Kamis, 29 Juli 2010 | 16:39 WIB
Robert Adhi Ksp/KOMPAS
Menpera Suharso Monoarfa
JAKARTA,KOMPAS.com - Untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, kemenpera telah menyiapkan dana sebesar Rp 2,683 triliun untuk dimanfaatkan dalam bantuan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas. Agar fasilitas ini tetap sasaran, akuntable, dan efisien maka ditetapkan beberapa ketentuan bagi penerima bantuan fasilias likuiditas.
Adapun kriteria penerima subsidi adalah, Orang tersebut berpenghasilan rendah yaitu, tidak lebih dari Rp 2,5 juta per bulan; Rp 4,5 juta untuk korban tsunami ; harus rumah pertama; memiliki NPWP dan SPT pribadi.
Selain itu, harus ditetapkan juga. Seberapa besar proporsi bunga yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya. Untuk mengetahui hal ini harus melihat berapa jumlah penghasilan nasabah tersebut tiap bulannya.
"Proporsi penerimaan subsidi akan tergantung pada profile si nasabah, nasabah ini pada kategori yang mana, apakah rendah atau menengah. Kalo rendah penghasilnya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah perbulan. Kalo menengah bisa 4,5 juta rupiah. Dari situ kita bisa melihat berapa kemampuan dia dalam membayar cicilan setiap bulan. Sehingga kita bisa menetapkan proporsionalitas, berapa persen dari BLU dan berapa persen dari perbankan, sehingga terdapat satu suku bunga yang murah dan terjangkau bagi nasabah itu," papar Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (29/7/2010).
Mengenai kemungkinan penerima subsidi yang berpenghasilan rendah apakah dapat berubah atau tidak, Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat menyatakan hal tersebut harus melalui perbicaraan yang bertahap.
"Sampai sekarang belum ada perubahan, kita akan tetap menggunakan angka Rp 2,5juta rupiah perbulan sebagai penghasilan rendah. tapi hal ini akan kita bicarakan secara bertahap. Karena kedepannya pasti ada perubahan angka penghasilan rendah bisa menjadi naik bisa jadi turun," tutur Suharso Monoarfa.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/16393975/Kemenpera.Siapkan.Dana.Rp.2.6.T, jumat 30 juli 2010
Adapun kriteria penerima subsidi adalah, Orang tersebut berpenghasilan rendah yaitu, tidak lebih dari Rp 2,5 juta per bulan; Rp 4,5 juta untuk korban tsunami ; harus rumah pertama; memiliki NPWP dan SPT pribadi.
Selain itu, harus ditetapkan juga. Seberapa besar proporsi bunga yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya. Untuk mengetahui hal ini harus melihat berapa jumlah penghasilan nasabah tersebut tiap bulannya.
"Proporsi penerimaan subsidi akan tergantung pada profile si nasabah, nasabah ini pada kategori yang mana, apakah rendah atau menengah. Kalo rendah penghasilnya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah perbulan. Kalo menengah bisa 4,5 juta rupiah. Dari situ kita bisa melihat berapa kemampuan dia dalam membayar cicilan setiap bulan. Sehingga kita bisa menetapkan proporsionalitas, berapa persen dari BLU dan berapa persen dari perbankan, sehingga terdapat satu suku bunga yang murah dan terjangkau bagi nasabah itu," papar Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (29/7/2010).
Mengenai kemungkinan penerima subsidi yang berpenghasilan rendah apakah dapat berubah atau tidak, Suharso Monoarfa selaku Menteri Perumahan Rakyat menyatakan hal tersebut harus melalui perbicaraan yang bertahap.
"Sampai sekarang belum ada perubahan, kita akan tetap menggunakan angka Rp 2,5juta rupiah perbulan sebagai penghasilan rendah. tapi hal ini akan kita bicarakan secara bertahap. Karena kedepannya pasti ada perubahan angka penghasilan rendah bisa menjadi naik bisa jadi turun," tutur Suharso Monoarfa.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/16393975/Kemenpera.Siapkan.Dana.Rp.2.6.T, jumat 30 juli 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar