tuan Rumah Konferensi Lesbian dan Gay Se-Asia”. Rencananya, lebih dari seratus anggota International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (Ilga) Asia akan berkonferensi di Surabaya pada 26-28/3/2010.

Sementara, di www.eramuslim.com 30/9/2010 bisa kita baca bahwa ada rencana festival yang akan menayangkan sekitar 500 film homoseksual. Acara ini akan diselenggarakan di 12 lokasi, mulai dari 24 September hingga 22 Oktober.

‘Terakhir’, lihat Jawa Pos 30-31/10/2010. Ada dua seri tulisan berjudul “Kucing-Kucing Brondong di Tengah Ragam Kehidupan Kota”. Lead dari tulisan ini cukup bisa menggambarkan tentang isi keseluruhannya: Pekerja seks komersial (PSK) anak bukan hanya monopoli remaja putri. Cowok ABG juga siap melayani sesama jenis. Mereka dikenal dengan istilah “kucing”.

Astaghfirullah! Dengan sedikit membuka lembar sejarah hari-hari kita ‘kemarin’, mari introspeksi dan bersegera kembali kepada (ajaran dan ampunan) Allah. Jika itu kita lakukan, semoga bencana tak datang menyergap kita secara tiba-tiba.

Sungguh, jangan terlambat untuk kembali beriman dan bertakwa kepada Allah. Kembalilah kepada ajaran yang haq, yaitu –antara lain- jangan praktikkan homoseksual (gay atau lesbian) sebab itu pasti dilaknat Allah. []
http://inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=566:teringat-sodom-terkenang-pompei&catid=70:opini&Itemid=104

Obama dan Islam Indonesia yang Demokratis

2010-11-10T23:22:00.001-08:00

Obama dan Islam Indonesia yang Demokratis

Alfred Stepan, guru besar ilmu politik dan Direktur Center for the Study of Democracy, Toleration, and Religion pada Columbia University

Jeremy Menchik, kandidat doktoral pada University of Wisconsin-Madison, yang pernah tinggal selama dua tahun mempelajari Islam dan politik di Indonesia.

Kunjungan Barry Obama-nama panggilan Presiden Amerika sekarang ketika ia dulu tinggal di Indonesia--ke Jakarta sedikit-banyak dimaksudkan untuk merayakan pencapaian yang telah diraih negara mayoritas muslim terbesar di dunia ini. Dalam kurun waktu 12 tahun sejak transisinya ke demokrasi, Indonesia telah secara teratur mengadakan pemilihan umum lokal dan nasional, mengembangkan pasar bebas yang berfungsi, dan memperkokoh budaya toleransi terhadap minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan Cina di negeri itu.
Dari sepuluh anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), hanya Indonesia yang meraih peringkat “bebas” dari Freedom House. Filipina yang mayoritas Katolik, Thailand yang Buddhis, dan Singapura yang Konfusian tertinggal jauh di belakang Indonesia dalam memberikan hak-hak demokrasi kepada rakyatnya. Para pembuat kebijakan di Amerika, karena itu, memandang Indonesia sebagai model bagi negara muslim di dunia.

Tapi pelajaran apa yang bisa dipetik dari demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia? Pelajaran paling penting yang dipetik adalah bahwa organisasi-organisasi Islam di Indonesia mampu menjadi tulang punggung suatu masyarakat madani yang toleran. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lembaga-lembaga Islam masing-masing dengan anggota lebih dari 30 juta dan 40 juta, menyelenggarakan lebih dari 10.000 sekolah dan ratusan rumah sakit serta organisasi pemuda dan gerakan wanita. Kedua-duanya punya hubungan dengan partai-partai politik yang sebagian besar dengan konsisten menyuarakan demokrasi dan menolak dibentuknya negara Islam.
Sesungguhnya, Syafi'i Ma’arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, telah memberikan argumentasi membela pluralisme berdasarkan Al-Quran, menolak taklid yang membabi-buta. Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU, selama puluhan tahun menganjurkan penghormatan kepada pluralisme agama, dan memobilisasi oposisi demokrasi terhadap otoritarianisme Presiden Soeharto. Seorang intelektual muslim lainnya, Nurcholish Madjid, menyerukan “de-sakralisasi” politik pada 1970-an, mengadvokasi demokrasi multi-partai pada 1990-an, dan secara pribadi menganjurkan Soeharto untuk mengundurkan diri pada 1998. Indonesia juga menunjukkan bagaimana Islam bisa memberikan dukungan kepada hak-hak wanita.
Di kalangan masyarakat aktivis di Jakarta, organisasi-organisasi yang dianggap paling berhasil adalah organisasi-organisasi yang memperoleh dukungan dari sayap-sayap organisasi Muhammadiyah dan NU, yaitu Muslimat, Fatayat, and Aisiyah. Mantan Ketua Umum Fatayat, Maria Ulfah Anshor, telah memberikan argumentasi yang jernih berdasarkan fikih agar wanita diberi akses memperoleh hak-hak reproduksi. Dan berkat kemitraan antara negara dan ulama yang sudah dimulai 40 tahun yang lalu, program keluarga berencana di Indonesia merupakan salah satu yang paling berhasil di negara-negara berkembang.
Ironisnya, AS telah menghambat upaya pegiat hak-hak wanita Indonesia ini sama kuatnya seperti dukungan yang diberikannya. Hambatan yang dilakukan mantan Presiden George W. Bush atas pendanaan program kesehatan yang menggunakan kondom dan bentuk-bentuk kontrasepsi lainnya akhirnya membuat organisasi-organisasi Islam yang menerima dana dari US Agency for International Development (USAID) tidak bisa menerbitkan materi-materi yang mempromosikan hubungan seks yang aman dan keluarga berencana.
Semua ini bisa, dan sering, berbalik sangat kontraproduktif. Dalam satu kasus yang sangat tidak masuk akal, sekelompok feminis muslim yang menulis buku yang mempromosikan hak-hak wanita berdasarkan tafsir Al-Quran terpaksa menerbitkannya secara sembunyi-sembunyi karena ia memuat argumentasi yang membela hak reproduksi wanita dan sebagian dana untuk kelompok ini diperoleh dari sebuah yayasan yang menerima bantuan dari USAID.
Bahwa organisasi-organisasi Islam telah banyak membantu kaum wanita, mungkin juga bisa menjelaskan keberhasilan wanita Indonesia di bidang politik. Parlemen negeri ini sekarang terdiri atas 18 persen wanita (persentase yang lebih tinggi dari dalam Kongres AS), dan seorang wanita, Megawati Soekarnoputri, merupakan presiden keempat negeri itu. Organisasi-organisasi yang utama, seperti Fatayat dan Muslimat, memberikan koreksi terhadap pandangan yang mengatakan bahwa hukum syariah mengenakan pembatasan terhadap wanita.
Sebenarnya, wanita Indonesia telah menunjukkan bagaimana hukum syariah bisa menjadi alat untuk melawan kebijakan yang membenci dan merugikan wanita. Misalnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama, Nasaruddin Umar, adalah seorang yang mengaku sebagai feminis muslim yang menerbitkan kritik terhadap bias gender dalam tafsir Al-Quran.
Agama meliputi hampir setiap aspek kehidupan di Indonesia, termasuk politik. Tapi partai-partai politik yang menganjurkan pelaksanaan hukum telah mengalami kemunduran dalam pemilihan umum dari 1955 sampai 2009. Partai-partai yang masih mendukung hukum syariah sebagian besar telah turun dari panggung politik atau mengubah platform mereka. Bukannya untuk mengambil alih negara, partai-partai ini telah mengubah kebijakan mereka dengan memperhitungkan pluralisme yang berkembang di Indonesia.
Mungkin jalan terbaik untuk membantu umat Islam bukan dengan berupaya mencangkokkan lembaga-lembaga dari Indonesia ke Timur Tengah, atau memberikan bantuan kepada kaum moderat “yang didukung Amerika”, melainkan cukup dengan lebih dekat mendengarkan suara Islam Indonesia.
Tapi ini sulit dilakukan. Hampir tidak ada satu pun tulisan para intelektual yang krusial dalam penegakan demokrasi dan hak wanita di Indonesia--misalnya Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Syafi’i Ma’arif, Siti Musdah Mulia, dan Maria Ulfah Ansor--telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mungkin, lebih menyedihkan lagi, tidak satu pun yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. *
Hak cipta: Project Syndicate, 2010.
Mungkin jalan terbaik untuk membantu umat Islam bukan dengan berupaya mencangkokkan lembaga-lembaga dari Indonesia ke Timur Tengah, atau memberikan bantuan kepada kaum moderat “yang didukung Amerika”, melainkan cukup dengan lebih dekat mendengarkan suara Islam Indonesia.
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/11/10/Opini/krn.20101110.217578.id.html

Indonesia yang Berduka

2010-11-10T23:21:00.001-08:00

Indonesia yang Berduka

Asep Purnama Bahtiar, Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik UMY
Ada tiga pandangan tokoh bangsa ini yang relevan dikutip untuk lebih membangun empati atas kondisi Indonesia akhir-akhir ini, terutama ketika bencana alam menerpa kita secara bertubi-tubi. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais pernah mengingatkan, rakyat Indonesia yang mengalami frustrasi sosial ekonomi itu seperti rumput kering yang mudah terbakar. Lalu Buya Syafii Maarif menyebut Indonesia sebagai negeri yang tak putus dirundung malang. Kemudian Prof Teuku Jacob menyindir tajam tentang kebobrokan Indonesia dengan ungkapan bahwa Hang Bejat ada di mana-mana.

Pernyataan-pernyataan itu pada dasarnya menunjukkan keprihatinan dan kepedulian yang mendalam atas nasib kebanyakan rakyat Indonesia yang belum beruntung dan hidup secara layak. Sementara itu, kalangan tertentu dan para elite (politik khususnya), baik nasional maupun lokal, hidup dalam keberlimpahan dan kemewahan yang minus empati atas nasib rakyat yang didera derita--seperti oleh bencana alam sekarang ini.
Bayangkan saja, ketika bangsa ini prihatin dan berkabung atas bencana alam banjir bandang dan tsunami yang menimpa saudara-saudara di Wasior dan Mentawai serta letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, sebagian elite politik yang bercokol di Dewan Perwakilan Rakyat malah asyik "pelesiran" ke luar negeri. Ketidakpedulian elite politik itu sontak saja mengundang komentar pedas dari banyak kalangan. Mantan Rektor Universitas Diponegoro Eko Budiharjo, sebagaimana dikutip harian ini, menyindir sikap anggota DPR itu dengan ungkapan, "Kalau bodoh, itu tidak tahu. Tapi, kalau pandir, itu tahu tapi tidak peduli" (Koran Tempo, 1 November 2010).
Tragika bencana
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia sedang berduka. Ketika bencana alam terjadi bertubi-tubi di negeri ini dengan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan tak terkira, justru orang-orang yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya di Senayan pura-pura tidak tahu--menutup mata dan telinga serta mengunci hati dan akal sehatnya. Karena itulah, di antaranya, bencana alam bisa menjadi petaka yang berlipat-lipat ganda dan jadilah tragika bencana. Padahal makna bencana itu sendiri sudah menyiratkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran.
Bencana, menurut Anthony Oliver-Smith, mencakup kombinasi agen potensial yang bersifat destruktif dari lingkungan alami atau lingkungan teknologis atau gabungan kedua-duanya sekaligus yang mengakibatkan kerentanan bagi manusia. Kombinasi dari dua elemen bencana ini menghasilkan kehancuran atau hilangnya elemen-elemen sosial yang teratur dan fasilitas-fasilitas fisik yang dimiliki masyarakat hingga sampai pada tingkatan yang merusak fungsi-fungsi esensialnya. Kondisi ini kemudian menimbulkan tekanan pada kehidupan individu dan kelompok serta memunculkan berbagai disorganisasi sosial.
Bencana alam saja sudah merupakan suatu petaka yang menimbulkan penderitaan dan mara bahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungannya itu, kemudian semakin tragis karena diperparah oleh sikap dan tindakan yang tidak wajar. Hal inilah yang mencuatkan tragika bencana, yakni bencana alam yang sudah menebar mala dan maut pada orang-orang yang tertimpa itu kemudian diperparah lagi dengan dua hal.
Pertama, ketidakpedulian kalangan elite untuk membantu dan bersikap empati terhadap korban bencana alam. Seperti disinggung di atas, di musim bencana ini beberapa komisi DPR lebih mementingkan studi banding (baca: pelesiran) ke luar negeri daripada ikut berpartisipasi dalam menangani korban bencana alam. Belum lama ini juga terbetik berita, Gubernur Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Jerman ketika musibah tsunami di Kepulauan Mentawai belum selesai ditangani.
Kedua, bantuan yang tidak tulus kepada para korban. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih saja banyak pihak dan posko bantuan bagi korban bencana yang ingin mendulang simpati dan menabung jasa, baik yang berbendera partai politik maupun yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Bantuan diberikan dengan bersyarat, misalnya, harus memasang spanduk dan banner besar dari lembaga yang membuka posko atau yang memberikan bantuan bagi korban bencana.
Ketiga, penyebaran pesan pendek (SMS) gelap yang berisi rumor akan terjadi gempa besar di Yogya serta pemberitaan di media massa elektronik yang berlebihan dan mendramatisasi situasi bencana alam semakin menambah ketakutan dan beban psikologis korban. Sebagai contoh, tayangan infotainmen "Silet" di RCTI (7 November 2010) mengabarkan berita sensasi tentang ramalan Gunung Merapi yang akan meletus lagi dengan lebih dahsyat. Informasi yang mengedepankan sensasi dengan suara presenter yang dikesankan sedemikian rupa dan diiringi ilustrasi musik yang mencekam itu bukan hanya telah mengabaikan etika jurnalistik, tapi juga tidak mengindahkan rasa perikemanusiaan.
Yang semestinya
Bahwa ada hikmah dari bencana alam yang terjadi tentu ungkapan tersebut tidak bisa dimungkiri kebenarannya. Kendati pada sisi lain orang bisa saja menyebut hal ini sebagai sikap yang lebih bersifat kepasrahan dan ketidakberdayaan manusia untuk menghibur dan mengobati jiwa yang dirundung duka. Bagi kita, dampak buruk dan kerusakan akibat bencana itulah yang harus menjadi prioritas untuk segera ditangani.
Karena itu, bencana alam, misalnya yang sudah menebar mala dan merenggut jiwa, jangan sampai ditambah lagi dengan sikap dan tindakan yang menambah luka dan derita para korban. Begitulah bencana, tanpa menafikan lingkungan dan habitat makhluk lainnya, yang paling menjadi korban dari setiap bencana adalah manusia, baik sebagai individu maupun dalam sistem sosial-budaya-ekonominya. Sifat bencana alam yang sulit diprediksi secara pasti kapan terjadinya dan seberapa dahsyat daya rusaknya kian menunjukkan betapa ia tidak bisa dianggap remeh dan disikapi sepele.
Dengan demikian, hal itulah yang semestinya disadari oleh siapa saja, terutama ketika memberikan bantuan tanggap darurat dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap selanjutnya seusai terjadinya bencana alam. Dalam hal ini, setidaknya ada dua kemestian yang perlu menjadi kesadaran dan sikap bersama, di mana saja dan kapan saja, ketika bencana alam terjadi. Dua kemestian ini adalah membiasakan empati dan merawat solidaritas.
Membiasakan empati atas kondisi dan musibah yang menimpa orang lain merupakan sikap positif awal untuk menghormati para korban. Secara leksikal, empati (empathy) adalah proyeksi kepribadian seseorang terhadap kepribadian orang lain agar bisa memahami kepahitan seseorang; kemampuan untuk berbagi dalam emosi, pikiran, dan perasaan orang lain. Dengan empati inilah kita bisa ikut merasakan penderitaan dan kesusahan para korban bencana alam, kendati kita tidak mengalaminya, kemudian mendorong kita untuk membangun solidaritas.
Bila empati baru sebatas sikap dan kesadaran untuk masuk merasakan penderitaan orang lain, solidaritas sosial menjadi bentuk aktualisasinya. Tindakan untuk merawat kebersamaan dan keutuhan jiwa masyarakat dari beragam individu yang mudah pecah dan bertikai menjadi sangat berarti ketika bencana alam terjadi. Dukungan moril, bantuan dana, sumbangan pangan dan sandang, dan tempat tinggal sementara serta partisipasi tenaga dan kontribusi doa tidak diragukan lagi nilai guna dan fungsi kemanusiaannya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental para korban bencana.
Dua upaya tersebut tentu saja membutuhkan keterlibatan dan semua komponen bangsa, apalagi dari pemerintah. Dalam konteks ini pula negara dan pemerintah (pusat dan daerah) harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana alam serta memperkuat kapasitas badan penanggulangan bencana--sebagai institusi resmi negara--baik di tingkat nasional maupun lokal.
Sifat bencana alam yang sulit diprediksi secara pasti kapan terjadinya dan seberapa dahsyat daya rusaknya kian menunjukkan betapa ia tidak bisa dianggap remeh dan disikapi sepele.
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/11/10/Opini/krn.20101110.217576.id.html

Main Siksa Informan Sigi

2010-11-10T23:19:00.001-08:00

Main Siksa Informan Sigi

Sabtu, 06 November 2010 | 01:25 WIB

Kepolisian Republik Indonesia tak boleh membiarkan kesewenang-wenangan ini. Jika benar ada penyiksaan terhadap narapidana yang menjadi narasumber SCTV, kasus ini harus diusut tuntas. Bukan cuma membungkam hak orang untuk bicara, main siksa juga melanggar hak asasi manusia.

Publik juga menanti penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Benarkah dua narapidana Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, telah disiksa dan diasingkan di ruangan khusus? Salah seorang di antaranya bahkan dikabarkan sampai dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati. Kasus ini tak bisa dianggap sepele, apalagi penyiksaan diduga berkaitan dengan pengakuan mereka tentang adanya bisnis seks di penjara yang disampaikan kepada jurnalis SCTV.

Menteri Patrialis mestinya paham, kasus ini justru akan semakin mencoreng kementerian yang dipimpinnya. Kementerian Hukum sebelumnya telah disorot masyarakat karena diduga menekan manajemen SCTV agar tak menyiarkan mata acara Sigi bertajuk "Bisnis Seks di Balik Jeruji". Upaya ini gagal setelah diributkan kalangan pers. Liputan Sigi akhirnya ditayangkan di stasiun televisi ini pada 27 Oktober lalu.

Pak Menteri tentu mengerti pula bahwa hak-hak narapidana harus tetap dilindungi. Mereka memang tak bebas lagi seperti warga negara biasa. Tapi hak mereka untuk berbicara dan bebas dari segala bentuk penyiksaan tidaklah terhapus. Demi kepentingan publik, media massa pun boleh menggunakan informan atau narasumber di mana saja, tak terkecuali di dalam rumah tahanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahkan mendorong media memainkan peran yang lebih besar dalam "memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi". Lewat liputan Sigi, publik menjadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi sehingga bisnis seks tumbuh subur di penjara. Liputan ini semestinya malah bisa digunakan Kementerian Hukum sebagai bahan untuk membersihkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Bukan hanya bisnis pelacuran yang leluasa terjadi di penjara. Transaksi narkoba pun seolah dibiarkan. Kasus Artalyta Suryani, yang mendapat fasilitas istimewa dan bisa mengendalikan bisnisnya dari balik jeruji, juga merupakan potret lain dari kebobrokan manajemen rumah tahanan kita. Tak perlu ditutup-tutupi, praktek kotor ini seharusnya segera dibasmi.

Jika Menteri Patrialis memang tak terlibat sama sekali dalam kasus intervensi SCTV, seharusnya ia memberikan sanksi berat terhadap bawahannya yang lancang. Begitu pula mengenai kasus penyiksaan narapidana. Pak Menteri harus menindak tegas petugas dan kepala penjara yang terlibat dalam penganiayaan ini.

Ia berkepentingan pula melaporkan dua kasus ini ke polisi. Tanpa adanya tindakan apa pun justru semakin menguatkan kesan masyarakat bahwa Pak Menteri tidak bisa dilepaskan dari rentetan kejadian ini.

Itulah pentingnya polisi segera turun tangan untuk membongkar dua kasus memalukan di Kementerian Hukum ini. Kepolisian RI harus menunjukkan kepada publik bahwa hukum negeri ini berlaku bagi semua orang, tanpa pandang bulu.
http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/11/06/krn.20101106.217222.id.html

Vonis Ringan Misbakhun

2010-11-10T23:18:00.001-08:00

Vonis Ringan Misbakhun

Senin, 08 November 2010 | 00:55 WIB

PERADILAN tak selalu berjalan seiring dengan rasa keadilan. Bukti mutakhir adalah kasus Misbakhun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memalsu dokumen pencairan letter of credit Bank Century senilai US$ 22,5 juta. Jaksa menuntut hukuman 8 tahun plus denda Rp 10 miliar untuk Misbakhun. Tapi, anehnya, majelis hakim hanya menghukum satu tahun penjara, tanpa denda.

Bau amis putusan ini susah dihindarkan. Sebab, jurang antara tuntutan jaksa dan putusan hakim begitu lebar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga telah dibikin “masuk angin” sehingga tak bisa obyektif. Bukan mustahil pula tim jaksa penuntut sengaja tidak maksimal mengemas tuntutan. Yang jelas, kita mendapati vonis ganjil dan tak bermutu.

Misbakhun, politikus Partai Keadilan Sejahtera, adalah juga Komisaris PT Selalang Prima Internasional. Pada Oktober 2007, perusahaan ini mengajukan kredit US$ 22,5 juta kepada Bank Century (kini Bank Mutiara) untuk impor kondensat Bintulu, salah satu produk turunan minyak bumi.

Banyak keanehan dalam permohonan kredit Selalang. Umpamanya, tak ada data penyedia kondensat yang akan diimpor. Jaminan deposito pun hanya US$ 4,5 juta, jauh dari syarat jaminan yang harus setara dengan 100 persen kredit. Belakangan, terbukti bahwa akta gadai untuk jaminan hanya bernilai US$ 1,8 juta. Akta gadai yang tidak sesuai inilah yang mengantar Misbakhun ke meja hijau.

Berbagai keganjilan tersebut tidak membuat permohonan kredit Selalang terganjal. Robert Tantular, Direktur Bank Century saat itu, menerbitkan instruksi kepada stafnya guna memuluskan jalan Selalang. Uang US$ 22,5 juta berpindah ke pundi Selalang. Alih-alih untuk mengimpor Bintulu sesuai dengan proposal, uang itu ditanam di perusahaan investasi di Hong Kong, yang akhirnya gagal lantaran terimbas krisis global pada 2008.

Memasuki 2009, Misbakhun menjadi anggota Dewan. Pada saat itu, bailout Bank Century mendominasi pentas politik nasional. Walhasil, harus diakui bahwa ada aroma perang politik di sini. Misbakhun, anggota Panitia Khusus Century, diadukan ke polisi oleh Andi Arief, staf khusus Presiden Yudhoyono. Di luar perkara politik itu, kasus Misbakhun jelas merupakan penyelewengan serius.

Manipulasi kredit adalah kejahatan kerah putih yang berdampak serius. Penegak hukum seharusnya mampu mengambil tindakan progresif, meski melibatkan anggota Dewan.

Hakim dan jaksa penuntut perlu kita sorot secara serius. Hakim menilai bahwa tuntutan jaksa, yakni pemalsuan surat otentik (Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan), tidak cocok untuk menjerat Misbakhun. Pasal tersebut ditujukan khusus untuk komisaris dan jajaran direksi bank. Hakim menilai Misbakhun lebih tepat dibidik dengan Pasal 263 Undang-Undang Perbankan, yakni tentang pemalsuan dokumen.

Inilah yang aneh. Mengapa hakim memilih pasal yang di luar tuntutan jaksa dengan jerat hukum lebih ringan? Jaksa penuntut seharusnya menggunakan pasal berlapis untuk menjerat Misbakhun. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bisa digunakan untuk menindak pelaku yang mengambil uang secara ilegal.

Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial wajib melakukan eksaminasi atas kasus vonis ringan ini. Tim pengawas dari Mahkamah Agung pun mesti turun tangan. Jika ditemukan kesalahan pertimbangan hukum, baik oleh jaksa maupun hakim, sanksi harus dijatuhkan tanpa ragu.
http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/11/08/krn.20101108.217374.id.html

Jangan Kecewa pada Obama

2010-11-10T23:17:00.002-08:00

Jangan Kecewa pada Obama

Selasa, 09 November 2010 | 01:59 WIB

Jangan buru-buru kecewa atas singkatnya kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia. Sesingkat apa pun lawatannya, pemerintah harus berupaya memetik manfaat sebesar mungkin. Dengan hubungan yang tidak terlalu erat tapi juga tak renggang dengan Amerika Serikat, negara kita juga akan lebih leluasa bekerja sama dengan banyak negara.

Presiden Amerika itu dijadwalkan melawat ke Indonesia pada 9 sampai 10 November, setelah bermuhibah ke India. Dari Jakarta, dia akan terbang ke Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan G-20 selama tiga hari. Lawatan Obama itu akan ditutup dengan kunjungan ke Yokohama, Jepang. Dengan waktu kunjungan kurang dari 24 jam, terkesan Obama sekadar transit di Jakarta. Ini mirip yang dilakukan oleh pendahulunya, George W. Bush, yang berkunjung ke Indonesia cuma selama 10 jam.

Benar bahwa Barack Obama berbeda dengan George Bush. Obama ketika sekolah dasar pernah bersekolah di Menteng Dalam, Jakarta. Dia juga punya saudara tiri orang Indonesia. Namun ikatan emosional ini tak serta-merta membuat pertemuan Obama-Yudhoyono jadi berbobot. Kuncinya tetap pada kemampuan pemerintah menggali manfaat dari hubungan bilateral ini dan tak menerima begitu saja agenda yang disodorkan Amerika.

Obama datang ke Asia dengan ajakan untuk memperjuangkan tata perdagangan dunia yang lebih berimbang. Keinginan ini harus dilihat dalam konteks meningkatnya pengaruh Cina dalam perekonomian dunia. Banyak negara, termasuk Amerika dan Indonesia, mulai dibanjiri produk-produk Cina. Karena itulah Amerika mengajak negara-negara lain ikut menekan Cina memperkuat mata uangnya, yuan. Gara-gara nilai yuan yang lemah terhadap dolar, barang-barang Cina menjadi murah.

Dilihat dari angka perdagangan, ekspor kita ke Amerika cenderung turun dari tahun ke tahun. Adapun angka impor kita dari negeri Obama ini relatif stabil. Bandingkan dengan hubungan dagang kita dengan Cina, yang cenderung meningkat, baik dari sisi impor maupun ekspor. Investasi perusahaan-perusahaan Amerika di negeri ini juga rendah, kalah oleh investasi dari Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Kunjungan Obama yang singkat juga harus dimanfaatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merayu pengusaha AS untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Begitu juga dalam soal perdagangan. Bagaimanapun, Amerika masih bak Tanjung Harapan. Kendati ekspor kita ke Amerika cenderung merosot, nilainya masih sedikit lebih tinggi dibanding nilai ekspor ke Cina.

Secara politik, posisi Indonesia sebenarnya juga cukup penting karena kita mendapat giliran menjadi pemimpin negara-negara ASEAN. Tinggallah pemerintah memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Berada di tengah persaingan Amerika dengan Cina, Indonesia tak boleh pasif dan pasrah "menerima nasib". Indonesia harus pintar memainkan peran agar tak terlindas oleh dua kutub yang kuat ini.

Jika kita selama ini cukup terbuka terhadap Cina, tak ada salahnya pula menyambut baik lawatan Obama.
http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/11/09/krn.20101109.217482.id.html

Bertuan pada Seorang Gayus

2010-11-10T23:17:00.000-08:00

Bertuan pada Seorang Gayus

Rabu, 10 November 2010 | 01:12 WIB

Betapa hebatnya seorang Gayus Halomoan P. Tambunan. Ia pernah lolos dari dakwaan pencucian uang dan penggelapan di Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah kasus dibongkar lagi, dan kini Gayus sedang diadili, ia masih lihai menerobos aturan hukum. Bekas pegawai pajak ini bisa keluar dari rumah tahanan tanpa izin pengadilan.

Kisah itu amat memalukan sekaligus merisaukan. Barisan penegak hukum, dari polisi, jaksa, sampai hakim, seolah tak berdaya menghadapi Gayus, yang memiliki duit sampai ratusan miliar rupiah. Sebagian dari mereka gampang sekali dibujuk. Terbongkarnya permainan penegak hukum dengan terdakwa dalam kasus sebelumnya juga tidak membuat jera. Buktinya, petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, masih berani bermain mata dengan Gayus.

Skandal baru ini terkuak setelah muncul foto sosok mirip Gayus di media massa. Gambar ini diambil saat ia sedang menonton turnamen tenis internasional di Nusa Dua, Bali, Jumat pekan lalu. Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri lalu tergerak mengecek ke sel Gayus di Kelapa Dua. Ternyata ia tak ada di rumah tahanan. Terdakwa diketahui keluar pada Kamis dan baru kembali pada Minggu lalu.

Langkah cepat Kepolisian RI patut dipuji. Tak sekadar mengecek keberadaan Gayus, kepolisian juga langsung memeriksa Kepala Rutan dan delapan petugas rumah tahanan. Mereka akan dikenai sanksi administratif karena dianggap lalai. Tapi semua ini belum cukup. Melepas tahanan tidak bisa disebut hanya sebagai kelalaian. Petugas tentu paham bahwa mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan tanpa seizin jaksa dan hakim jelas merupakan pelanggaran hukum.

Mengapa para petugas bertindak nekat? Inilah yang perlu diselidiki oleh Badan Reserse Kriminal. Polisi harus menelusuri apakah para petugas tahanan menerima suap sehingga bersedia menyalahgunakan wewenang. Sungguh penting membawa kasus ini ke pengadilan agar petugas yang lain berpikir seribu kali sebelum melakukan pelanggaran serupa.

Kepolisian perlu pula memastikan apakah Gayus memang pergi ke Bali. Kalau benar, untuk apa dan bertemu dengan siapa saja? Sulit membayangkan sang terdakwa bersusah payah keluar dari rumah tahanan hanya demi menonton pertandingan tenis. Tanpa pengusutan serius, publik akan mendapat kesan bahwa masih ada yang ditutup-ditutupi oleh polisi. Apalagi masyarakat juga masih menyimpan pertanyaan mengenai kasus pencucian uang yang menjerat Gayus. Skandal ini tak diungkap tuntas lantaran pihak yang menyuap terdakwa hingga sekarang belum dijerat.

Sungguh memprihatinkan jika penegak hukum berusaha menutupi skandal lama lewat penyimpangan baru. Perilaku penegak hukum kita sudah cukup melukai rasa keadilan masyarakat. Mereka, seperti yang terungkap dalam persidangan kasus Gayus, begitu gampang disuap. Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang dulu membebaskan terdakwa bahkan tak segan-segan meminta agar sogokan ditambah. Orang bertanya-tanya, sampai kapan para penegak hukum akan terus-menerus bertuan pada orang seperti Gayus.

Perilaku kotor itu hanya bisa dibasmi jika penegak hukum berani mengusut skandal yang melibatkan anggota korpsnya, seperti kasus dilepasnya Gayus dari rumah tahanan, hingga tuntas.
http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/11/10/krn.20101110.217616.id.html

Tertampar Pidato Obama

2010-11-10T23:16:00.000-08:00

Tertampar Pidato Obama

Kamis, 11 November 2010 | 00:22 WIB

Di Universitas Indonesia, Depok, Presiden Amerika Serikat Barack Obama "menampar" kita. Pidatonya memang simpatik. Hadirin berkali-kali menyambut dengan tepuk tangan riuh. Seperti layaknya pidato tamu, dia banyak memuji Indonesia. Tapi pujian dan susunan kata-katanya sungguh seperti menjadi tamparan buat kita. Apa yang ia sampaikan justru membuat kita merasa telah kehilangan banyak hal mengenai nilai-nilai kebersamaan: toleransi beragama dan kebinekaan negara ini.

Membuka pidato dengan nostalgia masa kecilnya, Obama mengakui bahwa tinggal di negeri penuh keberagaman seperti Indonesia--dengan ribuan pulau, ratusan bahasa dan etnis, serta sejumlah agama--membantunya menjadi lebih humanis. Ia menekankan, semangat toleransi beragama merupakan karakter Indonesia yang menginspirasi negeri lain.

Ia mengulangi pujian itu beberapa kali. "Semangat toleransi yang termaktub di konstitusi Anda, dan tersimbolkan dalam masjid, gereja, pura, serta melekat di rakyat negeri ini, masih ada hingga kini. Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah asas Indonesia yang menjadi contoh bagi dunia, dan inilah sebabnya Indonesia akan memainkan peran penting di abad ke-21," katanya.

Pujian yang tentu saja membuat bangga. Tapi, pada saat yang sama, kita sadar betapa keberagaman dan toleransi yang ia elu-elukan itu belakangan makin terancam. Muncul kelompok-kelompok agama yang semakin militan. Penghancuran rumah ibadah, penganiayaan penganut aliran keagamaan, perusakan tempat hiburan, begitu sering terjadi. Di Yogyakarta, hanya sehari sebelum Obama datang, sekelompok orang tega mengusir pengungsi Merapi dari tempat penampungan di sebuah gereja. Alasannya sungguh absurd: gereja bisa digunakan untuk mengkristenkan para pengungsi.

Makin absurd karena pemerintah pura-pura tidak tahu. Penodaan telanjang terhadap konstitusi, yang mengamanatkan toleransi dan keberagaman, dibiarkan berlangsung. Ini membuat apa yang dikatakan Obama tentang toleransi terdengar seperti nostalgia--mirip ceritanya tentang sawah dan kerbau di Jakarta, empat dasawarsa lalu. Tapi Obama tidak sedang bicara tentang masa lalu. Dia menyatakan hal itu dalam kalimat present tense. Jadi, anggap saja dia sedang menyemangati kita untuk menjaga nilai-nilai mulia yang kita miliki agar tak benar-benar menjadi masa lalu.

Dan untuk bisa menjaga nilai-nilai yang sedang terancam itu, Obama tak sekadar beretorika. Dalam pidatonya, Obama mengakui gentingnya hubungan Amerika Serikat dengan umat Islam dalam beberapa tahun terakhir. Pengakuan seperti ini penting karena hanya dengan pengakuanlah perbaikan bisa dimulai. "Sebagai presiden, saya telah membuat prioritas untuk mulai memperbaiki hubungan ini," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai kepala pemerintahan, harus membuat pengakuan terbuka bahwa radikalisme telah semakin kuat dan mengancam keberagaman negeri kita. Lalu, dia juga harus mengajak seluruh rakyat Indonesia mendukung langkah-langkah perbaikan. Diam dan pura-pura tidak ada masalah jelas bukan sikap seorang presiden yang diamanatkan untuk menjaga konstitusi.

Pemerintah sudah harus memulai kampanye dengan pesan seperti yang disampaikan Imam Masjid Istiqlal kepada Obama: "We are all God's followers, kita semua adalah hamba Tuhan."
http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/11/11/krn.20101111.217728.id.html

’Panggil saya pak haji’

2010-11-10T23:10:00.001-08:00

Thursday, 11 November 2010

’Panggil saya pak haji’

SETIAP musim haji tiba, saya teringat kisah teman saya yang anak seorang petinggi tingkat kabupaten. Suatu hari ada seorang yang datang meminta sumbangan untuk sebuah acara keagamaan, entah disengaja atau tidak, dalam proposal nama petinggi tersebut tidak diembel-embeli H (haji), anaknya yang menerima proposal tersebut bertanya, apa betul proposal ini ditujukan kepada bapaknya, sebab kalau nama bapaknya ada titel haji di depannya.

Kisah nyata ini atau kisah yang sejenis mungkin terjadi di mana dan kapan saja, hal yang sama juga terjadi dengan penulisan titel akademik. Gelar haji atau gelar akademik bagi sebagian orang mungkin mempunyai arti yang sangat penting karena diperoleh dengan tidak cuma-cuma tetapi dengan perjuangan dan biaya tidak sedikit, sehingga pencantumannya di depan nama menjadi sangat penting. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kolonialis Belanda yang membedakan status sosial masyarakat, antara priyayi, rakyat dan pejabat.

Kalau dulu gelar raden menjadi status sosial yang dibanggakan, sekarang gelar haji menjadi sebuah kebanggaan karena tidak semua orang bisa menunaikan ibadah haji. Karena itu pula haji menjadi salah satu ibadah yang paling diinginkan untuk dilaksanakan, terutama oleh orang-orang yang punya kelebihan harta benda, meskipun kadang-kadang ibadah yang lain seperti shalat, puasa, zakat, sodakoh dan lain-lain tidak mereka pahami dan tidak pernah mereka laksanakan.

Status sosial
Ibadah haji adalah ibadah yang khusus, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang khusus yaitu pada bulan Dzulhijjah di Makkah dan sekitarnya. Disebutkan dalam hadits Nabi bahwa inti ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu satu hari sebelum Idul Adha. Ibadah haji juga diwajibkan kepada orangorang yang khusus, yaitu orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Makkah (QS. Ali Imron: 97).

Karena sifatnya yang khusus itulah, ibadah haji menjadi sangat istimewa bagi kebanyakan kaum muslimin, karena dianggap menjadi penyempurna rukun Islam seseorang, sehingga ada pandangan apabila belum haji seolah-olah belum sempurna keislaman seseorang.

Maka mnjadi pemandangan yang lazim apabila ada orang yang akan berangkat haji, seluruh kerabat, teman dan tetangga berbondong-bondong untuk memberi penghormatan yang sebaikbaiknya.

Karena pandangan yang seperti itu serta ditambah dengan adanya pencantuman gelar haji di depan nama seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji menjadi daya tarik seseorang untuk menggantungkan cita-citanya menjadi seorang haji.

Sebetulnya pencantuman nama haji tidak selalu negatif, bahkan bisa menjadi kontrol bagi seseorang dalam tingkah laku sehari-hari, di mana seorang haji harus bisa memberikan teladan yang baik bagi masyarakat mengingat gelar haji di depan namanya.

Namun alih-alih memberi teladan yang baik, banyak orang yang telah berhaji merasa punya status sosial dan kealiman yang lebih dari masyarakat pada umumnya sehingga gelar haji bagi mereka merupakan kebanggaan yang harus selalu melekat di depan namanya. Mungkin hal ini karena terjadi hanya pada ibadah haji, maka menimbulkan ekses yang tidak selamanya baik, seperti perasaan lebih Islam, lebih alim, dan merasa lebih dekat kepada Allah SWT dibandingkan dengan orang-orang yang belum haji.

Bila dibandingkan dengan ibadah lainnya seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain, kedudukan haji sama saja di depan hukum Islam, namun dalam ibadah yang lain tidak dicantumkan gelar. Misalnya orang yang rajin shalat tidak dipanggil ”bapak shalat”, orang yang rajin berpuasa tidak dipanggil ”bapak puasa” demikian pula orang yang membayar zakat tidak dipanggil ”pak zakat” dan sebagainya.

Haji mabrur
Ibadah dalam Islam pada prinsipnya terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu ibadah mahdlah dan ibadah ghairu mahdlah (ijtimaiyyah). Ibadah mahdlah adalah ibadah yang dimensi ritualnya lebih menonjol seperti shalat, haji, puasa, zikir, membaca Alquran dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdlah adalah ibadah yang dimensi sosialnya lebih besar, seperti zakat, sadaqah, berbuat baik kepada sesama manusia dan lain-lain.

Meskipun demikian semua ibadah tersebut mempunyai satu tujuan yaitu mengharapkan ridlo Allah SWT dan bila ditelisik lebih dalam, masing- masing ibadah mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, shalat misalnya bisa mencegah dari perbuatan jelek dan tercela (QS al Ankabut 45), puasa bisa meningkatkan derajat menjadi takwa (QS Al Baqoroh 183), haji yang mabrur pahalanya adalah surga (Hadits Nabi), sadaqoh bisa menolak balak (Hadits Nabi), dan sebagainya.

Dan salah satu daya tarik orang untuk melaksanakan ibadah haji adalah pahala berupa surga itu apabila hajinya bisa mabrur (baik). Pemahaman haji mabrur adalah ketika haji dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya serta hal-hal yang bersifat fardlu, wajib, dan sunnahnya dilakukan dengan baik, demikian pula pemahaman perihal ibadahibadah yang lain.

Namun demikian, pada hakikatnya ibadah dalam Islam sebetulnya sebagai media pelatihan dan ujian bagi umat Islam, apakah mereka termasuk orang yang taat atau tidak, penilaian yang sebenarnya adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah tersebut dengan benar.

Puasa misalnya, adalah media pelatihan bagi umat Islam untuk melatih disiplin, jujur, taat kepada aturan agama, bila selama sebulan penuh orang yang berpuasa bisa meninggalkan sesuatu yang dihalalkan karena melaksanakan perintah Allah maka apakah mereka mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah di luar bulan Romadlon, maka penilaian bagi orang yang berpuasa untuk bisa mencapai derajat takwa atau tidak adalah tingkah lakunya selama sebelas bulan selain Ramadan.

Demikian juga dengan ibadah haji, mabrur atau tidaknya haji seseorang dinilai sejauh mana tingkah lakunya sesudah bergelar haji, meskipun seseorang bergelar haji sampai tujuh kali namun apabila perbuatannya jauh dari tuntunan agama dan menyimpang dari normanorma sosial yang baik, maka kemabruran hajinya patut dipertanyakan. Apalagi bila niatnya berhaji untuk mengatrol status sosial, karena niat karena Allah adalah syarat diterimanya suatu ibadah.

Ibadah haji sebagai ibadah yang menuntut banyak hal dalam pelaksanaannya seperti harta benda yang banyak, kesehatan fisik dan mental serta niat yang tulus karena Allah SWT sudah selayaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan tuntunan Rasul-Nya, bukan dijadikan sebagai pendongkrak status sosial atau biar dianggap sebagai orang yang lebih baik dan alim serta mendapat pujian banyak orang, sebagaimana yang terjadi pada teman saya yang tersinggung ketika nama bapaknya tidak diberi gelar haji di depannya. Wallahu A’lam f Abdul Hakim Guru MANU Batang

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42806&Itemid=62

Diplomasi Obama di Indonesia

2010-11-10T23:09:00.001-08:00

Thursday, 11 November 2010

Diplomasi Obama di Indonesia

AKHIRNYA Presiden Negara Adikuasa AS Obama datang ke Indonesia, setelah sebelumnya pada bulan Mei batal datang ke Indonesia karena masalah dalam negerinya. Semula, Obama dijadwalkan berkunjung ke Jakarta, tempat dia pernah menghabiskan empat tahun masa kanakkanaknya itu pada Maret 2010.

Rencana itu batal lantaran Presiden Obama tengah membahas masalah undang-undang tentang perawatan dan asuransi kesehatan bagi warga AS. Penundaan terulang kembali pada Juni, karena masalah tumpahnya minyak BP yang parah di perairan AS. Kedatangannya kali ini disambut dengan luar biasa oleh pemerintah Indonesia. Pengamanan yang super ketat dari mulai persiapan sampai pada saat penyambutan.

Tidak bisa dipungkiri, penyambutan yang luar biasa tersebut wajar karena tamunya juga istimewa dan kedatangan Obama sebagai Presiden AS, akan mendatangkan opini positif dari masyarakat internasional bahwa setidaknya Indonesia terlihat sejajar dengan negara adikuasa tersebut.

Kunjungan Presiden Obama memiliki arti yang penting, di mana momen ini dimanfaatkan untuk penandatanganan Comprehensive Partnerships Agreement (kerja sama dalam segala bidang secara konprehensif).

Tentu saja, kerja sama Indonesia dengan AS harus berpegang pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Dari segi politik, kedua negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Diplomasi Obama
Kunjungan Obama kali ini sarat makna, di tengah posisi yang kurang menguntungkan bagi Obama di dalam negeri AS. Banyak warga AS yang kemudian mulai tidak suka dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh Obama.

Bahkan para pendukung Obama pada saat pilpres dua tahun lalu di Amerika Serikat, kini sudah mulai berubah haluan. Partai Demokrat pun yang mengusung Obama menuju kursi Presiden AS merasakan akibatnya. Dalam pemilu sela awal bulan ini, Partai Republik memenangi mayoritas kursi di DPR.

Nancy Pelosi, politisi senior Partai Demokrat yang sebelumnya memimpin parlemen, harus menyerahkan kursinya kepada John Boehner dari Partai Republik yang popularitasnya terus menanjak. Turunnya Pamor Obama di AS karena kondisi ekonomi yang belum juga pulih dan juga semakin meningkatnya pengangguran.

Kunjungan ke Indonesia dan beberapa negara dikawasan Asia, dimanfaatkan oleh Obama untuk menjajaki kemungkinan kerjasama diberbagai bidang, setelah kunjungannya ke India, diharapkan kunjungannya ke Indonesia juga membuahkan hasil positif. Diplomasi tidak akan terlepas dari kepentingan.

Bahkan KM Panikkar (SL Roy, 1989) menyatakan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sosok Obama yang sudah akrab dengan warga Menteng, bisa dimanfaatkan oleh Obama tanpa harus susah-susah menarik simpati.

Bagi negara mana pun tanpa terkecuali AS, mempunyai beberapa tujuan dari upaya diplomasi yang dilakukan antara lain pertama, tujuan politik. Untuk mencapai tujuan ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan yang erat dengan negara-negara yang sehaluan dan menetralisir negara yang memusuhi.

AS bisa dikatakan memiliki segalanya , untuk mencapai tujuan ini tidaklah terlalu sulit, karena hanya mengandalkan kekuatan. Apalagi negara yang dituju adalah Indonesia yang notabene sudah familiar dengan diri Obama. Bahkan Obama percaya bahwa dukungan Indonesia terhadap dirinya masih sangat kuat.

Setelah beberapa tahun yang lalu sempat menjalani diplomasi yang tidak nyaman dengan Indonesia karena masalah terorisme, sekarang saat yang tepat untuk membangun hubungan yang labih baik dengan Indonesia.

Ben Rhodes, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Obama Urusan Komunikasi Strategis menyatakan bahwa Indonesia dilihat sebagai persimpangan yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan utama Amerika dan sebagai mitra yang sangat penting bagi masa depan kepentingan Amerika di Asia dan dunia.

Kedua, tujuan ekonomi. Menurut Kamar Dagang AS, Amerika Serikat hanya mengekspor barang senilai 6 miliar dolar AS ke Indonesia setiap tahun, sehingga menjadikannya pasar terbesar ke-37 bagi AS. Sebagai Negara kapitalis, Indonesia sangat tepat dijadikan sebagai tempat berpijak bagi pasar AS.

Beberapa industri makanan cepat saji dan industri tekstil juga sudah merasuk dihati masyarakat Indonesia dan menjadi favorit. Sebut saja Dunkin Donut, KFC, Mc Donald, dan restoran cepat saji lainnya yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

Ketiga, tujuan kultural. Dalam kunjungannya, Obama juga memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Tema yang diangkat adalah tentang toleransi hidup beragama dan kebebasan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Obama secara psikologis sangat tertarik dengan keberagaman yang ada di Indonesia tetapi tetap bisa hidup rukun.

Saya rasa kesan yang ingin dibangun oleh Obama adalah hidup dalam damai, tanpa perang dan perselisihan, yang secara kultural selalu ditunjukkan oleh AS sebagai negara yang arogan dengan kekuatannya yang mampu menghancurkan negara lain yang tidak sehaluan seperti kebijakan AS di masa Bush dengan melumpuhkan Afghanistan dan Irak.

Keempat, tujuan ideologi. Tujuan ini bisa dengan mudah dilihat pada masa perang dingin. Dengan adanya dua kekuatan besar yaitu AS dan Uni Soviet, yang memiliki ideologi yang berbeda saling membentuk kekuatan dengan menarik negara lain untuk ikut kekubunya. Pasca perang dingin, konstelasi politik internasional berubah.

Seperti yang diramalkan oleh Huntington, bahwa adanya Clash of civilization, bisa menjadi salah satu acuan bagi Obama untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara muslim. Dalam skala internasional, Obama ingin melihat kondisi hubungan Barat-Islam, sebagai sesuatu yang normal.

Tak heran kalau ia mengambil momentum ini, untuk menunjukkan sikap positifnya itu. Ucapan selamat berpuasa dan Idulfitri serta mengunjungi masjid, merupakan bentuk pernyataannya secara fisik dan terbuka. Untuk perdamaian dunia, hubungan antaragama dan antarbangsa.

Tidak bisa dipungkiri setiap negara mempunyai tujuan diplomatik yang ingin ditonjolkan untuk mencapai keinginannya. Obama bisa mencapai keinginannya, dengan kunjungan selama 2 hari di Jakarta. Pro dan Kontra tentang kedatanganya di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan itu merupakan suatu kewajaran, ditengah kontroversi yang melanda negara adidaya tersebut. f Anna Yulia Hartati SIP MA Peneliti Lab. Diplomasi, dan Dosen FISIP/Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42805&Itemid=62

Kearifan sosial ritual qurban

2010-11-10T23:08:00.001-08:00

Wednesday, 10 November 2010

Kearifan sosial ritual qurban

DARI akar kata Bahasa Arab qaruba (dekat), kurban masih tak kehilangan makna; dekat. Yakni dekat secara sempurna, baik horizontal maupun vertikal. Secara vertikal, makna kedekatan dalam qurban memerintahkan umat Islam untuk menambah intensitas komunikasinya dengan Tuhan. Dilihat secara filosofis-historis, pesan horizontal dalam ritual qurban mengajarkan kita bahwa dalam setiap ungkapan cinta, harus diikuti dengan pengorbanan.

Nabi Ibrahim AS secara simbolik telah dijadikan referensi sepanjang zaman akan makna qurban. Ibrahim diuji karena kecintaannya kepada anaknya yang besar yang berlebihan, ia seakan melalaikan Tuhan. Dalam wahyu, Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih putra yang paling dicintai, Ismail. Ibrahim berhasil menunaikan perintah akan menyembelih putranya itu. Tapi Ismail kemudian tak jadi tewas terbunuh karena diganti seekor kambing jantan.

Ismail tak jadi korban ”wahyu” dari ayahnya karena Ismail hanya sarana menguji keimanan Ibrahim. Intinya, yang dituju dalam momentum qurban adalah bagaimana menunjukkan ketauhidan kita secara teologis dan sosial; vertikal dan horizontal.

Secara tegas dinyatakan dalam Alquran (al-Hajj: 37) bahwa Allah tidak membutuhkan daging-daging binatang qurban, melainkan ketaqwaan. Disinilah kemudian taqwa dalam spirit qurban tebaca dan ter-eja secara filosofis dalam upaya kita menyembelih nafsu-nasfsu kebinatangan, sebagaimana binatang disembelih dalam ritual paling tua di dunia itu.

Kontekstualisasi taqwa dalam qurban terletak pada sejauh mana umat Islam bisa mengajak kepada saudaranya yang kurang untuk merasakan kenikmataan daging binatang ternak yang mungkin saja belum tentu bisa dirasakannya setiap saat kecuali dalam momen-momen bahagia saja. Berbeda dengan puasa yang meng - ajak setiap kita merasakan dahaga kelaparan saudara-saudara kita yang kurang mampu.

Pada saat yang sama, golongan umat Islam yang mampu menunaikan haji juga diajak untuk menghayati spiritualitas qurban kala ia melaksanakan tahapan lempar jumrah aqabah.

Pesan melempar jumrah tak berhenti pada formalitas ritual haji belaka, bahwa di sana para haji diajak untuk melempar musuh-musuh mereka (setan) agar tak terlalu membelenggu upaya diri menuju kecerdasan spiritual dan sosial.

Kecerdasan sosial dan spiritual sungguh kita harapkan muncul sebagai kesadaran massal di tengah kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang ”tak terlerai” dari luapan masalah.

Apalagi beberapa waktu lalu banyak saudara-saudara kita di Wasior, Mentawai, dan Merapi mendapatkan musibah bencana tak terperi. Tanpa kesadaran dan kecerdasan spiritual dan sosial, manusia akan jadi angkuh dan mementingkan diri sendiri.

Ritual qurban hadir untuk memberikan semangat yang mungkin saja akan luntur dalam lanskap kehidupan kita yang egois, individualis dan serakah. Baik yang ada di tanah air maupun yang sedang menjalankan ibadah haji. Kita diajak untuk memberi sesuatu yang kita punya dan kita cintai kepada orang lain yang membutuhkan.

Haji dan spirit qurban
Betul juga kata Ali Syari’ati dalam bukunya Hajj, bahwa dalam ibadah haji ada dimensi sosiologis- humanis, yang salah satu bentuknya adalah bersamaannya waktu haji dengan qurban. Haji dan qurban saling berhubungan dalam spirit, dan, saling menyempurnakan. Buktinya, haji yang kurang sempurna rukunnya, hanya bisa ditebus dengan hewan sembelihan qurban.

Dimensi sosio-humniora tak bisa dilepaskan dalam qurban. Haji yang terlepas dari spirittualitas qurban akan menyisakan tragedi dan ironi sosial. Ada sebuah cerita menarik dalam buku klasik Durratun Nashihin yang patut dijadikan cermin.

Seorang kaya raya bernama Ibnul Mubarok melakukan haji sunnah, yakni haji yang dilakukan bukan pertama kali. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak perempuan kurus mengambil seekor burung yang sudah mati (bangkai). Ibnul Mubarok bertanya ihwal kejadikan aneh itu. Dia bertanya mengapa mengambil burung yang sudah mati, apa tujuannya.

Anak perempuan itu menjawab kalau dia sudah tiga hari tidak makan dan adik-adiknya di rumah kelaparan. Burung bangkai itu akan ia jadikan santapan gratis karena tak mampu membeli kebutuhan makanan.

Tersentuh, Ibnul Mubarok membatalkan hajinya dan memberikan ongkos naik hajinya untuk keluarga anak malang itu. Itulah yang namanya qurban dalam pengertian spirit. Haji yang sifatnya formal dibatalkan untuk melakukan korban amal kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti tamsil anak perempuan itu.

Oleh karena itulah, haji yang sekadar untuk menaikkan gengsi sosial dan status spiritual tidak akan menjadikan mabrur (baik) dan mabruk (berkah) kalau spirit kepedualian sosial, sebagaimana dalam qurban, tak menyatu dalam penghayatan filosofis kita.

Dalam masyarakat kita, terjadi salah kaprah berpikir, bahwa kalau orang sudah berqurban dianggap sudah memberikan kontribusi besar kepada agama dan masyarakat. Begitu juga, kalau orang sudah haji, rukun Islam dianggap sudah sempurna dan dosa-dosanya tertebus sewaktu masih di Makkah dan Madinah.

Qurban hanya sarana menjalin komunikasi secara vertikal dan horizontal saja. Karena Tuhan tidak membutuhkan daging, status, dan pahala kita. Allah tidak membutuhkan Ibrahim dan Ismail. Kita yang membutuhkan cinta kepedulian sesama.

Dengan demikian, ada harapan kita akan semakin dekat dengan Allah dan dengan sesama. Tak kehilangan makna ”qaruba” itu. f M Abdullah Badri, peneliti di Idea Studies Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42769&Itemid=62

;Ngelmu titen’ dan pesan kemanusiaan Merapi

2010-11-10T23:07:00.001-08:00

Wednesday, 10 November 2010

’Ngelmu titen’ dan pesan kemanusiaan Merapi

”Kemarin seorang ibu menangis, melihat anaknya menangis, kemarin halilintar menangis, kemarin lautan menangis, kemarin bunga-bunga menangis, kemarin anak-anak negeri menangis”. Petikan lirik lagu

”Menangis ” karya Franky Hubert Sahilatua di atas terasa pas untuk melukiskan suasana batin bangsa ini. Bencana alam bertubitubi melanda kepulauan Nusantara tercinta. Yang terakhir ialah banjir bandang di Wasior, gempa tektonik dan gelombang tsunami di Mentawai, dan rentetan letusan Merapi di Jateng-DIY. Benar Bung Franky, anak bangsa dari Sabang sampai Merauke sedang melinangkan air mata.

Artikel ini terpicu oleh sebuah pengalaman kecil. Pada hari Sabtu (30 Oktober 2010) jam 00.00 WIB saya terjaga dari tidur lelap. Karena ikan-ikan di dalam kolam berlompatan ke udara. Saya mengira ada ular, tapi setelah saya senteri tidak ada apa-apa di sana. Kemudian pada jam 00.40 WIB Merapi meletus (lagi).

Menyemburkan awan panas dan menyebabkan hujan abu di seantero Yogyakarta. Atap rumah kerabat saya yang terletak di daerah Pakem, tepatnya km 18 jalan Kaliurang Sleman tak luput dari guyuran debu material vulkanik tersebut. Ikan-ikan bawal, lele, dan gurameh yang katanya tak berakal ternyata memiliki kepekaan tinggi.

Mereka mengetahui fenomena dahsyat alam yang akan terjadi. Bahkan hampir satu jam sebelumnya. Bila para peneliti mau mengkaji hal ini lebih lanjut secara komprehensif, niscaya bisa menjadi semacam Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa.

Terutama warga yang bermukim di kawasan rawan bencana (KRB). Tentu tanpa menafikan informasi akurat dari Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana setempat. Berbekal peralatan canggih dan kalkulasi data yang sahih.

’Titen’
Dalam buku Neo Vastu Feng Shui (2005) Anand Krishna juga mengisahkan ihwal fenomena gajahgajah di Thailand. Mereka berlarian ke arah pegunungan dan tempattempat yang lebih tinggi. Para pawang gajah yang turut mengungsi akhirnya terhindar dari sapuan gelombang pasang tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Ratusan ribu saudara-saudari kita di tanah Aceh pun turut menjadi korban.

Menurut tradisi Kejawen ada istilah Ngelmu Titen. Sebagai bagian dari 3 jurus ampuh lainnya. Yakni Niteni, Niroke, dan Nambahi. Dalam bahasa modern disingkat ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Awalnya, manusia mencermati sesuatu, kemudian dari proses pengamatan tersebut orang lantas meniru. Akhirnya, manusia berusaha menyempurnakannya lewat proses modifikasi.

Misalnya, saat hendak membuat sebuah artikel di media massa. Awalnya, si penulis mengobservasi, seperti apa tulisan yang layak muat di media online atau cetak tertentu. Kemudian, ia meniru bukan berarti meng-copy paste alias menji- plak karya orang lain tapi menulis dengan gayanya sendiri. Inilah yang disebut modifikasi. Nambahi berdasarkan pemahaman dan refleksinya sendiri. Sesuai pengalaman hidup sehari-hari di lingkar pengaruhnya masing-masing.

Kembali ke ilmu Titen. Pada 30 Oktober 2010 Regina Rukmorini menulis ihwal Sitras Anjilin. Tokoh seniman dari Dusun Tutup Ngisor, Kecamatan Dukun, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Menurut Sitras biasanya Merapi memberikan sinyal akan adanya bahaya erupsi. Warga sekitar lereng musti tanggap warsa lan sasmita alias jeli mengamati pertanda alam sekitar. Kalau toh telah melihat, seyogianya segera mengambil tindakan antisipatif.

Lebih lanjut, Anjilin memaparkan aneka pertanda dari Merapi. Antara lain, berupa tali tipis/benang dari satu pohon ke pohon lainnya yang terentang tanpa putus di hutan. Arah rentangan tali menunjukkan arah jalur yang akan dilalui lahar kelak. Sinyal lainnya, bisa berupa hewanhewan yang turun dari gunung, atau ucapan dari seorang warga idiot yang tiba-tiba bisa menyerukan ancaman bahaya erupsi.

Khusus tahun 2010 ini, Sitras Anjilin menangkap tanda bahaya letusan Merapi juga. Berupa cahaya laksana pelangi di depan Merapi, sekitar 20 hari lalu. Hal ini sempat disampaikan kepada warga, tapi sebagian dari mereka tidak percaya.

Ada lagi heboh foto yang mengabadikan awan panas dari puncak Merapi. Karena bentuknya mirip kepala Eyang Petruk. Tokoh Puna - kawan yang diyakini sebagai sing mbaurekso alias penunggu Merapi.

Di era Facebook dan Twitter seperti saat ini sulit memahami sesuatu yang beyond mind, melampaui logika biasa. Bahkan ada yang mencap musyrik/syirik. Tapi menurut saya, pertanda-pertanda tersebut justru sangat biasa dan masuk akal sekali. Misalnya, rombongan hewan yang turun dari puncak Merapi.

Dulu saat fauna di sana masih melimpah, warga sekitar bisa menyaksikan trenggiling, ular, aneka reptil, serangga, bahkan macan dan elang Jawa bersama-sama turun gunung. Saat itu, masyarakat dapat mengambil ancang-ancang sejak jauh-jauh hari untuk turut mengungsi.

Salah siapa kalau banyak binatang diburu dan menjadi langka? Kemudian, tali tipis/benang dari satu pohon ke batang pohon lainnya. Pertanda ini bisa eksis kalau flora masih lebat dan pepohonan masih rindang. Salah siapa kalau hutan ditebang? Salah siapa kalau bukit digunduli? Sedangkan, tokoh pewayangan bukanlah syirik atau bidaah. Melainkan simbol kearifan lokal leluhur kita.

Pesan
Dua pesan dari serangkaian bencana yang melanda negeri ini ialah pelestarian alam dan apresiasi terhadap budaya kita sendiri. Pertama, mencintai alam di sini bukan berarti harus beraksi seperti aktivis Greenpeace yang ”menyerbu” tambang pengeboran minyak di tengah lautan lepas. Tapi bisa dilakukan dari rumah kita sendiri.

Misalnya, dengan memisahkan sampah organik dan nonorganik. Sampah plastik, besi, dan kertas bisa dijual ke tukang rongsokan. Sedangkan yang organik bisa dijadikan kompos untuk memupuk tanaman di taman.

Yakinilah teori Butterfly Effect, satu kepakan kupu-kupu di belantara Amazon, bisa memicu badai Tornado di belahan benua Eropa. Sebaliknya, sebuah tindakan kecil berlandaskan niat tulus niscaya mempengaruhi kosmos secara makro maupun mikro. Dalam tradisi Kejawen disebut hukum aksi-reaksi, ”Nandur-Ngunduh” (Barangsiapa menanam pasti menuai).

Kedua, mengapresiasi budaya lokal misalnya seperti dik Banar. Siswa kelas 4 SDN Godean 2. Ia seorang dalang cilik. Acapkali diundang pentas di Kabupaten Wonosari, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Kemarin (Selasa, 2 November 2010) penulis bertemu dengannya di warung Mie Ayam.

Saat itu, Banar baru pulang mendalang di daerah Kotagede. Saat hendak membayar, ia meminta uang kepada ayahnya. Penjual Mie Ayam bercanda, ”Lho jarene bar mulih ndalang, kok iseh njaluk Bapakke? Lhak enthuk amplopan mau seko panitia dik?” (Lho katanya baru pulang mendalang, kok masih minta (uang) Bapaknya? Bukankah tadi dapat honor tadi dari panitia?). Banar menyahut dengan polosnya, ”Tadi aku cuma dibayar dengan ucapan terimakasih Mas, honornya menyusul hehe. Ayo ndang bayari Pak”.

Akhir kata, bumi Pertiwi, tanah tumpah darah ini bukan sekedar warisan leluhur kita. Melainkan juga titipan anak cucu generasi penerus RI. Alam hanya menyeimbangkan apa yang telah diintervensi secara masif dan eksploitatif oleh makhluk bernama manusia. Kita perlu bergotong- royong dan bersatu-padu meringankan beban para korban.

Sepakat dengan seruan Sri Sultan HB X, saatnya menanggalkan atribut partai, ormas, agama, kelompok, ras dll. Kibarkan satu bendera saja: Sang Saka Merah Putih. Ada waktunya sendiri jelang 2014 untuk melakukan kampanye politik. Nilai kemanusiaan dan bela rasa kepada para pengungsi Merapi yang musti dikedepankan saat ini. f T Nugroho Angkasa SPd Penulis lepas, tinggal di Godean Yogyakarta)

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42768&Itemid=62

Teror Informasi Liputan Televisi

2010-11-10T23:05:00.000-08:00

Teror Informasi Liputan Televisi

Kamis, 11/11/2010 09:00 WIB - Anton Prasetyo

Alumnus Komunikasi dan
Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dalam sehari penulis mendapat telepon dari keluarga sebanyak enam kali. Inti telepon tersebut adalah menanyakan keselamatan penulis yang bermukim di Yogyakarta, terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Usut punya usut, keluarga yang tinggal di luar Yogyakarta jauh lebih khawatir dibandingkan dengan penulis yang merasa aman tenteram berada di Yogyakarta. Keluarga merasa khawatir karena melihat tayangan televisi yang menunjukkan seluruh wilayah Yogyakarta terancam bencana akibat erupsi Gunung Merapi.
Kisah singkat penulis di atas hanyalah gambaran terhadap tanggapan pemirsa televisi atas berita yang disuguhkannya. Mereka sangat terprovokasi dengan adanya tayangan yang ada. Atas liputan tersebut, maka menjadi tidak heran jika Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sempat mengkritik liputan yang ada. Dirinya mengaku bahwa secara langsung dirinya melihat siaran mengagetkan tersebut hingga pukul 03.00 WIB. Dirinya mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar, kalau awan panas sampai di kilometer enam atau sekitar 30 kilometer dari puncak Gunung Merapi alias seluruh warga Yogyakarta terkena awan panas.
Di samping itu, tak heran pula jika jaringan relawan di Yogyakarta merasa keberatan dengan berita di stasiun televisi. Berita yang ada terkesan berlebihan hingga menimbulkan kepanikan para korban bencana. Banyak dari pengungsi menjadi korban bukan karena adanya awan panas menghampirinya, namun karena kepanikan mereka saat berita ditayangkan sehingga mereka kehilangan keseimbangan. Dari sini, tak heran jika jaringan relawan tersebut mengirimkan surat terbuka kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas kritik terhadap berita yang ada.
Dalam beberapa media cetak dan elektronik diberitakan bahwa Aryo Bilowo sebagai wakil relawan pada Minggu, 17 November 2010, mengatakan bahwa dengan adanya berita di televisi yang tidak akurat menambah keadaan tidak kondusif. Relawan yang ada di posko, yang notabene berhadapan langsung dengan warga, merasa kewalahan. Para relawan kesusahan menenangkan warga yang panik dan ingin pergi dari barak pengungsian ke tempat yang lebih aman.
Di sinilah media televisi kita bukan lagi berperan sebagai media informasi yang berfungsi sebagai peringatan dini (early warning system). Televisi berubah fungsi sebagai media massa teror yang membahayakan keselamatan pemirsanya. Akurasi pemberitaan yang meskinya menjadi salah satu prioritas seakan dimentahkan dengan kecepatan berita. Padahal, kecepatan berita tanpa didasari kebenaran sama saja dengan pembohongan publik.
Orientasi Kepentingan
Menjadi pertanyaan besar sekarang adalah, bentuk berita seperti apakah yang meskinya disuguhkan pihak media (televisi) kepada masyarakat? Haruskah media massa dalam memberitakan kabar kepada masyarakat ditunda-tunda terlebih dahulu guna memperoleh data yang sangat sahih? Tentu saja jawabannya bukan demikian. Media massa meski dituntut untuk benar dalam memberitakan juga tidak meninggalkan kecepatan. Kecepatan dan ketepatan adalah dua komponen yang harus ada sehingga berita dikatakan baik. Namun demikian, semua tak lepas dari faktor kepentingan.
Dalam sebuah berita memiliki sekian banyak kepentingan. Kepentingan jurnalistik murni, bisnis (ekonomi), politik, pencitraan diri (image building) lembaga dan lain sebagainya. Berakar dari sinilah bentuk berita dalam sebuah stasiun televisi tak bisa diseragamkan. Semua media memiliki prioritas kepentingan masing-masing. Selain mereka mengemban amanah dari sponsor dan atau iklan yang banyak membantu dana juga ingin membangun citra diri lembaga. Dengan adanya berita yang cepat dan terkesan hebat menjadikan citra media semakin meningkat.
Kendati orientasi kepentingan menjadi bagian sebuah lembaga media penyiaran, publik juga memiliki kepentingan. Di samping itu publik memiliki hak untuk mendapatkan berita sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai misal, ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, selain publik membutuhkan berita cepat dan tepat juga membutuhkan solusi atas bahaya yang ditimpanya. Dengan adanya berita yang cepat, tepat dan solutif dipastikan para korban bencana juga pemirsa berita akan merasa lebih tenang dari yang seharusnya.
Berbeda ketika dalam berita seakan dibesar-besarkan dan terkesan didramatisasi. Berita semacam ini hanya akan menjadikan para korban semakin panik yang mengakibatkan mereka tidak memiliki keseimbangan dan berakhir pada petaka kepanikan. Belum lagi akibat bagi pemirsa yang lain, mereka akan merasakan kesedihan yang mendalam saat bencana yang ada dibesar-besarkan juga korbannya terus didramatisasi hingga terlihat sangat memilukan.
Simaklah dalam pemberitaan bencana yang selama ini terjadi di Indonesia. Bukan hanya meletusnya gunung Merapi atau tsunami di Mentawai. Banyak kejadian bencana semisal gempa bumi 2006 di Yogyakarta dan tsunami 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam, semua terkesan dibesar-besarkan. Bagaimana tidak, berita tersebut menampilkan jenazah korban musibah yang mengenaskan, musnahnya bangunan kebutuhan primer kehidupan manusia dan semacamnya. Penayangan ini bukan hanya sekali atau dua kali melainkan berkali-kali. Satu gambar video yang mengerikan bisa diputar berhari-hari dan dalam sehari tidak cukup dengan tiga kali penayangan.
Jika saja media massa kita (baca: televisi) akan terus seperti ini, berarti media massa kita sudah kehilangan fungsinya. Media massa yang meskinya melayani publik dengan berita-berita yang dapat diambil manfaatnya, karena hanya memprioritaskan kepentingan sepihak menjadikan berita yang ada mentah, bahkan menjadi “teror” bagi masyarakat. Untuk itu, penomorsatuan atas kepentingan publik dalam pemberitaan haruslah ditegaskan dan ditegakkan. Dengan begitu diharapkan berita yang ada akan menempati fungsinya secara benar. Wallahu a’lam. (***)
http://harianjoglosemar.com/berita/teror-informasi-liputan-televisi-28912.html

