Kamis, 29 Juli 2010 | 21:30 WIB
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Tabung Elpiji
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan ke masyarakat. Oleh karena, banyak tabung gas elpiji 3 kilogram dan aksesorisnya yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan usia pakai sangat singkat. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan para pengguna dan mendukung keberlanjutan program itu.
Demikian benang merah diskusi bertema Konversi Energi yang diprakarsai Megawati Institute, Kamis (29/7/2010), di Gedung Megawati Institute, Jakarta. Pembicara diskusi itu antara lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, anggota Komisi VII DPR RI Ismayatun dan Zulkieflimansyah, dan anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sjam.
Sejak awal, Agus menilai program konversi mitan ke elpiji ini tidak matang persiapannya dan tanpa ada studi kelayakan secara budaya. "Penerapan program ini hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi yakni penghematan subsidi bahan bakar minyak. Jadi, dampak sosial dan ekonomi tidak dipertimbangkan secara matang sehingga menimbulkan biaya sosial dan korban jiwa," kata Agus.
Karena itu, Agus dan Kamaruddin mendesak agar pemerintah segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Jika hanya menarik 9 juta tabung gas elpiji 3 kg yang tidak sesuai SNI, dikhawatirkan masih banyak tabung dan aksesoris lain yang juga tidak sesuai standar. Apalagi, mayoritas kasus ledakan elpiji justru disebabkan kerusakan slang, regulator, dan katup.
Biaya penarikan dan penggantian 45 paket perdana konversi itu harus ditanggung pemerintah. Menurut Kamaruddin, dibandingkan dengan nilai penghematan subsidi dari program konversi dan keselamatan jiwa pengguna, maka biaya penggantian paket perdana itu dinilai relatif jauh lebih kecil.
Ismayatun menambahkan, penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup perlu dipercepat. Hal ini untuk memudahkan proses pendistribusian sekaligus pengawasan penggunaan elpiji 3 kg (bersubsidi), mencegah pengalihan konsumsi dari pengguna elpiji tabung 12 kg ke tabung 3 kg, dan mencegah kegiatan ilegal berupa pengalihan isi elpiji tabung 3 kg ke tabung 12 kg serta pemakaian peralatan seperti tabung, kompor dan aksesorinya yang tidak sesuai standar.
Selama ini sistem distribusi elpiji 3 kg yang dilakukan secara terbuka menyebabkan alokasi subsidi elpiji berpotensi tidak tepat sasaran. Karena terdapat selisih harga elpiji 3 kg dengan elpiji 12 kg, banyak kalangan masyarakat, baik sektor rumah tangga maupun pelaku bisnis yang secara ekonomi tergolong mampu namun ikut mengonsumsi elpiji 3 kg karena harganya rendah.
"Penyelesaian terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah dengan elpiji harus dilakukan secara lintas sektor dari sisi hulu hingga hilir," kata Ismayatun.
Hal ini terutama terkait aspek ketersediaan elpiji, infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, standar dan spesifikasi elpiji serta peralatan pendukungnya, tata niaga, hingga keamanan penggunaan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/21302674/Tarik.45.Juta.Paket.Perdana.Konversi, jumat 30 juli 2010
Demikian benang merah diskusi bertema Konversi Energi yang diprakarsai Megawati Institute, Kamis (29/7/2010), di Gedung Megawati Institute, Jakarta. Pembicara diskusi itu antara lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, anggota Komisi VII DPR RI Ismayatun dan Zulkieflimansyah, dan anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sjam.
Sejak awal, Agus menilai program konversi mitan ke elpiji ini tidak matang persiapannya dan tanpa ada studi kelayakan secara budaya. "Penerapan program ini hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi yakni penghematan subsidi bahan bakar minyak. Jadi, dampak sosial dan ekonomi tidak dipertimbangkan secara matang sehingga menimbulkan biaya sosial dan korban jiwa," kata Agus.
Karena itu, Agus dan Kamaruddin mendesak agar pemerintah segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Jika hanya menarik 9 juta tabung gas elpiji 3 kg yang tidak sesuai SNI, dikhawatirkan masih banyak tabung dan aksesoris lain yang juga tidak sesuai standar. Apalagi, mayoritas kasus ledakan elpiji justru disebabkan kerusakan slang, regulator, dan katup.
Biaya penarikan dan penggantian 45 paket perdana konversi itu harus ditanggung pemerintah. Menurut Kamaruddin, dibandingkan dengan nilai penghematan subsidi dari program konversi dan keselamatan jiwa pengguna, maka biaya penggantian paket perdana itu dinilai relatif jauh lebih kecil.
Ismayatun menambahkan, penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup perlu dipercepat. Hal ini untuk memudahkan proses pendistribusian sekaligus pengawasan penggunaan elpiji 3 kg (bersubsidi), mencegah pengalihan konsumsi dari pengguna elpiji tabung 12 kg ke tabung 3 kg, dan mencegah kegiatan ilegal berupa pengalihan isi elpiji tabung 3 kg ke tabung 12 kg serta pemakaian peralatan seperti tabung, kompor dan aksesorinya yang tidak sesuai standar.
Selama ini sistem distribusi elpiji 3 kg yang dilakukan secara terbuka menyebabkan alokasi subsidi elpiji berpotensi tidak tepat sasaran. Karena terdapat selisih harga elpiji 3 kg dengan elpiji 12 kg, banyak kalangan masyarakat, baik sektor rumah tangga maupun pelaku bisnis yang secara ekonomi tergolong mampu namun ikut mengonsumsi elpiji 3 kg karena harganya rendah.
"Penyelesaian terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah dengan elpiji harus dilakukan secara lintas sektor dari sisi hulu hingga hilir," kata Ismayatun.
Hal ini terutama terkait aspek ketersediaan elpiji, infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, standar dan spesifikasi elpiji serta peralatan pendukungnya, tata niaga, hingga keamanan penggunaan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/29/21302674/Tarik.45.Juta.Paket.Perdana.Konversi, jumat 30 juli 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar