| SEMUA sudah tahu senioritas Adnan Buyung Nasution di dunia hukum. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pendekar hukum. Sederet tugas prestisius juga sudah diembannya. Dia pernah mengetuai tim independen pencari fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.Dia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2004–2009. Ketika Abang––panggilan akrabnya––bersedia menjadi pengacara terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan, banyak pihak terhenyak. Mereka mempertanyakan mengapa sang pendekar bersedia membela Gayus yang notabene bagian jaringan mafia pajak yang baru saja terbongkar.
Namun,semua menjadi mafhum ketika mendengar alasan Buyung.Dia mengaku ingin terlibat secara langsung membongkar perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak di institusi pemerintahan, termasuk perpajakan. Seiring dengan harapan itu, kemarin Buyung bicara blakblakan. Banyak poin mencengangkan yang diungkap oleh Buyung. Salah satunya bahwa kasus Gayus sudah dibonsai.Buyung menilai dalam sidang kasus Gayus, pihak kepolisian dan kejaksaan hanya bermain-main saja, tidak menyentuh aktor atau pemain besar pada kasus pajak.
Buyung juga mengungkap, selama ini tidak hanya Gayus yang keluar masuk tahanan dengan cara menyuap petugas penjaga rumah tahanan.Selain dia,banyak nama terkenal lain yang dengan kekuatan uang bebas keluar masuk tahanan. Apa yang diungkapkan Buyung semakin membuka borok dunia peradilan kita.Itu juga sejalan dengan sinyalemen dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bahwa mafia hukum masih merajalela. Kita tentu tidak bisa tinggal diam pada situasi ini.
Kita menyambut baik informasi yang diungkapkan Buyung.Tugas bagi aparat penegak hukum adalah membuktikan apakah benar semua informasi yang diungkapkan Buyung. Pada kasus mafia pajak, kepolisian maupun kejaksaan harus berani mengungkap aktor-aktor besar yang bermain di balik kongkalikong pajak. Jangan hanya penerima suap yang dijerat,tetapi pemberinya bisa melenggang kangkung.Jangan pula hanya perusahaan kecil pemberi suap yang dipermasalahkan, tetapi perusahaan raksasa yang diduga terlibat suap bebas dari jeratan hukum.
Pada kasus ini, ungkap semua hingga ke akarakarnya. Semakin terbuka, semuanya akan semakin jelas.Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah kata kunci pemberantasan korupsi. Begitu pula pada kasus keluar masuknya tahanan dari Rumah Tahanan Mako Brimob. Buka semua siapa saja yang gemar menyuap untuk menikmati udara bebas. Jika memang terbukti, hukum berat pelakunya tanpa pandang bulu siapa pun dia dan apa pun kedudukannya.
Semua orang memiliki persamaan di dalam hukum. Dalam hal penegakan hukum,sudah terlalu sering kita melewatkan momentum. Ini tentu berbahaya.Semakin hilang momentum,daya dan energi untuk perubahan akan semakin kecil. Segala kekacauan hukum akan dianggap biasa.Publik mudah abai dan menganggap pelanggaran berat tak ubahnya rutinitas biasa. Publik masih ingat kasus rekaman Anggodo Widjaja.Semua gempar saat itu.Semua menyuarakan reformasi peradilan karena jika kasus itu dibiarkan akan menjadi bumerang bagi proses penegakan hukum selanjutnya.
Namun, yang terjadi, kasus ini mudah menguap. Anggodo divonis empat tahun yang lantas banyak menuai protes.Bahkan dalam perjalanan kasusnya,Anggodo memenangi gugatan praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Kejaksaan Agung atas kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.Dengan vonis itu,Chandra Hamzah dan Bibit diajukan ke muka persidangan.Belakangan kasus ini dideponir.
Momentum itu begitu mudahnya hilang. Kita tentu tidak ingin mengulangi kejadian sama. Kasus Gayus Tambunan, termasuk semua yang sudah dibeberkan Buyung, seharusnya bisa kembali menjadi momentum penegakan hukum. Benarkah kasus Gayus dibonsai karena ada upaya melindungi kepentingan yang lebih besar? Semua itu harus dijawab agar menjadi terang-benderang. Kita punya polisi,kejaksaan,KPK,dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.Mereka yang seharusnya memanfaatkan momentum itu.(*) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar