Nurani Politisi
Kamis, 11/11/2010 09:00 WIB - Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
Asumsi yang pernah dilontarkan guru saya, Prof Dr Juwono Sudarsono, 30 tahun lalu ternyata masih sahih hingga saat ini.
Asumsi itu adalah kesetiakawanan sosial antarelite politik di Indonesia jauh lebih kuat ketimbang kesetiakawanan sosial antara elite politik dan massa. Apa pun ideologinya, para elite politik di negeri ini lebih memiliki kepentingan yang hampir sama dibandingkan antara elite dan massa. Tengok misalnya hari-hari belakangan ini beberapa elite partai politik (parpol) mulai mendiskusikan “merger politik” di antara parpol-parpol menengah dan kecil sebagai antisipasi diberlakukannya parliamentary threshold 5 persen pada Pemilu Legislatif 2014.
Jika tidak merger, sulit bagi mereka mempertahankan atau memperoleh kursi di parlemen mendatang. Sebaliknya, tengok pula bagaimana beberapa elite politik yang kebetulan menduduki jabatan publik, baik sebagai kepala daerah maupun anggota DPR, berlomba-lomba ke luar negeri di tengah rakyat yang dipimpin atau diwakilinya menghadapi bencana yang tak kunjung usai. Kepergian Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno ke Jerman di saat rakyat di Kepulauan Mentawai masih kesulitan menghadapi bencana tsunami juga menjadi bukti betapa kesetiawananan sosial antara elite politik dan massa begitu rendah.
Kepergian para wakil rakyat (DPR) yang antara lain membidangi penanganan bencana alam ke Mekah juga menunjukkan betapa kesetiakawanan sosial mereka dengan rakyat yang diwakilinya begitu rendah. Gubernur Sumbar berdalih bahwa kepergiannya ke Jerman sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum tsunami menerjang Mentawai dan ia sudah mendelegasikan segala tanggung jawab penanganan bencana kepada wakil gubernurnya. Ini yang kemudian menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, mengapa harus wakil kepala daerah yang bertanggung jawab menangani bencana dan bukan kepala daerahnya langsung yang adalah pimpinan utama di daerah itu? Pertanyaan lain, jika urusan ke Jerman adalah urusan dinas, itu bisa saja diwakilkan kepada wakil gubernur.
Atau, mengapa pula Gubernur Sumbar tidak menjadwalkan kembali kunjungannya ke Jerman? Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah menunjukkan betapa pentingnya nurani seorang pemimpin. Ia menunda sampai dua kali rencana kunjungannya ke Indonesia dan baru bisa dipenuhinya pada 9–10 November 2010. Semua penundaan itu untuk menunjukkan bahwa ia lebih peduli kepada urusan dalam negeri karena adanya tumpahan minyak di Teluk Meksiko dan soal harus lolosnya UU Asuransi Kesehatan bagi orang miskin AS. Di sini kita juga dapat menilai apakah para politikus tersebut masih memiliki nurani untuk mengurangi beban rakyat yang tertimpa bencana itu?
Apakah penderitaan rakyat yang dipimpinnya dan atau diwakilinya adalah juga penderitaan para elite politik itu? Kita juga bertanya seberapa besar para anggota DPR dari berbagai komisi dan fraksi itu benar-benar memiliki perhatian atas bencana alam yang sedang melanda negeri kita? Bila kita tarik lebih jauh lagi, kita pasti akan mengelus dada. Pancasila yang masih diagung-agungkan sebagai ideologi negara, falsafah hidup bangsa, tampaknya tidak lagi menjadi pegangan bagi para elite politik baik dalam pembuatan keputusan ataupun tindak tanduk politiknya.
Lihatlah, apakah para elite politik kita masih bicara soal “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, “Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” saat mereka melakukan proses legislasi rancangan undangundang mengenai penanaman modal, soal air, atau soal energi? Apakah mereka mendasari dirinya dengan sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” saat mereka mengambil keputusan di sidang-sidang DPR? Pengambilan keputusan melalui voting memang sah dalam demokrasi. Namun, penonjolan pada sistem voting sama saja dengan menonjolkan “tirani mayoritas”, sementara penonjolan pada musyawarah/ mufakat merupakan bentuk kebersamaan dan lebih mewakili semua golongan masyarakat.
Di mana pengaruh ideologi Pancasila dalam tindakan politik para elite jika di dalam APBN pengeluaran untuk para elite politik yang sedikit, jumlahnya jauh lebih besar ketimbang jumlah anggaran untuk kesejahteraan rakyat, termasuk penanggulangan bencana alam? Negeri ini memang masih amat paternalistis dan memanjakan para elite politik. Di tengah-tengah rakyat di Wasior yang masih sulit makan, rakyat di sekitar Merapi yang meninggal terkena awan panas, serta rakyat di Mentawai yang belum hilang trauma kesedihannya, para elite malah berfoya-foya pelesiran ke luar negeri. Terakhir tapi penting, kita angkat topi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mau berkantor di Yogyakarta agar lima butir perintah penanganan Merapi benar-benar dijalankan oleh aparat setempat.
Tapi kita juga masih bertanya, mengapa pemimpin pilihan 60,8 persen rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih pada 2009 itu lebih suka memperhatikan bencana yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah ketimbang yang terjadi di Mentawai dan Wasior, Papua Barat? Apakah tanah Jawa menempati ruang yang amat khusus bagi elite politik di Indonesia, khususnya Presiden SBY? Di sini lagi-lagi kita bertanya soal “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, “Persatuan Indonesia”, dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”! (oke)
http://harianjoglosemar.com/berita/nurani-politisi-28908.html
Asumsi yang pernah dilontarkan guru saya, Prof Dr Juwono Sudarsono, 30 tahun lalu ternyata masih sahih hingga saat ini.
Asumsi itu adalah kesetiakawanan sosial antarelite politik di Indonesia jauh lebih kuat ketimbang kesetiakawanan sosial antara elite politik dan massa. Apa pun ideologinya, para elite politik di negeri ini lebih memiliki kepentingan yang hampir sama dibandingkan antara elite dan massa. Tengok misalnya hari-hari belakangan ini beberapa elite partai politik (parpol) mulai mendiskusikan “merger politik” di antara parpol-parpol menengah dan kecil sebagai antisipasi diberlakukannya parliamentary threshold 5 persen pada Pemilu Legislatif 2014.
Jika tidak merger, sulit bagi mereka mempertahankan atau memperoleh kursi di parlemen mendatang. Sebaliknya, tengok pula bagaimana beberapa elite politik yang kebetulan menduduki jabatan publik, baik sebagai kepala daerah maupun anggota DPR, berlomba-lomba ke luar negeri di tengah rakyat yang dipimpin atau diwakilinya menghadapi bencana yang tak kunjung usai. Kepergian Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno ke Jerman di saat rakyat di Kepulauan Mentawai masih kesulitan menghadapi bencana tsunami juga menjadi bukti betapa kesetiawananan sosial antara elite politik dan massa begitu rendah.
Kepergian para wakil rakyat (DPR) yang antara lain membidangi penanganan bencana alam ke Mekah juga menunjukkan betapa kesetiakawanan sosial mereka dengan rakyat yang diwakilinya begitu rendah. Gubernur Sumbar berdalih bahwa kepergiannya ke Jerman sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum tsunami menerjang Mentawai dan ia sudah mendelegasikan segala tanggung jawab penanganan bencana kepada wakil gubernurnya. Ini yang kemudian menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, mengapa harus wakil kepala daerah yang bertanggung jawab menangani bencana dan bukan kepala daerahnya langsung yang adalah pimpinan utama di daerah itu? Pertanyaan lain, jika urusan ke Jerman adalah urusan dinas, itu bisa saja diwakilkan kepada wakil gubernur.
Atau, mengapa pula Gubernur Sumbar tidak menjadwalkan kembali kunjungannya ke Jerman? Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah menunjukkan betapa pentingnya nurani seorang pemimpin. Ia menunda sampai dua kali rencana kunjungannya ke Indonesia dan baru bisa dipenuhinya pada 9–10 November 2010. Semua penundaan itu untuk menunjukkan bahwa ia lebih peduli kepada urusan dalam negeri karena adanya tumpahan minyak di Teluk Meksiko dan soal harus lolosnya UU Asuransi Kesehatan bagi orang miskin AS. Di sini kita juga dapat menilai apakah para politikus tersebut masih memiliki nurani untuk mengurangi beban rakyat yang tertimpa bencana itu?
Apakah penderitaan rakyat yang dipimpinnya dan atau diwakilinya adalah juga penderitaan para elite politik itu? Kita juga bertanya seberapa besar para anggota DPR dari berbagai komisi dan fraksi itu benar-benar memiliki perhatian atas bencana alam yang sedang melanda negeri kita? Bila kita tarik lebih jauh lagi, kita pasti akan mengelus dada. Pancasila yang masih diagung-agungkan sebagai ideologi negara, falsafah hidup bangsa, tampaknya tidak lagi menjadi pegangan bagi para elite politik baik dalam pembuatan keputusan ataupun tindak tanduk politiknya.
Lihatlah, apakah para elite politik kita masih bicara soal “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, “Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” saat mereka melakukan proses legislasi rancangan undangundang mengenai penanaman modal, soal air, atau soal energi? Apakah mereka mendasari dirinya dengan sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” saat mereka mengambil keputusan di sidang-sidang DPR? Pengambilan keputusan melalui voting memang sah dalam demokrasi. Namun, penonjolan pada sistem voting sama saja dengan menonjolkan “tirani mayoritas”, sementara penonjolan pada musyawarah/ mufakat merupakan bentuk kebersamaan dan lebih mewakili semua golongan masyarakat.
Di mana pengaruh ideologi Pancasila dalam tindakan politik para elite jika di dalam APBN pengeluaran untuk para elite politik yang sedikit, jumlahnya jauh lebih besar ketimbang jumlah anggaran untuk kesejahteraan rakyat, termasuk penanggulangan bencana alam? Negeri ini memang masih amat paternalistis dan memanjakan para elite politik. Di tengah-tengah rakyat di Wasior yang masih sulit makan, rakyat di sekitar Merapi yang meninggal terkena awan panas, serta rakyat di Mentawai yang belum hilang trauma kesedihannya, para elite malah berfoya-foya pelesiran ke luar negeri. Terakhir tapi penting, kita angkat topi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mau berkantor di Yogyakarta agar lima butir perintah penanganan Merapi benar-benar dijalankan oleh aparat setempat.
Tapi kita juga masih bertanya, mengapa pemimpin pilihan 60,8 persen rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih pada 2009 itu lebih suka memperhatikan bencana yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah ketimbang yang terjadi di Mentawai dan Wasior, Papua Barat? Apakah tanah Jawa menempati ruang yang amat khusus bagi elite politik di Indonesia, khususnya Presiden SBY? Di sini lagi-lagi kita bertanya soal “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, “Persatuan Indonesia”, dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”! (oke)
http://harianjoglosemar.com/berita/nurani-politisi-28908.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar