TAJUK RENCANA
Rabu, 1 Desember 2010 | 02:44 WIB
Ketenangan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terganggu oleh bencana Merapi, tetapi juga oleh silang pendapat soal status keistimewaannya.
Wacana tentang status keistimewaan justru diluncurkan ketika perhatian pemerintah dan masyarakat DIY sedang tertuju ke upaya rehabilitasi dan konstruksi atas bencana Merapi. Konsentrasi pun pecah.
Silang pendapat terutama menyangkut persoalan apakah gubernur dan wakil gubernur ditetapkan seperti yang sudah berlangsung selama ini atau harus dipilih secara demokratis. Perdebatan ini tidak hanya menimbulkan silang pendapat di kalangan elite dan pusat kekuasaan, tetapi telah memecah belah masyarakat antara kelompok pendukung dan penentang sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung mendorong konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Dorongan itu mempunyai argumentasinya, antara lain semua kepala daerah harus dipilih secara demokratis, tidak terkecuali di DIY, sesuai amanat reformasi. Konsep yang diajukan pemerintah pusat dalam rancangan undang-undang keistimewaan DIY itu ternyata menimbulkan reaksi keras, terutama dari kalangan pendukung sistem penetapan gubernur dan wakil gubernur.
Ada yang berkomentar, momentum untuk mengangkat masalah status keistimewaan tidaklah tepat sama sekali karena pemerintah dan masyarakat DIY sedang terpukul oleh keganasan bencana Gunung Merapi. Substansi usulan pemerintahan SBY juga dipertanyakan. Bukankah keistimewaan DIY justru terletak pada proses penetapan gubernur dan wakil gubernur?
Tidak seperti Papua yang keistimewaannya terletak pada alokasi dana khusus, atau Aceh pada aturan kedaerahan khusus, keistimewaan DIY justru terletak pada penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sudah terbukti pula, proses penetapan gubernur dan wakil gubernur sudah berlangsung tanpa pergolakan selama 65 tahun Indonesia merdeka. Gubernur dan wakil gubernur hasil penetapan terbukti tidak bisa berkuasa semaunya juga karena dikontrol oleh hukum dan parlemen sebagai kekuatan check and balances. Pemerintahan DIY juga efektif mendorong proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya.
Kiprah DIY di bawah kepemimpinan sultan merangkap gubernur memperlihatkan komitmen kuat tentang keindonesiaan. DIY telah menjadi salah satu jangkar kuat, yang menopang semangat dan budaya kemajemukan, bhineka tunggal ika, dalam kerangka kesatuan bangsa.
Sebagai persoalan, status keistimewaan DIY yang sejauh ini tidak menimbulkan keruwetan bagi bangsa secara keseluruhan bukanlah masalah mendesak untuk dijadikan prioritas dalam agenda bangsa, sekurang-kurangnya untuk saat ini. Masih banyak agenda krusial lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah infrastruktur, yang justru menuntut perhatian besar.
***
Krisis Ekonomi Irlandia
Memburuknya krisis di Irlandia menunjukkan efek domino telah terjadi di Eropa. Irlandia yang awalnya menolak talangan dipaksa lempar handuk.
Irlandia menjadi negara kedua di zona euro yang bertekuk lutut di bawah gempuran sentimen negatif pasar dan dipaksa meminta bailout untuk menutup bolong keuangan negara sebesar 32 persen dari produk domestik bruto. Hal itu terjadi setelah pemerintah negara itu dipaksa mengambil alih sektor perbankan yang kolaps akibat kredit macet properti.
Dalam rangka meredam kekhawatiran gagal bayar Irlandia dan mencegah meluasnya krisis, Uni Eropa-Irlandia menyepakati talangan 85 miliar dollar AS. Bersamaan dengan itu, Irlandia dipaksa memberlakukan program pengetatan ikat pinggang, termasuk memotong belanja dan menaikkan pajak. Respons pertama pasar ternyata sangat negatif. Indeks saham kawasan berjatuhan dan nilai tukar euro merosot ke titik terendah dalam dua bulan terakhir.
Tampaknya, pasar tak terlalu diyakinkan bahwa paket ini cukup kuat untuk membendung meluasnya krisis ke seluruh zona euro. Kepanikan pasar dan ketidakpastian ini mengingatkan kita pada krisis finansial Asia 1997. Hilangnya kepercayaan pasar membuat investor mencampakkan seluruh aset lokal dan krisis menular dengan cepat, menggulung sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.
Saat ini tak ada yang tahu, apakah negara kecil lain di UE yang juga mengalami defisit fiskal masif akan mampu bertahan. Portugal dikhawatirkan akan jadi negara berikutnya yang dipaksa meminta dana talangan menyusul Irlandia dan Yunani. Namun, yang lebih dicemaskan adalah jika Spanyol—salah satu perekonomian besar di UE—juga kolaps dan menyeret perekonomian besar UE lainnya.
Memburuknya krisis Irlandia—yang dipicu meletusnya gelembung properti 2008—juga berimplikasi politik serius dan bisa mengancam posisi pemerintah yang berkuasa saat ini. Spekulasi yang berkembang, ada kemungkinan pemerintah dipaksa menyelenggarakan pemilu segera.
Kita mengingatkan perlunya kita mencermati perkembangan di Eropa saat ini karena bukan tak mungkin krisis meluas ke negara lain di kawasan itu. Saat ini pun investor sudah mencampakkan semua aset berdenominasi euro.
Seperti kita tahu, UE salah satu pasar tradisional terpenting ekspor Indonesia dan negara Asia lain. Terpukulnya Eropa dan juga negara lain yang bergantung pada pasar Eropa juga akan berdampak pada Indonesia. Meluasnya krisis di zona euro juga akan mempersuram pemulihan ekonomi global.
Krisis Eropa juga membawa dampak yang bisa positif buat Indonesia. Dana investor yang berusaha menghindari AS dan Eropa yang tengah bermasalah akan kian deras menggerojok Asia, termasuk Indonesia, seperti terjadi dengan hotmoney saat ini. Ini harus kita antisipasi untuk mencegah guncangan sektor finansial dan perekonomian.
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/01/02444460/tajuk.rencana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar