Bukan Sekedar Opini Biasa: 30 Jul 2010

Jumat, 30 Juli 2010

Industri Alas Kaki 80 Persen Sepatu Kantoran Impor

Kamis, 29 Juli 2010 | 18:12 WIB

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Supardi (55), perajin sepatu di Kampung Batik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menyelesaikan tahap akhir produksi sepatu buatannya, Kamis (4/2). Supardi yakin, dengan menjaga kualitas, sepatu buatannya mampu bersaing dengan produk dari China.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Walaupun kinerja ekspor sepatu menunjukan gelagat positif, tetapi impornya justru menunjukan gelagat yang mengkhawatirkan. Pasalnya, sepanjang semester pertama tahun ini, impor sepatu menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Eddy Widjanarko, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyebutkan, kenaikan impor sepatu dan alas kaki semester I tahun 2010 mencapai 50-55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ekspor kita naik, impor juga naik," katanya usai melakukan menekan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Jakarta, Kamis (29/7/2010).

Eddy bilang, jenis sepatu yang banyak diimpor tersebut adalah sepatu untuk kantoran jenis casual, kemudian sandal karet, sepatu karet dan sepatu untuk keperluan acara resmi non branded. Sedangkan untuk impor sepatu jenis sport atau untuk kebutuhan olahraga tidak banyak karena pasarnya dikuasai oleh Indonesia. "Yang sport, kita penguasanya," kata Eddy.

Menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, realisasi impor hingga bulan Mei 2010 lalu sebesar 78,9 juta dollar AS; dengan penambahan impor di bulan Juni sebesar 13 juta dollar AS. Dus, pada enam bulan pertama tahun ini impor sepatu sebesar 91,9 juta dollar AS. "Impor ini tentu akan mengambil pasar sepatu kantoran yang diproduksi di dalam negeri," katanya.

Dalam peta persepatuan di Indonesia, industri persepatuan untuk skala menengah kebawah banyak memproduksi sepatu kantoran. Sedangkan sepatu branded terutama sepatu sport lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar. Untuk catatan, perusahaan-perusahaan besar tidak terpengaruh oleh naiknya impor sepatu itu karena jenis konsumennya yang berbeda.

"Dampak naiknya impor sepatu non branded itu dirasakan pabrik kecil dan menengah yang banyak berkurang," kata Eddy. Ia memprediksi, hampir 80 persen sepatu kantoran non-branded yang dijual di pasaran saat ini kebanyakan adalah sepatu impor. (Asnil Bambani Amri/Kontan)
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/18120166/80.Persen.Sepatu.Kantoran.Impor, jumat 30 juli 2010

Kompas Raih Indonesia Best Brand Award

Laporan wartawan KOMPAS Agus Susanto

Kamis, 29 Juli 2010 | 22:35 WIB

KOMPAS/AGUS SUSANTO

CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo (kiri) menerima penghargaan untuk kategori koran dalam Indonesia Best Brand Award 2010 dari Pemimpin Redaksi Majalah Swa, Kemal Effendi Gani di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Kamis (29/7/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo (kiri) menerima penghargaan untuk kategori koran dalam Indonesia Best Brand Award 2010 dari Pemimpin Redaksi Majalah Swa Kemal Effendi Gani di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Kamis (29/7/2010).

Dalam acara tahunan yang sudah sembilan kali dilangsungkan tersebut, diserahkan penghargaan terhadap 121 merek yang dinilai sebagai merek-merek terbaik.

Penilaian merek-merek terbaik diselenggarakan oleh lembaga riset MARS dan majalah Swa berdasarkan survei terhadap 2.693 responden kelompok rumah tangga dan 2.665 responden kelompok personal dari tujuh kota besar di Indonesia selama Maret-Mei 2010. AGS
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/22350981/Kompas.Raih.Indonesia.Best.Brand.Award, jumat 30 juli 2010

Plafond KUR Dinaikkan Jadi Rp 20 Juta

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

Kamis, 29 Juli 2010 | 22:07 WIB

KONTAN/DANIEL

Menko Perekonomian Hatta Rajasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafond atau batas pemberian kredit usaha rakyat (KUR) untuk tahun 2010 dari sebelumnya Rp 5 juta per nasabah menjadi Rp 20 juta per nasabah.
Kredit tanpa agunan yang dijalankan pemerintah sejak 2007 lalu akan didorong secara khusus ke sektor hulu di antarannya pertanian, kelautan dan perikanan, usaha kecil dan menengah (UKM) dan lainnya.
Keputusan pemerintah itu diputuskan di Sidang Kabinet Paripurna, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (29/7/2010) malam ini. Rapat yang mengagendakan laporan perkembangan KUR, investasi dan infrastruktur itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Boediono dan seluruh menteri kabinet dan pejabat setingkat menteri lainnya.
"Sidang Kabinet menyetujui usulan kami agar KUR yang berkaitan di sektor hulu, yang plafondnya semula Rp 5 juta per nasabah dinaikkan menjadi Rp 20 juta per nasabah. Kredit ini tetap tanpa agunan," tandas Menko Perekonomian Hatta Radjasa, saat ditanya pers, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Menurut Hatta, dengan peningkatan plafond KUR per nasabah, program KUR diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong usahawan-usahawan baru di negeri ini. Dikatakan Hatta, peningkatan plafond kredit itu, diharapkan akan ada tambahan 400.000 orang nasabah lagi dari 2,9 juta orang penerima KUR di sektor hulu yang meningkat statusnya.
Lebih jauh dikatakan Hatta, dengan peningkatan plafond tersebut, pemerintah juga menaikkan nilai jaminannya ke perbankan yang sebelumnya 70 persen meningkat menjadi 80 persen. "Peningkatan jaminan ini terakselarasi. Ditambah lagi dengan kewajiban-kewajiban dari masing-masing sektor pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM sehingga akan meningkatkan calon-calon penerima KUR di setiap kecamatan," jelas Hatta.
Namun, Hatta tidak merinci dengan peningkatan plafond kredit tersebut ke Rp 20 juta berapa gearing ratio yang akan diperoleh dari kredit yang akan diberikan perbankan kepada nasabah.
Hatta menambahkan, peningkatan plafond KUR juga akan memastikan tercapainya batas bawah kredit senilai Rp 13,15 triliun. "Kita juga akan mendorong batas atas KUR sampai Rp 18 triliun sampai akhir tahun ini. Saya optimis, karena sampai Juni kemarin target KUR sudah mencapai 158 persen asalkan terus dilakukan pembinaan dengan baik pada sektor hulu itu," demikian Hatta.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/22074046/Plafond.KUR.Dinaikkan.Jadi.Rp.20.Juta, jumat 30 juli 2010

TABUNG ELPIJI 3 KG Tarik 45 Juta Paket Perdana Konversi!

Kamis, 29 Juli 2010 | 21:30 WIB

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Tabung Elpiji

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan ke masyarakat. Oleh karena, banyak tabung gas elpiji 3 kilogram dan aksesorisnya yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan usia pakai sangat singkat. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan para pengguna dan mendukung keberlanjutan program itu.
Demikian benang merah diskusi bertema Konversi Energi yang diprakarsai Megawati Institute, Kamis (29/7/2010), di Gedung Megawati Institute, Jakarta. Pembicara diskusi itu antara lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, anggota Komisi VII DPR RI Ismayatun dan Zulkieflimansyah, dan anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sjam.
Sejak awal, Agus menilai program konversi mitan ke elpiji ini tidak matang persiapannya dan tanpa ada studi kelayakan secara budaya. "Penerapan program ini hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi yakni penghematan subsidi bahan bakar minyak. Jadi, dampak sosial dan ekonomi tidak dipertimbangkan secara matang sehingga menimbulkan biaya sosial dan korban jiwa," kata Agus.
Karena itu, Agus dan Kamaruddin mendesak agar pemerintah segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Jika hanya menarik 9 juta tabung gas elpiji 3 kg yang tidak sesuai SNI, dikhawatirkan masih banyak tabung dan aksesoris lain yang juga tidak sesuai standar. Apalagi, mayoritas kasus ledakan elpiji justru disebabkan kerusakan slang, regulator, dan katup.
Biaya penarikan dan penggantian 45 paket perdana konversi itu harus ditanggung pemerintah. Menurut Kamaruddin, dibandingkan dengan nilai penghematan subsidi dari program konversi dan keselamatan jiwa pengguna, maka biaya penggantian paket perdana itu dinilai relatif jauh lebih kecil.
Ismayatun menambahkan, penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup perlu dipercepat. Hal ini untuk memudahkan proses pendistribusian sekaligus pengawasan penggunaan elpiji 3 kg (bersubsidi), mencegah pengalihan konsumsi dari pengguna elpiji tabung 12 kg ke tabung 3 kg, dan mencegah kegiatan ilegal berupa pengalihan isi elpiji tabung 3 kg ke tabung 12 kg serta pemakaian peralatan seperti tabung, kompor dan aksesorinya yang tidak sesuai standar.
Selama ini sistem distribusi elpiji 3 kg yang dilakukan secara terbuka menyebabkan alokasi subsidi elpiji berpotensi tidak tepat sasaran. Karena terdapat selisih harga elpiji 3 kg dengan elpiji 12 kg, banyak kalangan masyarakat, baik sektor rumah tangga maupun pelaku bisnis yang secara ekonomi tergolong mampu namun ikut mengonsumsi elpiji 3 kg karena harganya rendah.
"Penyelesaian terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah dengan elpiji harus dilakukan secara lintas sektor dari sisi hulu hingga hilir," kata Ismayatun.
Hal ini terutama terkait aspek ketersediaan elpiji, infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, standar dan spesifikasi elpiji serta peralatan pendukungnya, tata niaga, hingga keamanan penggunaan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/21302674/Tarik.45.Juta.Paket.Perdana.Konversi, jumat 30 juli 2010

Ledakan Tabung Gas Presiden Diminta Turun Tangan

Laporan wartawan KOMPAS Evy Rachmawati

Kamis, 29 Juli 2010 | 21:19 WIB

Sabrina Asril

Kasran (40) tergolek lemah di RS Sumber Waras, Jakarta, Minggu (25/7/2010), akibat luka bakar yang dideritanya. Tabung gas 3 kg yang hendak digunakannya bocor dan api menyambar tubuhnya. Kasran belum bisa dimintai keterangan karena masih lemah.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera turun tangan untuk mempercepat penanganan kasus ledakan gas elpiji di berbagai tempat di Indonesia. Jumlah insiden ledakan elpiji terus bertambah merupakan bencana nasional yang membutuhkan langkah-langkah darurat dari pemerintah dan sejumlah pihak terkait.

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan ke masyarakat. Pasalnya, ternyata banyak tabung gas elpiji 3 kilogram dan aksesorisnya yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan usia pakai sangat singkat, hanya 1-2 tahun. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan para pengguna.

Demikian benang merah diskusi bertema Konversi Energi yang diprakarsai Megawati Institute, Kamis (29/7/2010) di Gedung Megawati Institute, Jakarta. Pembicara diskusi itu, antara lain, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo; anggota Komisi VII DPR RI, Ismayatun dan Zulkieflimansyah; serta anggota Komisi XI DPR RI, Kamaruddin Sjam.

Menurut Agus Pambagyo, selama ini pemerintah dinilai kurang responsif dalam mengatasi masalah ledakan gas elpiji 3 kilogram yang merupakan program konversi minyak tanah ke elpiji. "Pembahasan lintas sektor di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang terintegrasi. Ini soal nyawa, tidak bisa dibuat main-main. Itu bisa dituntut secara class action," ujarnya.

"Seharusnya masalah ini dianggap sebagai situasi darurat yang butuh langkah cepat seperti saat tsunami. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden RI bisa menunjuk langsung orang yang bertanggung jawab menangani masalah ini. Nantinya tim terkait melapor ke Presiden," kata dia. Tanpa ada kepemimpinan yang berani, semua pihak terkait cenderung saling melempar tanggung jawab.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/21191595/Presiden.Diminta.Turun.Tangan, jumat 30 juli 2010

UNJUK RASA Garuda Bantah Tolak Berlakukan PKB

Kamis, 29 Juli 2010 | 20:42 WIB

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Bersama Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia mengikuti demonstrasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2010). Salah satu tuntutan pengunjuk rasa adalah menolak pemberlakuan peraturan perusahaan yang dibuat sepihak oleh Managemen PT Garuda Indonesia yang merugikan hak-hak karyawan.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - PT. Garuda Indonesia membantah segala tuduhan yang dilontarkan pihak serikat karyawan (SK) Garuda Indonesia terkait permasalahan di tubuh Garuda. SK telah menyampaikan permasalahan yang terjadi ke Kementrian BUMN serta Mabes Polri, Kamis ( 29/7/2010 ).

Tidak benar perusahaan melakukan intimidasi kepada karyawan.

-- Pujobroto

VP. Corporate Communication PT. Garuda Indonesia, Pujobroto, membantah bahwa pihaknya menolak memberlakukan perjanjian kerja bersama (PKB). Menurut dia, dalam PKB itu, masih ada 10 persen pasal yang belum menemui kesepakatan dan masih dalam tahap mediasi dengan difasilitasi Kementria Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dikatakan dia, tuntutan kenaikan gaji secara merata sebesar 50 persen tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan prinsip reward dan remunerasi yang dikembangkan perusahaan. "Itu juga akan merugikan pengembangan Garuda dalam jangka panjang," kata dia dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis ( 29/7/2010 ).
Mengenai keluhan usia pensiun pilot, kata Pujobroto, selama ini telah disepakati pensiun pilot di usia 60 tahun. "Sebagai penghargaan perusahaan kepada para pilot yang telah mencapai usia 56 tahun, Garuda memberikan tambahan iuran dana pensiun sebesar dua persen dari penghasilan yang diterima," katanya.
"Kami sampaikan pula bahwa tidak benar perusahaan melakukan intimidasi kepada karyawan. Hal yang diminta oleh perusahaan adalah bahwa kita sebagai karyawan Garuda harus dapat menunjukkan integritas dengan turut menjaga rahasia perusahaan," tambah Pujobroto.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/20423518/Garuda.Bantah.Tolak.Berlakukan.PKB, jumat 30 juli 2010

Gubernur BI Apa Kebijakan Pertama Darmin?

Kamis, 29 Juli 2010 | 19:55 WIB

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

Darmin Nasution.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Darmin Nasution menyatakan kesiapannya langsung bekerja seusai terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Kemungkinan besar, kebijakan pertama yang bakal dikeluarkan Darmin pasca-terpilih sebagai Gubernur BI adalah kebijakan untuk menggenjot kredit melalui penerapan giro wajib minimum (GWM) berdasarkan loan to deposit ratio (LDR).

"Kami sudah finalisasi, jadi segera kami selesaikan," kata Darmin seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (29/7/2010). Kebijakan ini akan dibundel dengan beberapa tawaran insentif BI bagi bank-bank yang memiliki rasio permodalan tinggi.

Namun, pemberian insentif untuk bank bermodal besar bukan inti kebijakan genjotan kredit tersebut. "Insentif CAR itu nanti sebagai tambahan saja. Yang terpenting kami membuat kebijakan GWM berdasarkan LDR," ucapnya.

Terkait dengan suara kalangan perbankan yang keberatan dengan kebijakan tersebut, Darmin bilang bahwa BI masih akan mempertimbangkannya. "Kalau ada beberapa bank yang katakan kesulitan mencapainya, itu nanti kita lihatlah," katanya. (Ruisa Khoiriyah/Kontan)
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/19553734/Apa.Kebijakan.Pertama.Darmin, jumat 30 juli 2010

Ketenagakerjaan Direktur Personalia Garuda Diadukan

Kamis, 29 Juli 2010 | 19:42 WIB

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Achrina, Direktur Personalia PT Garuda Indonesia, dilaporkan para pengurus serikat karyawan Garuda Indonesia ke polisi. Achrina dituduh mengancam akan memberhentikan atau memutasi para pekerja yang mengikuti demonstrasi ke Kantor BUMN hari ini, Kamis (29/7/2010).

Tomy Tampatty, Ketua Bidang Humas Serikat Karyawan Garuda, mengatakan, Achrina telah melakukan intimidasi dengan mengeluarkan nomor surat Garuda/DI 283/10. Ancamannya, kata dia, pekerja, baik yang melakukan kegiatan yang kontra produktif maupun menyebarkan berita yang tidak benar, akan mendapat tindakan maksimum dari manajemen.

"Tindakan maksimum itu adalah PHK," ucap dia seusai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis.

Menurut Tomy, awalnya sudah 500 pekerja yang bersedia ikut dalam aksi. Namun, saat demo tadi, hanya 200 pekerja yang ikut. "Karena mereka takut dengan ancaman manajemen lewat surat yang ditayangkan kemarin," kata dia.

Tomy mengatakan, dalam aksi tadi, pihaknya menyampaikan persoalan di tubuh PT Garuda Indonesia kepada Presiden melalui Menteri BUMN. Menurut dia, perusahaan tidak melakukan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati. Perusahaan dituduh membuat peraturan sepihak yang merugikan karyawan. "Itu tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja," katanya.

Sebagai contoh, ungkap dia, para penerbang minta agar mereka diperlakukan sama dengan pekerja non-penerbang mengenai usia pensiun. Penerbang meminta agar dapat hak pensiun pada umur 56 tahun. Namun, perusahaan menolak dan tetap bertahan bahwa umur pensiun penerbang 60 tahun.

"Bulan Januari lalu, manajemen Garuda sudah menaikkan gaji para pejabat setingkat di bawah vice president sampai 400 persen. Jadi, gaji mereka yang sudah Rp 12 juta menjadi Rp 80 juta. Bagi karyawan, hanya dinaikkan Rp 50.000 sampai Rp 300.000. Tapi harus membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa dia tidak boleh membocorkan kepada siapa pun atas kenaikan gaji yang sudah diberikan. Ketika dia membocorkan, maka dia akan di-PHK dari Garuda," ucap Tomy.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/19421718/Direktur.Personalia.Garuda.Diadukan, jumat 30 juli 2010

SHANGHAI EXPO 2010 Paviliun Indonesia Dikunjungi 4 Juta Orang

Laporan wartawan KOMPAS Agnes Swetta Br. Pandia

Kamis, 29 Juli 2010 | 19:32 WIB

Robert Adhi Ksp/KOMPAS

Stand Indonesia di Shanghai Expo 2010. Jumlah pengunjung Shanghai Expo pekan ini sudah mencapai 30 juta orang, sejak dibuka 1 Mei lalu.

TERKAIT:

SHANGHAI, KOMPAS.com — Paviliun Indonesia di Shanghai Expo 2010 sudah dikunjungi 4 juta orang. Setiap hari, Alun-alun Indonesia di atas areal seluas 4.000 meter persegi itu dipadati sekitar 50.000 atau 10 persen dari total pengunjung yang berjumlah sekitar 500.000 per hari.

Shanghai Expo yang berlangsung hingga Oktober 2010 dibuka untuk umum dari pukul 09.00 hingga 21.00. "Paviliun Indonesia yang didominasi bambu pada bangunan merupakan paviliun keempat yang paling banyak dikunjungi setelah Jerman, Saudi Arabia, dan China," kata Pratito Soeharyo, Direktur Paviliun Indonesia, yang ditemui di arena Shanghai Expo, Kamis (29/7/2010).

Di Paviliun Indonesia setiap hari ada pertunjukan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia. Pengunjung juga bisa mengetahui beragam kain tenun khas daerah, termasuk kain batik, dari beberapa sentra produksi.

Pengunjung Shanghai Expo dikenakan tiket masuk 160 yuan dan harus rela antre berjam-jam untuk bisa memasuki paviliun negara tertentu, seperti China, Saudi Arabia, Jerman, Indonesia, Thailand, Australia, dan Spanyol.

Menurut beberapa pengunjung, Paviliun Indonesia wajib dikunjungi karena, selain bangunan yang unik karena didominasi bambu, benda-benda kuno dan alat musik serta sarana transportasi yang pernah ada di Indonesia relatif lengkap.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/19323079/Paviliun.Indonesia.Dikunjungi.4.Juta.Orang, jumat 30 juli 2010

Gubernur BI Ganjar: Darmin Duduk di Kursi "Panas"

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 29 Juli 2010 | 19:25 WIB

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur BI terpilih, Darmin Nasution, harus melalui proses politik yang lumayan panjang untuk memastikan diri menjadi penghuni kursi BI-1. Persetujuan atas dirinya diwarnai aksi walk out dua fraksi, PDI Perjuangan dan Hanura.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan, Darmin menduduki kursi "panas". Menurut Ganjar, pengambilan keputusan yang berlangsung alot dalam rapat paripurna, Kamis (29/7/2010), dilakukan dengan melanggar sejumlah ketentuan tata tertib.

Prosedur yang dilanggar di antaranya voting dilakukan secara terbuka. Padahal, menyangkut orang, voting harus dilakukan tertutup. "Kemudian, begitu PDI Perjuangan dan Hanura keluar, diputuskan secara aklamasi. Itu terlanggar kedua. Dengan pengambilan keputusan yang cukup lama, memberi noktah hitam pada Pak Darmin. Dia ada cacatnya. Artinya, kredibilitas dia dipertanyakan. Pak Darmin duduk di kursi 'panas'," ujar Ganjar, seusai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

Secara politik, posisi Darmin juga tidak kuat karena tidak didukung oleh seluruh kekuatan di parlemen. Secara prosedur, proses yang berlangsung juga rawan digugat. "Jika ada publik yang mau menggugat ke MK, maka hal itu bisa karena proses dan prosedurnya rawan digugat," ujar Wakil Ketua Komisi II ini.

Hasil akhir dari proses panjang calon Gubernur BI adalah Darmin disepakati oleh tujuh fraksi. Lolosnya Darmin juga diikat dengan 9 catatan yang menjadi satu paket dalam keputusan DPR.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/19251316/Ganjar.Darmin.Duduk.di.Kursi.Panas, jumat 30 juli 2010

BCA Bantah Kesan "Pelit" Kredit

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

Kamis, 29 Juli 2010 | 17:34 WIB

shutterstock

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Central Asia Tbk membantah bahwa banknya terkesan kurang dalam menyalurkan kredit. Kredit yang tercatat dalam portfolionya menunjukkan pertumbuhan kredit terjadi di seluruh sektor.

"Kesannya BCA kurang melepas kredit. Lalu, saya lihat catatan banking sector dan bagaimana BCA meningkatkan kredit sepanjang 2004-2009 bahkan sampai sekarang. Kami sudah di atas rata-rata banking sector," ungkapnya dalam keterangan pers di Hotel Indonesia Kempinski, Kamis (29/7/2010).

Dari paparan Jahja, tercatat bahwa BCA berada sedikit di bawah banking sector hanya pada tahun 2006. Bahkan, pada lima bulan awal pertama 2010, pertumbuhan kredit BCA mencapai 19,8 persen atau di atas banking sector Mei, 16,6 persen.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BCA, Raymond Renaldi, mengatakan bahwa portofolio kredit BCA tumbuh sebesar 22,6 persen year on year menjadi Rp 131,6 triliun pada Juni 2010 di semua sektor.

Kredit pemilikan rumah meningkat 45,1 persen menjadi Rp 15,4 triliun, sementara kredit kendaraan bermotor naik 37,4 persen menjadi Rp 11,7 triliun. Kartu kredit juga meningkat 24,7 persen menjadi Rp 4,3 triliun hingga Juni 2010.

Raymond juga mengatakan, ekspansi ekonomi pada triwulan II/2010 memacu permintaan kredit di sektor korporasi yang tumbuh sebesar 17,6 persen menjadi Rp 49,7 triliun serta kredit UKM dan komersial yang tumbuh sebesar 19,7 persen menjadi Rp 50,4 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga BCA juga tumbuh sebesar 16,2 persen menjadi Rp 255 triliun pada Juni 2010.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/17341318/BCA.Bantah.Kesan.Pelit.Kredit, jumat 30 juli 2010

BCA Rapu Laba Bersih Rp 4 Triliun

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

Kamis, 29 Juli 2010 | 17:25 WIB

KOMPAS.com/HERU MARGIANTO

Buku tabungan BCA

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Central Asia Tbk. meraup laba bersih sebesar Rp 4 triliun pada semester I/2010. Laba bersih ini naik sekitar 20,5 persen dari tahun sebelumnya. "Laba naik karena bunga masih meningkat. Juga dari segi cost kami masih bisa menekan," tutur Wakil Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam keterangan pers di Hotel Indonesia Kempinski, Kamis (29/7/2010).
Laba bersih ini meningkat dari Rp 3,3 triliun pada periode sebelumnya. Return of assets tercatat sebesar 3,5 persen dan return if equity di angka 31,6 persen pada akhir Juni 2010. Rasio kecukupan modal berada pada level 14,7 persen.
Sekretaris Perusahaan Raymond Reynaldi mengatakan pencapaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit di semua sektor. BCA mencatat portfolio kredit tumbuh sebesar 22,6 persen year on year, yaitu menjadi Rp 131,6 triliun pada Juni 2010. "Peningkatan kredit tertinggi di kredit kepemilikan rumah sebesar 45,1 persen," katanya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/17255227/BCA.Rapu.Laba.Bersih.Rp.4.Triliunjumat 30 juli 2010

Pemerintah Luncurkan Pembiayaan Perumahan

Kamis, 29 Juli 2010 | 17:15 WIB

KOMPAS/ LUCKY PRANSISKA

Ilustrasi uang

JAKARTA,KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan kementerian keuangan baru saja meluncurkan suatu produk pelayanan pembiayaan perumahan yang disebut Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan sebagai pelaksana kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

BLU merupakan pusat pembiayaan perumahan yang melaksanakan kebijakan fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan. Kebijakan fasilitas ini dirancang oleh Kemenpera beserta kemenkeu, agar kredit perumahan menjadi lebih rendah.

Kebijakan Fasilitas Likuiditas menggunakan metode blended financing untuk mendapatkan dana pembiayaan rumah menjadi murah. "fasilitas likuiditas menyediakan dana murah yang akan dikelola dengan menggunakan metode blended financing yang dimana dana itu bersumber dari APBN untuk kemudian diblended dengan dana dari perbankan," ujar Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis(29/7/2010).

Dengan adanya pola blended ini, maka suku bunga kredit diharapkan menjadi satu digit dan tetap sepanjang masa peminjaman. Kondisi ini memberikan manfaat yang sangat signifikan kepada kreditor, karena adanya kepastian dalam melakukan angsuran selama masa pinjaman. "Karena selama ini ada kenaikan bunga pinjaman, misalnya, ada orang sedang menikmati kredit 7 persen tiba-tiba naik 9 persen padahal penghasilan orang tesebut tidak ikut naik, hal ini yang biasanya menimbulkan NPL," ujar Direktur Utama BTN Iqbal Latanro.
Iqbal Latanro juga menambahkan, dengan adanya fasilitas ini akan menambah kredit karena jangkauannya lebih luas. "Fasilitas ini bisa menambah kredit,Karena keterjangkauanya jadi lebih luas karena bunga rendah, prang yang ingin mendapatknya fasilitas inipun bertambah," ujar Iqbal Latanro.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/17153616/Pemerintah.Luncurkan.Pembiayaan.Perumahan

Gubernur BI Akhirnya, Darmin Lolos Juga

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 29 Juli 2010 | 16:55 WIB

Reuters

Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarnya (walk out) dua fraksi, PDI Perjuangan dan Hanura, dari ruang rapat paripurna, Kamis (29/7/2010), akhirnya memuluskan jalan Darmin Nasution menuju kursi BI-1. Dua fraksi itu tak menyetujui voting dilakukan secara terbuka.
Dengan keluarnya dua fraksi tersebut, tujuh fraksi yang sebelumnya menyatakan menerima Darmin, akhirnya memenangkan "pertarungan". "Apakah kita menerima keputusan Komisi XI dan menyetujui Saudara Darmin Nasution sebagai Gubernur BI?" tanya Pemimpin Rapat Paripurna, Priyo Budi Santoso. "Setujuuu," teriak anggota tujuh fraksi yang memang mendukung Darmin.
Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Gerindra.
Sebelumnya, Darmin, yang sudah disetujui aklamasi di Komisi XI, mendapat tentangan dari sejumlah anggota Dewan. Fraksi PDI Perjuangan tak menyatakan sikap dan minta dilakukan voting. Demikian pula dengan Fraksi Partai Hanura yang menolak Darmin karena dianggap diduga bersalah dalam pengucuran dana talangan Bank Century.
Proses panjang perdebatan yang dimulai sejak pukul 11.00 tadi akhirnya berakhir dengan disepakatinya Darmin sebagai Gubernur BI.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/16550513/Akhirnya..Darmin.Lolos.Juga, jumat 30 juli 2010

Gubernur BI PDI Perjuangan dan Hanura WO!

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 29 Juli 2010 | 16:51 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONI

Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura akhirnya memilih walk out setelah usulan voting dilakukan secara tertutup tidak dikabulkan.
Pimpinan rapat, Priyo Budi Santoso, memutuskan bahwa voting terhadap keputusan Komisi XI atas hasil uji kelayakan calon Gubernur BI, Darmin Nasution, dilakukan secara terbuka. Namun, PDI Perjuangan memandang, sesuai tata tertib, voting menyangkut orang dilakukan secara tertutup. Tak hanya seluruh anggota fraksi, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, yang duduk di meja pimpinan ikut meninggalkan ruang sidang.
"Voting terbuka tidak konsisten dengan tatib. Pasal 275, 276 tatib DPR menyatakan bahwa voting menyangkut orang adalah tertutup. Ini lebih ke persoalan tatib," kata Pramono, saat meninggalkan ruang rapat paripurna, Kamis (29/7/2010).
Anggota Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding mengatakan, fraksinya juga berpandangan, voting seharusnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut orang.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/16512933/PDI.Perjuangan.dan.Hanura.WO., jumat 30 juli 2010

Diburu, Rupiah Masih di Bawah 9.000

Kamis, 29 Juli 2010 | 16:47 WIB

KOMPAS/LASTI KURNIA

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (29/7/2010) sore, masih berada di bawah angka Rp 9.000 per dollar AS. Hal ini terjadi karena kuatnya aksi beli rupiah oleh pelaku pasar, meski Bank Indonesia masih tetap berada di pasar.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat lima poin menjadi Rp 8.995-Rp 9.010 dari hari sebelumnya Rp 9.000-Rp 9.010 per dollar AS.