Nurani Politisi

2010-11-10T23:04:00.001-08:00

Nurani Politisi

Kamis, 11/11/2010 09:00 WIB - Ikrar Nusa Bhakti

Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
Asumsi yang pernah dilontarkan guru saya, Prof Dr Juwono Sudarsono, 30 tahun lalu ternyata masih sahih hingga saat ini.
Asumsi itu adalah kesetiakawanan sosial antarelite politik di Indonesia jauh lebih kuat ketimbang kesetiakawanan sosial antara elite politik dan massa. Apa pun ideologinya, para elite politik di negeri ini lebih memiliki kepentingan yang hampir sama dibandingkan antara elite dan massa. Tengok misalnya hari-hari belakangan ini beberapa elite partai politik (parpol) mulai mendiskusikan “merger politik” di antara parpol-parpol menengah dan kecil sebagai antisipasi diberlakukannya parliamentary threshold 5 persen pada Pemilu Legislatif 2014.
Jika tidak merger, sulit bagi mereka mempertahankan atau memperoleh kursi di parlemen mendatang. Sebaliknya, tengok pula bagaimana beberapa elite politik yang kebetulan menduduki jabatan publik, baik sebagai kepala daerah maupun anggota DPR, berlomba-lomba ke luar negeri di tengah rakyat yang dipimpin atau diwakilinya menghadapi bencana yang tak kunjung usai. Kepergian Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno ke Jerman di saat rakyat di Kepulauan Mentawai masih kesulitan menghadapi bencana tsunami juga menjadi bukti betapa kesetiawananan sosial antara elite politik dan massa begitu rendah.
Kepergian para wakil rakyat (DPR) yang antara lain membidangi penanganan bencana alam ke Mekah juga menunjukkan betapa kesetiakawanan sosial mereka dengan rakyat yang diwakilinya begitu rendah. Gubernur Sumbar berdalih bahwa kepergiannya ke Jerman sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum tsunami menerjang Mentawai dan ia sudah mendelegasikan segala tanggung jawab penanganan bencana kepada wakil gubernurnya. Ini yang kemudian menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, mengapa harus wakil kepala daerah yang bertanggung jawab menangani bencana dan bukan kepala daerahnya langsung yang adalah pimpinan utama di daerah itu? Pertanyaan lain, jika urusan ke Jerman adalah urusan dinas, itu bisa saja diwakilkan kepada wakil gubernur.
Atau, mengapa pula Gubernur Sumbar tidak menjadwalkan kembali kunjungannya ke Jerman? Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah menunjukkan betapa pentingnya nurani seorang pemimpin. Ia menunda sampai dua kali rencana kunjungannya ke Indonesia dan baru bisa dipenuhinya pada 9–10 November 2010. Semua penundaan itu untuk menunjukkan bahwa ia lebih peduli kepada urusan dalam negeri karena adanya tumpahan minyak di Teluk Meksiko dan soal harus lolosnya UU Asuransi Kesehatan bagi orang miskin AS. Di sini kita juga dapat menilai apakah para politikus tersebut masih memiliki nurani untuk mengurangi beban rakyat yang tertimpa bencana itu?
Apakah penderitaan rakyat yang dipimpinnya dan atau diwakilinya adalah juga penderitaan para elite politik itu? Kita juga bertanya seberapa besar para anggota DPR dari berbagai komisi dan fraksi itu benar-benar memiliki perhatian atas bencana alam yang sedang melanda negeri kita? Bila kita tarik lebih jauh lagi, kita pasti akan mengelus dada. Pancasila yang masih diagung-agungkan sebagai ideologi negara, falsafah hidup bangsa, tampaknya tidak lagi menjadi pegangan bagi para elite politik baik dalam pembuatan keputusan ataupun tindak tanduk politiknya.
Lihatlah, apakah para elite politik kita masih bicara soal “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, “Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” saat mereka melakukan proses legislasi rancangan undangundang mengenai penanaman modal, soal air, atau soal energi? Apakah mereka mendasari dirinya dengan sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” saat mereka mengambil keputusan di sidang-sidang DPR? Pengambilan keputusan melalui voting memang sah dalam demokrasi. Namun, penonjolan pada sistem voting sama saja dengan menonjolkan “tirani mayoritas”, sementara penonjolan pada musyawarah/ mufakat merupakan bentuk kebersamaan dan lebih mewakili semua golongan masyarakat.
Di mana pengaruh ideologi Pancasila dalam tindakan politik para elite jika di dalam APBN pengeluaran untuk para elite politik yang sedikit, jumlahnya jauh lebih besar ketimbang jumlah anggaran untuk kesejahteraan rakyat, termasuk penanggulangan bencana alam? Negeri ini memang masih amat paternalistis dan memanjakan para elite politik. Di tengah-tengah rakyat di Wasior yang masih sulit makan, rakyat di sekitar Merapi yang meninggal terkena awan panas, serta rakyat di Mentawai yang belum hilang trauma kesedihannya, para elite malah berfoya-foya pelesiran ke luar negeri. Terakhir tapi penting, kita angkat topi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mau berkantor di Yogyakarta agar lima butir perintah penanganan Merapi benar-benar dijalankan oleh aparat setempat.
Tapi kita juga masih bertanya, mengapa pemimpin pilihan 60,8 persen rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih pada 2009 itu lebih suka memperhatikan bencana yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah ketimbang yang terjadi di Mentawai dan Wasior, Papua Barat? Apakah tanah Jawa menempati ruang yang amat khusus bagi elite politik di Indonesia, khususnya Presiden SBY? Di sini lagi-lagi kita bertanya soal “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, “Persatuan Indonesia”, dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”! (oke)
http://harianjoglosemar.com/berita/nurani-politisi-28908.html

Ujian bagi Timur Pradopo

2010-11-10T22:44:00.001-08:00

TAJUK RENCANA

Kamis, 11 November 2010 | 02:58 WIB

Ujian bagi Timur Pradopo
Bisa keluarnya Gayus Tambunan, terdakwa kasus pajak, dari Rumah Tahanan Brimob sungguh keterlaluan! Itu tamparan bagi kepolisian!

Skandal keluarnya Gayus tertangkap kamera wartawan ketika orang berwajah mirip Gayus menyaksikan pertandingan tenis di Bali. Gayus sendiri membantah telah meninggalkan Rutan Brimob. Sebagaimana dikutip media massa, Gayus mengatakan, ”Enggak. Saya di dalam saja. Orang penjaranya digembok, gimana bukanya.”
Bantahan Gayus itu berbeda dengan keterangan Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Iskandar Hasan mengatakan, Gayus meminta izin berobat tapi tidak pulang-pulang, Setelah dicari, Gayus diketahui pulang ke rumahnya di Kelapa Gading. ”Ia lalu dijemput anggota yang mengawal,” kata Iskandar (Kompas, 9 November 2010).
Dalam keterangan pers Selasa, Mabes Polri mengakui ada kelalaian dari sembilan anggota polisi, termasuk Kepala Rutan Komisaris IS. Mereka dibebastugaskan untuk kepentingan penyelidikan. Melalui pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, hari Rabu, akhirnya Gayus mengakui keluar dari rutan untuk berobat, yang sebelumnya dia bantah.
Hebatnya, keluarnya Gayus dari tahanan tidak mendapat izin dari ketua majelis hakim yang sedang menyidangkan perkara. Penasihat hukumnya pun mengaku tidak mengetahui perilaku Gayus. Kepercayaan diri Gayus yang luar biasa paling tidak menunjukkan betapa kuatnya jaringan Gayus di jajaran penegak hukum atau ada kekuatan lain yang mendukungnya. Kemampuan Gayus meloloskan diri dari jerat korupsi atau pencucian uang di Pengadilan Tangerang dengan kekuatan uang yang dimilikinya mengonfirmasi betapa kuatnya jaringan tersebut.
Kita prihatin sekaligus gusar dengan masih adanya praktik itu. Kita telah gagal menjadi bangsa pembelajar. Kita teringat pada tahun 1996, terpidana kasus korupsi Rp 1,3 triliun Eddy Tansil juga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan melarikan diri ke luar negeri. Lalu apa bedanya era Orde Baru dengan sekarang, ketika uang masih bisa membeli segalanya. Dengan uang, kita bisa membeli fasilitas di penjara, membeli pasal, membeli keadilan. Inilah awal dari kehancuran dengan hukum.
Atas dasar itu, kita menyambut baik langkah Polri menyelidiki skandal Gayus dengan membebastugaskan sejumlah anggota Polri yang diduga bertanggung jawab. Namun, kita berharap penyelidikan kasus ini tidak hanya akan mengorbankan petugas di tingkat bawah, seperti dalam kasus Eddy Tansil tahun 1996 yang mengorbankan Kepala LP Cipinang dan sipir penjara pada waktu itu.
Kita memandang ini adalah momentum sekaligus ujian bagi Kapolri Jenderal Timur Pradopo merealisasikan janjinya membersihkan polisi sekaligus memulihkan kepercayaan publik kepada polisi. Agar kredibilitas penyelidikan bertambah, kita mau mengusulkan agar ada unsur di luar kepolisian dilibatkan dalam penyelidikan itu. Usul itu kita sampaikan justru karena tertangkap adanya keraguan publik apakah polisi mau membongkar boroknya sendiri.

***
Obama Ingatkan Pancasila
Kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia tak hanya bernostalgia, tetapi juga mengangkat tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.
Apresiasi terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika disampaikan Obama kemarin dalam pidato di depan ribuan undangan lintas generasi di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Suara Obama terasa lantang di tengah senyapnya suara perbincangan tentang makna Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat toleransi di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, lebih-lebih belakangan ini.
Beberapa tahun terakhir perbincangan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat toleransi beragama memang terkesan ogah-ogahan. Kalaupun dibicarakan, lokasinya terdesak jauh ke tempat sepi, jauh dari pesona panggung. Atas pidato Obama yang mengapresiasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat toleransi, tidak sedikit pendengar yang setengah tersipu-sipu bergumam, mengapa bangsa Indonesia sendiri tidak melihat, memelihara, dan menjaga nilai luhur yang dimilikinya.
Bagi Obama yang pernah menghabiskan sebagian masa kecilnya di Jakarta, semangat toleransi beragama di Indonesia tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi dijalankan secara langsung oleh seluruh masyarakat, seperti terlihat pada rumah-rumah ibadah berbagai agama yang bisa berdiri berdampingan.
Secara khusus Obama membandingkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan semboyan serupa di AS yang berbunyi, E pluribus unum, berbeda-beda tetapi satu. Obama yang sesekali menyisipkan kata-kata Indonesia dalam pidatonya menyatakan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika telah menyatukan ribuan pulau dan berbagai suku dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua.
Dengan menjaga modal pluralisme dan toleransi beragama yang dimiliki, Indonesia menurut keyakinan Obama akan berpengaruh penting dalam abad ke-21. Senada dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Obama juga mengapresiasi transformasi politik di Indonesia, dari sistem otoriter ke sistem demokrasi.
Apresiasi diberikan pula untuk bidang ekonomi, lebih-lebih karena Indonesia menjadi anggota negara-negara ekonomi utama dunia yang bergabung dalam Grup 20 (G-20). Obama juga terkesan atas pembangunan fisik Indonesia, khususnya Jakarta. Ketika meninggalkan Indonesia 40 tahun lalu, gedung tinggi di Jakarta bisa dihitung dengan jari. Kini bertebaran di mana-mana.
Jelas pula, kunjungan Obama ke Jakarta yang digambarkannya sebagai pulang kampung tidak hanya bersifat nostalgia, tetapi juga bertujuan meningkatkan kerja sama dan kemitraan strategis AS-Indonesia dalam mendorong pembangunan, demokrasi, dan semangat pluralisme bagi kepentingan kedua bangsa dan kemanusiaan.
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/11/02584368/tajuk.rencana