Direktur Currency Management Group Farial Anwar di Jakarta mengatakan, kuatnya aksi beli rupiah oleh pelaku pasar, khususnya asing, mengakibatkan Bank Indonesia (BI) membiarkan mata uang Indonesia berada di bawah angka Rp 9.000 per dollar AS.

"BI kemungkinan akan membiarkan untuk sementara kemudian kembali melakukan intervensi agar rupiah tetap berada di atas Rp 9.000 per dollar," katanya.

Kenaikan rupiah hingga di bawah Rp 9.000 per dollar, menurut dia, relatif kecil, hanya 0,1 persen. Namun, posisi rupiah di level itu dikhawatirkan akan terus menguat. "Karena itu, posisi rupiah di bawah Rp 9.000 per dollar AS kemungkinan tidak akan bertahan lama," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan rupiah saat ini terjadi karena masih didukung oleh hot money asing sambil menunggu laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai laju inflasi pada Juli 2010. "Laju inflasi Juli 2010 merupakan patokan bagi asing untuk kembali meningkatkan investasinya di pasar uang, apabila inflasi Juli naik tajam," kata Farial Anwar.

Menurut dia, kalau kenaikan laju inflasi relatif kecil, maka BI tetap mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,5 persen.

Ia mengatakan, rupiah selama dua bulan berada dalam posisi yang ketat antara Rp 9.020 dan Rp 9.050 per dollar AS karena belum adanya faktor kuat yang mendorong rupiah menguat. "Namun adanya laporan bahwa kawasan Asia merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Jepang mendorong pelaku asing makin aktif menginvestasikan dananya di pasar domestik," ucapnya.
v, jumat 30 juli 2010

Pembiayaan Kemenpera Siapkan Dana Rp 2,6 T

Kamis, 29 Juli 2010 | 16:39 WIB

Robert Adhi Ksp/KOMPAS

Menpera Suharso Monoarfa

JAKARTA,KOMPAS.com - Untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, kemenpera telah menyiapkan dana sebesar Rp 2,683 triliun untuk dimanfaatkan dalam bantuan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas. Agar fasilitas ini tetap sasaran, akuntable, dan efisien maka ditetapkan beberapa ketentuan bagi penerima bantuan fasilias likuiditas.

Adapun kriteria penerima subsidi adalah, Orang tersebut berpenghasilan rendah yaitu, tidak lebih dari Rp 2,5 juta per bulan; Rp 4,5 juta untuk korban tsunami ; harus rumah pertama; memiliki NPWP dan SPT pribadi.

Selain itu, harus ditetapkan juga. Seberapa besar proporsi bunga yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya. Untuk mengetahui hal ini harus melihat berapa jumlah penghasilan nasabah tersebut tiap bulannya.
"Proporsi penerimaan subsidi akan tergantung pada profile si nasabah, nasabah ini pada kategori yang mana, apakah rendah atau menengah. Kalo rendah penghasilnya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah perbulan. Kalo menengah bisa 4,5 juta rupiah. Dari situ kita bisa melihat berapa kemampuan dia dalam membayar cicilan setiap bulan. Sehingga kita bisa menetapkan proporsionalitas, berapa persen dari BLU dan berapa persen dari perbankan, sehingga terdapat satu suku bunga yang murah dan terjangkau bagi nasabah itu," papar Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (29/7/2010).

Mengenai kemungkinan penerima subsidi yang berpenghasilan rendah apakah dapat berubah atau tidak, Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat menyatakan hal tersebut harus melalui perbicaraan yang bertahap.
"Sampai sekarang belum ada perubahan, kita akan tetap menggunakan angka Rp 2,5juta rupiah perbulan sebagai penghasilan rendah. tapi hal ini akan kita bicarakan secara bertahap. Karena kedepannya pasti ada perubahan angka penghasilan rendah bisa menjadi naik bisa jadi turun," tutur Suharso Monoarfa.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/16393975/Kemenpera.Siapkan.Dana.Rp.2.6.T, jumat 30 juli 2010

Keluhan Industri Migas Wapres Minta Menkoperek Tindak Lanjuti

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

Kamis, 29 Juli 2010 | 16:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menindaklanjuti keluhan investor minyak dan gas yang tergabung dalam Asosiasi Minyak Indonesia (Indonesia Petroleum Association/IPA).